Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada skripsi ini dibahas mengenai konsep perlindungan investor di dalam Perjanjian Bilateral Investasi (Bilateral Investment Treaty/BIT) dan definisi seputar investasi dan penanaman modal asing merujuk kepada pengertian secara global dan definisinya sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, di dalam skripsi ini akan diberikan pula definisi seputar BIT dengan menyertakan contoh BIT Inggris-Indonesia sebagai kajian utama dan dua buah kasus arbitrase internasional terkait penanaman modal asal Inggris di Indonesia, yaitu kasus Churchill Mining Plc melawan Pemerintah Indonesia dan kasus Rafat Ali Rizvi melawan Pemerintah Indonesia. Dua buah kasus ini kemudian dibandingkan dan dijadikan patokan bagi Penulis untuk menentukan sejauh mana BIT Inggris- Indonesia dalam melindungi penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asal Inggris.

---

The main discussion of this thesis is the concept of investor protection in the Bilateral Investment Treaty (BIT) and the global definition of foreign investment and its definition referring to Indonesian Law. This definition of BIT will be provided in this thesis with also a study of BIT between UK and Indonesia, and two cases related to British investment in Indonesia as examples. These cases are the dispute between Churchill Mining Plc and The Government of Indonesia and Rafat Ali Rizvi and The Government of Indonesia. These two cases will be compared and used as a benchmark for the Author to determine the extent to which the UK-Indonesia BIT protection protects the investment made by UK investors."

"Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan BIT terdahulu. Penelitian ini mencoba untuk meneliti perbandingan ketentuan dalam BIT Indonesia dan Singapura tahun 2005 dengan BIT dan Singapura tahun 2018. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak BIT terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BIT Indonesia dan Singapura tahun 2018 dirumuskan secara lebih terperinci dan jelas dan memasukan banyak safeguard di dalamnya. Selain itu, BIT diketahui tidak memiliki dampak langsung untuk mendorong nilai investasi asing di Indonesia, tetapi kehadiran BIT tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan investor Singapura, mendorong pembentukan iklim peraturan yang baik, dan pelengkap instrumen hukum perlindungan investasi. Saran yang dapat diberikan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam merumuskan perjanjian investasi internasional kedepannya tetap mempertahankan rumusan perjanjian investasi yang jelas dan rinci demi menghindari penafsiran yang berbeda antara host state dengan penanam modal.

---

Bilateral Investment Treaty (“BIT”) between Indonesia and Singapore that was signed in 2005 was discontinued by the Government of Indonesia in 2016 because the Government of Indonesia elected to renegotiate a new BIT. In 2018, the Government of Indonesia and the Government of Singapore successfully agreed on a new BIT with new and different provisions. This research tries to do a comparative analysis on the BIT Indonesia and Singapore 2005 and BIT Indonesia and Singapore 2018. This research also looks to determine the impact of BIT on foreign direct investment. The research method of this thesis is juridical-normative with a descriptive research approach through literature review and desk study, and key informant interviews as a tool for collecting data. This research concludes that BIT Indonesia and Singapore 2018 was formulated with more details, containing explicit clauses and safeguards. This thesis also argues that BIT does not have any direct impact on increasing foreign direct investment in Indonesia. Nevertheless, the presence of BIT is still necessary and effective to provide protection of investment and increase investor confidence, encourage the creation of favourable regulatory climate, and complement other legal instruments for investment protection. In the future, the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) should seek to establish international investment agreements that maintain

a clear and detailed clause of investment agreements in order to avoid different interpretations between the host state and investors."

