Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 194240 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Novinda Putri Utami
"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak kekerasan yang dialami para TKI sektor domestik ketika bekerja di luar negeri bahkan keadaan ini membawa dampak yang lebih buruk yaitu terdapat TKI yang terjerat hukuman mati terutama di Arab Saudi. Selama ini kebijakan penempatan TKI di luar negeri masih belum dapat melindungi para TKI dari jeratan hukuman mati tersebut, seperti UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI melalui UU No. 39 Tahun 2004, dan penelitian ini juga ingin mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada proses pembebasan TKI Darsem binti Dawud Tawar dan Satinah binti Jumadi Ahmad dari vonis hukuman mati yang diterima di Arab Saudi. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf, teori feminisme sosial dari Irish M. Young dan Allison Jagger, dan perspektif perbudakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, BNP2TKI, dan beberapa orang TKI dari Kabupaten Indramayu yang pernah berangkat ke Arab Saudi.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam menyelamatkan Darsem dan Satinah, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri serta negosiasi dengan keluarga ahli waris korban terkait besaran uang diyat. Namun, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan membayar uang diyat dalam menyelamatkan TKI terjerat hukuman mati, tetapi harus memperbaiki kebijakan penempatan yang lebih baik karena implementasi aturan hukum yang ada belum mampu mengurangi tindakan kekerasan dan vonis hukuman mati yang dialami TKI di Arab Saudi.
Implikasi teoritis menunjukkan bahwa konsep perbudakan masih kuat dalam mindset orang Arab terutama dalam memandang dan memperlakukan para TKI sektor domestik, sehingga tindak kekerasan banyak dialami para TKI dan dalam rangka melindungi dirinya banyak para TKI melawan yang berujung pada pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Untuk menyelamatkan para TKI terjerat hukuman mati seperti Darsem dan Satinah, pemerintah berhasil melakukan konsensus dengan berbagai pihak seperti Pemerintahan Arab Saudi dan keluarga ahli waris korban sesuai dengan pendapat Maswadi Rauf;This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.
As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.
Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.
The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf.
, This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.
As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.
Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.
The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf.
]"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T44639
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alwan Muhammad Naufal
"Industri konstruksi adalah salah satu industri yang paling berbahaya di dunia, disebabkan tingkat kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi. UI merupakan salah satu kampus yang memiliki risiko tersebut. Kecelakaan kerja akibat pekerjaan konstruksi terjadi di UI, di antaranya pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan arsitektur. Kecelakaan kerja disebabkan tidak adanya kedisiplinan dan pengawasan disetiap aktivitas pekerjaan sehingga tidak adanya pengendalian terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan keselamatan kerja dapat direncanakan berbasis WBS (Work Breakdown Structure) supaya aktivitas disetiap pekerjaan dapat terawasi secara maksimal. Oleh sebab itu, perlunya penelitian pada pembangunan arsitektur gedung khususnya untuk mengembangkan pelaksanaan K3 dengan menggunakan sistem informasi berbasis BIM agar dapat digunakan dengan mudah kepada pihak-pihak yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan media wawancara dan kuesioner. Studi kasus pada penelitian ini yaitu salah satu bangunan gedung di Universitas Indonesia yaitu Gedung Kuliah Bersama S FTUI, Depok. Hasil dari penelitian ini menghasilkan 2 standar operasional baru ditambah dengan 11 standar operasional eksisting, 13 metode pelaksanaan pekerjaan arsitektur, BIM Gedung Kuliah Bersama S FTUI, dan sistem informasi K3. Penelitian ini secara keseluruhan menghasilkan sistem informasi berbasis web yang sudah terintegrasi dengan BIM dan SOP, sehingga dapat mendukung mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

