Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas analisis penerapan ketentuan akuntansi dan ketentuan pajak saat pengalihan aset pada transaksi merger penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu penerapan apabila perusahaan yang melakukan merger menggunakan metode harga pasar purchase method untuk tujuan akuntansi dan metode nilai buku pooling of interest saat pengalihan aset serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah yang timbul akibat dari penerapan ketentuan tersebut Pada ketentuan akuntansi hanya mengakui satu metode yaitu metode harga pasar sedangkan ketentuan pajak mengakui dua metode yaitu metode harga pasar dan metode nilai buku Pada metode harga pasar terdapat kewajiban pajak penghasilan akibat selisih antara harga pasar dan nilai buku Pada metode nilai buku tidak ada kewajiban pajak penghasilan karena tidak ada selisih Perusahaan yang melakukan merger menggunakan nilai buku untuk tujuan pajak dan metode harga pasar untuk tujuan akuntansi akan menimbulkan masalah yaitu terkait business purpose test dan juga masalah pembukuan terkait pajak penghasilan Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyesuaian adjustment pada pembukuan dan memperhatikan pos pos terkait perbedaan akuntansi dan pajak Selain itu upaya yang dapat dilakukan dengan memperjelas aturan mengenai business purpose test.

---

This is the study on the analysis of accounting and tax provisions application during the asset transfer in merger transaction There are two issues in this study First the application of accounting and tax provisions if the merger implementing companyuses purchase method for accounting purposes and pooling of interest method during the asset transfer Second the efforts which can be done to solve the problems emerging from such application The accounting provisions only recognize one method which is purchase method On the other hand the tax provisions recognize two methods both purchase method and pooling of interest method In purchase method there are income tax obligations because of the deviation between the purchase and pooling of interest In pooling of interest method there is no income tax obligations because there is no deviation The merger implementing company which uses pooling of interest method for tax purposes and purchase method for accounting purposes will create problems relating to business purpose test and accounting problems relating to income tax Some efforts which can be done include making adjustment during the accounting process and paying attention on the issues relating to accounting and tax differences Another effort is to make clearer regulations on business purpose test."

"Skripsi ini membahas topik mengenai perbedaan ketentuan revaluasi aset tetap menurut standar akuntansi dan peraturan perpajakan serta implementasinya pada wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Khusus. Secara umum, perbedaan meliputi tujuan revaluasi, jangka waktu revaluasi, objek yang direvaluasi serta perlakuan akuntansi saat revaluasi. Dari 170 entitas yang mengajukan permohonan revaluasi aset tetap, terdapat 124 entitas yang termasuk dalam non listed company dan 46 termasuk dalam listed company. Dari 46 listed company yang terdaftar dan mengajukan revaluasi aset tetap di Kanwil DJP Jakarta Khusus, terdapat 9 entitas yang bergerak di bidang perbankan dan 37 entitas yang bergerak di bidang industri lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas entitas melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan perpajakan

---

The idea of this study is discuss about the difference of fixed asset revaluation provisions according to the accounting standards and tax regulations and its implementation for listed taxpayer in Kanwil DJP Jakarta Khusus. In general, the difference include the purpose of revaluation, revaluation period, revaluation object, and also the current accounting treatment for the revaluation. There are 170 entities that apply for fixed asset revaluation, 124 entities are included in the non-listed company and 46 entities are included in the listed company. In the 46 entities listed company, there are 9 entities specialized in banking industry and 37 entities specialized in other industry. The results showed that many entities revalued their fixed assets for accounting and taxation puproses."

"Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah standar yang diakui secara internasional dalam membuktikan kewajaran dari transaksi transfer pricing. Pada kenyataannya, penerapan prinsip ini tidaklah mudah, membutuhkan keterampilan dan biaya yang tinggi serta memungkinkan penerapan prinsip ini tidak relevan untuk transaksi atau wajib pajak tertentu. Dengan demikian, penerapan ketentuan safe harbour dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dimana safe harbour adalah fasilitas yang diberikan oleh otoritas pajak untuk menyederhanakan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ketentuan safe harbour dimuat pada Bab IV OECD Guidelines tahun 2010. Indonesia telah mengadopsi ketentuan ini yang terdapat pada PER-32 Tahun 2011. Penulisan skripsi ini akan membahas lebih jauh mengenai penerapan ketentuan safe harbour di Indonesia dengan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan.

