Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKMasyarakat sering memanfaatkan jasa perbankan maka banyak hubungan yangterjadi antara masyarakat dan bank dengan perjanjian tertulis atau tidak tertulis.Namun nasabah atau calon nasabah tidak selalu memperhatikan klausula di dalamperjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Bank. UUPK telahmengatur larangan penggunaan klausula tertentu di dalam perjanjian nasabah danbank, tapi dalam prakteknya terdapat Bank yang mencantumkan klausula bakuseperti melepas tanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabah saat sedangatau setelah memanfaatkan jasa perbankan. Bank tidak bisa berlindung denganperjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya apabila klausula perjanjian tersebutmencantumkan hal-hal yang dilarang untuk dicantumkan oleh UUPK.

---

ABSTRACTPeople often using banking services, therefore lots of relations happen betweenindividuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent.However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreementwhereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usageof such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, thereare banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPKto be included in the bank-customer agreement is ?bank is not responsible for customer?sloss while and/or after using the bank?s services?. In fact, Bank that cause loss tocustomers has to be responsible for customer?s loss and can not protect itself using thestandard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited byUUPK to be included in the bank-customers agreement.;People often using banking services, therefore lots of relations happen betweenindividuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent.However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreementwhereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usageof such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, thereare banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPKto be included in the bank-customer agreement is ?bank is not responsible for customer?sloss while and/or after using the bank?s services?. In fact, Bank that cause loss tocustomers has to be responsible for customer?s loss and can not protect itself using thestandard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited byUUPK to be included in the bank-customers agreement., People often using banking services, therefore lots of relations happen betweenindividuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent.However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreementwhereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usageof such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, thereare banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPKto be included in the bank-customer agreement is “bank is not responsible for customer’sloss while and/or after using the bank’s services”. In fact, Bank that cause loss tocustomers has to be responsible for customer’s loss and can not protect itself using thestandard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited byUUPK to be included in the bank-customers agreement.]"

"Klausula baku merupakan hal yang lazim digunakan dalam dunia usaha, biasanya klausula baku dibuat secara sepihak dan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga konsumen yang ingin memanfaatkan barang atau jasa tersebut hanya memiliki pilihan menyetujui atau tidak menyetujui hal yang termuat dalam klausula tersebut atau dalam istilah disebut take it or leave it, penggunaan klasula baku dibutuhkan dalam dunia bisnis karena bentuk transaksi seperti ini dinilai mempermudah dalam praktik perdagangan, sewa menyewa, asuransi, jasa sektor keuangan dan berbagai bentuk hubungan hukum lainnya. Namun kemudahan transaksi menggunakan klausula baku sering merugikan konsumen, seperti klausula tambahan yang menyatakan bahwa konsumen harus setuju atau tunduk pada perubahan yang akan ada dikemudian hari, perubahan tersebut tidak diketahui perihalnya bahkan dalam beberapa kasus seringnya perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen, oleh karenanya konsumen merasa dirugikan. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan aturan tambahan dalam klausula baku tersebut merupakan klausula yang dilarang dalam pasal 18 ayat 1 huruf (g), pelaku usaha yang memuat ketentuan mengenai klausula tambahan dalam perjanjian baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18 ayat (3) artinya perjanjian tersebut tidak mengikat. Selain itu klausula tambahan tersebut merupakan pelanggaran penerapan asas itikad dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai kasus dan putusan yang memuat klausula tambahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan analisis pendekatan undang-undang atau statute approach. Hasil penelitian ini yakni klausula tambahan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen dan dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun hal ini masih kurang melindungi konsumen karena putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapat dilaksanakan dan beberapa putusan dibatalkan oleh pengadilan, alternatif lainnya konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

---

Standard contract is a common practice in business, it is a practice where the contract is made unilaterally by the business actors so that the consumers would not have a choice but to agree with the contract, or it is commonly known with term "take it or leave it". The use of standard clause is important in the business since it is considered to make trade and transaction easier, as well as leasing, insurance, and financial sector services. However, standard clause often harms consumers, such as an additional clauses where the consumers must agree and submit to changes that will occur in the future. In some cases, such changes are not notified to consumers, therefore it inflicts a financial loss to consumers. According to the Consumer Protection Act of Indonesia, the additional rules in the standard clause are prohibited in article 18 (1) (g), business actors that contain provisions regarding additional clauses in the standard clause are declared null and void as contained in Article 18 (3) which means that the agreement is not binding. In addition, the additional clause is also a violation of the application of the Good Faith principle and it is a tort.

