Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 70721 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maria Valentina Hartini Lestiani Dewi
"[Tesis ini membahas tentang perlindungan kepada kreditur terhadap perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dengan jaminan hak tanggungan untuk mengamankan kreditur apabila debitur cidera janji. Tetapi pada kenyataannya meskipun telah mendapat dan memegang hak tanggungan belum tentu posisi kreditur sepenuhnya aman, sebab tidak selalu hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan desain preskriptif. Analisis kasus dilakukan terhadap
putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa kreditur tidak dapat mengeksekusi hak tanggungan yang diberikan sebagai jaminan kepadanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kurangnya komitmen kreditur dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka dari itu disarankan agar kreditur menjalankan semua tahapan dalam proses penilaian calon debitur sehingga kreditur mendapat perlindungan
menyeluruh, dan notaris hanya bertanggung jawab sebatas kebenaran formal.;This thesis deals with protection for creditor over a credit agreement between a creditor and a debtor with security taking the form of mortgage right to protect the creditor if debtor is in default. However in practice in spite of having obtained and having held the mortgage right the position of creditor is not necessarily safe
(secure), because the mortgage right is not always executable as to cause loss to creditor. This research (study) is judicially normative in prescriptive design. Case analysis is done on the Verdict of the Supreme Court Number: 396 K/Pdt/2009 stating that creditor cannot execute the mortgage right granted for him/her/its security. The research result shows that because creditor looking commitment in prudence principle may cause a loss to creditor, and therefore it is recommended that creditor should take all phases (action) in the assessment process of
prospective debtor so that creditor get an overall protection and notary public is only responsible to the extent of formal authenticity., This thesis deals with protection for creditor over a credit agreement between a
creditor and a debtor with security taking the form of mortgage right to protect the
creditor if debtor is in default. However in practice in spite of having obtained and
having held the mortgage right the position of creditor is not necessarily safe
(secure), because the mortgage right is not always executable as to cause loss to
creditor. This research (study) is judicially normative in prescriptive design. Case
analysis is done on the Verdict of the Supreme Court Number: 396 K/Pdt/2009
stating that creditor cannot execute the mortgage right granted for him/her/its
security. The research result shows that because creditor looking commitment in
prudence principle may cause a loss to creditor, and therefore it is recommended
that creditor should take all phases (action) in the assessment process of
prospective debtor so that creditor get an overall protection and notary public is
only responsible to the extent of formal authenticity.]"
Universitas Indonesia, 2015
T44000
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yossy Indah Pertiwi
"[Dalam hal debitor wanprestasi, maka sudah selayaknya kreditor dapat langsung
mengeksekusi objek jaminan tersebut melalui lelang. Saat pelaksanaan lelang,
siapa saja dapat menjadi peserta lelang, kecuali yang bersangkutan termasuk
dalam pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta lelang, seperti yang tercantum
dalam Pasal 49 ayat (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 jo Pasal 69 PMK No.
93/PMK.06/2010. Penulis menganalisis bagaimana keabsahan lelang yang
dimenangkan oleh karyawan kreditor beserta pertimbangan Hakim dalam putusan
Nomor 1368K/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif yaitu menelaah norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tidak
ditemukan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai boleh atau tidaknya
karyawan kreditor menjadi peserta lelang, yang berakibat munculnya dua putusan
yang berbeda mengenai hal tersebut, yaitu putusan dalam tingkat pertama dengan
putusan dalam tingkat banding dan kasasi. Namun, setelah Penulis menelaah lebih
dalam mengenai hal tersebut, tidak ada satu ketentuan yang melarang karyawan
kreditor menjadi peserta bahkan Pembeli dalam lelang. Karyawan tersebut dapat
menjadi peserta bahkan menjadi pembeli dalam lelang selama yang bersangkutan
telah memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan demikian, lelang yang telah
dilaksanakan pada tanggal 18 September 2007 yang memenangkan Tergugat IV
selaku karyawan kreditor adalah sah dan tidak melanggar hukum
In case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object of
mortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as a
participant in the auction, except the concerned parties including the banned as a
participant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/
PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. The
author analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor’s
employees and how about the Judge’s consideration when made a decision No.
