Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penggabungan dilakukan oleh Perseroan Terbatas untuk mencapai sasaran strategis dan keadaan finansial tertentu dengan melibatkan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang seringkali berbeda dari segi karakter dan nilainya.Tujuan utama dari pelaksanaan penggabungan adalah untuk melakukan restrukturisasi, eksapansi, atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Adanya penggabungan perusahaan, diikuti juga dengan penggabungan aset yang dimilikimerging company ke surviving company.Peralihan ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dilakukan dengan proses pendaftaran.Permasalahan timbul ketika adanya ketidak pastian dalamhal prosedur pelaksanaan peralihan hak (aset) dari merging company ke surviving company, dimana terdapat perbedaan pendapat dari beberapa Notaris mengenai cara peralihan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yaitu bersifat yuridis normatif yang didukung dengan hasil wawancara.Tujuan peneltian ini adalah untuk menggambarkan atau memberikan data mengenai pelaksanaan peralihan aset tanah yangdisebabkan karena adanya merger perusahaan berdasarkan aturan yang tertulis pada Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian dilakukan untuk dapat mengetahui prosedur yang paling tepat sehubungan dengan peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh penggabungan perusahaan. Hal ini perlu diketahui untuk menghindari adanya kerancuan dalam proses peralihan hak atas tanah oleh kedua perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa prosedur yang paling tepat adalah dengan membuat Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng)yang dibuat berdasarkan oleh Akta Merger yang telah dibuat.;Mergers carried out by the company with the aim toachieve the goals, strategic of financial circumstances involving two company or more often differ in terms of character and values. Main purpose of the company merger is to restructure, have an expansion, or implementing laws and regulations in the Company. The merger of the company,also followed with incorporation of assets owned by the company who will do the merger to surviving company. This transitional; does not happen byitself, but with should be made with the registration process. Problems arise when the existence of the uncertainty in how toimplementing the procedures of transitional land of rights owned by the company (assets) of the merging companies to companies that survive, whereasthere is some difference Notary Public’s opinion regarding on how to do the procedure. This study used a juridical normative method that are supported by doing an interview to get the data and information. The purpose of this study is to describe or provide data regarding theImplementation of the transitional Land of Right from the company’s tsset due to the merger of the company based on regulation number 40/2007. The study conducted to determining and knowing the best and right procedure on how to transfer the right of the land caused by doing the mergers. Knowing the right procedure is for avoiding the confusion on how to do the procedure. The results of this study indicate that the proper procedure is by making an Inbreng deed based on company merger’s deed that has been created., Mergers carried out by the company with the aim toachieve the goals, strategic offinancial circumstances involving two company or more often differ in terms of character andvalues. Main purpose of the company merger is to restructure, have an expansion, orimplementing laws and regulations in the Company.The merger of the company,also followed with incorporation of assets owned by thecompany who will do the merger to surviving company. This transitional; does not happen byitself, but with should be made with the registration process. Problems arise when the existenceof the uncertainty in how toimplementing the procedures of transitional land of rights owned bythe company (assets) of the merging companies to companies that survive, whereasthere is somedifference Notary Public’s opinion regarding on how to do the procedure. This study used ajuridical normative method that are supported by doing an interview to get the data andinformation. The purpose of this study is to describe or provide data regarding theImplementation of the transitional Land of Right from the company’s tsset due to the merger ofthe company based on regulation number 40/2007.The study conducted to determining and knowing the best and right procedure on how totransfer the right of the land caused by doing the mergers. Knowing the right procedure is foravoiding the confusion on how to do the procedure. The results of this study indicate that theproper procedure is by making an Inbreng deed based on company merger’s deed that has beencreated.]"

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.

---

Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.

The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."

"Penelitian ini membahas perbandingan mengenai transformasi konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengetahui mengapa transformasi GCG berjalan dengan baik, sedangkan transformasi CSR mengundang pengujian konstitutional. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara no 53 Tahun 2008 digunakan sebagai bahan analisis teks untuk memperoleh ragam pemaknaan terhadap istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta menganalisis kontroversi pemberlakuan TJSL sebagai kewajiban hukum. Keberhasilan transformasi GCG adalah adanya kebijakan nasional serta dukungan terstruktur dan sistemik. CSR berada pada ranah moral etika dan TJSL pada ranah hukum dan kedua-duanya berlaku di Indonesia.

---

This research compares the transformation of Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Corporate Governance, and explores the factors affecting the transformation of GCG concept to the Indonesian legal system. Questioned was whether the term social and environmental responsibility refers to the internationally known CSR since it has resulted in request for constitutional review. Text analysis of the Constitutional Court Decision Number 53 of 2008 was employed to find the various facets of meanings and provide insight into the issue of CSR as voluntary activities transformed into legally mandatory act. Applying Political Obligation theory reveals that CSR tends to be morally based, hence ‘social and environmental responsibility’ term refers to a set of different criteria based on the Indonesian Constitutional Law, Article 33, paragraph (1),(2),(3)."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan peralihan aset atau kekayaan Yayasan dikarenakan bubarnya suatu Yayasan akibat tidak menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mewajibkan suatu Yayasan untuk mendaftarkan diri serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum di Republik Indonesia sehingga segala perbuatan hukumnya dianggap sah berdasarkan undang-undang.Skripsi ini mengambil contoh peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y, dimana status badan hukum Yayasan X menimbulkan permasalahan badan hukum dari yayasan, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan peralihan aset yang terjadi antara Yayasan X dengan Yayasan Y yang berakibat pada tidak jelasnya alas hak dari aset yang dialihkan.Dari penelitian ditemukan bahwa dari Yayasan yang tidak memenuhi legalitas pendirian akan kehilangan statusnya sebagai Yayasan, sehingga peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y tidak bisa dilakukan dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan. Dengan demikian alas hak dari aset yang dialihkan menjadi batal demi hukum.In this Mini Thesis, we discused abaut the validity of the transfer of assets or property due to the dissolution of the foundation who is not adjusting to Law No. 16 Year 2001 juncto No. 28 Year 2004 who required a foundation to enroll and obtain approval from the minister of justice and human rights for its status as a legal entity in Republic of Indonesia, so all legal actions deemed valid under the law.

