Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMakalah ini menyajikan analisis mengenai efektivitas kebijakan energiterbarukan dan praktek kebijakannya di Indonesia, dengan mengacu kepadapraktek kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa, negara-negara anggota OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) dan negara-negaraBRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Tulisan ini membahasfactor-faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan pengembangan energiterbarukan dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, makalah inimemberikan kontribusi untuk memahami kebijakan RE secara umum dan faktorfaktoryang mendorong keberhasilan pelaksanaan RE di Indonesia padakhususnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakandan program pengembangkan energi terbarukan telah dibuat oleh PemerintahIndonesia, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, sehinggahal ini membawa implikasi serius terhadap keamanan energi nasional.Berdasarkan identifikasi, faktor utama yang menghambat program pengembanganenergi terbarukan di Indonesia adalah hambatan non-ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper presents an analysis of the effectiveness of RE policy and policypractice in Indonesia. It is based on RE policy practices in European Union,OECD and BRICS countries. Discussing key important factors of RE policy inIndonesian context, the study reveals that despite various policies and programswhich the Government of Indonesia has made, the realization of RE deploymentis still under the stated target, which can have implication for the national energysecurity. This might be attributed to non-economic barriers. Overall, this papercontributes to the understanding of RE policies in general and factors encouragingsuccessful implementation of RE in particular."

"Lahan bekas tambang batubara sering dipandang sebagai lahan yang marginal, namun jika reklamasi dilakukan dengan baik dan didukung dengan perencanaan pemanfaatan lahannya, maka lahan bekas tambang dapat menjadi sumber-sumber ekonomi baru sekaligus untuk tujuan perbaikan kondisi lingkungan dan menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji preferensi para pemangku kepentingan atas komoditas yang dapat dikembangkan pada kawasan budidaya lahan bekas tambang yang berisi ragam penggunaan lahan, (2) merumuskan sustainable development sequential lahan bekas tambang batubara dan rencana tata ruangnya agar menjadi lanskap yang terintegrasi dan multifungsi, (3) mengevaluasi nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berisi ragam penggunaan lahan, (4) mengkaji kelayakan usaha dengan menghitung potensi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan kawasan budidaya sampai penutupan kegiatan pertambangan. Metode yang digunakan yaitu: (1) Analytical Hierarchy Process, (2) Geographical Information System, (3) valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (4) kajian kelayakan usaha (NPV, IRR, dan B/C Ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perhatian utama stakeholders adalah terhadap kesesuaian lahan dan komoditas yang dipilih sejalan dengan kebiasaan masyarakat, (2) lahan bekas tambang bisa ditransformasi menjadi lahan produktif yang menghasilkan beragam produk ekonomi dan jasa lingkungan tanpa harus menunggu selesainya seluruh kegiatan pertambangan, (3) nilai lingkungan lahan bekas tambang batubara PT Bukit Asam dengan konsep tata ruang yang terintegrasi dan multifungsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep pemulihan lahan untuk tujuan penghijauan lingkungan sesuai standar keberhasilan reklamasi, (4) Berdasarkan kajian kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa pengembangan hutan tanaman industri jenis Jabon Merah, budidaya perikanan, pengembangan tanaman Kayuputih, dan pengembangan peternakan sapi potong layak diusahakan, estimasi pendapatan sebelum pajak sampai dengan penutupan tambang tahun 2043 sebesar Rp. 1.216.073.145.000,00 (untuk area izin pertambangan 15,421 ha). Jika terdapat sumber ekonomi baru setelah pertambangan berakhir, kondisi sosial dan kelestarian lingkungan dapat dipertahankan.

