Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi menjadi kejadian yang sering terjadi dalam ekonomi banyak negara, termasuk negara-negara maju, dengan akibat yang semakin parah. Membatasi keparahan dari krisis finansial dengan berbagai cara yang ada menjadi salah satu hal yang vital untuk dilakukan dalam rangka mencegah keterpurukan ekonomi sebagai akibat krisis. Dengan mengetahui indikator yang dapat menjelaskan keparahan krisis, maka pengawasan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih dini dan lebih baik untuk menghindari krisis yang berakibat parah pada perekonomian. Dalam studi ini, digunakan sumber data baru dari Dana Keuangan Internasional (International Monetary Fund IMF), yaitu Indikator Kestabilan Keuangan (Financial Stability Indicators FSIs). Ditemukan bahwa tiga variabel berpengaruh terhadap keparahan krisis keuangan, yaitu perbandingan piutang tak tertagih terhadap bunga, piutang tak tertagih terhadap total piutang, dan posisi terbuka netto dalam pasar valuta asing terhadap modal.

---

Economic crises has become a frequent event in a lot of economies, including those of developed countries with increasingly severe effect. Limiting the severity of financial crises with various techniques are one of the vital task in order to prevent economic damage caused by financial crises. By using indicators that can predict severity of financial crises, supervising and policy-making can be enhanced and in time to prevent large crisis with damaging effects on the economy.

In this study, a new database from the International Monetary Fund (IMF) is deployed, which is the Financial Stability Indicators (FSIs). Three variables are found to affect the severity of financial crises: Nonperforming loans net of provisions to capital, nonperforming loans to total gross loans, and net open position in foreign exchange to capital."

"Krisis sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana institusi keuangan dan sistem keuangan yang terintegrasi mengalami gangguan. Bank sebagai salah satu institusi keuangan utama di Indonesia merupakan hal vital dan pengawasan institusi keuangan harus dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh. Tulisan ini akan memberikan perbandingan antara otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan dianalisis secara deskriptif analitis. Sebagai lembaga keuangan vital, pengawasan baik di Indonesia dan Britania Raya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mikroprudensial dan makroprudensial melalui kebijakan yang dimilikinya. Secara umum pencegahan mikroprudensial dengan mengawasi jalannya usaha perbankan terutama dalam permodalan, likuiditas, serta manajemen risiko. Sedangkan lembaga makroprudensial memberikan suatu pengawasan dan analisis menyeluruh terkait risiko sistemik dan sistem keuangan secara keseluruhan, memberikan pengawasan dimana lembaga mikroprudensial tidak memberikan pengawasan. Dalam kondisi krisis, otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya akan melaksanakan koordinasi untuk memberikan tindakan penanganan. Secara umum, penyelenggaraan dan penanganan krisis sistem keuangan dilaksanakan cara yang sama, tetapi berbeda dalam tugas otoritas terkait di masing-masing negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan koordinasi otoritas keuangan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan efisien untuk mencegah terjadinya krisis sistem keuangan yang dapat merugikan negara.

---

A financial system crisis is a condition where financial institutions and integrated financial systems are disrupted. Banks as one of the main financial institutions in Indonesia are vital and the supervision of financial institutions must be carried out properly as a whole. This paper will provide a comparison between the financial authorities in Indonesia and the United Kingdom regarding the prevention and countermeasures of financial system crises. This paper is written using doctrinal research method and analysed descriptively. As vital financial institutions, supervision in both Indonesia and the United Kingdom is carried out by microprudential and macroprudential institutions through their policies. In general, microprudential supervision oversees the banking business, especially in terms of capital, liquidity, and risk management. While macroprudential institutions provide a comprehensive supervision and analysis related to systemic risk and the financial system as a whole, providing supervision where microprudential institutions do not provide supervision. In the event of a crisis, financial authorities in Indonesia and the United Kingdom will coordinate to provide handling actions. In general, the organisation and handling of financial system crises are carried out in the same way, but differ in the duties of the relevant authorities in each country. Therefore, it can be concluded that the coordination of financial authorities must be carried out in a coordinated manner."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatility spillover antara Indonesia dengan Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Secara spesifik, penelitian ini ingin membandingkan volatility spillover pada 5 pasang indeks saham negara antara periode non-krisis dengan periode Krisis Keuangan Global 2008 dan Pandemi COVID-19. Maka dari itu, periode penelitian ini mencakup tahun 2003 – 2023 dan dibagi menjadi 5 fase: full period (Januari 2003 – Maret 2023), fase 1 (Pra Krisis Keuangan Global 2008), fase 2 (Krisis Keuangan Global 2008), fase 3 (Pasca Krisis Keuangan Global 2008 dan Pra Pandemi COVID-19), dan fase 4 (Pandemi COVID-19). Digunakan metode GARCH-BEKK untuk mendapatkan hasil volatility spillover. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dan tingkat spillover antara JCI dengan kelima indeks saham lainnya berbeda-beda. Meski begitu, terdapat pola yang sama dimana tingkat volatility spillover (dilihat dari koefisien GARCH-BEKK) mencapai titik tertinggi pada periode krisis (Krisis Keuangan Global 2008 atau Pandemi COVID-19).

