Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses Determine Budget pada PMBOK® Guide 5th Edition adalah proses penyusunan anggaran biaya dengan mengagregasi activity cost estimates. Risiko-risiko yang tidak ditangani pada proses tersebut dapat menyebabkan cost baseline yang menyimpang dari biaya actual proyek. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko pada proses Determine Budget yang berpengaruh pada akurasi Cost Baseline. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner dan dianilisis menggunakan qualitative risk analysis untuk mendapat level risiko dari 43 faktor risiko yang berasal dari inputs dan tools&techniques dalam proses Determine Budget. Dari hasil penelitian, didapatkan 10 faktor risiko tertinggi yang berasal dari 10 kategori.

---

Determine Budget Process based on PMBOK® Guide 5th Edition is‎ a cost budgeting process by aggregating the Activity Cost Estimate. Unmitigated risks on the process will result in the discrepancy of Cost Baseline from the actual project costs. Therefore, this research will identify all the associated risks on the Determine Budget Process that takes effect to the Cost Baseline accuracy. The study uses primary data from questionnaires ‎and analysed using Qualitative Risk Analysis to generate risk levels from 45 risk factors came from Inputs and Tools & Techniques in Determine Budget Process. From the survey, 10 highest risk factors coming from 10 different categories."

"ABSTRAKSalah satu penyebab dominan terjadinya cost overrun adalah ketidaktepatan estimasi biaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya faktor risiko pada proses perhitungan. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko tertinggi yang berpengaruh terhadap akurasi Activity Cost Estimates sesuai dengan PMBOK® Guide 5th Edition. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner dan dianalisis menggunakan qualitative risk analysis untuk mendapatkan level risiko dari 43 faktor risiko yang berasal dari inputs dan tools and techniques dalam proses Estimate Cost. Dari hasil penelitian diperoleh faktor risiko tertinggi antara lain pada kategori cost management plan: menentukan harga satuan pekerjaan dengan jalan pintas karena keterbatasan waktu; pada kategori human resource management plan: kualitas koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses estimasi buruk; pada kategori scope baseline: kesalahan dalam melakukan breakdown pekerjaan (WBS); pada kategori project schedule: kesalahan dalam penentuan durasi kegiatan item pekerjaan; pada kategori enterprise environmental factors: kesalahan desain dari konsultan perencana; pada kategori organizational process assets: pengelolaan database dan informasi yang buruk; serta pada kategori tools and techniques: estimator tidak memiliki pengalaman dalam menangani proyek sejenis yang lebih kompleks. Pada hasil penelitian ini juga diperoleh pembobotan penyebab, tindakan preventif, dampak, dan tindakan korektifnya dari masing-masing faktor risiko tertinggi tersebut.

---

ABSTRACTOne of the dominant cause of the cost overrun is the in accuracy cost estimates. This happens because there are many risk factors in the calculation process. Thus, the purpose of this study is to identify the highest risk affecting the accuracy of Activity Cost Estimates in accordance with the PMBOK® Guide 5th Edition. This study uses primary data from questionnaires and analyzed using qualitative risk analysis to get the risk level of 43 risk factors derived from the inputs and tools and techniques in the process of Cost Estimate. The result showed the highest risk factor in the category of cost management plan: determine the unit price with a shortcut because of time constraints; category of human resource management plan: quality coordination of the parties involved in a bad estimation process; category of the scope baseline: error in performing the work breakdown (WBS); category of project schedule: error in determining the duration of the action items of work; category of enterprise environmental factors: design fault of the consultant planner; category of organizational process assets: poor management of databases and the information; as well as in the category of tools and techniques: estimator does not have experience in handling more complex similar projects. In the results of this study also obtained the weighting of causes, preventive acts, impact, and corrective acts of each of the highest risk factors."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan proyek konstruksi, kontraktor harus melakukan pengendalian biaya untuk menjaga cost baseline atau Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAP). Dalam proses pengendalian biaya terdapat banyak risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, Identifikasi risiko dibutuhkan untuk menganalisis risiko tertinggi pada setiap prosesnya dan menentukan penyebab, dampak serta respon untuk setiap risiko. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam berbasis PMBOK Guide 5th Edition. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan statitistik deskriptif, uji normalitas, uji validitas dan reabilitas, uji homogenitas, dan analisis level risiko secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 5 peristiwa risiko tertinggi yang berasal dari kategori input serta tools and techniques pada proses control cost beserta penyebab, dampak serta respon untuk setiap risiko tersebut yang berdampak terhadap kinerja biaya.

