Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Dalam masyarakat Indonesia saat ini masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar karena kurangnya kesadaran pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Hal ini yang seringkali menyebabkan terjadi pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang asli, tanahnya telah dijual kepada pihak lain dan pembeli juga sulit untuk mengetahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya. Permasalahanya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum bersertipikat dalam hal terjadi pemalsuan dokumen oleh pihak lain menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mendapatkan tanah karena jual beli dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3/Pct/BPN RI/2013. Hasil analisis Penulis mengenai Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sebagai pemegang girik dalam hal terjadi pemalsuan yang diberikan Perkaban 3/2011 adalah melalui Pasal 64, 65 dan 80. Pasal 64 dan 65 Perkaban 3/2011 mengatur pemilik tanah sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perbuatan hukum administrasi pertanahan, sedangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang mendapatkan tanah karena jual beli adalah dengan pembatalan sertipikat dilakukan hanya pada sertipikat yang menjadi obyek sengketa saja, tidak membatalkan seluruh sertipikat yang diterbitkan dalam satu Surat Keputusan. Pembatalan sertipikat hak atas tanah tidak dapat didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan pembatalan, Badan Pertanahan Nasional harus memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Pasal 70 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011.

---

Land registration aims to obtain legal certainty and legal protection for land owners. In Indonesian society today there are still many lands that have not been registered because of a lack of awareness of landowners to register their land. This is often caused land ownership document forgery. Without the knowledge of the original owner of the land, the land has been sold to other parties and buyers are also hard to know who the actual owners of the land. The issue is how the legal protection of landowners who have been certificated in case of falsification of documents by other parties according to the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 of 2011 and the legal protection of third parties are gaining ground because of sale and purchase with the issuance of the Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 / Pct / BPN RI / 2013. The author analyzes the results of the legal protection to land owners as holders in the event of forgery girik given Perkaban 3/2011 is through Pasal 64, 65 and 80. Pasal 64 and 65 Perkaban 3/2011 regulate landowners as the injured party can apply to land administration legal actions, whereas the legal protection can be given to third parties are gaining ground because the purchase is the cancellation of the certificate is performed only on the disputed certificate course, does not invalidate the entire certificate issued in the Decree. Cancellation of certificate of land rights can not be based on criminal decisions that have permanent legal force. In doing cancellation, the National Land Agency should pay attention to the stages that have been specified in Pasal 70 of Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Number 3 of 2011."

"Saat ini, pemerintah sedang gencar dalam membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam pembangunan PSN adalah ketersediaan tanahnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan PSN, cara utama yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu melalui studi kepustakaan baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun sumber literatur lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya membawa beberapa pengaturan baru terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memberikan dampak signifikan dalam kemudahan pembangunan PSN. Namun, pengaturan pengadaan tanah baru tersebut menimbulkan permasalahan karena terdapat pengaturan yang bertentangan dengan esensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, kemudahan yang diberikan untuk pengadaan tanah PSN tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali pelaksanaan  pengadaan tanah PSN mendapatkan penolakan yang besar dari masyarakat. Hal tersebut karena kemudahan pengadaan tanah yang diberikan justru mengesampingkan hak-hak masyarakat dan bahkan mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengadaan tanah PSN sudah seharusnya dilakukan dengan merujuk pada esensi pengadaan tanah seharusnya. Dengan begitu, hak-hak dari masyarakat yang terdampak dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. 

---

Currently, the government is intensively promoting National Strategic Projects (PSN) to meet domestic infrastructure needs. One of the most critical aspects of PSN development is the availability of land. To fulfill land requirements for PSN development, the primary method employed by the government is land acquisition for public interest. This research examines the policies surrounding land acquisition for public interest in the context of National Strategic Projects (PSN), particularly after the enactment of the Omnibus Law (Job Creation Law), and evaluates the implementation of these policies. The research adopts a doctrinal method, utilizing a literature-based approach by analyzing statutory regulations and other relevant sources. The Job Creation Law and its derivative regulations introduce several new provisions related to land acquisition for public interest, significantly facilitating the development of PSN. However, these new regulations pose challenges as some provisions conflict with the fundamental principles of land acquisition for public interest. In practice, the ease provided for PSN land acquisition does not always proceed smoothly. Frequently, the implementation of PSN land acquisition faces strong resistance from the public. This resistance arises because the ease of land acquisition often disregards community rights and even neglects environmental sustainability aspects. Therefore, PSN land acquisition should adhere to the essence of proper land acquisition. By doing so, the rights of affected communities can be safeguarded, and public welfare can be improved. "

"Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan tidak terbatas kepada benda-benda yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, tapi juga yang bukan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Hapusnya Hak Atas Tanah banyak terjadi karena lewatnya waktu, untuk mana hak itu diberikan. Hak-hak yang lebih rendah tingkatannya daripada Hak Milik seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai terbatas waktu berlakunya, sekalipun secara fisik masih tetap ada. Dengan berakhirnya hak Atas Tanah yang bersangkutan, maka Hak Atas Tanah yang bersangkutan kembali kepada pemiliknya dan kalau hak tersebut diberikan oleh Negara, maka tanah tersebut kembali kepada kekuasaan Negara. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundangundangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

---

The economic life has grown to make the land and the production of commodities sought by humans. Objects related to land that can be encumbered with pledge not confined to the objects that belonged to the holder of the land in question, but it also belongs to the right of the fatherland. Nullification land rights much happens because the passage of time, rights for which it was given. The lower than right of ownership such as the right to cultivate, right of use of structures, right of use with limited enactment, through physically still persists. In the end oof land rights concerned, the rights on land rights concerned to back or return to the owners when the rights provided by the state, then the land returned to the state. The research method used in the study is a normative research , legal research that lays the law as a system of building norms include research into the principles of law, the sources of law, legislation that theoretical science and can analyze the issues discussed."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musab. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha MetropolitanNuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/-/1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988No.84 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 20 April 1990 No.207.Dimana sebagian berasal dari tanah bekas Girik C 568 Persil 19a D.II seluas2.338 m² tercatat atas nama H. Musa b. Tojib yang tidak pernah dijual kepada H.Abdul Azis b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah telah, melakukan tindak pidana: Menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik,Menggunakan aktapalsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,Menyuruh membuatsurat palsu dan Menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidakdipalsukan. Tesis ini difokuskan pada pembatalan sertipikat hak atas tanah karenacacat hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara dalam membatalkanproduknya, dan kewenangan BPN RI dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitianmenggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi Preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkanproduknya apabila terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusanTata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesiayaitu sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dimana sertipikat hakatas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yangmutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lainyang merasa berkepentingan serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadalam menyelesaikan kasus tanah ini dapat melakukan perbuatan hukumpertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the case of any objection land from the heirs of H. Musab. Toyib against certificate issuance of Right to Build Nomr 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan on behalf PT.Graha Metropolitan Nuansa obtainedbased on Deed of Buy & Sell dates May 11, 1983 New No.10/-/1983/Kebayoran,Deed of Waiver Land dates October 8, 1988 Number 84 and Deed ofDisplacement rights and handover dates 20 April 1990 Number 207. Where ispartly derived from a used land girik C 568 Persil 19a with an area of 2,338 m²D.II registered in the name of H. Musa b. Tojib who never be sold to H. AbdulAziz b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki have been proven legally andconvince guilty of committing a criminal act: Telling inserting fake informationinto an authentic deed, Using a fake certificate as if its contents matches the actualthing, Telling a fake letter and Using a fake letter as if the letter was authentic andnot falsified. This thesis focussed on cancellation the certificate of the landbecause disabled administrative law, State Administrative Officials in cancelingits products, and BPN RI authority. This research use method normative with atypology Prescriptive. The research concludes that State Administrative Officialsmay cancel its products if there are disabled in the issuance of the administrativelaw State Administrative decisions, It is appropriate with a system of landregistration in Indonesia that is system of negative publication where certificatecontaining positive elements of land rights a strong evidentiary tools, not aabsolute evidentiary tool because there is always possibilities being sued by theholder other parties who feel concerned well as National Land Agency of theRepublic of Indonesia in resolving land cases can conduct a legal act in the formof National land or issuance of a certificate cancellation and land Rights."

"Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang ditempati seringkali menimbulkan sengketa, terutama ketika tanah sudah dikuasai secara fisik oleh pihak lain seperti pada Putusan Nomor 109 Pk/Pdt/2022 antara Keluarga Muller dan PT. Dago Intigraha melawan warga Dago Elos. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kekuatan bekas Hak Eigendom dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemberian hak prioritas kepada subjek hukum yang menguasai tanah bekas Hak Eigendom tersebut. Kajian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuatan eigendom verponding yang dimiliki oleh Keluarga Muller masih berlaku sebagai bukti tertulis untuk mendaftarkan tanah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun tanah yang dilekati eigendom sudah menjadi tanah negara sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979. Selain itu, penerapan pemberian hak prioritas atas tanah negara bekas Hak Eigendom dalam Putusan Nomor 109 Pk/Pdt/2022 belum tepat karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur kriteria pemberian hak prioritas, melainkan hanya mengacu pada bukti akta eigendom verponding saja. Kemudian tidak diuraikan pula apakah akta eigendom memenuhi syarat pembuktian hak lama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian, diperlukan penegasan terhadap hak-hak lama yang belum dikonversi karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, terutama terhadap tanah yang sudah dikuasai oleh pihak lain yang berbeda dengan pemilik hak lama. Selain itu perlu juga diatur mengenai ketentuan hak prioritas atas tanah secara jelas.

---

Old land rights must be converted into the national land rights system as stipulated in the Second Dictum of the Basic Agrarian Law with the aim of creating unification of land laws in Indonesia. In fact, until now there are still many old rights that are not restricted. The absence of legal certainty regarding the land occupied often creates disputes, especially when the land is physically controlled by another party, as in Decision Number 109 Pk/Pdt/2022 between the Muller Family and PT. Dago Intigraha against the people of Dago Elos. Therefore, this study examines the strength of the former Eigendom Rights in the laws and regulations in Indonesia and gives priority to rights to legal subjects who control the land of the former Eigendom Rights. The study was carried out using normative juridical writing methods and was supported by the results of interviews with informants. The results of this study found that the power of eigendom verponding owned by the Muller Family is still valid as written evidence for registering land as in Government Regulation Number 24 of 1997, but the land attached to the eigendom is already state land as stipulated in Presidential Decree Number 32 of 1979. In addition, the implementation of granting priority rights to state land of former Eigendom Rights in Decision Number 109 Pk/Pdt/2022 is not completely correct because it does not consider the elements of the criteria for granting priority rights, but only refers to evidence of priority rights eigendom verponding. Then it is also not spelled out whether the eigendom deed fulfills the requirements for proving old rights in Government Regulation Number 24 of 1997. Thus, it is necessary to confirm old rights that have not been released because they can lead to legal injustice, especially to land already controlled by other parties different from the previous owner. In addition, it is also necessary to clearly regulate the provision of priority rights over land.

"

"ABSTRAKPermohonan dan pemberian hak atas tanah serta pendaftarannya merupakan prosedur penting yang harus dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha pada PT. Perkebunan Nusantara VII Distrik Cinta Manis dan bagaimanakah hambatan yang muncul dalam permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk hasil penelitian ini preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak guna usaha atas lahan perkebunan seluas 8.866,75 ha di Kabupaten Ogan Ilir sehingga membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya terbit sertipikat hak guna usaha. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yang muncul seperti adanya okupasi lahan secara ilegal, permasalahan terkait rawa-rawa, dan adanya pemekaran kabupaten. Pemerintah sebaiknya mengawasi dan menindak lebih tegas terhadap tanah-tanah yang belum dilakukan pengurusan hak atas tanahnya. Perusahaan-perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan dan tidak lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak atas tanahnya.

---

ABSTRACTThe application and issuance of land titles and registration is an important procedure that must be done to ensure legal certainty for the titles holders. The main problems in this research are how the implementation of the application and issuance of land cultivation right on PT. Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis District and what are the obstacles and how to overcome them. The author conducted research using normative juridical approach. Data analyzing method used is qualitative analysis method that produces these results prescriptive form analytical. The results showed that PT. Perkebunan Nusantara VII negligent in performing the supervision for land cultivation right on an area of 8.866,75 hectares of plantation land in Ogan Ilir so it takes a long time to finally certificate of land cultivation right is issued. This is due to several obstacles that arise such as illegal land occupation, issues related to the marshes, and the expansion of the district. The government should monitor and crack down more firmly on the lands that have not done the maintenance of their land rights. The companies are expected to pay more attention to the obligations that have been granted and not negligent in handling applications perform their land rights."