This thesis take sample the transferring of assets between the foundation x and foundation y, where the status of foundation x?s legal entity has raised a question on its validity, which then leads to the obscurity of the transfer of assets which occurs between x by y foundation foundation which results in the lack of clarity the legal right of assets.

The finding of this reasearch shows that the foundation that does not meet the legality of establishment will lose its status as a foundation, hence the transfer assets from foundationx to foundation to y, can not be done based on the law no 16 2001 juncto the act of no. 28 years 2004 regarding the foundation. Therefore the legal right of assets will be void for the sake of law."

"[Peralihan kekayaan yayasan berupa tanah, dengan melakukan jual beli aset yayasan yang memiliki sertipikat hak Pakai dengan nomor 82/ Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Dalam hal ini Yayasan dapat melakukan peralihan hak atas tanah yang merupakan asset/ kekayaan yayasan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor: 16 Tahun2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan memenuhi syarat jual beli yaitu syarat materiil dan formil, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat menjadi batal demi hukum Dan PT. Graha Nusa Utama dapat melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ke pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari analisis adalah bahwa peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli harus memenuhisyarat materiil dan formil.;The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchase and selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with the number of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises several legal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 in conjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sell requisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale and Purchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha Nusa Utama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District Court No. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rights over land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formal requisite., The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchaseand selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with thenumber of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises severallegal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 inconjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sellrequisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale andPurchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha NusaUtama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District CourtNo. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rightsover land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formalrequisite.]"

"Situasi persaingan usaha yang semakin ketat menyebabkan posisi PT Pos Indonesia (Persero) menjadi semakin sulit. Hal ini juga diperparah dengan dampak dari pesaing tidak langsung yakni dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi (surat elektronik dan teknologi SMS) memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan tingkat pengiriman surat melalui Pos. Hal ini tentu saja berdampak besar pada pencapaian kinerja perusahaan yang, dalam lima tahun ke. belakang mengalami penurunan secara berturut-turut Karena itu PT Pos Indonesia (Persero) telah melakukan berbagai upaya dalam rangka tetap mempertahankan bisnisnya dan berusaha meningkatkan pencapaian kinerja perusahaan. Tujuan dari karya akhir ini adalah melakukan analisis efektivitas revaluasi aset tetap terhadap kinerja PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2007 sebagai salah satu upaya pihak manajemen memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa upaya manajemen PT Pos Indonesia (Persero) dalam memperbaiki kinerja keuangan dengan melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2007 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara revaluasi aset tetap terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dalam rangka perbaikan kinerja keuangan PT Pos Indonesia (Persero) seharusnya diambil langkah-langkah-strategis nyata yang berdampak terhadap perbaikan operasional dan manajerial sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan pemsahaan.

---

Competitive situation of the business has caused the position of PT Pos Indonesia (Persero) is becoming increasinglv difficult. It is also worsened by the impact of competitors from the development of information and communication technology. The development of communication technology (electronic mail and SMS technology) has a sigmficant impact on the decreasing level of mailing via the post ojfice. This of course gives an impact on the performance of the company that in the past five years has been decreasing, respectively. Therefore, PT Pos Indonesia (Persero) has undertaken various efforts in order to maintain the business and tried to ingorove the achievement of company's performance. The goal of this study is to analyze the effectiveness of the fixed assets revaluation on the performance of P T Pos Indonesia (Persero) in 2007 as one of the management effort to improve the company?s financial performance.

Based on this study, it is concluded that the effort of management of PT Pos Indonesia (Persero) in improving the financial guzrformance with fixed assets revaluation in the year 2007 has not provided a signyicant impact. This is because that there is no direct relationship between fixed assets revaluation on the compariy?s performance. In order to improve companys performance, PT Pos Indonesia (Persero) should be taken strategic movement step by step that give real impact on the operational and -managerial improvements that will improve the performance of financial companies."

"Pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dalam kelompok perusahaan yang sama atau dalam group yang herbeda dengan tujuan bahwa pengambilalihan tersebut akan meningkatkan kinerja kerja perusahaan baik dalam pemasaran, permodalan ataupun teknologi. Bentuk pengambilalihan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara membeli saham perusahaan walaupun sebelum adanya pengaturan mengenai pengambilalihan ini banyak terjadi jual beli saham antar perusahaan atau perorangan secara pribadi sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan, pengaturan mengenai pengambilalihan baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan berlaku tanggal 7 Maret 1996 yaitu dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 103 sampai dengan 106 dan pasal 108 dan pasal 109 khusus mengenai ketentuan pengambilalihan. Dengan perkembangan bisnis dan informasi di masa era globalisasi ini telah banyak perusahaan-perusahaan asing berperan aktif dalam melakukan kegiatan perusahaan khususnya dalam berbisnis dengan perusahaan lokal (dalam negeri) yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dengan adanya hubungan hisnis tersebut dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan baik asing maupun lokal. Walaupun banyak kelemahan- kelemahan dalam peraturan mengenai pengambilalihan ini tetapi perusahaan harus konsisten melaksanakannya dalam praktek."