---

ABSTRACTAlong construction project execution, a contractor has to perform cost control to maintain cost baseline or project budget. Within cost control processes, there are many risks which may happen. Therefore risks identification is required to analize what highest risk in each process and determine the root cause, impact and response to each risk. The method utilized to this research is by questionaires and in-depth interview based on PMBOK Guide 5th Edition. The data is then analized with descriptive analysis, normality test, validity and realibility test, homogenity test and qualitative risk analysis. The result are five highest risk events derived from the input category, tools and techniques in the process of cost control affecting the cost performance with the root cause, impact and response to each risk."

"Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didukung dengan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab membutuhkan adanya transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.8/2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Inti dari Perda tersebut adalah budgeting reform, yaitu menerapkan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome/hasil. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta?. Penelitian dilakukan di lingkungan Badan Perencana Daerah dan Biro Keuangan, dengan jumlah populasi sebesar 173 orang. Oleh karena keterbatasan penulis, penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang berjumlah 51 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, berisi daftar pertanyaan yang dikembangkan dari indikator-indikator yang diteliti.Hasil penelitian menggunakan perhitungan analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) faktor ketrampilan dan keahlian (46.686%); (2) faktor dokumen perencanaan (9.591%); (3) faktor pengetahuan tentang anggaran (5.238%); (4) faktor prosedur perencanaan anggaran (4.601%); (5) faktor data (4.273%); (6) faktor inforrnasi yang valid dan mutakhir (3.261%); dan (7) faktor deskripsi kerja (2.819%). Dari ketujuh faktor tersebut, berdasarkan hasil regresi linier temyata terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perencanaan di Bapeda yaitu F2, F3, F4, F5, dan F7, sedangkan untuk Biro keuangan hanya melibatkan 4 faktor yaitu F2, F3, F4, dan F5. secara keseluruhan ketujuh faktor tersebut mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja.Bertolak dari penelitian tersebut di atas, upaya yang dilakukan agar perencanaan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik adalah perlu disusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menjelaskan wilayah kerja masing-masing di tingkat perencana maupun di tingkat operasional; melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai baik di lingkungan perencanan maupun di lingkungan operasional; perlu disusun dan disempumakan standar analisa belanja, standar biaya, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimum."

"Pecking Order Theory merupakan suatu model struktur pendanaan dalam manajemen keuangan dimana struktur pendanaan suatu perusahaan mengikuti suatu hirarki dimulai dari sumber dana termurah yaitu dana internal hingga saham sebagai sumber terakhir.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pendanaan perusahaan, dimana faktor-faktor yang diteliti adalah perubahan belanja barang modal, pembayaran dividen, investasi, arus kas operasi, pertumbuhan penjualan, ROA, struktur aktiva, besaran perusahaan, perubahan modal kerja perusahaan dan operating leverage. Tujuan lain dari karya akhir ini adalah untuk menjelaskan perilaku pendanaan perusahaan yang terdaftar di BEJ apakah sesuai dengan Pecking Order Theory atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi linear, dalam konteks data emiten di BEJ pada periode 2001 dan 2002.Model yang digunakan dalam karya akhir ini adalah replikasi dari model yang diuji oleh David E. Allen dan Martyn R Clissold pada perusahaan-perusahaan di Australia pada tahun 1995 dan 1997. Kedua model ini digunakan dalam karya akhir ini dengan pertimbangan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam kedua model sesuai dengan kondisi data yang ada di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang secara statistis signifikan dan konstan mempengaruhi kebijakan eksternal perusahaan adalah perubahan capital expenditure, dividend payment, investment, pertumbuhan penjualan, dan perubahan working capital. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian secara bersama-sama dalam cross sectional time series sub periode. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah perilaku pendanaan perusahaan-perusahaan di Indonesia sesuai dengan teori pecking order. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan defisit perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap hutang jangka panjang dari emiten di BEJ pada tahun 2001 dan 2002. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perilaku pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membagikan dividen tiga tahun berturut-turut pada tahun 2000 sampai dengan 2001, dapat dijelaskan melalui pecking order. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Djakman dan Halomoan pada emiten di BEJ tahun 1994 dan 1995."

"Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi di Indonesia, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah menyebarkan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang masih kekurangan penduduk melalui transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. Diharapkan dengan upaya ini akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang bertransmigrasi sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan diserahkan pemerintah pada Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam Kabinet Pembangunan V. Jumlah penduduk yang dapat disebarkan/dipindahkan selama (Repelita V/Pelita V) sebanyak 227.808 KK dari target 550.000 KK. Pada periode yang sama jumlah penduduk yang dapat disebarkan/ dipindahkan khusus di wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 28.951 KK dari target 30.197 KK. Dalam rangka merealisasikan pemindahan tersebut jumlah anggaran pembangunan yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan dalam DUP sebesar Rp.287.909.950.000,-tetapi realisasi yang dialokasikan pemerintah dalam DIP hanya sebesar Rp.198.466.310.000. Anggaran pembangunan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Sumatera Selatan dalam DIP sebenarnya dapat lebih besar, namun karena adanya masalah dalam penyusunan anggaran pembangunan maka jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah hanya sebesar jumlah tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pembangunan Pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan, dengan metode penelitian deskriptif analisis dan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui :

1. Bagaimana penyusunan anggaran pembangunan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan dilakukan ;
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembangunan tersebut.