---

Arm's length principle is an internationally accepted standard in proving the arm?s length price of transfer pricing transactions. In fact, the application of this principle is not easy, requiring skill and high costs as well as allowing that application. Sometime applying this principle is not relevant to particular transaction and taxpayer. Thus, the application of safe harbor provision can be a solution to comply with arm?s length principle. Safe harbor provision is a facility provided by the tax authorities to simplify the application of arm's length principle. Safe harbor provisions contained in Chapter IV OECD Guidelines 2010. Indonesia has adopted the provision contained in the PER-32 in 2011. This thesis will deliver more about the application of safe harbour provision in Indonesia with qualitative research approach, descriptive research and data collection technique with literature and field study."

"Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia mempunyai hukum persaingan usaha dan lembaga yang mengawasi jalannya sistem persaingan tersebut di negara masing-masing. Lembaga tersebut diberikan tugas dan kewenangan dalam menegakkan jalannya persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini membahas tentang apa saja ketentuan yang berlaku pada ketiga negara tersebut dalam hal akan dilakukannya pemberitahuan merger, dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penerapan mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan transaksi, dan sanksinya apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan. Penelitian ini memberikan contoh kasus pelanggaran pemberitahuan pengambilalihan saham di tiga negara tersebut dan apakah sanksi yang diberikan. Berdasarkan penerapan pengaturan pemberitahuan pengambilalihan saham dan pemberian sanksi tersebut akan dibuat suatu kesimpulan. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, untuk mengumpulkan, mengidentifikasi berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan implementasi hukum positif dan penerapannya dalam problematika yang timbul, berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

---

The United States, Japan, and Indonesia have their own competition law and agencies that oversee the course of the competition system in their respective countries. The agency is given the task and authority in upholding the competition law, including sanctions in case of violation. This research the rules that apply to these three countries in terms of merger notification in relation to competition law, concerning the implementation of the mechanism of acquisition of shares notification conducted by the parties in closing the transaction, and the sanctions in case of delay on notification. This research gives an example related to failure to notify the acquisition to the agency in the United States, Japan, and Indonesia. Based on the implementation of the notification of acquisition of shares and the sanctions, a conclusion will be made. This research uses literature based method to collect and identify various secondary data related to the issues to be discussed in the research. This research also uses juridical normative method, by implementing positive law and its application in case of problems, related to competition law."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengukuran pendapatan berbasis akrual berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 dan UU PPh (Undang-undang Pajak Penghasilan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi pustaka dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan atas dokumen (studi pustaka) dan hasil wawancara mendalam, disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan menurut akuntansi sesuai PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan ketentuan PPh sama-sama mengadopsi basis akrual untuk pengakuannya, namun basis pengukurannya berbeda. Akuntansi keuangan sesuai PSAK 72 menggunakan basis pengukuran nilai wajar (Fair Value Accounting atau FVA) sehingga nilai yang diakui mencakup juga jumlah yang diestimasi sesuai dengan professional judgment penggunanya. Sementara itu, akuntansi pajak sesuai UU PPh menggunakan basis pengukuran HCA (historical cost accounting), yang mengacu pada model akuntansi keuangan pada saat UU PPh 1983 diberlakukan. Sebagai konsekuensi dari penerapan HCA, nilai yang diakui tidak mencakup jumlah yang diestimasi. Basis pengukuran HCA menurut UU PPh masih belum mengalami perkembangan di dalam mendefinisikan serta memberi perlakuan terhadap pengakuan pendapatan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan pajak menganut asas kepastian, sehingga dalam perhitungannya PPh atas pendapatan akrualnya tidak bisa menggunakan pendapatan yang bersifat estimasi. Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP menguraikan bahwa pembukuan dapat menggunakan standar akuntansi keuangan yang lazim. Akan tetapi, jika pajak telah membuat pengaturan secara khusus, pembukuan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga terdapat kesimpulan dari penelitian ini dimana pajak tidak sama seperti PSAK 72 dimana dapat mengakui pendapatan akrual bersifat estimasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran berupa tidak diselaraskannya kebijakan PPh dengan PSAK 72 terkait pengukuran dan pembukuan pendapatan akrual karena sifat PSAK 72 yang cenderung kompleks.