In this research described the cases and decisions that contain these additional clauses. This research was conducted by literature study with statute approach analysis. By this research, author draws a conclusion that additional clause is something that is prohibited by Consumer Protection Art of Indonesia and declared null and void as regulated in Article 18, and consumers who feel aggrieved can file a lawsuit to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). However, in practice the decision issued by the BPSK can not be implemented and several decisions are canceled by the District Court. The alternative customers can take is to submit a lawsuit to the District Court with a lawsuit against the law or tort."

"Kebijakan Keuangan Inklusif merupakan suatu kebijakan yang bertujuan agar layanan keuangan dapat dijangkau oleh semua kalangan, khususnya kalangan yang selama ini belum terjamah oleh kegiatan perbankan. Kebijakan keuangan inklusif ini tidak hanya berkaitan dengan memberikan layanan keuangan saja, tetapi juga memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Salah satu upaya dari kebijakan keuangan inklusif adalah Branchless Banking (BB) atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Di Indonesia, layanan keuangan ini disebut dengan LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Dalam melaksanaan kegiatan Branchless Banking, pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan melakukan transaksi perbankan tidak lagi secara langsung, melainkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga bank tidak perlu mendirikan kantor cabang agar dapat melayani masyarakat. Pihak ketiga ini dapat berupa agen maupuan operator jaringan telekomunikasi yang tentunya membawa perubahan dalam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan transaksi perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen yang diberikan kepada nasabah serta kebijakan hukum terkait dengan pengawasan dan pencegahan yang diberikan agar kepentingan konsumen dalam Branchless Banking dapat terlindungi.

---

Inclusive Financial Policy is a policy that aims to make financial services accessible to all people, especially those who had been untouched by banking activities. Inclusive financial policy is not only related to the provision of financial services, but also provide financial education to the public. One of the efforts of the inclusive financial policy is Branchless Banking (BB) or Financial Services Without Office. In Indonesia, financial services is called a LAKU PANDAI (Financial Services Without Office in the Financial Framework for Inclusive). In carrying out the activities of the Branchless Banking, the bank as a financial services provider of banking transactions are no longer directly, but by using a third party so that the bank does not need to set up branch offices in order to serve the community. This third party can be an agent or the operator of telecommunications network which would bring about a change in accountability in the execution of banking transactions. Therefore, in this case, the author will discuss about the consumer protection given to customers and legal policies related to surveillance and prevention are given so that the interests of consumers in Branchless Banking can be protected."

"Selama pemberlakuannya, beberapa kendala dialami BPSK, seperti lemahnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan dana operasional kegiatan, hingga kelemahan lain dalam UUPK sendiri, Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BPSK dapat dibuktikan dengan cukup banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki BPSK di daerahnya masing-masing. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, langkah yang penulis lakukan ialah dengan menganalisis jurnal-jurnal terkait serta membandingkan peran dari BPSK dan BPKN itu sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak konsumen. Kemudian untuk menjawab kedua rumusan masalah pada penulisan ini, penulis menggunakan metode wawancara. BPKN dan BPSK ini tidak memiliki garis putus-putus atau tidak memiliki garis koordinasi, sehingga BPSK dalam menjalankan tugasnya sendiri dan tidak dapat diintervensi oleh BPKN. Penggabungan BPKN dan BPSK merupakan langkah yang tepat untuk optimalisasi hak konsumen dalam mendapatkan hak penyelesaian sengketa yang patut, karena banyaknya permasalahan pada BPKN dan BPSK menyebabkan ketidakoptimalan BPKN dan BPSK dalam memenuhi hak konsumen khususnya pada penyelesaian sengketa konsumen. Bentuk dari rekonstruksi penggabungan BPKN dan BPSK ini adalah dengan menggabungkan BPKN dan BPSK dibawah satu nama BP2SK (Badan Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan formasi baru yang nantinya memiliki penguatan pada BPKN.

