Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Studi dalam penelitian ini mengenai Janin sebagai objek perjanjian asuransi ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxx menurut Peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. (2) Bagaimana hukum asuransi janin dalam kandungan menurut hukum Islam. (3) Bagaimana perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan analisis destriktif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxxmenurut peraturan Perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. Mengetahui hukum asuransi janin dalam kandungan bagi kaum muslim. Mengetahui perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Hasil analisis deskriptif ini bahwa, dalam perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur tentang asuransi janin. Akan tetapi, pembahasan tentang janin, objek perjanjian dan asuransi diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan lainnya.Menurut hukum Islam dalam jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar maka akan berakibat batalnya transaksi tersebut. Sehingga tujuan dari terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia atau maqashidu syariah yang dicita-citakan tidak tercapai. Produk asuransi yang telah beredar sejak 2012 ini juga memiliki nasabah yang beragama Islam, oleh karena itu kaitannya dengan perlindungankonsumen muslim yang memakai jasa produk asuransi janin ini cukup erat, akan tetapi belum juga ada peraturan yang mengatur tentang hal ini.;Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement is reviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1) How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislation governing insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance, according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia? In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule of legislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim. Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia. Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetus insurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set in statute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purpose benefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insurance products that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore to do with muslim customer protection who use the service of an insurance product is quite closely fetus., Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement isreviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1)How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislationgoverning insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance,according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insuranceproducts in Indonesia?In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule oflegislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim.Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products inIndonesia.Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetusinsurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set instatute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purposebenefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insuranceproducts that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore todo with muslim customer protection who use the service of an insurance productis quite closely fetus.]"

"Skripsi ini membahas tentang keabsahan janin sebagai objek pertanggungan dalam suatu produk asuransi yang ditinjau dari hukum Islam. Penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi munculnya sebuah produk asuransi PRU My Child yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dimana objek pertanggungannya adalah janin yang masih ada di dalam kandungan ibu. Janin yang dijadikan sebagai objek pertanggungan asuransi menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia mengingat masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai keabsahaan pertanggungan janin menurut hukum positif dan hukum islam, kemungkinan produk asuransi PRU My Child dijadikan produk asuransi syariah, serta pertanggungan yang akan di peroleh dari PT Prudential Life Assurance ketika tertanggung produk asuransi PRU My Child melakukan aborsi.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal tertentu. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah janin dapat dijadikan objek pertanggungan asuransi menurut hukum positif dan hukum islam, selain itu produk asuransi PRU My Child jika dianalisis lebih lanjut dapat dijadikan produk dalam asuransi syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam perikatan islam, dan jika tertanggung asuransi ini harus melakukan aborsi secara darurat maka akan mendapatkan pertanggungan sesuai dengan perjanjian dalam polis.

---

This thesis writing, backed by the rise of an insurance product PRU MyChild issued by PT Prudential Life Assurance where the object is still afetus. The fetus is used as the object of insurance coverage raises the pros and cons of society Indonesia given the community in Indonesia that the majority of the population are moslem. In this study, will be discussed regarding the validity of fetus as the object insurance according to positive law and Islamic law, possibility the insurance product PRU My Child made Sharia insurance products, as well as coverage that will be gained from the PT Prudential Life Assurance when the insured of PRU My Child have an abortion.This research is descriptive research, namely the legal research that aims to describe a certain thing. The conclusions obtained in this thesis is the fetus could be made the object of insurance coverage according to positive law and Islamic law, in addition to insurance product PRU My Child if analyzed can further be used as Sharia insurance products because it has meet the tenets and terms within the Islamic Alliance, and if the insured of this product insurance do an abortion in emergency will get coverage in accordance with the agreement on the policy."

"Salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah dimana objek rumahnya masih belum ada atau masih dalam proses pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap perumahan dan adanya keterbatasan dari Developer/pengembang dalam membangun proyek perumahan secara cepat. Oleh karena itu transaksi jual beli rumah dapat dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu (indent) dimana rumahnya belum jadi dan masih berupa tanah kavling matang. Para pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan pemilikan rumah (KPR iB) ini adalah Pembeli (konsumen/nasabah), Developer (pengembang) dan Bank (dalam hal ini Bank Syariah). Tahapan penjualan rumah yang masih dalam proses pembangunan memerlukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yaitu pengikatan awal yang dapat dibuat dengan akta notariil atau pun di bawah tangan, dan memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tesis ini akan menganalisis mengenai hakikat bentuk PPJB menurut Hukum Perikatan Islam dan penerapannya dalam pembiayaan pemilikan rumah (KPR iB) di Bank Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa dalam PPJB yang dibuat para pihak sebagai perjanjian pendahuluan ditinjau dari Hukum Perikatan Islam adalah lebih dekat kepada Janji (wa?d), dan kebijakan penerapan proses pembiayaan kepemilikan rumah (PKR iB) yang menggunakan akad murabahah atas objek rumah yang sedang dibangun, yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah perlu ada pengkajian ulang ditinjau dari segi Hukum Perikatan Islam.

---

One of the products the distribution of funds offered by Islamic Bank is financing house (mortgage iB) where the object of house is still under construction. This is possible because along with increasing consumer demand for housing and the limitations of Developer / developers in building housing projects quickly. Therefore, buying or selling a home can be done by ordering in advance (indent) where his house is not been finished and still form mature land plots. The parties involved in the transaction financing (mortgage iB) is the buyer (consumer / customer), Developer and the Bank (in this case the Islamic Bank). Stages of home sales is still in the development process requires a Sale and Purchase Agreement (SPA) with fixation start can be made with a notary deed or under the hand, and has a function to provide legal certainty and legal protection for the parties. This thesis will analyze the nature PPJB form according to Commitments of Islamic law and its application in the financing (mortgage iB) at Bank Syariah. The method used is a normative juridical or legal research literature. The research result is that in PPJB made by the parties as a preliminary agreement in terms of Islam Law, is closer to Promise (wa'd), and the policy implementation process of financing house (mortgage) that uses a murabaha contract on a house under construction objects , conducted by Bank Syariah BRI there needs to be a review of the terms of the Islamic law."

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."

"Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan, sehingga perkawinan mereka disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya pelanggaran terhadap hak dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan akibat ketentuan pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengertian perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apa akibatnya terhadap hak dan status anak serta upaya apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan hukum sekunder. Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, sama halnya seperti kelahiran dan kematian. Sedangkan perkawinan adalah peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh ketentuan pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan tidak dapat menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

---

According to Article 1 Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage, a marriage is a physically and mentally bound between a man and a woman to build a happy and everlasting family based on God The Only One. According to Article 2 Clause (1) Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage mentions that a legal marriage is legal if it is done legally based on each religion and belief's regulation. On the other hand, Article 2 Clause (2) mentions that every marriage is registered according to the valid law regulation. However, a lot of Indonesia's citizens do not register their marriage with various reasons which makes their marriage called by unregistered marriage.

This thesis background is the existence of \violation against the right and status of a child who was born in an unregistered marriage. The cause of the problem in this thesis is the definition of marriage according to Islamic Law and Law Regulation Number 1 Year 1974 about marriage and the cause towards a child?s right and status also the solution as the form of law protection towards children from unregistered marriage.

This thesis analysis is done by literature method of research in studying the law regulation as primer law source and books and articles as secondary sources which are related to the issue that is discussed in this thesis.

