Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita merupakan isu yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Permasalahan dapat muncul karena adanya salah penafsiran terhadap aturan yang diterapkan agama. Dalam hal ini, isu opresi dan diskriminasi terhadap wanita ditemukan dalam lingkup agama Islam. Pada tahun 2004, Hirsi Ali, seorang pegiat feminisme, bersama sutradara Theo van Gogh memproduksi film ‘Submission part 1’ yang mengkritik perilaku misoginis yang dihadapi wanita dalam lingkup keluarga Islam. Namun setelah dirilis, film justru menuai kontroversi dan kritik negatif, menimbulkan amarah pada beberapa komunitas Islam konservatif. Penelitian ini menelisik ‘Submission part 1’ yang menyulut beragam kontroversi, dan mencari pesan yang ingin disampaikan oleh film tersebut. Dengan pembacaan dekat, narasi teks diteliti dan disandingkan dengan pemikiran Lockyer (2008). Hasil penelitian menunjukkan ada pergeseran konstruksi pesan terkait kesalahpahaman.

---

Discrimination and violence towards women is a worldwide issue that is until now still relevant. This problem is caused by misinterpretation of religious verses. In this case, the issue of oppression towards women are founded in the Islamic environment. In 2004, Hirsi Ali, a reknown feminist, along with  director Theo van Gogh, produced ‘Submission part 1’ as a mean to criticize the misogynistic behaviour in the muslim environment. But after the release, the film attracts controversy and negative critics, provoking anger from the conservative Islam community. This study probes ‘Submission part 1’ that triggered controversies, and question the exact message ‘Submission part 1’ tries to bring. With close reading, the narrative of text is questioned and justxaposed with Lockyer’s thoughts about textual analysis. The result of this research indicates a shift of the constructed  message, due to errors.

 

"

"ABSTRAKDasar pemilihan topik skripsi ini adalah, karena Serikat Rahasia merupakan salah satu hal yang unik dari sejarah Cina. Serikat Rahasia sebagai organisasi yang - anggotanya sebagian besar adalah orang miskin dan kurang pendidikan, dapat melakukan gerakan yang berwawasan ke-bangsaan, walaupun dalam hal ini masih terbatas pada pengertian sebagai bangsa Hat, bukan bangsa Tiongkok.Dalam Bab I yang merupakan pendahuluan, dan Bab II, diuraikan dengan terinci asal usul dan seluk beluk Seri_kat Rahasia di Cina. Penguraian meliputi hal-hal ; sejarah kelahiran Serikat Rahasia, faktor-faktor pendorong timbulnya Serikat Rahasia, tujuan dan bentuk kegiatannya, keanggotaan dan sistem organisasinya, ritual, sumpah dan upacara pelantikan anggota, wanita dalam Serikat Rahasia, kartu anggota, bahasa_rahasia, serta sanksi atau sistem hukuman dalam Serikat Rahasia. Gerakan yang dilakukan Serikat Rahasia pada abad XIX diuraikan dalam Bab III. Dalam kaitan ini diuraikan pula latar belakang keadaan sosial, ekonomi, dan politik Cina pada masa itu, sehingga dapat memperjelas hu_bungan keadaan tersebut dengan perkembangan dan gerakan Serikat Rahasia di Cina. Beberapa gerakan yang dianggap cukup berhasil dalam sejarah Cina, diambil sebagai con_toh untuk menunju kan sejauh mana peranan Serikat Raha_sia dalam sejarah pergerakan rakyat Cina.Revolusi 1911 yang merupakan perbatasan antara sejarah Cina tradisional dan moderen, dijadikan puncak pengamatan peranan Serikat Rahasia dalam sejarah Cina. Serikat Rahasia sesudah periode ini tidak banyak berinisiatif dalam melakukan gerakan, karena perannya telah diambil alih oleh organisasi profesional maupun oleh or-ganisasi politik, yang berkembang sejalan dengan perkem_bangan sosial, ekonomi dan politik Cina. Serikat Rahasia sejak saat ini lebih menonjol dalam kegiatan kriminal, walaupun hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan tujuan awal terbentuknya Serikat Rahasia di Cina.

---

"

"Jurnal ilmiah ini membahas mengenai penyebaran Agama Islam di Indonesia, khususnya Kesultanan Kutai Kartanegara. Metodologi yang dipakai adalah berdasarkan metode sejarah dengan tinjauan pustaka. Kesultanan Kutai Kartanegara adalah sebuah Kerajaan tertua di Indonesia. Telah eksis dari abad ke 5, dan mempunyai cerita sejarah yang panjang, nilai historis yang tinggi dan sangat mempengaruhi perkembangan Islam di Negara Indonesia. Sebelum menganut Agama Islam, kerajaan Kutai bercorak agama Hindu dan Animisme. Berkat kerja keras Para Ulama lah raja dan masyarakat Kutai Kartanegara berubah menjadi penganut Islam.

