Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gaeseong Industrial Complex (GIC) merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara yang disepakati pada masa Pemerintahan Kim-Daejung. Setelah naiknya Pemerintahan Lee Myung-Bak yang konservatif, pada nyatanya keberadaan GIC tetap dipertahankan. Dengan kemunculan berbagai konflik politik di Semenanjung Korea yang kian memperburuk hubungan kedua Korea, keputusan Korea Selatan tersebut menjadi sebuah hal yang dapat dipertanyakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki dua kepentingan utama dalam GIC, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, yang menunjukkan pemahaman pendekatan fungsionalisme dalam persepsi Pemerintahan Lee Myung-Bak terhadap GIC.

---

Gaeseong Industrial Complex (GIC) is a form of economic cooperation between South Korea and North Korea, agreed during Kim Dae-Jung’s administration. After Lee Myung-Bak’s administration which is conservative has inaugurated, in fact the existence of GIC was still being endured. With the political tensions risen up in Korean Peninsula which are worsening the Inter-Korean relations, these South Korea’s decision is questionable. The results of this research shows that South Korea has two major interests in GIC, which are economic interest and political interest, showing the understanding of functionalism approach on the perception of Lee Myung-Bak’s administration towards GIC."

"Popularitas hallyu yang terus meningkat seiring dengan laju globalisasi yang cepat telah membawa nama Korea Selatan semakin terkenal di kancah internasional. Melihat keantusiasan yang diberikan oleh dunia internasional terhadap hallyu, Korea Selatan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengenalkan budaya tradisionalnya kepada dunia melalui sebuah proyek global bernama Han Style. Sebagai salah satu aspek dari proyek budaya global Han Style, Hanbok rupanya mengalami modernisasi dari segi rupa, warna, dan motif yang sengaja disesuaikan dengan perubahan zaman dan tren dalam industri fesyen. Penelitian ini menelaah dua fungsi atau peran Hanbok sebagai bagian dari strategi diplomasi budaya Korea Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hanbok dipopulerkan oleh pemerintah sebagai alat atau sarana bagi Korea Selatan untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensinya sebagai suatu bangsa dalam lingkup internasional. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain adalah mengenakan Hanbok dalam kunjungan diplomatik, mengadakan pertukaran budaya dan pameran dengan tema Hanbok, serta mendukung perancang Hanbok dalam berkreasi dan berinovasi.

---

The popularity of hallyu which keeps increasing along with the rapid pace of globalization has brought South Korea's name to be more well-known internationally. Seeing the enthusiasm given by the international community to hallyu, South Korea took that as an opportunity to introduce its traditional cultures to the world through a global project named Han Style. As one of the aspects of the global cultural project, Hanbok seems to be an undergoing modernization in terms of appearance, color, and motifs which are deliberately adapted to the changing eras and trends in the fashion industry. This study examines two functions or roles of Hanbok as a part of South Korea's cultural diplomacy strategy. This research was conducted using descriptive analysis methods and qualitative approaches in the form of literature studies. The results showed that Hanbok was popularized by the government as a tool or means for South Korea to gain recognition for its existence as a nation in the international sphere. Some of South Korea government’s efforts to achieve that goal include wearing Hanbok on diplomatic visits, holding cultural exchanges and exhibitions with Hanbok as the theme, and supporting designers with their creation and innovation of Hanbok."

