Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun telah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi indikator adanya penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Rumusan permasalahan penelitian bagaimana penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dengan model deskriptif analitif. Hasil yang diperoleh adalah prinsip good governance diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya terwujud karena adanya berbagai permasalahan.

---

This thesis was motivated by occurrence of various problems in the procurement of government goods / services although there has been Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. This Presidential Decree becomes an indicator of good governance in the procurement of government goods / services. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. Problem formulation about how is implementation good governance principles in goods and service Procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.Purpose of this research is to analyze about implementation good governance principles in goods and service procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution to solve the obstacle. The methodology used is a normat ive study wi th analitif descriptive models. The results obtained that good governance principles are applied in the procurement of government goods/services in several conditions. Implementation of good governance in the procurement of government goods / services in the Ministry of Forestry has not been fully realized because of various problems."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informatif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintah daerah serta implementasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jambi. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelayanan Publik di Daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat instansi di daerah yang belum memiliki standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mendapatkan kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi yang dinilai oleh Ombudsman RI. Ternyata zona hijau yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Jambi tidak mencerminkan pelayanan yang berkualitas dan prima, hal ini dikarenakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terbatas pada objek penilaian yaitu hanya pada atribut pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of good governance by local governments through the implementation of public services in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is intended to provide legal protection and certainty in public services. The implementation of public services within the scope of the Indonesian government is currently still facing various challenges and obstacles in its implementation. Based on the 2021 Ombudsman Annual Report with the theme Monitoring Compliance and Alertness of Public Service Providers in Facing Uncertainty. In 2021, the number of public reports submitted to the Indonesian Ombudsman was 7,186 reports and the agencies that reported the most were the local government at 40.99%. The basis for public complaint reports is that the quality of public services is still not good and the implementation of public services is still felt to be inefficient and ineffective in terms of convoluted procedures or mechanisms, lack of transparency, lack of information and accommodation and no guarantee of legal certainty. service time and costs. The research was carried out in a normative juridical manner, qualitative data analysis was carried out by means of data analysis and processing based on the researcher's understanding of the data obtained and then narrated to obtain research conclusions. This research is used to identify and analyze public service standards and the management of public service complaints in local governments and the implementation of public services in the framework of realizing good governance in Jambi Province. Public Service Standards and Management of Public Services in the Regions have not been fully implemented. There are still agencies in the regions that do not yet have public service standards and a low level of compliance with public service standards. Implementation of Public Services in the Context of Realizing Good Governance In Jambi Province in 2021 will receive the green zone category with a high level of compliance as assessed by the Indonesian Ombudsman. It turns out that the green zone obtained by the Jambi provincial government does not reflect quality and excellent service, this is because the assessment conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is limited to the object of assessment, namely only the attributes of public services."

"Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah (pelelangan) adalah proses penetapan calon pemenang lelang. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Mengingat tidak adanya penjelasan tentang maksud (penawaran terendah yang responsif) maka ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak-pihak (pengguna dan penyedia barang/jasa). Akibatnya, pihak kontraktor cenderung untuk mengajukan penawaran jauh lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seringkali melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat seperti kecurangan menetapkan biaya produksi dan persekongkolan tender. Kecurangan menetapkan biaya produksi terlihat dari harga satuan bahan berbeda jauh dari harga pasaran yang ada dan persekongkolan tender dengan adanya dokumen-dokumen tender yang mirip di antara peserta tender, yaitu dalam hal pemilihan kata-kata, format surat, dan tata bahasa pada cover letter. Meskipun ada ketentuan lain yang mengikat penawaran harga yang cenderung rendah dengan kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan dalam jumlah tertentu

