Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKRiset ini bertujuan untuk mengetahui jenis pos penerimaan yangsesuai terkait integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara. Metodeyang digunakan pada riset ini adalah Metode Pairwase Comparisondengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Modifikasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menjadikan zakatsebagai bagian dari kebijakan fiskal negara, ada 4 kriteria yang harusdipenuhi, yaitu : Kelembagaan, Syariah Compliance, PengelolaanKeuangan dan Probabilitas Terealisasi. Kriteria Syariah Compliancemenjadi kriteria prioritas yang disepakati oleh para pakar untukmenjadikannya sebagai pondasi dalam masing-masing kriteria.Sedangkan, bentuk pos penerimaan yang sesuai dengan semua kriteriaadalah PNBP-BLU (Badan Layanan Umum).

---

ABSTRACTThis research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU), This research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU)]"

"ABSTRAKAkses sanitasi dan air bersih yang layak serta berkelanjutan merupakan salah satu tujuan yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kondisi sanitasi dan air bersih di Indonesia khususnya daerah pedesaan masih belum memenuhi target. Untuk dapat mencapai target SDGs, diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) mengingat potensi nya yang cukup besar serta adanya fatwa MUI yang membolehkan penggunaan dana ziswaf untuk sanitasi dan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas masalah dan solusi serta strategi dalam pendayagunaan ziswaf untuk sanitasi dan air bersih menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prioritas masalah, solusi strategi dalam pendayagunaan ziswaf untuk sanitasi dan air bersih terbagi menjadi tiga kluster yaitu masyarakat, Lembaga Pengelola Ziswaf (LPZ) dan regulator. Prioritas masalah pada masyarakat terdiri dari Budaya, Kepedulian dan Penerima Manfaat. Prioritas masalah pada LPZ adalah monitoring dan evaluasi, SDM dan pimpinan LPZ. Prioritas masalah pada regulator adalah sentralisasi data, regulai dan peran strategis. Kemudian prioritas solusi pada masyarakat adalah Budaya, Sumber Daya dan kepedulian. Prioritas solusi pada LPZ adalah pimpinan LPZ, monitoring dan evaluasi serta penyaluran. Prioritas solusi pada regulator adalah sentralisasi data, program dan peran strategis. Selanjutnya prioritas strategi adalah sinergi, promosi dan infrastruktur.

---

ABSTRACTAccess to proper and sustainable sanitation and clean water is one of the objectives contained in the Sustainable Development Goals (SDGs). The condition of sanitation and clean water in Indonesia, especially in rural areas, has not met the target. To be able to achieve the SDGs target, significant funds are needed. One source of funds that can use is zakat, infak, alms, and endowments (ziswaf), given its considerable potential and the existence of an MUI fatwa that allows the use of ziswaf funds for sanitation and clean water. This study aims to determine priority problems and solutions as well as strategies in the use of ziswaf for sanitation and clean water using the Analytic Network Process (ANP) approach. The results of this study indicate that priority problems, strategic solutions in the utilization of ziswaf for sanitation, and clean water are divided into three clusters, namely the community, the Ziswaf Management Institute (LPZ), and the regulator. Priority problems in society consist of Culture, Care, and Beneficiaries. Priority problems at LPZ are monitoring and evaluation, HR, and LPZ leaders. Priority problems for regulators are the centralization of data, regulations, and strategic roles. Then the priority solutions to the community are Culture, Resources, and awareness. The priority of the solution at the LPZ is the leadership of the LPZ, monitoring and evaluation, and distribution. The priority of the solution to the regulator is the centralization of data, programs, and strategic roles. Then the strategic priorities are synergy, promotion, and infrastructure."

"Zakat dan wakaf (Islamic Social Finance/ISF) memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi yang besar sebagai salah satu solusi dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. Saat ini, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui kriteria dan aspek dalam optimalisasi peran zakat dan wakaf. Tujuan lanjut dari penelitian ini untuk membangun model yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria dan aspek prioritas sehingga menjadi masukan bagi pihak yang terkait untuk meningkatkan peran zakat dan wakaf. Penelitian ini menggabungkan antara penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode Content Analysis dan Analytic Network Process (ANP). Pada pembangunan model dan perhitungannya, pakar dilibatkan untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa zakat dan wakaf telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan meningkatnya pendapatan nasional, berperan dalam mendorong kinerja ekonomi, memelihara aktivitas perekonomian, berkorelasi yang positif dalam menekan baik gejolak sosial maupun gejolak politik, meningkatkan total investasi di perekonomian yang selanjutnya hasil investasinya digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Aspek yang menjadi alternatif dalam optimalisasi adalah aspek kebijakan/legalitas/kelembagaan, aspek teknis operasional/database, aspek SDM/pengelolaan, aspek audit/kontrol, aspek sosialisasi/literasi masyarakat, dan aspek kerjasama. Kriteria yang digunakan dalam memilih alternatif adalah kriteria efektif (penghimpunan dan penyaluran) dan kriteria efisien (murah, cepat, dan aplikatif). Model ANP menghubungkan alternatif dan kriteria dan menghasilkan perhitungan bahwa urutan prioritas dari yang tertinggi ke yang terendah adalah 1. Kebijakan, Legalitas dan Kelembagaan (47,28%); 2. Aspek SDM/Pengelolaan (13,94%), 3. Aspek Sosialisasi (12,66%); 4. Aspek Kerjasama (12,54%); 5. Aspek Teknis Operasional/Database (8,27%) dan; 6. Aspek Audit/Kontrol (5,29%).