---

This study aims to analyze the volatility spillover between Indonesia with Japan, China, Singapore, South Korea, and the United States. Specifically, this study wants to compare the volatility spillover on 5 pairs of national stock indices between the non-crisis period and the 2008 Global Financial Crisis and the COVID-19 Pandemic. Therefore, the period of this study covers 2003 – 2023 and is divided into 5 phases: full period (January 2003 – March 2023), phase 1 (Pre-2008 Global Financial Crisis), phase 2 (2008 Global Financial Crisis), phase 3 (Post 2008 Global Financial Crisis and Pre Pandemic COVID-19), and phase 4 (Pandemic COVID-19). The GARCH-BEKK method is used to obtain volatility spillover results. The results of this study show that the relationship and level of spillover between JCI and the other five stock indices are different. Even so, there is the same pattern where the level of volatility spillover (viewed from the GARCH-BEKK coefficient) reaches its highest point during the crisis period (2008 Global Financial Crisis or the COVID-19 Pandemic)."

"Krisis finansial global memengaruhi sektor-sektor secara menyeluruh, dimana hal itu dapat mengurangi stabilitas perekonomian. Diyakini bahwa kawasan juga berusaha memperkuat anggota negara dalam menghadapi serangkaian krisis di masa lalu dan mendatang, termasuk ASEAN. Karena perbankan dinilai penting untuk mencapai integrasi ekonomi, penelitian ini mengestimasi efisiensi bank secara dua tahap pada sampel 46 bank di ASEAN-5 tahun 2005 hingga 2014. Analisis tahap pertama mengestimasi efisiensi bank menggunakan analisis stokastik frontier (SFA). Mengingat berbagai karakteristik sektor perbankan di negara berkembang dan negara maju, penelitian ini juga menentukan adanya efek regulasi dan pengawasan terhadap efisiensi dengan menggunakan system GMM. Regulasi yang dipertimbangkan adalah pembatasan aktivitas, persyaratan modal, pengawasan, dan disiplin pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketatnya pembatasan kegiatan dapat melemahkan efisiensi bank. Terakhir, berkenaan dengan periode sebelum dan sesudah krisis, lebih banyak pembatasan kegiatan bank secara terus-menerus dapat berdampak negatif pada efisiensi bank.

---

The outbreak of Global Financial Crisis (GFC) affects sectors globally, which lessened the economic stability. It is believed that regions have tried to strengthen the country members in facing series of past and upcoming crises, including ASEAN. Due to the importance of banking in order to reach financial integration, this paper measures bank efficiency using two-stage estimations for sample of 46 banks in ASEAN-5 over 2005-2014. The first stage of analysis is to measure bank efficiency by employing Stochastic Frontier Analysis (SFA). Given the various characteristics of banking sector in developing and developed countries, this paper also determines the effects of regulation and supervision on the efficiency by using system GMM. The regulations considered are activity restrictions, capital requirements, supervision, and market discipline. The research finds that only stringency on activity restriction weakening bank efficiency in these countries. Finally, with regards before and after crisis, more restrictions on bank activities constantly have negative impact on bank efficiency."

"Tesis ini membahas tentang analisis faktor-faktor determinan dari Net Stable Funding Ratio pasca krisis keuangan tahun 2008 pada bank devisa di Indonesia. Rasio modal, laju pertumbuhan dari kredit bersih, rasio pendapatan non bunga, rasio beban operasional per total aset, ukuran bank, dan kepemilikan bank digunakan sebagai faktor-faktor determinan dari NSFR. Penelitian ini menggunakan analisis regresi terhadap data panel model Fixed Effect. Hasil dari penelitian ini adalah faktor determinan laju pertumbuhan dari kredit bersih, rasio pendapatan non bunga, rasio beban operasional per total aset, kepemilikan pemerintah dan ukuran bank memiliki pengaruh terhadap nilai NSFR.