1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examines
the written law relating to the issues raised in this study. In this research, there’s
no regulations specifically regarding whether or not the creditor’s employee
become a participant in the auction, which resulted two different decisions from
two different courts, there are Jakarta Timur’s district court with DKI Jakarta’s
high court and the supreme court. However, after the author examines more
deeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor’s
employee banned as a participant in auction. As long as that employee can
fulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of the
auction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won by
the fourth defendant as a creditor’s employee is still valid because he doesn’t
violates the law., In case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object of
mortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as a
participant in the auction, except the concerned parties including the banned as a
participant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/
PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. The
author analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor’s
employees and how about the Judge’s consideration when made a decision No.
1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examines
the written law relating to the issues raised in this study. In this research, there’s
no regulations specifically regarding whether or not the creditor’s employee
become a participant in the auction, which resulted two different decisions from
two different courts, there are Jakarta Timur’s district court with DKI Jakarta’s
high court and the supreme court. However, after the author examines more
deeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor’s
employee banned as a participant in auction. As long as that employee can
fulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of the
auction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won by
the fourth defendant as a creditor’s employee is still valid because he doesn’t
violates the law.]"
Universitas Indonesia, 2015
T44375
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nugraha Adi Prasetya
"Perjanjian Kredit kepada Bank merupakan praktek yang umum dilakukan oleh debitur untuk memperoleh kredit yang dibutuhkannya. Dalam prakteknya, perjanjian ini menggunakan jaminan hak tanggungan dimana format dan bentuknya telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diberlakukan dalam hal debitur tidak bisa datang langsung dan sebagai syarat agar dapat segera ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). SKMHT pada prinsipnya diberikan untuk jangka waktu tertentu. Tujuan ini diberlakukan dalam rangka mencegah berlarut-larutnya waktu pelaksanaan SKMHT. Namun dalam praktek kadangkala penggunaan SKMHT menemui berbagai permasalahan yang mengakibatkan posisi kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dirugikan. Permasalahan yang timbul terutama akibat adanya pembatasan jangka waktu SKMHT dibahas dalam penelitian ini terutama dalam hal resiko yang dihadapi kreditur bank bilamana terjadi cidera janji (wanprestasi) debitur dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat melindungi kreditur bank dalam penggunaan SKMHT.

Bank credit agreement are common practice by debitor to receive the credit they need. In practice, this agreement are using securities right insurance where the form and contents had been determined in those credit agreement. The impose attorney mortgage are used in situation where the giver mortgages unable to attend and as a condition to make the Deed of Encumbrance. The impose attorney mortgage is given for some amount of time. The reason for this time limitation is to prevent the longer time more than needed to make this attorney imposing mortgage runs. However, sometimes the practice of this attorney imposing mortgage had met some problems that make the position of creditor not good. The discussion focused on problems that occur because of the time limitation especially the risk that creditor need to face when the delinquent payment occur with the alternate solution that can be chosen to protect the creditor."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30367
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lisda Feby Susanto
"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan.
Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.
This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43088
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Veni Liu
"Dalam hal terjadi kredit macet, lelang dimaksudkan untuk menghasilkan jual beli atas jaminan utang piutang dengan harga terbaik agar debitor dapat melunasi utang kepada kreditor. Dalam lelang dikenal nilai limit yang menjadi batasan harga terendah dalam suatu proses lelang. Penetapan nilai limit didasarkan kepada hasil penilaian oleh jasa penilai independen atas objek yang hendak dilelang. Nilai limit bertujuan agar lelang dapat optimal. Namun, dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL ditemukan suatu fakta hukum dimana terjadinya suatu lelang yang penetapan nilai limit ditetapkan oleh pengadilan negeri di bawah harga riil dan diikuti dengan hasil lelang yang lebih rendah dari harga riil. Pengadilan negeri dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL menetapkan nilai limit tidak berdasarkan hasil penilaian oleh jasa penilai independen sebagaimana diwajibkan dalam PMK 106/PMK.06/2013 tentang Pelaksanaan Lelang. Ketidaksesuaian ini akhirnya menghasilkan suatu lelang yang hasilnya tidak cukup untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor, sehingga mendatangkan kerugian bagi debitor dan kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Dapat disimpulkan dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL pengadilan negeri adalah sah dan berwenang sebagai penjual dan menetapkan nilai limit. Namun, penetapan nilai limit oleh pengadilan negeri bertentangan dengan PMK 106/PMK.06/2013 dan pelaksanaan lelang ini tidak melahirkan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