---

The purpose of this research is to analyze the differences in accrual-based income measurement based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 72 and the Income Tax Law (Income Tax Law). This research uses qualitative methods in the form of literature studies and in-depth interviews. Based on the analysis that has been carried out on documents (literature study) and the results of in-depth interviews, it is contained that recognition according to accounting in accordance with PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers and PPh provisions both accept the accrual basis for recognition, but the basis for measurement is different. Financial accounting in accordance with PSAK 72 uses a fair value measurement basis (Fair Value Accounting or FVA) so that the recognized value includes the estimated amount in accordance with the professional judgment of its users. Meanwhile, tax accounting according to the Income Tax Law uses the HCA (historical cost accounting) measurement basis, which refers to the financial accounting model at the time the 1983 Income Tax Law was enacted. As a consequence of applying HCA, the recognized amount does not include the estimated amount. The basis for measuring HCA according to the Income Tax Law has not progressed in terms of the definition and treatment of recognition of rights. This is because taxes are considered as a certainty, so that in calculating income tax on accrued income, you cannot use estimated income. The elucidation of Article 28 paragraph (7) of the KUP Law outlines that bookkeeping can use common financial accounting standards. However, if the tax has made special arrangements, the bookkeeping must be done in accordance with the tax regulations. So there is a conclusion from this study that taxes are not the same as PSAK 72 where accrual income can be recognized is an estimate. Based on these conclusions, the researcher provides suggestions in the form of not harmonizing PPh policies with PSAK 72 regarding the measurement and accounting of actual income due to the nature of PSAK 72 which tends to be complex."

"Penelitian ini membahas tentang potensi penyalahgunaan tax treaty dengan memanfaatkan ketiadaan ketentuan beneficial owner pada capital gains atas pengalihan saham dan pertimbangan tax treaty Indonesia hanya menerapkan ketentuan beneficial owner pada bunga, dividen, dan royalti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiadaan ketentuan beneficial owner pada capital gains atas pengalihan saham dapat menimbulkan treaty abuse melalui treaty shopping dan tax treaty Indonesia tidak menerapkan ketentuan beneficial owner pada capital gains karena beberapa alasan, yaitu: sulit diidentifikasi bagi negara berkembang, meningkatkan daya tarik investor, dan beneficial owner tidak secara spesifik tertulis ditujukan untuk menangkal treaty shopping.

---

This research discusses potential occurance of treaty abuse by utilizing the absence of beneficial owner on capital gains from alienation of shares and consideration of why Indonesian tax treaty does not apply beneficial owner provision in the context of capital gains from alienation of shares. The approach used is qualitative descriptive method. As results, the absence of the beneficial owner provision on capital gains from alienation of shares may lead to treaty abuse through treaty shopping and Indonesian tax treaty does not applying the beneficial owner provision on capital gains for several reasons, i.e. beneficial owner of capital gains from alienation of shares is difficult to identify for developing countries, to increase the attractiveness of investors, and beneficial owner is not specifically intended to overcome treaty shopping."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit dan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KAP ABC untuk Aset Tetap pada laporan keuangan PT AIR yang berakhir 31 Desember 2015, dengan mengacu kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 27 tentang Pengalihan Aset Dari Pelanggan. Prosedur audit yang dilakukan meliputi uji pengendalian dan uji rincian yang terdiri dari peninjauan komponen-komponen perhitungan saldo pada akun Aset Tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, prosedur yang dilakukan KAP ABC telah sesuai dengan International Standards on Auditing (ISA). Namun dalam perlakuan akuntansi untuk Aset Tetap pada PT AIR yang dilakukan manajemen, PT AIR belum sepenuhnya mengikuti standar keuangan seperti yang diatur dalam ISAK 27 sehingga KAP ABC mengajukan penyesuaian.

---

This internship report explains audit procedures and accounting treatment performed by KAP ABC for Fixed Asset on PT AIR’s financial report for the period ended December 31st, 2015, referred to ISAK 27: Transfer of Asset from Customer. The audit procedures performed were test of control and test of detail, which include reviewing components for the calculation of fixed asset based on financial accounting standards. Based on the analysis, audit procedures performed by KAP ABC have complied with International Standards on Auditing (ISA). But the accounting treatment for fixed asset applied by PT AIR has not fully complied with the standards. Thus, KAP ABC proposed an adjustment to PT AIR’s Fixed Asset account referred to ISAK 27."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi pada proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perlakuan akuntansi terdapat pada akun pendapatan dan piutang. Kedua akun tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Cash Toward Accrual (CTA) dan akrual. Selain itu juga dibahas mengenai penyajian kembali (restatement) atas perubahan kebijakan dari basis CTA menjadi basis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pada pendapatan telah sesuai dengan SAP, namun perlakuan akuntansi piutang belum diterapkan sesuai dengan SAP terkait dengan penyisihan dan penghapusan piutang tidak tertagih. Perubahan basis akuntansi memberikan nilai tambah informasi finansial dalam laporan keuangan yang sebelumnya hanya menyediakan informasi secara anggaran. Perubahan basis akuntansi juga terkait dengan mekanisme restatement yang menggunakan pengukuran penggolongan umur piutang, akan tetapi terbitnya IPSAP No. 4 menggugurkan kewajiban restatement. Namun, perlakuan akuntansi atas dampak tersebut disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