---

Procurement of goods and services aimed at ensuring efficiency, transparency, and fairness in the implementation of development activities by the government. One of the crucial stages in the selection of providers of public goods and services (auction) is the process of determining the potential winner of the auction. Presidential Decree No. 54 of 2010 on the procurement of goods and services the government proposed the lowest responsive bidder as a potential winner. Given the absence of an explanation about the purpose (the lowest bid is responsive) then that provision can be interpreted differently according to the interests of stakeholders (users and providers of goods / services). As a result, the contractor tend to bid much lower than Self-Estimated Price (HPS), which often violate the principle of unfair competition such as cheating establish production costs and bid rigging. Cheating set the cost of production can be seen from the unit price of materials differ greatly from the market price of existing and tender conspiracy with their tender documents that are similar among bidders, namely in terms of the choice of words, letter format, and grammar on the cover letter. Although there are other provisions that bind the rather low price deals with the obligation to provide a performance bond in a certain amount."

"Pengadaan barang/ jasa pemerintah erat kaitannya dengan pelaksanaan anggaran negara. Mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan setidaknya untuk sekitar 30% dari total belanja negara maupun daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia pada tahun anggaran 2011. Analisa dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari Studi Penilaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Compliance Performance Indicators of Public Procurement) yang dilakukan oleh LPEM FEUI pada tahun 2012. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia tahun 2011 masih mengalami kendala akibat faktor sumber daya pendukung, faktor peraturan yang berlaku, serta faktor eksternal.

---

Procurement of government goods and services is closely related with budget implementation. The mechanism of procurement is implemented for, at least, 30% of total government expenditures. The main objective of this study is to comprehend the implementation of government procurement in 8 districts in Indonesia in 2011. The analysis is formed using qualitative-descriptive method based on the collected primary and secondary data from Compliance Performance Indicators of Public Procurement Study conducted by LPEM-FEUI and LKPP-RI in 2012. This study finds that the implementation of government procurement in 8 districts in Indonesia in 2011 is still experiencing some problems caused by the supporting resource factors, the regulation factors, and the external factors."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi dalam beberapa bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum persaingan usaha. Sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata.

---

The purpose of this research is to analyze the agreement of procurement by government in Indonesia. The object of this research is the Supreme Court Decision Number 1574 K PDT 2011 between PT Helga Prima Contractor against City of Bekasi rsquo s Government about the legalization of the agreement of procurement by government between the parties. This research method is normative juridical. Secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products.

The results of this research indicate that the procurement of government occurs in several areas of law such as state administrative law, civil law, and business competition law. As an agreement, the procurement is rulled by the Indonesian civil law system. "

"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.

---

Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance dikarenakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sejak implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi banyak tantangan, pemerintah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) sebagai kebijakan pemerintah untuk menyediakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas di LPSE Provinsi Riau serta mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Riau dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses e-procurement. Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pada LPSE Provinsi Riau telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan dan daya saing pengadaan di provinsi Riau, dengan menyoroti fakta bahwa sistem elektronik digunakan secara efisien dan cukup efektif. LPSE Provinsi Riau memiliki inisiatif dengan beberapa upaya-upaya dalam mengahadapi kendala-kendala yang muncul pada proses e-procurement yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan penyempurnaan aplikasi SIKaP dan rutin bekerjasama dengan LKPP untuk mengadakan sertifikasi dan pelatihan kepada pejabat pengadaan

---

Government procurement of goods/services should be carried out by prioritizing the principles of Good Governance because it has an important role in the implementation of national development to improve public services and national and regional economic development. Due to the many challenges faced in implementing public procurement systems, governments have started to implement electronic public procurement (e-procurement) as a government policy to provide better public procurement of goods and services. This research aims to analyze the practice of electronic procurement of goods and services in realizing the principles of transparency and accountability in LPSE Riau Province and identify what efforts are made by LPSE Riau Province in overcoming obstacles that arise during the e-procurement process. The type of research in this thesis is normative juridical legal research with secondary data that will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the implementation of the principles of transparency and accountability at the Riau Province LPSE has had a good impact on the development and competitiveness of procurement in Riau province, by highlighting the fact that electronic systems are used efficiently and quite effectively. LPSE Riau Province has initiatives with several efforts in dealing with the obstacles that arise in the e-procurement process that affect the implementation of transparency and accountability by improving the SIKaP application and routinely collaborating with LKPP to hold certification and training for procurement officials."

"Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah mengakibatkan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan didaerah yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pembangunan dermaga Labuhan Haji, namun sejak di bangun pada tahun 2007, sampai sekarang dermaga tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal karena terdapat berbagai masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan good governance pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan daerah. Penelitian ini meninjau kasus pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dermaga Labuhan Haji tidak sesuai dengan prinsip good governance yaitu efisien, efektif dan akuntabel.

---

The Law on Local Government governing regional autonomy resulted in the region having the right and obligation to regulate and take care of the interests of the community and is authorized to regulate and take care of its own governmental affairs. One of the tasks of the local government is to carry out development in the area where the development aims to prosper its people it is also carried out by the East Lombok Regency Regional Government which conducts the construction of Labuhan Haji Pier, but since it was built in 2007, until now the pier cannot be used optimally because there are various problems. This research was conducted to find out the implementation of good governance of procurement of goods and services in regional development. This research reviewed the case of the construction of Labuhan Haji pier in East Lombok Regency. This research was organized by the type of juridical-normative research. The results showed that the construction of Labuhan Haji pier was not in accordance with the principle of good governance, namely efficient, effective and accountable."

"Pemerintah Indonesia menyarankan menggunakan katalog elektronik (e-katalog) menjadi media pengadaan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan penerapan e-procurement melalui katalog elektronik di Kementerian Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Technological-Organizational-Environmental) sebagai kerangka teori untuk menggambarkan tantangan penerapan e-katalog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 11 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga aspek tantangan tersebut, tantangan organisasional yang paling berat dan sulit diatasi karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru, seperti masalah teknis pada aplikasi e-katalog. Kemudian, tantangan lingkungan yang cukup menantang karena prosedur pencantuman produk yang terlalu terbuka tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang matang. Sementara itu, tantangan teknologi dapat mengganggu proses pengadaan, namun bisa dengan mudah diminimalkan dengan solusi teknis.

---

The Indonesian government recommends using an electronic catalogue (e-catalogue) as a procurement method during the Covid-19 pandemic, and the Ministry of Health is no exception. However, there are still some problems that arise in implementing e-catalogue. This study aims to describe the challenges of implementing e-procurement through electronic catalogue at the Ministry of Health during the Covid-19 pandemic. This study uses the TOE framework (Technological-Organizational-Environmental) as theoretical framework to describe the challenges of implementing an e-catalog. This study applies a qualitative approach. Data collection techniques in this study are in-depth interviews with 11 informants and literature study. The results of this study indicate that based on these three aspects of challenges, organizational challenges are the most severe and difficult to overcome because they can trigger new problems, such as technical problems in e-catalog applications. Then, the environmental challenges are quite challenging because the product listing procedures are too open and not accompanied by a mature monitoring system. Meanwhile, technological challenges can disrupt the procurement process, but can be easily minimized with technical solutions."

"ABSTRAKPengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publikseharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapiternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orangyang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasapublik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindakpidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat keduaterbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerjapengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasibirokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasapemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasapemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai denganprinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikankebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaanbarang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitianmenunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhalyang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaanharus ditingkatkan.

---

ABSTRACTPublic procurement as one provision mechanism of public goods and servicesshould be done for the sake of the society welfare. However, it does not always bedone as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas publicprocurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at thesecond worst after bribery. In order to reform public procurement, which is inaccordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurementperformance. This research analyzes public procurement performance bycomparing the concept of the seven public procurement principles as stated inPresidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can berecommended some policies in order to yield more credible procurements. Theresult of this research states that even it could generate cost efficiencies but theimplementation of public procurement was not absolutely in accordance with theprinciples of public procurement and its performance still needs to be improved."