Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan rusunawa merupakan salah satu solusi untuk menurunkan kawasan kumuh di Indonesia, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa rusunawa yang kondisinya kumuh dan tidak terawat. Penelitian ini meneliti faktor-faktor dalam manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan yang mempengaruhi terciptanya kondisi kekumuhan di rusunawa. Didapatkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adalah tingkat kerusakan dan penurunan kualitas bahan bangunan, dan tingkat ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan. Berdasarkan hasil faktor dominan tersebut diusulkan sebuah strategi yang dapat diadopsi oleh Unit Pengelola Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta untuk pemeliharaan dan perawatan rusunawa di Provinsi DKI Jakarta yaitu value based maintenance management.

---

The development of public-serviced apartment is one of the solutions to minimise slum areas, however there are still many public-serviced apartement that is in a slum condition. This research will review the factors in building maintenance that influence the creation of slum condition in public-serviced apartement. The factors dominating the creation of slum condition in public-serviced apartement are the level of damage and deterioration of a building and the level of budget availability. Based on the dominated factors, a building maintenance strategy is proposed to the Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III in DKI Jakarta Province which is value based maintenance management."

"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Pelayanan Rusunawa Pulo Gebang dilaksanakan oleh UPRS Wilayah III Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori good governance dalam pelayanan publik dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap dimensi-dimensi good governance.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPRS Wilayah III belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Wilayah III juga mengalami kendala dalam mewujudkan prinsip good governance, yakni tidak adanya sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Selain itu, UPRS Wilayah III juga menghadapi kendala kekurangan SDM sebagai pengawas rusunawa, yakni penanggung jawab lokasi (penjalok).

---

This undergraduate thesis discusses about the services at Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, East Jakarta, reviewed by the principles of good governance. Rusunawa Pulo Gebang services performed by UPRS Region III in Agency of Housing and Local Government Buildings of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of good governance in the public service with positivist approach and qualitative data collection techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis technique of the dimensions of good governance.

The results of this study indicate that UPRS Region III has not comply the principles of good governance in service in Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Region III also has a problem in realizing the principles of good governance, that is the absence of supporting electronic systems in services, especially in administrative services, causing irregularities in the implementation field and many people have difficulty in accessing information about services in Rusunawa Pulo Gebang. In addition, UPRS Region III also faces a lack of human resources as rusunawa supervisors, that is penanggung jawab lokasi (penjalok)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen piutang retribusi pada Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manajemen piutang retribusi belum berjalan secara efektif serta langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar manajemen piutang retribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya manajemen piutang retribusi antara lain: keterbatasan kemampuan finansial warga relokasi, kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), kurang tegasnya pengelola di lapangan yang menjadikan menurunnya kesadaran penghuni dalam membayar tepat waktu, dan keterbatasan dalam hal penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi dalam manajemen piutang. Terakhir, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas manajemen piutang tersebut.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the management of flats-retribution receivables at the Public Housing and Settlement Area Office of the DKI Jakarta Province. Factors contributing to the effectiveness are also elaborated along with the steps that can be taken to improve it. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The factors that contribute to the ineffectiveness of retribution receivables management include: the limited financial capabilities of relocated residents, a shortage of human resources (HR), the laxity of on-field management resulting in a decreased awareness among occupants to pay on time, and limitations in the use of a more integrated information technology system in receivables management. Lastly, this research proposes several recommendations to enhance the effectiveness of the said receivables management."

"Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa kondisi teknis komponen arsitektur sangat berpengaruh pada kinerja bangunan rumah susun sederhana sewa. Terdapat 4 komponen arsitektur yang mempengaruhi kinerja teknis bangunan, yaitu: atap, dinding, lantai, dan utilitas. Kondisi teknis komponen bangunan ini dipengaruhi oleh: kualitas material, desain, kualitas pengerjaan, kondisi lingkungan luar serta perilaku penggunaan, dan perawatan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai aspek yang dipertimbangkan dalam penjaminan kinerja teknis komponen arsitektur bangunan rumah susun sederhana sewa, agar target umur bangunan 50 tahun yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai. Aspek-aspek penjaminan kinerja teknis komponen arsitektur dikembangkan melalui skenario perancangan umur teknis setiap komponen arsitektur pada bangunan rumah susun sederhana sewa untuk menemukenali aspek-aspek sensitif yang mempengaruhi umur teknis tiap komponen arsitektur dan besaran pengaruhnya kepada umur teknis bangunan. Dalam penulisan ini diterapkan: 1) pendekatan studi pustaka terkait berbagai riset terdahulu yang kemudian dilakukan survei lapangan, 2) wawancara terhadap pengelola dan penghuni Rusunawa dan 3) dilakukan metode Delphi. Metode Delphi digunakan untuk menjaring berbagai pengetahuan para ahli dalam kinerja bangunan Rusunawa yang dipengaruhi oleh komponen arsitektur. Tiga aspek utama yang mempengaruhi kinerja teknis komponen arsitektur, yaitu: 1) kualitas material, 2) kualitas pengerjaan, dan 3) kualitas perawatan. Dengan menentukan umur teknis komponen arsitektur, pihak manajemen operasional bangunan dari Rusunawa dapat merencanakan tindakan yang dilakukan sepanjang umur teknis bangunan 50 tahun."