"BIT Indonesia-Singapura yang disetujui tahun 2020 sempat menuai kontroversi karena BIT telah terbukti mengancam kedaulatan negara dengan adanya klausul yang memungkinkan investor asing menggugat langsung negara ke arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Indonesia dalam menyetujui BIT dengan Singapura tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengambilan data berupa wawancara, korespondensi dengan Kementerian, serta penelitian berbasis internet. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis teori permainan dua tingkat adalah Indonesia menyetujui BIT dengan Singapura tahun 2020 karena terdapat keselarasan kepentingan antara Indonesia dan Singapura yang saling menguntungkan serta didukung oleh mayoritas aktor domestik Indonesia (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sembcorp Development Ltd dan PT Jababeka Tbk). Kepentingan Indonesia yakni ingin memperbarui BIT untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan investor terhadap negara ke arbitrase internasional serta ingin meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Adapun kepentingan Singapura yakni ingin memberikan kepastian hukum bagi investor dan ingin memiliki DTAA (Double Tax Avoidance Agreement) untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing sebagai investment hub. Meskipun terdapat perbedaan preferensi dalam proses negosiasi BIT Indonesia Singapura tahun 2020, yakni adanya penolakan BIT dari Indonesia for Global Justice (IGJ), namun ukuran win-set nya tetap besar sehingga mendukung ratifikasi perjanjian tersebut.

---

The Indonesia-Singapore BIT which was approved in 2020 caused controversy because the BIT has been proven to threaten the country's sovereignty with a clause that allows foreign investors to sue the country directly in international arbitration. This research aims to analyze Indonesia's reasons for agreeing to the BIT with Singapore in 2020. The method used in this research is qualitative by collecting data in the form of interviews, correspondence with the Ministry, and internet-based research. The results of research using two-level game theory analysis are that Indonesia agreed to the BIT with Singapore in 2020 because there is a mutually beneficial alignment of interests between Indonesia and Singapore and supported by the majority of Indonesian domestic actors (Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Investment, Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Coordinator for Economic Affairs, Sembcorp Development Ltd and PT Jababeka Tbk). Indonesia's interests are to update the BIT to anticipate the possibility of investor lawsuits against the state in international arbitration and to increase the amount of investment entering Indonesia. Singapore's interests are that it wants to provide legal certainty for investors and wants to have a DTAA (Double Tax Avoidance Agreement) to increase credibility and competitiveness as an investment hub. Even though there are differences in preferences in the 2020 Singapore Indonesia BIT negotiation process, such as the rejection of the BIT from Indonesia for Global Justice (IGJ), the size of the win-set remains large, thus supporting the ratification of the agreement. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas ketentuan State of Necessity dalam Bilateral Investment Treaty ldquo ("BIT") rdquo sebagai dasar bagi para pihak dalam BIT untuk mengesampingkan pelaksanaan tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional dalam BIT Analisis dilakukan dengan menggunakan studi kasus atas sengketa LG&E Energy Corp, LG&E Capital Corp, LG&E International Inc ldquo ("LG&E") rdquo melawan Republik Argentina melalui pendekatan metode yuridis normatif Permasalahan utama dari penerapan State of Necessity dalam kasus tersebut antara lain sifat self judging klausul State of Necessity dalam BIT serta akibat penerapan State of Necessity terhadap keberlakuan BIT dan kewajiban pemberian ganti rugi Hasil pembahasan skripsi ini menyarankan perlunya pengaturan State of Necessity dalam BIT yang disepakati oleh setiap negara termasuk dalam BIT yang disepakati oleh Indonesia untuk menyeimbangkan kewajiban perlindungan investasi dan kepentingan esensial negara.

---

ABSTRACTThis thesis explores the provision of State of Necessity in Bilateral Investment Treaty ldquo ("BIT") rdquo as a basis for the Parties to preclude the implementation of state responsibility against its wrongful act violating international obligations of BIT. The analysis will be conducted with regard to the case of LG&E Energy Corp, LG&E Capital Corp, LG&E International Inc ldquo ("LG&E") rdquo against Argentine Republic by using normative legal method The main problems of the implementation of state of necessity in the case are the self judging characteristic of State of Necessity provision in BIT and the consequences of its implementation on the enforceability of BIT and the obligation of reparation The result of this thesis suggest the importance of the regulation of State of Necessity in the BIT including the BIT agreed by Indonesia in order to balance investment protection and the safeguarding of essential interests of the State."