---

During its implementation, BPSK experienced several obstacles, such as weak human resources, limited facilities and infrastructure, lack of public trust, limited operational funds for activities, and other weaknesses in the UUPK itself. The lack of attention and support from regional governments for the existence of BPSK can be sufficiently proven. Many regions in Indonesia do not yet have BPSK in their respective regions. To answer the first problem formulation, the step the author took was to analyze related journals and compare the roles of BPSK and BPKN themselves in carrying out their duties to protect consumer rights. Then, to answer the two problem formulations in this writing, the author used the interview method. BPKN and BPSK do not have a dotted line or no line of coordination, so that BPSK carries out its own duties and cannot be intervened by BPKN. The merger of BPKN and BPSK is the right step to optimize consumer rights in obtaining appropriate dispute resolution rights, because the many problems with BPKN and BPSK cause BPKN and BPSK to be suboptimal in fulfilling consumer rights, especially in resolving consumer disputes. The form of reconstruction of the merger of BPKN and BPSK is by combining BPKN and BPSK under one name BP2SK (Consumer Protection and Dispute Resolution Agency), with a new formation which will later have strengthening of BPKN."

"ABSTRAKHak-hak pasien di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini berkembang pesat sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan yang telah memberi gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai konsumen jasa kesehatan kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki tersebut. Kini mereka telah berani menilai bahkan mengkritik mutu pelayanan kesehatan yang mereka terima. Hubungan antara dokter dengan pasien biasa disebut dengan perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Hubungan ini mempunyai obyek berupa upaya penyembuhan atau upaya perawatan terhadap pasien, namun seiring dengan perkembangan jaman, banyak peristiwa yang menyebabkan kerugian pada sisi pasien. Hal inilah yang membuat suatu gagasan bahwa perlindungan pasien sangat di perlukan di Indonesia. Perlindungan pasien dapat diakomodir melalui jalur perlindungan konsumen, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan inilah yang diharapkan dapat mengayomi pasien maupun dokter dalam melakukan transaksi terapeutik, agar kiranya tidak ada lagi, diantara pihak tersebut yang merasa hak maupun kewajibannya dilanggar. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah memuat dasar-dasar hukum mengenai perlindungan konsumen yang jelas dan tegas di segala bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Namun, di dalam pelaksanaan praktek di lapangan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak pasien, masih adanya ketidak adilan di dalam proses hukum dan masih rendahnya posisi pasien di mata hukum. Oleh karenanya, diharapkan dengan penulisan ini, hak-hak pasien di Indonesia dapat dikedepankan, agar kiranya dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat luas kepada jasa kesehatan di Indonesia.

---

ABSTRAKThe patient's rights in Indonesia have been rapidly developed. This can be seen from the numbers of claims or the accusation of malpractice to the paramedics in which case has already given the picture to us that societies as medical consumers have demanded their rights to be done well. Now they are brave to judge even to critic the quality of the medical services that they receive. The relationship between doctor and patient is called therapeutic agreement or therapeutic transaction. This connection has several objects which are the attempt of recovery or treatment to the patient, however as the time goes, many events caused loss for the patient. This is the idea that patient protection is very needed in Indonesia. Patient protection can be accommodated through the consumer protection line which is through the rule of consumer protection. This will be hopefully could protect the patient or doctor so there'll be no more between those sides who will feel their rights are being violated. This law has accommodate with law foundation about patient protection clear and explicit in every sector, one of the sector is about health. But, in realization so many infraction about the patient's right, they still have unfair situation in law procedur and their position below the law are still low."

"Pencantuman klausula baku bukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun UUPK mengatur mengenai klausula baku yang dilarang. Dalam skripsi ini dibahas apakah terdapat klausula baku yang dilarang dalam syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL dan Smartfren. Dibahas pula bagaimana akibat hukum terhadap pencantuman klausula baku tersebut dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi kerugian.