According to Islamic Law, a marriage which has fulfilled marriage pillar and term is considered as a legal marriage without necessary registration by the marriage official. Marriage registration is an important case like birth and death. Marriage is a law case which is unable to be annulled by the marriage registration provision. In other words, marriage registration cannot decided the legal or illegal status of a marriage."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertentangan antara ketentuan dalam asuransisyariah tentang penerima manfaat asuransi jiwa syariah dengan ketentuan pembagianwaris dalam hukum waris Islam. Dalam asuransi jwa syariah, penerima manfaat uangsantunan asuransi jiwa bila tertanggung meninggal telah ditunjuk sebelumnya dantercantum dalam polis, sedangkan ketentuan waris Islam menyatakan pembagianharta dari seseorang yang telah meninggal telah diatur di dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif tentang asuransi jiwa syariahdan hukum waris islam, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitianini adalah melalui penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa syariah dapat dinilaisebagai wasiat sehingga uang santunan asuransi jiwa syariah menjadi milik penerimamanfaat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan wasiat dalam KHI. Kedudukanhukum ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jwa syariah tetaplahsebagai ahli waris yang memiliki hak waris sehingga bila polis asuransi jiwa syariahtidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI, ahli waris tersebut berhak atas uangsantunan. Dengan ketentuan yang ada saat ini mengenai asuransi jiwa syariah,pemberian asuransi kepada penerima manfaat meski menggangu hak ahli waris lainadalah terpenuhinya prestasi dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun kecualidosa di mata Allah SWT.Ketentuan mengenai asuransi jiwa syariah saat ini masih belum sesuai denganketentuan hukum waris Islam, sedangkan waris merupakan hak bagi umat Islam yangdilindungi oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, karena uangsantunan asuransi jiwa syariah berkaitan dengan kematian seseorang dansebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bagi umat Islamdi Indonesia wajib melakukan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam.Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya membuat Undang-Undang khusus mengenaiAsuransi Syariah yang disesuaikan dengan hukum Islam lainnya, khususnya hukumwaris Islam. Meski belum ada peraturan mengenai asuransi syariah ini, kontrakasuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam masih bisa dibuat karena hukumperjanjian di Indonesia mengenai asas kebebasan berkontrak, maka perusahaanasuransi dan nasabah asuransi jiwa syariah bisa membuat kontrak asuransi yangisinya sesuai dengan syariah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the conflict between determination of the beneficiaries ofislamic life insurance and the distribution of property in Islamic law of inheritance. Inthe islamic life insurance, the beneficiary of islamic life insurance compensationmoney when the insured dies has been appointed earlier and listed in the policy, whilethe provisions of Islamic inheritance declare the division of property of someone whohas died has been set up in the al-Quran and al-Hadith. This research is a normativelaw on life islamic insurance and Islamic inheritance law, and data collection toolsused in this research is through literature research.The results showed that islamic life insurance policy can be assessed as atestament. So the islamic life insurance compensation money belongs to thebeneficiaries, as long as not contrary to the provisions of a will in KHI. The legalposition of heirs who are not listed in the policy of islamic life insurance remains asan heir who has the right of inheritance so that when the policy of islamic lifeinsurance is not in accordance with the provisions of KHI, these heirs shall be entitledto compensation. With the existing provisions regarding islamic life insurance,providing insurance to beneficiaries despite another heir is the fulfillment ofachievement and not cause any legal consequences except sin in the Eyes of Allah.Provisions concerning islamic life insurance is still not in accordance with theprovisions of Islamic law. Meanwhile, inheritance is the right of Muslims who areprotected by article 29 of the Constitution of 1945. In addition, because thecompensation money islamic life insurance related to the death of a person and asmandated by Law No. 3 of 2006 concerning Amendment to Act Number 7 1989Religious Courts for Muslims in Indonesia are required to conduct the division ofinheritance based on Islamic law. Therefore, the government should create a specificlaw regarding Takaful adapted to Islamic law, in particular the Islamic inheritancelaw. Although there is no regulation regarding this Islamic insurance, Takafulcontract in accordance with Islamic law can still be made because of the law ofcontract in Indonesia on the principle of freedom of contract, the insurance companyand the customer can make an islamic life insurance contract whose contents inaccordance with sharia, This thesis discusses the conflict between determination of the beneficiaries ofislamic life insurance and the distribution of property in Islamic law of inheritance. Inthe islamic life insurance, the beneficiary of islamic life insurance compensationmoney when the insured dies has been appointed earlier and listed in the policy, whilethe provisions of Islamic inheritance declare the division of property of someone whohas died has been set up in the al-Quran and al-Hadith. This research is a normativelaw on life islamic insurance and Islamic inheritance law, and data collection toolsused in this research is through literature research.The results showed that islamic life insurance policy can be assessed as atestament. So the islamic life insurance compensation money belongs to thebeneficiaries, as long as not contrary to the provisions of a will in KHI. The legalposition of heirs who are not listed in the policy of islamic life insurance remains asan heir who has the right of inheritance so that when the policy of islamic lifeinsurance is not in accordance with the provisions of KHI, these heirs shall be entitledto compensation. With the existing provisions regarding islamic life insurance,providing insurance to beneficiaries despite another heir is the fulfillment ofachievement and not cause any legal consequences except sin in the Eyes of Allah.Provisions concerning islamic life insurance is still not in accordance with theprovisions of Islamic law. Meanwhile, inheritance is the right of Muslims who areprotected by article 29 of the Constitution of 1945. In addition, because thecompensation money islamic life insurance related to the death of a person and asmandated by Law No. 3 of 2006 concerning Amendment to Act Number 7 1989Religious Courts for Muslims in Indonesia are required to conduct the division ofinheritance based on Islamic law. Therefore, the government should create a specificlaw regarding Takaful adapted to Islamic law, in particular the Islamic inheritancelaw. Although there is no regulation regarding this Islamic insurance, Takafulcontract in accordance with Islamic law can still be made because of the law ofcontract in Indonesia on the principle of freedom of contract, the insurance companyand the customer can make an islamic life insurance contract whose contents inaccordance with sharia]"