---

ABSTRACT

the rural and urban tax Government of Lumajang. Accounting treatment contained in the revenue and accounts receivable. Both the account associated with the recognition, measurement, presentation and disclosure, as well as for compliance with Government accounting standards based Cash Toward Accrual (CTA) and accrual. It also discussed about the restatement on policy changes from the base of the CTA be accrual base. This research is qualitative research with approach case studies. Results of the study stated that the accounting treatment in revenue were in acordance with standards, however accounts receivable accounting treatment have not been applied in accordance with standards related allowance and removal of accounts receivable. Change the base accounting provide added value accounting to financial information in the financial statements that were previously only provides information in the budget. Change the base accounting is also related to the restatement mechanism using measurements of single aged receivables, but the publication of IPSAP No. 4 has waived liability restatement. However, the accounting treatment over the impact of changes presented in the report changes in equity."

"Collateral trust bond merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat investor dalam pembelian obligasi melalui private placement. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlakuan pajak atas pengalihan saham sebagai pembayaran bunga dalam transaksi collateral trust bond secara private placement ditinjau dari asas kepastian hukum dan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis penelitian terkait kepastian hukum terbagi menjadi tiga sisi yaitu dilihat dari kepastian objek, subjek dan prosedur pemotongan dan pelaporan pajaknya. Permasalahan yang timbul bagi emiten berdasarkan ketentuan domestik adalah terkait penilaian harga wajar saham yang dialihkan, adanya dualisme pengenaan pajak dalam satu transaksi serta penentuan biaya fiskal. Permasalahan yang timbul berdasarkan ketentuan P3B adalah terkait penentuan karakterisasi penghasilan atas bunga serta adanya issue beneficial owner. Bagi Pemegang obligasi, permasalahan yang timbul berdasarkan ketentuan domestik adalah terkait perlakuan pajak atas tambahan bunga, sedangkan berdasarkan ketentuan P3B adalah terkait penunjukkan SPV

---

Collateral trust bond is one of the company?s strategies to attract investors to purchase bonds through a private placement. This study aims to explain the tax treatment on the alienation of shares as payment of interest in collateral trust bond transaction through a private placement reviewed by the principle of certainty and the stipulation of the Tax Treaty. The method used is a quantitative study with qualitative data analysis. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. Analysis of certainty principle is divided into three tiers: the views of certain objects, subjects and procedure of tax imposing, tax payment and tax reporting. The problems that arise for issuers under the domestic tax law are related to the valuation of fair value of shares, dualism tax impose on a single transaction as well as the determination of the fiscal cost. Problems arising under the provisions of tax treaty are the characterization of income related to the determination of the interest and the beneficial owner issue. Issue arising under the domestic tax law for bondholder is related to the tax treatment of interest, whereas under the tax treaty is related to the appointment of the Special Purpose Vehicle."

"Skripsi ini menganalisis ketentuan pengakuan harta aset dan kewajiban liabilitas tambahan dalam rangka pengampunan pajak di Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 70 PSAK 70 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena perbedaan antara ketentuan perpajakan dan akuntansi dalam mengatur pengakuan harta dan kewajiban pengampunan pajak berikut dengan dampaknya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbedaan terletak pada pemilihan saldo akun ekuitas antara ketentuan perpajakan dengan kebijakan akuntansi. Perbedaan tersebut memberikan dampak kepada Wajib Pajak yang ditinjau dari psychological cost dan kepastian hukum.

---

This paper analyzed the regulations of additional asset and liability recognition based on tax amnesty program determined in Indonesia rsquo s Tax Amnesty Law. This study used qualitative approach to get a clearer understanding about the difference between tax and accounting policy in regulating the tax amnesty rsquo s asset and liability recognition along with the impacts. This study showed that the difference between tax and accounting policy was located in choosing the appropriate account under the equity balance. The difference gave some impacts to taxpayer that was analyzed from psychological cost and certainty principle."