"Permasalahan perumahan di perkotaan sudah sangat mendesak. Pertumbuhan penduduk dan arus perpindahan dari pedesaan ke perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan menyebabkan adanya daerah kumuh. Di Provinsi DKI Jakarta, lebih dari 50% rumah tangga belum memiliki tempat tinggal milik sendiri. Selain itu, backlog perumahan tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta yaitu 302.319. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menyediakan Rumah Susun Sewa untuk masyarakat relokasi dan masyarakat umum berpenghasilan rendah. Akan tetapi, relokasi masyarakat dapat terjadi secara sukarela ataupun terpaksa. Masyarakat relokasi merupakan masyarakat yang terkena program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, dan penertiban ruang kota. Saat ini penelitian terkait efektivitas relokasi ke Rumah Susun Sewa sangat terbatas. Di Provinsi DKI Jakarta salah satu permasalahan terkait Rumah Susun Sewa yaitu tingginya tunggakan biaya sewa unit hunian. Dengan mengambil studi kasus Rumah Susun Sewa di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan status pemilik unit hunian relokasi dengan umum, yaitu terkait tunggakan sewa unit hunian. Penelitian ini menganalisis data cross section berupa data demografi dan data tunggakan sewa unit hunian Rumah Susun Sewa Tahun 2022. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status unit hunian berpengaruh terhadap tunggakan penghuni, dimana penghuni dengan status relokasi lebih banyak yang menunggak dibandingkan penghuni dengan status umum.

---

Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. More than 50% of households in DKI Jakarta have not own any housing property yet. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for the relocated and public residents with low income. However, the relocated residents can occur voluntarily or involuntarily. The relocation residents referred to are the residents affected by development programs for the public interest, natural disasters, and controlling urban space. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental housings is very limited. The public housings create higher rent overdue in Jakarta. Therefore, this research's objective is to compare the relocated and public residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents. "

"DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Agar fungsi pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik, keandalan fasilitas sarana dan prasarana masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dijaga. Untuk menjaga keandalan bangunan perlu dilakukan pemeliharaan bangunan seperti tertuang dalam Permen PUPR No. 24 th 2008. Berdasarkan survey aset bangunan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 diperoleh data aset bangunan Provinsi DKI Jakarta berjumlah 9823 bangunan. 60% dari bangunan tersebut merupakan bangunan klasifikasi sederhana. Dengan jumlah aset bangunan yang tidak sedikit, kegiatan pemeliharaan bangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu didukung sistem pemeliharaan yang memadai agar keandalan bangunannya tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pemeliharaan bangunan gedung berbasis: (1) web-based, untuk mendukung aksesibilitas dalam kegiatan pemeliharaan, (2) Work Breakdown Structure (WBS), sebagai dasar pedoman pemeliharaan yang meliputi aktifitas kegiatan pemeliharaan, frekuensi/interval aktifitas kegiatan pemeliharaan, dan (3) Building Information Modelling untuk kemudahan visualisasi, informasi, dan koordinasi data bangunan, dengan objek penelitian bangunan sederhana di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penggunaan web-based, WBS dan BIM dalam sistem akan meningkatkan kinerja pemeliharaan bangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi pakar, wawancara, studi literatur dan studi kasus. Hasil validasi kemudian dikembangkan dan diintegrasikan kedalam sebuah sistem informasi lalu dilakukan uji coba terhadap sebuah permodelan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan sistem pemeliharaan berbasis WBS, BIM dan web dapat meningkatkan kinerja pemeliharaan gedung di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan nilai peningkatan rata-rata sebesar 20,21%.