---

This scientific journal/paper discusses about the spread of Islam in Indonesia, particularly in the Kingdom of Kutai Kartanegara. The methodology used in this journal is based on the historical method with literature review. The Kingdom of Kutai Kartanegara is the oldest kingdom of Indonesia. It was established on the 5th century and had a long history background along with a high historical value, therefore giving a big influence on the Islam development in Indonesia. Before embracing islam, Kingdom of Kutai had Hinduism and Animism patterns in it. The Ulemas' hard work was the reason why the king and his subjects converted to Islam. "

"Isu migrasi ilegal dalam konteks Hubungan Internasional kerap diposisikan sebagai isu keamanan dan dianalisis pula dengan kajian keamanan. Imigran tanpa dokumen yang diidentikkan dengan kejahatan transnasional tersebut kerap diposisikan sebagai ancaman oleh negara-negara tujuan imigran. Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sekuritisasi terhadap imigran ilegal atau disebut manusia perahu. Sekuritisasi isu migrasi ilegal ini kemudian menjadi bagian interaksi negara-negara di kawasan dalam hal keamanan. Oleh karena itu dalam dinamikanya terdapat pelibatan negara lain. Dalam sekuritisasi isu imigran ilegal Australia, negara ini melibatkan dua negara tetanganya yaitu Indonesia dan Australia. Namun dalam merespon sekuritisasi Australia tersebut, kedua negara ini tidak serta-merta menunjukkan perilaku yang sama. Perbandingan dan alasan perbedaan respon Indonesia dan Papua Nugini tersebut yang merupakan fokus penelitian dalam tesis ini.

---

Nontraditional security issues are more relevant nowadays than in the era of Cold War. One of the most problematical security issue in region level is illegal migration. In Asia Pacific region, Australia as securitizing actor is one of the country who securitized this issue. Positioned as threat, illegal migration becomes security problem and needed to prevent. The securitizing actor interacts with states in the region and they interact to handle this security problem. But in the meantime, Indonesia and Papua Nugini act differently responding the Australias’s securitization of illegal migration. The purpose of this study is to compare the response of Indonesia dan Papua Nugini and to find out the reason of those different acts. The data were collected by literatures, online sources, mass media and by interviewing the stakeholders related this issue."

"Penelitian ini adalah tentang toponimi tujuh kota bandar di Jalur Rempah Pantai Utara Pulau Jawa yang terkenal pada abad ke-15 sampai ke-19. Metode penelitian kualitatif, digunakan untuk pengumpulan data berdasarkan studi literatur atas sumber tertulis filologi, arkeologi-sejarah, sejarah, dan geografi. Penelitian ini dilakukan sebagai studi multidisiplin melalui analisis semantik, semiotik dan toponimi untuk mengeksplorasi toponimi tujuh bandar Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya itu dari sudut pandang trans-linguistik dan arkeologi. Sumber data penelitian. Nama bandar-bandar di wilayah pesisir pantai Utara Pulau Jawa yang dikumpulkan dari sumber tertulis kuno berupa peta geografi, prasasti kuno, naskah kuno, dan hasil wawancara, dalam kaitannya dengan fitur arkeologi yang merupakan lanskap sosial budaya maritim di Jalur Rempah Pantai Utara Pulau Jawa. Toponim merupakan data rekaman yang dapat memperlihatkan sejarah, kontak budaya, dan perkembangan bahasa. Hasil penelitian ini memperlihatkan kaitan hasil kajian toponimi dengan representasi budaya yang diperlihatkan melalui kajian mengenai peran nama tempat dalam kebudayaan sezaman dan pemaknaannya dalam sejarah yang melatarbelakangi bandar pelabuhan kuno pesisir pantai utara Jawa. Melalui sudut pandang linguistik dan arkeologi-sejarah, makna ketujuh toponim sepanjang pantai utara pulau Jawa dilihat sebagai kesinambungan dari siklus kebudayaan. Toponimi dari aspek linguistik memberikan petunjuk terhadap ciri sejarah dan kebudayaan dari suatu wilayah. Kemudian, ilmu sejarah berkontribusi dalam memberikan justifikasi dari temuan arkeologis dan temuan linguistik yang ada. Ilmu arkeologi juga menjadi data pendukung yang kuat untuk memberikan bukti fisik adanya kebudayaan yang pernah hidup dan kontak yang terjadi di bandar-bandar sepanjang pantai utara pulau Jawa. Fitur-fitur arkeologis yang ada menunjukkan konteks budaya berbagai bangsa yang melingkupi setiap bandar, dalam kaitannya dengan sebutan Nusantara sebagai poros maritim dunia pada masa dahulu. Istilah maritim merujuk kepada segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan laut dalam menyangga kehidupan mereka. Dengan mempelajari budaya masyarakat pada masa lalu yang menyatukan Nusantara di masa kejayaan Jalur Rempah sebagai jalur perdagangan internasional, diharapkan kelak dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia kembali sebagai poros maritim dunia.