In the event of bad loan, auction intended to sell pledged object with the best price in order to pay off debtor?s debt to creditor. Auction recognizes reserve price which is the restriction of the lowest price when the auction started. Reserve price determination is based on assessment on the auction object by an independent appraisal. Reserve price intended to give the best result of the auction. However, the district court decision number 02/PDT.G/2010/PN.MGL. shows legal fact where auction held with a reserve price that determined by the district court without based on an independent appraisal assessment on the auction object and this event is inconsistent with PMK 106/PMK.06/2013. Eventually, the auction result did not cover debtor?s debt to creditor. Both of debtor and creditor are disadvantaged in this event. This research is a juridical normative research with the type of prescriptive research. There are some conclusions based on the above case. First, the district court is the legitimate seller of the auction and has the authority to determine the reserve price. However, the determination of the reserve price by the district court in this case is not in accordance with PMK 106/PMK.06/2013 and cause disadvantage to the party."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45437
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Fatan Fahir
"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditor (bank) atas batalnya hak atas tanah yang dijadikan obyek hak tanggungan. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perlindungan hukum bagi kreditor (bank) diperlukan karena bank sebagai lembaga keuangan mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Bank sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak (tanah) muncul setelah diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996. Obyek Hak Tanggungan suatu ketika dapat menjadi obyek perkara di pengadilan yang dalam keputusannya nanti dapat merugikan pihak kreditor (bank). Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan meneliti bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor (bank) terhadap obyek hak tanggungan yang dibatalkan sertipikatnya. Kemudian apa yang dapat dilakukan bank untuk memenuhi prinsip collateral dalam sistem perbankan setelah sertipikat tanah atas obyek hak tanggungan dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian bersifat deskripsi analisis, dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara kepada pihak yang berkepentingan.
Hasil penelitian yang didapat adalah meskipun didalam UU Nomor 7 Tahun 1992 maupun UU Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur perlindungan hukum bagi kreditor (bank) terhadap obyek hak tanggungan yang dibatalkan sertipikatnya, namun karena bukan lagi sebagai kreditor preferen maka dilindungi oleh Pasal 1131 KUH Perdata kedudukannya sebagai kreditor konkuren dan perlindungan tidak hapusnya utang yang dijamin (Pasal 18 Ayat (4) UU Hak Tanggungan). Kemudian upaya yang dapat dilakukan Bank untuk memenuhi prinsip collateral dalam sistem perbankan setelah sertipikat tanah atas obyek Hak Tanggungan dibatalkan oleh pengadilan yaitu: (a) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan pengganti sampai utangnya lunas; atau (b) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan fidusia sebagaimana diatur menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; atau (c) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Bab XX Buku II KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

This thesis discusses the legal protection for creditor (bank) for the cancellation of the land rights which made security right on land object. The main function of the bank is as collector and distributor of public funds. Legal protection for creditor (bank) necessary because the bank as a financial institution managing public funds in the form of deposits in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings, and/or other equivalent forms of it. A wide range of services and amenities offered by banking institutions to be one of the main attraction for the public users of banking services. Bank as one of the business entity that provides lending money to the community in credit requires the submission of credit guarantees by the loan applicant. Security right on land is a guarantee of the object is not moving material (soil) emerged after the enactment of Law Nu. 4 of 1996 dated 9 April 1996. One time security right on land object can be an object of the court case in which the decision later can be detrimental to the creditor (bank). From this background, the author will examine how legal protection for creditor (bank) to the object of security right on land certificate canceled. Then what can be done by bank to satisfy the principle of collateral in the banking system after a land certificate of security right on land object overturned by the court. This thesis is a research method of description analysis, through literature research and interview to interested parties.