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Hasanah Card merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang berbentuk kartu. Model pembiayaannya hampir sama dengan sistem kartu kredit pada bank Konvensional, namun yang membedakan adalah dalam menjalankan produk tersebut Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip syariah. Dalam menjalankan produk Hasanah Card, Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Nasabah pengguna Hasanah Card memiliki kewajiban untuk membayar biaya atau fee atas layanan yang telah diberikan oleh bank. Biaya tersebut didasarkan pada jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Dalam hukum Islam diatur mengenai pemberian upah atas pekerjaan yang telah dilakukan atau yang disebut dengan ujrah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian fee pada produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pada penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan preskriptif serta didukung dengan jenis data sekunder. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa jenis biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah Hasanah Card antara lain monthly membership fee, annual membership fee, dan cash advance fee. Semua informasi terkait biaya tersebut dibagikan pada awal kesepakatan antara nasabah dengan bank. Mengenai kesesuaian biaya tersebut dengan didasarkan pada Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberian fee pada Hasanah Card sudah sepenuhnya sesuai. Akan tetapi perlu perubahan pada form pengajuan hasanah Card, sebab perlu dicantumkan informasi terkait fungsi dari masing-masing fee.

---

Hasanah Card is a financing product of Bank Syariah Indonesia in the form of a card. the financing model is almost the same as the credit card system at conventional banks. However, the difference is that in carrying out these products, Bank Syariah Indonesia uses sharia principles. In carrying out the Hasanah Card product, Bank Syariah Indonesia is guided by the DSN Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Concerning Sharia Cards. Hasanah Card user customers must pay fees for services provided by the Bank. The fee is based on the type of card owned by the customer. So the purpose of this study is to find out how Islamic law redemptions giving fees on Hasanah Card products of Indonesian Sharia Banks. This research is juridical-normative research using qualitative analysis methods. This research is also descriptive and prescriptive analytics and is supported by secondary data types. In practice, several types of fees must be made by Hasanah Card customers, including monthly membership fees, annual membership fees, and down payment fees. All information related to these costs is shared at the beginning of the agreement between the customer and the bank. Regarding the suitability of these costs based on Islamic law, it can be concluded that the fee for the Hasanah Card is not fully appropriate. However, it is necessary to change the Hasanah Card application form, because it is necessary to include information regarding the function of each fee."