"ABSTRAKConsent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada ICSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyelesaikan sengketa pada ICSID melalui berbagai persyaratan. Namun adanya klausula Most Favoured Nation (MFN) dan penerapannya pada consent dalam BIT secara tidak langsung memperbesar kesempatan bagi investor untuk menggugat host state di ICSID dengan merujuk pada BIT pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, Tesis ini akan membahas 2 (dua) masalah utama yaitu (i) bagaimana pertimbangan arbiter dalam menentukan bahwa klausula MFN dapat diterapkan pada consent penyelesaian sengketa di ICSID dan (ii) bagaimana perumusan klausula MFN dalam BIT yang dibutuhkan untuk menghindari ketidakjelasan penerapannya pada consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan apakah klausula MFN dapat diterapkan dalam consent penyelesaian sengketa atau tidak masih menjadi perdebatan di kalangan arbiter ICSID. Untuk menyikapi ketidakjelasan atas penerapan ini, host state dapat memilih alternatif perumusan klausula MFN dalam BIT salah satunya dengan mengklarifikasi ruang lingkup klausula MFN dalam sebuah BIT apakah mencakup consent penyelesaian sengketa investasi atau tidak.

---

ABSTRACTConsent is the cornerstone of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) jurisdiction to resolve international investment disputes. Because the choice of an investment dispute resolution forum in ICSID is not an easy thing for host states, consent is used to limit investor access to resolve disputes on ICSID through various conditions. However, the existence of the Most Favored Nation (MFN) clause and its application to consent in BIT indirectly increases the chance for investors to sue host state in ICSID by referring to third party BIT. Based on this, the Thesis discusses two main issues: (i) how the arbitrator's consideration in determining that the MFN clause can be applied to the dispute resolution consent in ICSID and (ii) how the MFN clause formulation in BIT is needed to avoid the unclear of its application on consent. The method used in this research is the normative juridical method. This study concludes that the determination of whether the MFN clause can be applied in dispute resolution or not is still a debate among ICSID arbitrators. To address the ambiguity of this application, the host state may determine alternatives for the formulation of the MFN clause in the BIT by clarifying scope of the MFN clause in a BIT whether or not to cover investment dispute resolution."

"Tesis ini mengkaji putusan ICSID dalam sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia yang diputus berdasarkan Bilateral Investment Treaty ('BIT') antara negara Indonesia dan negara Inggris, Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, yang ditandatangani pada tanggal 27 April 1976 dan mulai berlaku tanggal 24 Maret 1977. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah (i) apakah yang menjadi pokok sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dan (ii) bagaimana pendapat majelis arbitrase ICSID yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikaitkan dengan penafsiran atas ketentuan BIT dalam sengketa penanaman modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok sengketa yang terjadi adalah masalah proses dan prosedur masuknya penanaman modal asing (admission process) yang harus dilalui investor berdasarkan BIT. Proses tersebut menentukan legalitas penanaman modal yang dilakukan. Tidak terpenuhinya admission process tersebut menjadikan Majelis Arbitrase ICSID tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sehingga pokok perkara tidak dapat diperiksa. Penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam BIT utamanya menggunakan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, khususnya penafsiran berdasarkan makna biasa dari rumusan ketentuan BIT. Kajian tesis ini menyimpulkan bahwa penanaman modal yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT mengenai admission process sehingga Majelis Arbitrase menyatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut. Majelis Arbitrase menafsirkan frasa 'granted admission in accordance with' dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT antara Indonesia dan Inggris berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian khususnya Pasal 31 ayat (1). Penggunaan aturan penafsiran tersebut juga ditemukan dalam putusan-putusan ICSID lainnya yang menafsrikan ketentuan BIT yang serupa dengan ketentuan BIT antara Indonesia dan Inggris.