"Bagi Pemerintah Australia yang selama ini sangat bersahabat dengan Indonesia dan mendukung posisi Indonesia, kemenangan pro kemerdekaan dalam jajak pendapat 30 Agustus 1999 dengan perolehan 78,5 persen dan 21,5 persen untuk pro integrasi, merupakan awal dari era baru hubungan Australia, Indonesia dan Timor Timur Merdeka.Pada 27 Januari 1999, kembali dunia dikejutkan oleh pernyataan Presiden Habibie menawarkan kepada rakyat Timor Timur untuk memilih status otonomi luas atau menolak yang berkonsekuensi berpisah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menarik, menurut Menteri Luar Negeri Ali Alatas, keputusan tersebut diambil berawal dari disposisi Presiden Habibie, menyusul surat dari Perdana Menteri Australia John Howard. Dalam suratnya PM Australia itu mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberikan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Antara "perubahan bersejarah" Pemerintah Australia terhadap masalah Timor Timur, dengan "perubahan bersejarah" Pemerintah Indonesia menyelesaikan * masalah Timor Timur sangat berdekatan waktunya. Kepentingan Australia dalam penyelesaian masalah Timor Timur merupakan bentuk implementasi dari kepentingan nasional. Menggunakan teori Howard Lentner mengenai politik luar negeri dan teori kepentingan nasional thesis ini akan berusaha untuk dapat memberikan jawaban hal-hal yang mendcrong pemerintahan Australia dan keterkaitan faktor-faktor lainnya (eksternat dan internal) dalam proses jajak pendapat di Timor Timur serta mengetahui kepentingan Pemerintah Australia dalam proses jajak pendapat di Timor Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah desknptif analisis melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Hasilnya adalah keterlibatan Australia dalam penyelesaian masalah Timor Timur dilandasi oleh kepentingan nasionalnya, sehingga terjadi perubahan kebijakan politik luar negerinya. Hal tersebut sebagai upaya Australia dalam beradaptasi terhadap perubahan di tingkat domestik dan intemasional yang kemudian disesuaikan dengan batas-batas yang masih dapat diterima oleh bangsa itu sendiri demi kelangsungan hidup bangsa."

"Kepentingan kesehatan bagi manusia menjadi sangat penting. Sehingga perlindungan kesehatan bukan lagi hanya tanggungjawan seorang namun hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dengan menyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran jaminan kesehatan nasional sebagai pemenuhan kewajiban negara di Korea Selatan dan Indonesia berdasarkan undang-undang dasar dari negara masing-masing. Persamaan dan perbedaan antara Jaminan Kesehatan Nasional di Korea Selatan dan Indonesia dari segi komponen kunci untuk Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) yaitu, pesertaan, pembayaran iuran dan manfaat jaminan adalah pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan studi dokumen dan undang-undang terkait Natioinal Helath Insurance Act dari Korea selatan dan Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Antara kesamaan dan perbedaan yang signifikan, kepersertaan Warga Negara Asing dalam jaminan kesehatan nasional di Korea Selatan lebih luas daripada di Indonesia. Hasil penelitian ini merekomendasikan unutk menubah pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 untuk memperluas kepersertaan WNA sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dan memberikan kepastian hukum kepadanya.

---

The importance of health to people is increasing. Thus protection of health is no longer duty of individual rather it has become an obligation of state to promote the public health by providing National Health Insurance. This research aims to discuss about role of national health insurance as fulfillment of state obligation in South Korea and Indonesia based on the Constitution of each state. The similarities and differences between National Health Insurance in South Korea and Indonesia in respect to key components of achieving Universal Health Coverage that are membership, contribution payment and insurance benefits are another discussion in this research.

This research is categorized as normative research which uses document study on the National Health Insurance Act, Law No. 40 of 2004 on National Social Insurance System, and other prevailing laws and regulations. Significant similarities and differences are found from the research, among others, broader scope of membership of NHI in regards to eligibility of foreigners compared to JKN. The result of this research concludes that amendment of article 1 paragraph (4) of Presidential Decree No. 12 Year 2013 is necessary for expanding the scope of membership to foreigners and provides more legal certainty."

"Tesis ini membahas kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kerangka perjanjian kerjasama ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). Pembahasan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor utama yang mendorong Korea Selatan melakukan FTA dengan ASEAN, adalah  faktor kondisi domestik dan kondisi perekonomian internasional. Kondisi domestikyaitu kebutuhan Korsel akan pasar ASEAN, Korea Selatan memiliki produk-produk unggulan, dan potensi meningkatkan keuntungan dalam sektor jasa dan investasi. Kondisi Internasional juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Dalam hal ini peningkatan kerjasama FTA di lingkungan global dan regional.

---

This thesis discusses the interests of South Korea in the ASEAN framework agreement on ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). This thesis based on qualitative research methods with descriptive analytical approach. The results of this study is to indicate the main factors that pushed South Korea make a FTA agreement with ASEAN, are domestic factor and international economic conditions. The domestic conditions is when South Korea's need in the ASEAN market, South Korea has kinds of superior products, and has potential to increased profits and investment in the services sector. International conditions also become a factor that taken into account. In this case FTA increased the cooperation in the linkage global and regional."