---

Mined land is often seen as marginal land, but if the reclamation is done well and is supported with land use planning, the mined land can be sources of new economy at the same time serving the purpose of environmental conditions improvement and maintaining social balance. This study aims to: (1) assess the preferences of stakeholders on a commodity that can be developed in the area of mined land that contains a variety of land use; (2) formulate sustainable sequential development of ex-coal mining land and its spatial planning for landscape integration and multifunctional; (3) evaluating the economic value of natural resources and environment that contains a variety of land use; and (4) assess the feasibility to calculate the potential that can be generated from the utilization of cultivated area until the closing of the mining activities. The methods used are: (1) analytical hierarchy process, (2) geographical information system, (3) economic valuation of natural resources and the environment, and (4) study the feasibility (NPV, IRR, and B/C Ratio).

The results found: (1) the main concern of stakeholders is the land suitability and commodities are selected in line with people's habits; (2) mined land can be transformed into productive land that produces various products of economic and environmental services without having to wait for the completion of all activities mining; (3) the value of land environment of mined land PT Bukit Asam with spatial concepts that are integrated and multifunctional is higher than the land recovery concept for the purpose of greening the environment according to the standard of reclamation; and (4) based on the feasibility study it can be concluded that the development of the red Jabon plantation, Aquaculture, Cajuput crop development, and beef cattle farms, the estimated pre-tax income until the closing in 2043 amounted Rp1,216,073,145,000.00 (for the mining permit area 15.421 ha). If there is a source of a new economy after mining ends, the social conditions and environmental sustainability can be maintained."

"Kesepakatan global terhadap pemanasan global mendorong energi terbarukan dalam transisi energi. Namun, sepuluh negara ASEAN sangat bergantung pada 80% energi bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga transisi ini menjadi tantangan karena menghasilkan 4,7% CO2 emisi terhadap emisi global pada tahun 2020. Keamanan energi, keadilan energi, demokrasi energi, dan kewarganegaraan energi adalah faktor-faktor yang mendukung transisi energi yang sedang berkembang pada bidang gerakan sosial dan kemiskinan energi. Penelitian mixed-methods-sequential explanatory ini mengkaji transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metodologi penelitian sekuensial, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, PLS-SEM kuantitatif yang menggunakan data tahun 2000–2020 menentukan dampak transisi energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi energi, keamanan energi, transisi energi, dan pertumbuhan ramah lingkungan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Tetapi, kewarganegaraan energi tidak berdampak pada pembangunan berkelanjutan namun memberikan ke arah positif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau dan empat faktor lainnya membantu sepuluh negara ASEAN potential dalam menurunkan emisi CO2 mereka sebesar 0,764 (76,4%), dari 1,536 MtCO2 menjadi 362 MtCO2, dengan menganjurkan demokratisasi dominasi bahan bakar fosil dalam demokrasi energi, beralih ke energi terbarukan dalam keamanan energi, dan menekankan pentingnya untuk mereka melakukan transisi energi. Kedua, analisis isi kualitatif mengidentifikasi enam kategori mengenai fenomena transisi energi untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Keenam kategori tersebut adalah pembangunan ekonomi saat ini, tantangan energi terbarukan (regulasi, investasi, struktur pasar, dan teknologi), mendorong pelanggan, potensi transisi energi, mengukur pertumbuhan ramah lingkungan, dan dampak NDC terhadap peristiwa bencana dan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi dan pembangunan ekonomi saling terkait—tingginya permintaan energi bahan bakar fosil dan emisi CO2 dari ekspansi ekonomi baru-baru ini, menyebabkan bencana besar. Transisi energi memiliki kendala pada regulasi, pembiayaan dan investasi, struktur pasar, dan sikap individu terhadap akan energi bersih, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan untuk fokus pada faktor-faktor penting dalam demokrasi energi, keamanan energi, dan kewarganegaraan energi sebagai panduan ilmiah untuk kebijakan energi mereka dan mempercepat transisi energi melalui energi terbarukan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