---

The focus of this study is the analysis of the determinant factors of the Net Stable Funding Ratio post financial crisis year 2008 on foreign exchange banks in Indonesia. Capital Ratio, Growth rate of net loans, Non Interest Share, Overhead per Total Asset, Size of bank, and ownership of bank are used as determinant factors of the NSFR. This study uses regression analysis on Fixed Effect panel data models. The result from this study is Growth rate of net loan, Non Interest Share, Overhead per Total Asset, State Owned and size of bank have an effect on the value of NSFR."

"Kebijakan makroprudensial semakin dikenal sejak krisis keuangan global tahun 2008 dimana pada saat krisis global menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial tidak cukup mampu untuk menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bersifar “countercyclical” yaitu dapat mengurangi over optimisime pada “boom” dengan mengerem ekspansi yang berlebihan dan mengurangi over pesimisme pada saat “bust” untuk mengurangi kontraksi kredit. Salah satu risiko dalam sistem keuangan adalah peningkatan harga perumahan di pasar properti. Salah satu kebijakan makroprudensial untuk menghadapi risiko di sektor properti adalah kebijakan Loan to Value (LTV). Bank Indonesia telah menerbitkan pelonggaran kebijakan LTV sejak tahun 2015 sampai dengan Desember 2023 bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit bermasalah tertentu. Hasil penelitian dengan menggunakan data triwulanan individual bank tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pelonggaran kebijakan LTV di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit properti dengan lag waktu 2 (dua) triwulan setelah kebijakan diimplementasikan. Namun demikian, apabila dilakukan analisa pengaruh kebijakan pelonggaran LTV di setiap pulau, kebijakan hanya berpengaruh signifikan secara positif terhadap pertumbuhan kredit properti di Pulau Jawa.

---

Macroprudential policy has become more popular since the global financial crisis in 2008. It confirmed that monetary policy and microprudential policy alone were insufficient in maintaining financial stability. Macroprudential policy is a countercyclical policy that aims to reduce over-optimism during economic booms by curbing excessive expansion and mitigating over-pessimism during busts to ease credit contractions. One of the risks in the financial system is the bubble of housing prices in the property market. Therefore, macroprudential policy such as Loan to Value (LTV) aims to mitigate risks in the property sector. Bank Indonesia has issued the relaxation of LTV policy in Indonesia since June 2015 to December 2023. Research findings using individual bank quarterly data indicate that the relaxation of LTV policy in Indonesia has a positive impact on property credit growth with a lag time of two quarters after the policy implementation. However, when analyzing on a regional basis, the relaxation of LTV policy only has a positive and significant impact on credit property growth in Java."

"ABSTRAKKrisis Keuangan Asia (AFC) 1997-98 dan Krisis Keuangan Global (GFC) 2008 telah mendorong turbulensi ekonomi dan mata uang negara-negara ASEAN-5. Fenomena ini meningkatkan kerentanan fundamental ekonomi makro dan memicu peneliti untuk membangun Indikator Peringatan Dini (EWI) sebagai alat untuk mencegah terjadinya krisis mata uang. Skripsi ini akan membandingkan 9 perilaku indikator ekonomi makro dari sektor domestik, eksternal, dan kerentanan moneter dan keuangan di negara-negara ASEAN-5 yang meningkatkan kemungkinan krisis mata uang terjadi, menggunakan matriks ERPD dan regresi logit biner pada periode AFC dan GFC. Hasil penelitian menunjukkan variabel sektor eksternal signifikan dalam meningkatkan kemungkinan krisis mata uang terjadi di negara-negara ASEAN-5 selama periode AFC dan GFC. Rasio impor terhadap cadangan devisa adalah indikator yang paling signifikan dan memiliki dampak positif pada kemungkinan terjadinya krisis. Semakin besar impor ke cadangan meningkatkan tekanan nilai tukar dan meningkatkan kemungkinan krisis mata uang terjadi.

---

ABSTRACT

Asian Financial Crisis (AFC) 1997-98 and Global Financial Crisis (GFC) 2008 had driven economic and currency turbulence of ASEAN-5 countries. This phenomenon increases vulnerabilities of macroeconomic fundamentals and triggers the researcher to build an Early Warning Indicator (EWI) as a tool to mitigate the occurrence of a crisis. This research will compare 9 macroeconomic indicators behavior from real domestic, external, and monetary and financial vulnerabilities sector in ASEAN-5 countries that increase the possibility of currency crisis using the ERPD matrix and binary logit regression during the AFC and GFC period. The results show the external sector variables are significant in increasing the probability of currency crisis in ASEAN-5 countries during the AFC and GFC period. Import to reserves ratio is the most significant indicator and has a positive impact on the probability of crisis occurrence. The greater import to reserves increasing the exchange rate pressure and increase the probability of currency crisis to occur"