---

This thesis analyzes the decision of ICSID tribunal in the case between Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia based on Bilateral Investment Treaty ('BIT') between Indonesia and United Kingdom, Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, signed on 27 April 1976 and entered into force on 24 March 1977. The research questions of this thesis are (i) what is the subject matter of the case between Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia; (ii) how is the opinion of the Tribunal in examining and adjudicating the case related to the interpretation of BIT provisions in investment disputes. The method used in analyzing the problems is normative legal research method.

Research result shows that the subject matter of the case is the admission process of foreign investment. There is admission process that should be followed based on BIT in that process which determines the legality of the investment. This legality requirement is related to ICSID jurisdiction. If these processes are unfulfilled, the ICSID tribunal will not have jurisdiction on the case. Thus, the merit of the case will not be examined. The rule of interpretation used is mainly the provision of Article 31 (1) of the 1969 Vienna Covention on the Law of Treaty especially interpretation based on the ordinary meaning of the BIT provision.

This study concludes that the Claimant's investment does not fulfil the provision of Article 2 (1) of BIT between Indonesia and United Kingdom concerning the admission process that the Tribunal does not have jurisdiction on the case. The Tribunal inbterprets the phrase 'granted admission in accordance with' in the provision of Article 2 (1) of the BIT based on the 1969 Vienna Convension on the Law of Treaty especially Article 31 (1) concerning interpretation based on the ordinary meaning of the BIT provision. The use of this rule of interpretation is also found in other ICSID decisions which interpret similar phrase of BIT as that in the BIT between Indonesia and United Kingdom."

"Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip The Most Favoured Nation di bidang investasi, ragam ketentuan prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties serta adanya perdebatan tentang penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam sengketa investasi internasional.

---

This study discusses about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment dispute settlement originating from Bilateral Investment Treaties. Through juridical-normative research, this study elaborates about the Most Favoured Nation principle under international law, the principle of the Most Favoured Nation principle in the Bilateral Investment Treaties and international investment disputes related to the application of the Most Favoured Nation principle according to the decisions of international courts and international arbitration. The research of this study shows some general principles of international law and international legal instruments that governs the Most Favoured Nation principle in investment field, diversity of the Most Favoured Nation provisions in Bilateral Investment Treaties and debates about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment disputes."

"Penelitian ini menganalisis pertimbangan majelis arbitrase dalam memberikan kompensasi moral damages dalam penyelesaian sengketa antara investor dan negara (ISDS) dan cara Indonesia untuk melindungi diri terhadap pembayaran ganti rugi moral damages dalam perjanjian investasi bilateral (BIT) generasi baru. Moral damages diakui sebagai bentuk kerugian non-material yang dapat dialami investor, namun standar pemberiannya masih kontroversial dan sering kali menimbulkan risiko gugatan yang signifikan bagi negara tuan rumah. Penelitian ini berbentuk doktrinal dengan pendekatan kasus dan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis arbitrase mempertimbangkan tiga standar utama dalam pemberian kompensasi moral damages: pertama, keadaan luar biasa yang melibatkan tindakan dengan niat jahat dari negara tuan rumah, kedua, standar pembuktian yang ketat dengan adanya pelanggaran serius yang menyebabkan penderitaan mental atau hilangnya posisi sosial yang memiliki dampak substansial, dan terakhir, kerugian reputasi yang memerlukan bukti hubungan sebabakibat yang memadai. Selanjutnya, untuk melindungi diri dari gugatan moral damages, Indonesia sebagai negara tuan rumah perlu memasukkan klausul yang secara eksplisit melarang gugatan moral damages dalam BIT generasi baru untuk mengeliminasi risiko hukum dan melindungi kepentingan nasional.