---

Zakat and waqf (Islamic Social Finance/ISF) have a role in economic growth and have great potential as a solution to create a prosperous society. Currently, the management of zakat and waqf in Indonesia has not been implemented optimally. This is indicated by the problems and weaknesses in the management of zakat and waqf. Therefore, this study aims to determine the criteria and aspects in optimizing the role of zakat and waqf. The further objective of this research is to build a model that can be used to determine criteria and priority aspects so that it becomes input for related parties to improve the role of zakat and waqf. This study combines descriptive qualitative and quantitative research using the Content Analysis and Analytic Network Process (ANP) method. In building models and calculations, experts are involved to produce results that are in accordance with conditions in the field. The results of this study explain that zakat and waqf have played a role in encouraging national economic growth, namely by increasing national income, playing a role in encouraging economic performance, maintaining economic activity, having a positive correlation in suppressing both social and political turmoil, increasing total investment in an economy then the investment returns are used to finance social activities. Aspects that become alternatives in optimization are aspects of policy/legality/institutional, technical aspects of operations/databases, aspects of human resources/management, aspects of auditing/control, aspects of socialization/community literacy, and aspects of cooperation. The criteria used in selecting alternatives are effective criteria (collection and distribution) and efficient criteria (cheap, fast, and applicable). The ANP model connects alternatives and criteria and results in a calculation that the order of priority from the highest to the lowest is 1. Policy, Legality and Institutions (47.28%); 2. Human Resources/Management Aspects (13.94%), 3. Socialization Aspects (12.66%); 4. Cooperation Aspects (12.54%); 5. Operational/Database Technical Aspects (8.27%) and; 6. Audit/Control Aspects (5.29%)."

"The purpose of this research was to analyze fiscal and proverty performance, (1) to analyze fiscal policy impact on poverty performance, and (2) to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in North Sumatra Province was built with the dynamic simultaneous equation system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. In this study we also used pooled data in 1990-2007 period. The results of this study were (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, on the other hand general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area which was to decrease found and fluctuate, (3) in simulation section, decreased of illiteracy and health expenditure gave better impact on poverty and also increased local GDP in North Sumatra than other simulation. Finalally it was that Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."

"Laporan ini menguraikan analisis proses rekonsiliasi fiskal pada PT AB berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa perlakuan PT AB dan PT CIT (konsultan pajak PT AB) yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, seperti pada: penghapusan piutang; biaya bahan bakar, tol, dan parkir; lisensi kendaraan, medical un-insured, serta beasiswa. Hasil analisis juga menunjukkan adanya kesalahan pada nominal koreksi pendapatan dan biaya konstruksi, provisi A/R shortfall serta beban penyusutan yang dilakukan PT AB. Kesalahan tersebut bersamaan dengan kemungkinan perbedaan metode dalam menghitung provisi imbalan kerja, dapat meningkatkan peluang terjadinya koreksi oleh fiskus pada pemeriksaan pajak di masa mendatang.

---

This report explains about analysis of fiscal reconciliation process in PT AB according to the Indonesia's tax regulation. The analysis result shows that there are some abhorrent treatments of PT AB and PT CIT (tax consultant of PT AB) on bad debt expense; fuel, toll, and parking expense; vehicle license; medical uninsured cost; and scholarship. The analysis result also shows that there are some errors in the correction amounts of construction revenue and cost, provision A/R shortfall and depreciation expense by PT AB. Both of them along with the different method used by tax officer (i.e. in calculating provision for employee benefit), can increase the possibility of correction during tax audit in the future."

"Fiscal desentralization is a fiscal policy taken by government to balance equality fiscal capacity between local-central government, as well as amongst local government. By concept or formula, it is fairly accepted as a good model of fiscal policy. This research applies ..."

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara secara lengkap dan terperinci di mana data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur terhadap berbagai pihak yang terkait dan studi literatur. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya peningkatan pelayanan dalam penyediaan payment channel 24 Jam belum terpenuhi karena pelayanan pembayaran masih didominasi melalui teller, akuntabilitas, validitas transaksi penerimaan, pelaksanaan Treasury Single Account sudah tercapai, juga tercapainya efisiensi waktu, biaya, sumber daya manusia, dan peralatan dalam pelaksanaan Modul Penerimaan Negara, Modul Penerimaan Negara belum secara merata diimplementasikan ke seluruh cabang-cabang Bank Persepsi, pelayanan dalam pemprosesan Surat Setoran Pajak belum dilakukan dengan cepat dan kendala sistem masih menjadi hal yang sering terjadi sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemprosesan Surat Setoran Pajak (SSP). Kebijakan Modul Penerimaan Negara ini telah memberikan manfaat seperti Laporan Penerimaan Negara diterima secara cepat, akurat, dan transaparan juga efisien terhadap waktu bagi pihak terkait, yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Persepsi dan Wajib Pajak.

---

The focus of this research is to evaluate the policy of Modul Penerimaan Negara (MPN). This research used descriptive quantitative research with aim to evaluate the policy of Modul Penerimaan Negara (MPN) more comprehensive and detail. with obtain the data from unstructured interview to related various side and literature study. Analysis of the data that used in this research is to analyze data with qualitative methods. The results of this research is to increase the provision of payment services in 24 hours have not been achieved because the payment services still dominated by Teller, accountability, the validity of transactions, the implementation of the Treasury Single Account has been achieved, also the efficiencies of time, cost, human resources, and equipment in the implementation of Modul Penerimaan Negara (MPN) has been achieved, the Modul Penerimaan Negara (MPN) has not been evenly implemented to all branches of the Bank, the service in processing tax payment letter (SSP) have not done immediately and the system constraint is still often happened in processing tax payment letter (SSP). The policy of Modul Penerimaan Negara (MPN) has provided benefits such as State Revenue Report is received in a timely, accurately, transparently, also efficient with respect to time for Directorate General of Treasury, Directorate General of Tax, Bank, and Taxpayer."