---

This research is about the toponymy of the seven ancient port cities on the Spice Route of the North Coast of Java which were famous in the 15th to 19th century. Qualitative research methods were used to collect data based on literature studies on written sources of philology, archeology-history, history, and geography. This research is conducted as a linguistic trans-disciplinary study through semantic, semiotic and toponym analysis to explore the topography of the seven ancient port cities of Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Jepara, Tuban, Gresik, and Surabaya in a linguistic and archaeological approach. Names of ancient ports in the north coast region of Java Island are collected from ancient written sources in the form of geographic maps, ancient inscriptions, ancient manuscripts, and interview results, in relation to archeological features which constitute the social landscape of maritime culture on the Spice Route Ancient Ports in North Coast of Java. Toponyms are the recorded data that show history, cultural contact, and language development.

The results of this study show the link between the results of toponymy studies and cultural representations, as it is shown through the study of the role of place names in contemporary culture and its meaning in history. Through a linguistic and archaeological-historical perspective, the seven toponyms meaning along the North Coast of Java Island is seen as a continuation of the cultural cycle. Toponymy from the linguistic aspect provides clues to the historical and cultural characteristics of a region. Then, history contributes to justifying existed archeological and linguistic findings. Archeology is also a strong supporting data to provide physical evidence of the cultural existence that has lived and the cultural contact which occurred in the ports along the North Coast of Java Island. The existing archeological features show the various cultural contexts of the nations that surround each city, in relation to the term Nusantara as the world's maritime axis in the past. The term maritime refers to all human activities related to the sea in supporting their lives. By studying the culture of society in the past that united the archipelago in the glory of the Spice Route as an international trade route, it is hoped that in the future it can strengthen the identity of the Indonesian nation again as the world's maritime axis."

"Pers Indonesia yang berdiri di tengah masa penjajahan Belanda dikekang oleh sejumlah peraturan. Peraturan ini mengancam media dan para jurnalis yang berseberangan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Haatzaai Artikelen, Persbreidel Ordonnantie, UU 1856, dan UU 1906 menjadi senjata Pemerintah Hindia Belanda untuk membredel dan menahan penentangnya. Namun, di tengah kekangan tersebut masih ada celah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang berseberangan dengan Pemerintah. Salah satu pelopor pejuang cikal bakal kebebasan pers di Indonesia adalah Ernest François Eugene Douwes Dekker.

---

Indonesian press, which was established in the middle of Dutch's colonialism era, was restrained by some rules. These rules threatened media and journalists that were opposite to the Hindian-Dutch Government. Haatzaai Artikelen, Persbreidel Ordonnantie, act 1856, and act 1906 were used by the government to ban and restrain its opposition. In spite of those restrictions, there was still a chance to deliver the people aspirations who opposed to the government. One of the pioneer of Indonesian press independence was Ernest Francois Douwes Dekker."

"Pendidikan merupakan hak setiap orang, termasuk anak-anak keturunan Tionghoa. Namun, pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia, orang Tionghoa yang saat itu berstatus sebagai Middlemen minority harus memperjuangkan pendidikannya. Ketika politik etis diberlakukan, pendidikan berfokus pada pribumi. Berangkat dari permasalahan tersebut, dirumuskan tiga pertanyaan, yaitu 1.Jenis sekolah apa saja yang diikuti oleh anak-anak Tionghoa pada zaman kolonialisme Belanda di Indonesia? 2. Mata pelajaran apa saja dengan bahasa pengantar apa yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut? 3. Anak-anak keturunan Tionghoa golongan apa saja yang dapat mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut? Penelitian metode kualitatif dengan sumber data berupa buku dan artikel, baik luring maupun daring. Dalam penelitian ini didapati bahwa pendidikan anak-anak Tionghoa pada zaman pemerintah kolonial di Hindia Belanda dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekolah yang diselenggarakan rakyat seperti sekolah THHK dan sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti ELS, HIS, dan HCS. Setiap sekolah memiliki kurikulum dan syarat masuk yang berbeda. Hal ini mempengaruhi pemilihan sekolah Tionghoa Totok dan PeranakanKata kunci: pendidikan; Tionghoa;Indonesia; pemerintah Kolonial Hindia Belanda

---

Everyone has the right of to education. Chinese descent children whose status were Middlemen minority had to fight for their education during Dutch East Indies era. The education in ethical policy was only focused on the indigenous people. Through the particular problem, there are three questions formulated, 1. What kind of school did the Chinese children attend during Dutch East Indies era? 2. What kind of subject and what language used in those particular schools? 3. What kind of group of Chinese descent children who could attend those particular schools? This research uses qualitative method. The data resources are obtained from both online or offline sources, such as books and articles. The result of this research shows Chinese children during Dutch East Indies era were divided into two categories: the school run by the society, such as THHK school and the schools run by Dutch East Indies government, such as ELS, HIS and HCS. Every school has different curriculum and requirements. The differences affect Totok Chinese and Peranakan Chinese’s preference on education.

Keywords: education; Chinese; Indonesia; Dutch East Indies era"