---

This research analyzes the arbitral tribunal’s considerations in awarding moral damages in investor-State dispute settlement (ISDS) cases and explores how Indonesia can protect itself against such claims in the new-generation of bilateral investment treaties (BITs). Moral damages are recognized as non-material losses that investors may suffer, yet the standard for awarding such damages remains controversial and often impose significant risks for host States. This doctrinal research employs a case law and comparative approach. The study concludes that arbitral tribunals consider three main factors when awarding moral damages: first, exceptional circumstances involving malicious conduct by the host State, second, a stringent burden of proof requiring a serious breach of international obligations that causes mental suffering or loss of social position with substantial impact, and lastly, reputational harm necessitating adequate evidence of causality. Further, this research emphasizes the necessity for Indonesia as a host State to include a clause that explicitly prohibits claims for moral damages in new-generation BITs to mitigate legal risks and safeguard national interests."

"Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan BIT terdahulu. Penelitian ini mencoba untuk meneliti perbandingan ketentuan dalam BIT Indonesia dan Singapura tahun 2005 dengan BIT dan Singapura tahun 2018. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak BIT terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BIT Indonesia dan Singapura tahun 2018 dirumuskan secara lebih terperinci dan jelas dan memasukan banyak safeguard di dalamnya. Selain itu, BIT diketahui tidak memiliki dampak langsung untuk mendorong nilai investasi asing di Indonesia, tetapi kehadiran BIT tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan investor Singapura, mendorong pembentukan iklim peraturan yang baik, dan pelengkap instrumen hukum perlindungan investasi. Saran yang dapat diberikan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam merumuskan perjanjian investasi internasional kedepannya tetap mempertahankan rumusan perjanjian investasi yang jelas dan rinci demi menghindari penafsiran yang berbeda antara host state dengan penanam modal.

---

Bilateral Investment Treaty (“BIT”) between Indonesia and Singapore that was signed in 2005 was discontinued by the Government of Indonesia in 2016 because the Government of Indonesia elected to renegotiate a new BIT. In 2018, the Government of Indonesia and the Government of Singapore successfully agreed on a new BIT with new and different provisions. This research tries to do a comparative analysis on the BIT Indonesia and Singapore 2005 and BIT Indonesia and Singapore 2018. This research also looks to determine the impact of BIT on foreign direct investment. The research method of this thesis is juridical-normative with a descriptive research approach through literature review and desk study, and key informant interviews as a tool for collecting data. This research concludes that BIT Indonesia and Singapore 2018 was formulated with more details, containing explicit clauses and safeguards. This thesis also argues that BIT does not have any direct impact on increasing foreign direct investment in Indonesia. Nevertheless, the presence of BIT is still necessary and effective to provide protection of investment and increase investor confidence, encourage the creation of favourable regulatory climate, and complement other legal instruments for investment protection. In the future, the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) should seek to establish international investment agreements that maintain a clear and detailed clause of investment agreements in order to avoid different interpretations between the host state and investors."

"

---

ABSTRACTBilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation organizes, summarizes and comments upon the arbitral awards interpreting and applying BIT provisions. Policymakers and practitioners will find a thorough introduction to the operation of the BITs, including the principal arguments and case authorities on both sides of the major issues in international investment law. The book is intended to be a single-volume reference covering every important development in the 50 years of BIT programs worldwide, from 1959 until 2009.Author Kenneth Vandevelde argues that the primary purpose of the BITs is to promote the application of the rule of law to foreign investment, while a secondary purpose is to create a liberal investment regime. He further argues that BITs are based on six core principles: reasonableness, security, nondiscrimination, access, transparency and due process. The book explains each of these principles and analyzes the major BIT provisions based on them. Vandevelde addresses the host of complex questions that BITs engender: Do bilateral investment treaties attract foreign investment or otherwise contribute to economic development? Do BITs limit host state regulatory discretion too much? Why should countries continue to conclude BITs? What is meant by BIT guarantees of "fair and equitable treatment" and "full protection and security"? What is the scope of the BIT provision for most-favored-nation treatment? The book's expert analysis of these questions makes it useful to policy makers in the area of international economic relations, attorneys representing multinational companies, and anyone interested in the process of economic globalization."