The construction industry is one of the most dangerous industries in the world, due to its very high accident and death rates. UI is one of the campuses that has this risk. Work accidents due to construction work occur in UI, including jobs related to architectural work. Work accidents are caused by the absence of discipline and supervision in every work activity so that there is no control over the procedures for the implementation of work. The implementation of work safety can be planned based on WBS (Work Breakdown Structure) so that activities in every job can be monitored to the maximum. Therefore, the need for research on the construction of building architecture, especially to develop the implementation of safety by using BIM-based information systems so that it can be used easily to the parties involved. The method used in this study is to use qualitative methods with interview media and questionnaires. The case study on this study is one of the buildings at the University of Indonesia, namely the S FTUI Joint Lecture Building, Depok. The results of this study resulted in 2 new operational standards coupled with 11 existing operational standards, 13 methods of implementing architectural work, BIM Building Lecture S FTUI, and safety information system. This research produces web-based information systems that are integrated with BIM and SOP, so that it can support the prevention of work accidents."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dona Sherena Selvia
"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT.
Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal.
Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.
The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.
This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.
Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T47336
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Al Araf
Jakarta: Imparsial, 2005
323.4 ALA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rifda Anindya Putri
"Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling berkembang di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di negara berkembang sangat rendah, terutama di Indonesia. Metode pelaksanaan proyek yang sesuai jadwal dan melibatkan banyak pekerjaan dan jumlah pekerja yang banyak harus diimbangi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang maksimal agar risiko kecelakaan kerja dapat dihindari semaksimal mungkin. Kinerja pekerja dapat dicapai dengan baik dengan peran pemimpin proyek yang dapat mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan proyek. Namun nyatanya kepemimpinan yang diterapkan di lapangan belum berjalan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan keselamatan meningkatkan kinerja keselamatan dalam proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi ahli terhadap variabel penelitian dan survey kuesioner mengenai indikator kepemimpinan dan keselamatan kerja. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa semua indikator dari kepemimpinan dan keselamatan kerja telah diimplementasikan di perusahaan konstruksi swasta nasional, namun tidak semuanya memiliki signifikansi yang tinggi terhadap keselamatan kerja.

The construction sector is one of the most developed sectors in Indonesia. Awareness of the importance of Occupational Safety and Health in developing countries is very low, especially in Indonesia. Project implementation methods that are on schedule and involve a lot of work and a large number of workers must be balanced with the application of maximum occupational safety and health so that the risk of work accidents can be avoided as much as possible. Worker performance can be achieved well with the role of a project leader who can direct and influence his subordinates to achieve project goals. But in fact the leadership applied has not been effective. The purpose of this study is to find out how safety leadership improves safety performance in construction projects. The method used in this research is expert validation of the research variables and a questionnaire survey regarding indicators of leadership and work safety. The result shows that the indicators of leadership and safety performance already implemented in national private company, however not all of them have a great significance towards the safety performance."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Oditra
"Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers.
The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lutfi Nurachma
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

ABSTRACT
This study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia , and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries. "
2016
S66503
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilda Panca Setiawati
"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.
Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.
The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.
The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S52878
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanif
"Penelitian ini membahas mengenai koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri dalam tata kelola TKI Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI Arab Saudi kurang optimal. Selain itu, hambatan dalam koordinasi kelembagaan ini berasal dari regulasi yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, persepsi dan pemahaman lembaga yang berbeda, sikap ego sektoral dan kurang optimalnya komunikasi.

This research discusses about the inter-organizational coordination among ministry of manpower, national board for placement and protection of indonesian overseas workerand ministry of foreign affair in indonesian migrant worker governance for Saudi Arabia. This is a qualitative research. The data were collected by means of indepth interview, observation, and document studies.
The results show that Interorganizational coordination among these three institutions are not optimal yet. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of regulation, difference in perception and understanding, sectoral ego, and the lack of communication."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62976
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Didi Subandi
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2021. Kedua negara tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Peneliti menggunakan metode Library Research yaitu dengan mengkaji sumber-sumber atau referensi mengenai haji, diplomasi serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan arab Saudi mempengaruhi penyelengggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan arab Saudi. Terlebih, pada masa pandemic covid-19 ini, kedua negara tersebut kompak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan antara kedua negara tersebut.

This study aims to analyze the role of the governments of Indonesia and Saudi Arabia in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage in 2015-2021. These two countries are very influential in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage. This research uses library research. The researcher uses the Library Research method, namely by reviewing sources or references regarding Hajj, diplomacy and bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. Based on the results of the research conducted, it is known that the bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia affects the implementation of the pilgrimage in Indonesia. This can be seen from the Hajj policies issued by the Indonesian government and Saudi Arabia. Moreover, during this COVID-19 pandemic, the two countries were united to issue policies that were in line between the two countries."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>