---

A global warming agreement encourages renewable energy in the energy transition. However, ten ASEAN countries depend on 80% fossil fuel energy for their economic growth, making this transition challenging due to emitting 4.7% of global CO2 in 2020. Energy security, justice, democracy, and citizenship are the factors that support the emerging energy transition field in social movements and energy poverty. This mixed-methods research-sequential explanatory study examines the energy transition and sustainable development using sequential research methodology, both quantitative and qualitative. First, quantitative PLS-SEM using 2000–2020 data determines the impact of the energy transition on sustainable development. The result demonstrated that energy democracy, energy security, energy transition, and green growth impact sustainable development. Unfortunately, energy citizenship does not impact sustainable development but in positive direction. The findings indicate that green growth and four other factors helped ten ASEAN countries lower their CO2 emissions of 0.764 (76.4%), from 1.536 MtCO2 to 362 MtCO2, by advocating the democratization of fossil fuel dominance in energy democracy, shifting to renewable energy in energy security, and emphasizing the prominence of their energy transition. Second, qualitative content analysis identified six categories regarding the energy transition phenomenon to explain the quantitative findings. The six categories are current economic development, renewable energy challenges (regulation, investment, market structures, and technology), encouraging customers, energy transition potential, measuring green growth, and the NDC's impact on catastrophic events and sustainable development. Energy security and economic development were linked—high-demand fossil fuel energy and CO2 emissions from recent economic expansion cause catastrophic calamities. The energy transition has obstacles with regulations, financing and investment, market structures, and individual attitudes toward clean energy, renewable energy, and eco-friendly products. This study recommends focusing on the crucial factors of energy democracy, energy security, and energy citizenship as the scientific guidance for their energy policy and expediting the energy transition through renewable energy in achieveing their sustainable development."

"Tinjauan pustaka ini mendeskripsikan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sebagai solusi dari sistem ekonomi yang mengganggu keberlanjutan lingkungan, ekonomi sirkular dinilai sebagai pendekatan untuk mengimplementasi pembangunan berkelanjutan. Meski begitu, literatur yang mengkaji hubungan maupun besaran pengaruh antara kedua konsep tersebut masih minim, sehingga mengakibatkan kebuntuan konseptual. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk mengkaji bagaimana penerapan ekonomi sirkular dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui kontribusinya terhadap inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan context dan integrative review, penulis menghimpun literatur dari kedua konsep tersebut untuk menganalisis bagaimana ekonomi sirkular dapat mempengaruhi ketiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisis temuan literatur, penulis menemukan bahwa ekonomi sirkular memiliki kontribusi positif pada pencapaian ketiga dimensi. Untuk inklusi sosial, ekonomi sirkular berperan dalam meningkatkan kesempatan kerja dan formalisasi pekerja informal, membentuk perubahan perilaku konsumen melalui upaya-upaya edukasi dan peningkatan kesadaran, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk pertumbuhan ekonomi, penerapan ekonomi sirkular ditemukan mampu meningkatkan GDP dan mendorong perkembangan industri melalui inovasi dan simbiosis. Terakhir, untuk keberlanjutan lingkungan, penerapan ekonomi sirkular dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi produksi sampah, serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

---

This literature review describes the application of the circular economy in supporting the achievement of sustainable development. As a solution to an economic system that destabilizes environmental sustainability, the circular economy is being portrayed as an approach to operationalize sustainable development. Even so, available literature that explores their relation and to what extent they may affect each other remain scarce, resulting in a conceptual deadlock. This literature review aims to examine how the circular economy can support the achievement of sustainable development through its contributions to social inclusion, economic growth, and environmental sustainability. Using a context and integrative review approach, the writer compiled literature from both concepts to analyse how the circular economy can affect each dimension of sustainable development. Based on analysis of the literature findings, the writer has found that the circular economy has major contributions to all 3 dimensions. To social inclusion, the circular economy provides job opportunities and the formalization of informal workers, consumer’s behavioural change through education and awareness-raising, as well as improvements of the quality-of-life. To economic growth, the application of the circular economy has shown to increase GDP and encourage industrial growth through innovation and symbiosis. Lastly, to environmental sustainability, the application of the circular economy can increase the efficiency of resource use, reduce waste production, and improve the quality of the environment."

"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

---

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."