---

The inclusion of standard clause is not forbidden by Law of Consumer Protection. But this law regulating the forbidden standard clause. In this thesis shows whether there is forbidden standard clause in terms and conditions of XL and Smartfren Mobile Internet Subscribe. Also discussed how the legal consequences from inclusion of standard clause and how consumer?s remedies in the event of loss."

"Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

---

This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN. "

"Tesis ini membahas bagaimana Undang - Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK) yang mengandung prinsip warranty (Express Warranty dan Implied Warranty) meskipun tidak sepcnuhnya menganut prinsip strict liability dapat memberikan perlindungan kepada konsmnen khususnya konsumen sektor produk jasa dan bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya sektor produk jasa. Penelitian ini adalah penelitian hukum norrnatif dengan menggunakan metode yuridis normatif/ data sekunder.Hasil penelitian menyarankan agar UUPK diamandemen agar memuat prinsip strictly liability, diperjelas perihal perlindungan konsumen produk jasa dan memberikan kewenangan yang tegas kepada BPSK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen.

---

The focus of this study is how the Act of Consumer Protection No.8 Year 1999 which is adopting principle of warranty (express warranty and implied warranty) though it is not hilly adopting strict liability principle, but able to give protection to consumer particular consumer of service sector and how the role of the Consumer Dispute Settlement Committee (BPSK) in solving consumer dispute particular for consumer of product service sector. This research is normative law research which using normative juridical method/ secondary data.

The researcher suggests that Law of Consumer Protection should be revised/ amendment to adopt strict liability principle, and elaborated consumer protection for product service distinctly and firmly giving competence to BPSK as the institution that authoritative to settle consumer dispute."

"Permasalahan pelindungan konsumen dapat terjadi dalam bidang bisnis wedding organizer, dimana wedding organizer selaku pelaku usaha dalam melaksanakan jasanya menimbulkan kerugian bagi calon pengantin selaku konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen dari jasa wedding organizer karena tidak dipenuhinya prestasi dalam paket perkawinan, sedangkan konsumen telah memenuhi prestasinya. Kasus nyata yang terjadi mengenai hal tersebut adalah kasus antara Yunike dengan Eva Bun Bridal EBB , dimana video hasil perekaman pesta perkawinan Yunike sebagai salah satu prestasi dalam paket perkawinan yang diberikan oleh EBB tidak memiliki rekaman suara pada saat sakral di Gereja. Hal tersebut jelas merugikan Yunike.Rumusan masalah dari kasus tersebut adalah apakah wedding organizer merupakan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan EBB, dan bagaimana kesesuaian dan ketepatan putusan BPSK DKI Jakarta dalam memutus sengketa antara Yunike dengan EBB.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa wedding organizer merupakan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, EBB melakukan pelanggaran hukum sehingga merugikan Yunike, dan putusan BPSK DKI Jakarta cukup dalam menghukum EBB. Disarankan baik pihak konsumen maupun pelaku usaha lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing agar tidak timbul kerugian dikemudian hari.

---

Consumer protection issue could happen in wedding organizer's field, where wedding organizer's as the service party causing losses for the future bride and groom as consumer. This essay talks about any losses that experienced by wedding organizer service's consumer, due to non fullfilment of the wedding's package, whereas consumer already fulfill its obligations. Case that occurred was case between Yunike and Eva Bun Bridal EBB . Yunike's wedding video which is one of the EBB's wedding package did not have any voice over recording when the party held at Church. It was very detrimental in Yunike's side as consumer.

The issues are, is wedding organizer corporate as mentioned in the law of consumer protection, what kind of violations are EBB committed, and is decision of BPSK DKI Jakarta conformity with the law.

In this study, the authors use the method of normative research with the data gathered from literature studies. Results showed wedding organizer is a corporate according to law of consumer protection, EBB has committed violation of the law that suffer a financial lose to Yunike, and the decision of BPSK DKI Jakarta has been conformity to the law. Both parties should understand their rights and obligations of each in order to avoid losses in the future."