The result obtained are even in the Law Nu. 7 of 1992 and Law Nu. 10 of 1998 does not regulate legal protection for creditor (bank) on the object that was canceled encumbrance certificate, but, because it is no longer a priority creditor so it is protected by Civil Code Section 1131which equated his position as a creditor and the abolishment of protection not secured debt (Article 18 Paragraph (4) Security Right On Land Act). Then attempt to do the bank to meet the principles of collateral in the banking system after the land certificate of security right on land is overturned by the court, namely: (a) ask the debtor to provide substitute collateral untill the debt is paid off; or (b) require the debtor to provide fiduciary assurance as stipulated by Law Nu. 42 Year 1999 on Fiduciary; or (c) ask the borrowers to provide collateral lien as provided in Chapter XX Book II Civil Code Article 1150 to Article 1160.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34968
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Ebenezer
"ABSTRAK
Pembahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kreditur dengan hak
istimewa dalam PKPU, dengan studi kasus PT Bakrie Telecom. Pasal 1137
KUHPerdata telah mengatur secara jelas bahwa kedudukan tagihan terhadap kas
negara merupakan tagihan yang diutamakan pembayarannya karena merupakan
tagihan dengan hak istimewa. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk
mendahulukan kepentingan negara dalam hal ini piutang negara yang tidak
dibayarkan oleh PT Bakrie Telecom melalui Kominfo. Penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian
ini yang menjadi pokok perasalahan adalah apakah kedudukan Kominfo sebagai
kreditor konkuren dalam PKPU PT Bakrie Telecom telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang dan bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh
Kominfo atas putusan homologasi tersebut sebagai bagian dari perlindungan
hukum terhadap kreditor dengan hak istimewa. Pada akhirnya, peneliti
memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Kominfo dalam PKPU PT Bakrie
Telecom telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang oleh karena
itu harus diajukan upaya hukum sebagai perlindungan terhadap kreditur dengan
hak istimewa.

ABSTRACT
The main analysis of these bachelor thesis is focus on the legal protection of
privileges creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in
correlation with PT Bakrie Telecom case studies. Article 1137 Civil Code of
Indonesia mentioned comprehensibly regarding the position of state treasury debt
as debt with privilege. The regulations intended to precedence the interest of
states, thus, PT. Bakrie Telecom is not accomplish the obligation towards
Ministry of Communication and Information (Kominfo). The research is based on
normative juridical with typology descriptive study. The research is focus on the
position of concurrent creditors under Suspension of Debt Payment Obligations
(PKPU) of PT. Bakrie Telecom, which, pursuant to Law No. 37 Year 2004
regarding the Bankruptcy and Suspension of Payment, including the legal
remedies Ministry of Communication and Information (Kominfo) to pursue;
regarding the homologation decision as the legal protection of privileges creditor.
Enclosing, the research conclusion is the position of Ministry of Communication
and Information (Kominfo) is not in accordance with the applicable law in the
grounds of the prior proposed remedies for protection against creditors with
special privileges."
2016
S64865
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Handayani
"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan berada dibawah kewenangan negara. Lalu penulis mengaitkan proses peralihan status tersebut dengan hak istimewa (privilege) yang dimiliki negara, yang timbul karena objek jaminan yang disita negara termasuk dalam lingkup piutang negara yang dapat mengesampingkan preferensi pemegang HT. Oleh karena itu penulis juga menjabarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang HT yang harus mengalah terhadap privilege negara. Hasil dari skripsi ini bahwa atas penyitaan objek HT kedudukan hak privilege negara diutamakan dari preferensi pemegang HT. Namun penyitaan objek HT masih menimbulkan perdebatan oleh Para Ahli terutama mengenai kedudukan yang harus didahulukan antara pemegang HT dan Negara atas objek jaminan yang terkait hasil tindak pidana korupsi. Seiring dengan berkembangnya modus kejahatan berdalih jaminan Hak Tanggungan, maka saran dari penulis perlu pengaturan yang tegas dalam UUHT atas penyitaan objek yang dibebani Hak Tanggungan dan batasan ruang lingkup yang jelas atas definisi Piutang Negara yang dinyatakan dalam penjelasan umum angka 4 UUHT.