"Risalah Lelang merupakan akta otentik yang membuktikan telah terjadinya lelang dan berfungsi sebagai alas hak untuk melakukan balik nama, khususnya dalam hal objek lelang berupa tanah dan bangunan. Seperti halnya akta notaris, Risalah Lelang dapat dibuat dalam bentuk minuta, salinan dan grosse. Minuta Risalah Lelang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara secara baik oleh Juru Lelang/Kantor Lelang. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul sebagai dampak dari diterbitkannya surat keterangan sebagai pengganti salinan Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara, yang tidak memiliki minuta. Mengenai bidang tanah/bangunan yang telah dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara tersebut, bagaimanapun, telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain oleh Kantor Pertanahan sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan konversi tanah berdasarkan UUPA. Selain itu, sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah pula ditingkatkan menjadi Hak Milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur lelang dan proses konversi tanah yang telah dilakukan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang hukum lelang dan pertanahan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipe diagnostik fact-finding. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalis secara kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat diagnostik analisis. Penulis menyimpulkan bahwa lelang yang telah dilakukan mengandung beberapa cacat prosedur dan surat keterangan sebagai pengganti salinan Risalah Lelang tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, namun hanya sebagai bukti permulaan.

---

An Auction Deed is an authentic deed to prove that an auction has occured and it becomes the legal basis the transfer of title from a vendor to a purchaser, particularly in relation to land and builidng. Similiar to a notary deed, The Auction Deed may be drawn as a minute, an exemplified copy, and an engrossment. As state archives, the minute of Auction Deeds must be kept and maintained well by auctioneers. In this research, problems arise as a result of the issuance of letters of evidence by the Head of State Auction Office as a substitute for an exemplified copy of an auction deed, that do not has the minute. With regard to the property sold by the aforementioned State Auction Office, however, the Land Office has granted Building Rights Certificate under the name of other people based on the conversion policy of land titles in conformity with the Basic Agrarian Law (UUPA). Besides, The Building Rights has been increased into the Ownership (Freehold) Rights.

This study aims to examine the suitability of the auction procedure, conversion of land rights procedure with the auction and land regulations. The research uses normative juridical with fact-finding diagnostic. The type of data used are secondary data were analyzed qualitatively so as to produce a diagnostic report analysis. The writer concluded that there were flaws in auction procedure and the letters of evidence could not be accepted as perfect and convincing/legitimate evidence, but merely as preliminary evidence."

"Propinsi Bali merupakan wilayah Indonesia yang jumlah wisatawan yang datang ke kian mengingkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak orang baik warga negara Indonesia dan orang asing tertarik untuk tinggal atau membuka usaha di Bali. Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk memiliki tanah. Sementara itu, orang asing diberi hak untuk menempati lahan di Indonesia dengan hak pakai dan hak sewa atas bangunan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang asing menggunakan perjanjian pinjam nama untuk menempati lahan di Bali dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Perjanjian sewa menyewa digunakan sebagai upaya untuk menutupi keberadaan perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian pinjam nama sehingga perjanjian sewa menyewa merupakan suatu upaya penyelundupan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, untuk memperoleh data yang dikehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahan pustaka atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa rangkaian perjanjian pinjam nama antara lain surat pernyataan, perjanjian sewa menyewa, surat kuasa mengelola, surat kuasa menjual dan perjanjian perpanjangan sewa. Pada saat orang asing datang kepada notaris untuk dibuatkan akta otentik sebaiknya notaris lebih teliti dan seksama sehingga apabila terdapat indikasi pembuatan akta otentik dapat menyalahi aturan hukum maka notaris dapat memberi penyuluhan hukum. Dalam menjalankannya jabatannya seorang notaris itu harus bertindak amanah, jujur dan seksama karena notaris wajib menjaga kepercayaan masyarakat dan negara dengan baik.

---

Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of tourists who come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesian citizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law states that only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners were given the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings. But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land in Bali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to be a nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money she used for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as an attempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreement so that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study uses normative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research library materials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements include a statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorney to sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for the notary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there are indications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legal counseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are required to maintain public confidence and the country well."