Hasil penelitian dituangkan dalam beberapa butir kesimpulan diikuti dengan saran-saran sebagai bahan untuk memperbaiki penyusunan anggaran pembangunan pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan, sehingga jumlah anggaran dalam DIP yang selama ini selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diusulkan dalam DUP dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin."

"ABSTRAKDalam era globalisasi seperti sekarang ini, aspek manajerial menjadi sangat penting terutama untuk pengelolaan perusahaan. Terlebih lagi dalam upaya untuk memuaskan stakeholder, peran manajer sangat besar baik sebagai pelaksana maupun sebagai pimpinan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk melihat pengaruh perilaku manajer terhadap upaya mereka untuk berprestasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi mereka sesuai dengan tanggung jawabnya (responsibility center). Upaya manajer untuk berprestasi ini dihubungkan dengan (I) peran manajer dalam penyusunan anggaran dan (2) persepsi dan harapan manajer atas penghargaan. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara truth inducing pay scheme dan assymmetry information terhadap slack anggaran dan prestasi manajer dengan masa kerja sebagai kovariabel. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Manufaktur yang berlokasi di Pulau Jawa dengan subyek penelitian adalah manajer operasional yaitu manajer produksi dan manajer penjualan/manajer pemasaran. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive random sampling, data diambil melalui kuesioner, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel bebas terhadap upaya manajer produksi untuk berprestasi sebesar 79,2% sedangkan pengaruh kedua variabel bebas terhadap upaya manajer pemasaran/manajer penjualan untuk berprestasi adalah 78,1%. Untuk sampel manajer produksi pengaruh kedua variabel bebas dan variabel penengah upaya manajer untuk berprestasi secara bersama-sama terhadap total manufacturing cost adalah 73,8% sedangkan untuk sampel manajer pemasaran/manajer penjualan pengaruh kedua variabel bebas dan variabel penengah upaya manajer untuk berprestasi secara bersama-sama terhadap total revenue adalah 68,9%. Hasil penelitian yang lain adalah : (1) secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, peran manajer dalam penyusunan anggaran, persepsi dan harapan manajer atas penghargaan mempunyai pengaruh positip terhadap upaya manajer untuk berprestasi, (2) terdapat pengaruh yang positip antara upaya manajer produksi untuk berprestasi terhadap total manufacturing cost, (3) terdapat pengaruh yang positip antara upaya manajer penjualan/manajer pemasaran untuk berprestasi terhadap total revenue. (4) berdasarkan truth inducing pay scheme, slack anggaran partisipasi lebih rendah daripada anggaran non partisipasi, (5) apabila terdapat asymmetry information mengenai kemampuan prestasi manajer, perbedaan slack anggaran partisipasi dan anggaran non partisipasi lebih besar, (6) berdasarkan truth inducing pay scheme. Prestasi manajer berdasarkan anggaran partisipasi lebih rendah daripada anggaran non partisipasi,dan (7) apabila terdapat assymmetry information, perbedaan prestasi manajer berdasarkan anggaran partisipasi dan anggaran non partisipasi tidak lebih besar."

"Laporan ini membahas mengenai analisis proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 pada yayasan Dompet Dhuafa Republika. Secara lebih rinci, dibahas mengenai gambaran umum sistem anggaran yayasan, elemen-elemen penyusun, pendekatan penganggaran yang digunakan dan evaluasi anggaran yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, sistem anggaran yang digunakan yayasan Dompet Dhuafa sudah mengarah ke penerapan sistem PPBS, yang dimulai dari tahap analisis visi misi yayasan yang dilakukan saat rapat rencana strategis, dilanjutkan perumusan program kerja yang disertai KPI (key performance index) sebagai indikator kinerja, dan diakhiri dengan evaluasi anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban akhir.

---

This report discusses about process analysis of planning and budgeting for period 2013 in the Yayasan Dompet Dhuafa Republika (DD). In details, it discusses about the overview of the DD?s budget system, constituent elements, budgeting approaches and the evaluation of the budget. Based on the analysis, the budget system used by DD has led to the implementation of PPBS system, starting from the vision and mission analysis of DD based on the meeting that discussed strategic plan, followed by the formulation of the work program with KPIs (key performance index) as performance indicators, and ended by evaluation process as a form of accountability."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."