This thesis discusses how the privileged position of state against the preference position of mortgage right holder when collateral objects are confiscated by state - related to the crime. The author describes by explaining how the collateral object could be confiscated by the state which had divert the legal status of collateral objects into confiscated objects under the authority of the state. Then author describes how the transition process of object with special rights (privilege) held by state, which is confiscated, emphasize on the scope of national accounts so have to override the preference of mortgage holders. Therefore, the authors also describe how the legal protection is given to creditors as mortgage right holders, which has correlation with collateral objects confiscated by the state in corruption cases and the legal action could be done by the creditors. The result of this thesis is that preference position of mortgage right holder is under the privileged position of state when collateral objects are confiscated by state. Meanwhile, the Confiscation of mortgage is still debating within the expert, due to the conflict of interest between the state and the creditors (the state is considered more important than the creditors). Along with the development mode of mortgage fraud over the past few years, the suggestion that the author can give is the need for clear regulation in the Mortgage Law about confiscation of collateral objects and also clear limits the scope of National Accounts definitions set out in item 4 general description of UUHT."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62101
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Aulia Gislir
"[Pemberian kredit oleh perbankan membutuhkan dukungan kepastian hukum yang
setidaknya meliputi kepastian mengenai bentuk pengikatan jaminan yang dapat
dilakukan, kelengkapan lembaga yang mendukung pelaksanaan pengikatan
jaminan tersebut, kedudukan bank selaku kreditor pemegang jaminan, Pokok
permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kedudukan kreditor dalam
pembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbul
akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, serta bagaimanakah
perlindungan terhadap kreditor pemegang kepentingan internasional atas obyek
pesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan.
Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data
sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Dalam melakukan analisa, sumber hukum primer utama yang digunakan adalah
Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Undang-undang Nomor 4 tahun 1996
tentang Hak Tanggunan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
Walaupun UU Penerbangan telah menyatakan bahwa pembebanan kepentingan
internasional atas obyek pesawat udara yang timbul dari perjanjian pemberian hak
jaminan kebendaan menimbulkan hak prioritas kepada penerimanya, pengaturan
dalam UU Penerbangan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan
kreditor yang menerima pembebanan kepentingan internasional tersebut untuk
menjamin utang atau kredit yang diberikannya, karena peraturan perundangundangan
tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk hak jaminan kebendaan
yang dapat digunakan dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan
berdasarkan UU PenerbanganPenulisan Tesis ini memiliki tujuan untuk
memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut
The extension of credit by banks, requires the support of at least the legal
certainty which includes certainty about the form of security that can be
exercised, the avalibility of institutions that support the implementation of the
execution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,
The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in the
imposition of international interest on aircraft object arising from the security
agreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as the
holders of international interest againts aircraft arising from the security
agreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approach
with secondary data as the primary data source obtained through library
research. In conducting the analysis, the main source of primary law used is Law
No. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of
1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although the
Aviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraft
object arising from the security agreement granting the right of priority to the
recipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about the
position creditors who receive the imposition of international interest arising from
security agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because the
legislation does not define the form of security interest that might be used in the in
the security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has the
aim to obtain answers to these problems. , The extension of credit by banks, requires the support of at least the legal
certainty which includes certainty about the form of security that can be
exercised, the avalibility of institutions that support the implementation of the
execution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,
The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in the
imposition of international interest on aircraft object arising from the security
agreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as the
holders of international interest againts aircraft arising from the security
agreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approach
with secondary data as the primary data source obtained through library
research. In conducting the analysis, the main source of primary law used is Law
No. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of
1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although the
Aviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraft
object arising from the security agreement granting the right of priority to the
recipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about the
position creditors who receive the imposition of international interest arising from
security agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because the
legislation does not define the form of security interest that might be used in the in
the security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has the
aim to obtain answers to these problems. ]"
Universitas Indonesia, 2015
T43958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanifah Niffari
"Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat mengunakan hak tagihnya kepada Debitur Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditur Pailit. Kreditur Pailit juga tidak dapat melakukan penagihan kepada Debitur pailit setelah Kreditur pailit kehilangan hak tagihnya meskipun prosedur kepailitan telah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang Pencocokan Piutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai dampak Kreditur yang tidak mengajukan daftar piutang kepada Kurator.

This thesis examines about Creditors who do not register claims to the Curator and its legal consequences pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and other law especially the Book of the Law of Civil Law (KUHPER). The method used in this research is normative juridical. In essence based on the Bankruptcy Act and the Suspension of Payment, Creditors who do not register claims to the Curator can not examine the bill rights to Debtor Bankruptcy because of neglecting the duty as a Bankruptcy Creditor. Bankruptcy Creditors also can not do the billing to the Bankrupt Debtor after the Bankruptcy Creditor loses the bill right even though bankruptcy procedures have been completed pursuant to Act No. 37 of 2004. The research results suggest that the government needs to improve provisions on Verification of Claim in Law Number 37 Year 2004 specifically on the implication for Creditors who do not submit accounts to the Curator."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43900
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>