---

DKI Jakarta, as the capital of the Republic of Indonesia, has the highest population density in Indonesia, with a population of 16,334 people / km2. Therefore, community facilities and infrastructure within the DKI Jakarta Provincial Government play an important role so that community service can be carried out properly. As one of the main infrastructures, State Buildings must have building reliability as stated in the technical requirements stipulated in Presidential Regulation Number 73 of 2016. Building maintenance is an activity to maintain the building's reliability and infrastructure, and facilities so that the building always functions properly. Based on a survey conducted by the DKI Jakarta Provincial Office for The Creation of Works, Spatial Planning and Land Use in 2019, the building assets of Province DKI Jakarta are 9823. 60% of those buildings were classified as Simple Building category. Due to numerous building assets, building maintenance activities need to be supported by an adequate maintenance system especially for the simple-classification building. This study aims to develop a building maintenance system based on: (1) webbased, to support accessibility in maintenance activities, (2) Work Breakdown Structure (WBS), as a basis for maintenance guidelines which include maintenance activities, frequency / interval of maintenance activities, and (3) Building Information Modeling for easy visualization, information, and coordination of building data, with the object of simple building research within the DKI Jakarta Provincial Government. The use of web-based, WBS, and BIM in the system could improve building’s maintenance performance in DKI Jakarta Provincial Government. The methodology used in this research is expert validation, interviews, literature studies and case studies. The results of expert validation, interviews and literature studies will be developed into an information system and then tested on a case study modeling. The validation results are then developed and integrated into an informat ion system and then tested on a study model case. The results showed that the development of a maintenance system based on WBS, BIM and web can improve the performance of building maintenance within the DKI Jakarta Provincial Government, with an average increase 20.21%."

"ABSTRAKSebagai salah satu program pembangunan Indonesia, diantaranya adalah pembangunan perumahan terutama perumahan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau masyarakat miskin. Pembangunan perumahan rakyat juga dilakukan di wilayah DKI Jakarta berupa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Namun, terjadi penunggakan terutama dalam pembayaran retribusi bulanan untuk tiap unit rusunnya sehingga menyebabkan kerugian hingga Rp 29 Miliar. Hal ini disebabkan kurangnya daya beli dan tingkat kelayakan kerja penghuni Rusunawa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini membahas solusi untuk meningkatkan kelayakan huni dan kelayakan kerja penghuni rusunawa berupa pembuatan bisnis untuk tiap rumah susun dengan metode perbandingan solusi Pairwise Comparison Chart. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan bisnis dapat mengatasi penunggakan pembayaran unit rumah susun, sementara untuk solusi bisnis yang diterapkan berupa bisnis Pengolahan Ikan menjadi Ikan Fillet dengan biaya investasi sebesar Rp 20.636.759.000.- dan Produksi Mainan Edukasi dengan biaya investasi sebesar Rp 4.364.280.250.

---

ABSTRACTAs one of Indonesians development program, one of them is housing development, are made for low income or poor communities. Construction of public housing also held in the area of Jakarta as the Capital City of Indonesia in the form of Simple Rent Flat Rusunawa and its devoted to The Low Income Communities MBR . However, there are arrears, especially in the payment of monthly retribution for each unit int the flat causing losses of up to Rp 29 billion. This problems happen due to lack of purchasing power and the level of employability of the flat residents. Therefore, this study disccusses the solution to improve the feasibility of occupancy and the feasibiliy of work for the flats residents in the form of building a business solution for each flat by using a comparison method. The Pairwise Comparison method are used due to definiting the business solution for each flat. The result of this study indicate that by applying the business solutions can overcome the payment arrears of the flat unit, while the business solution itself are fish fillet processing business with the investment cost of Rp 20.636.759.000, and educational toy production as the other solution with investment cost of Rp 4.364.280.250. "

"ABSTRAKMetode pengadaan langsung merupakan cara pengadaan yang paling sederhanadimana tidak melalui proses lelang, lebih efisien karena dapat melakukannegosiasi langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa perantara. Penelitiandilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner. Kemudian datatersebut dievaluasi dengan analisa deskriptif dan divalidasi dengan wawancarapakar. Manajemen pengadaan langsung di kecamatan dan kelurahan PemerintahProvinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dari tahap perencanaan sampai denganpengendalian tidak berjalan dengan baik, SDM dalam pengadaan mempunyaiketerampilan yang kurang dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalampengadaan belum sepenuhnya bersertifikat. Selain itu terdapat 13 proses yangbelum diatur secara jelas atau tidak sesuai dengan best practice, maka dibuatstrategi dalam pelaksanaan manajemen pengadaan langsung yang dapatditerapkan di kecamatan dan kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTDirect procurement method is the simplest way which does not through an auctionprocess, is more efficient because it can negotiate directly to the providers withoutany intermediaries. The study was conducted by collecting data through aquestionnaire survey. Then the data is evaluated by descriptive analysis andvalidated with expert interviews. Direct procurement management in districts andvillages of DKI Jakarta as a whole from the planning stage until the control is notgoing well, the human resources in the procurement have lack of skills and theofficials that responsible in procurement has not been fully certified. In additionthere are 13 processes that are not yet clearly regulated or not in accordance withbest practice, then the strategy was made in the implementation of directprocurement management that can be applied in the districts and villages of DKIJakarta."