Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai efektivitas bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia dalam program Reformasi Birokrasi dengan studi kasus di Kementerian Dalam Negeri periode 2010 - 2014. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektif-tidaknya bantuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data dari literatur, hasil penelitian, laporan, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan Pemerintah Jerman dalam program reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak efektif. Melalui analisis terdapat indikasi bahwa bantuan Pemerintah Jerman berusaha untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia's dependency.;The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia?s dependency., The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia’s dependency.]"

"Upaya panjang mencari penyelesaian damai konflik di Filipina Selatan melibatkan intervensi dua negara yang berbeda, Libya dan Indonesia, yang berperan sebagai mediator, dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam. Namun dalam menjalankan perannya kedua negara tersebut memiliki keberhasilan yang berbeda. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama memahami apa yang menjadi pembeda keberhasilan antara Indonesia dan Libya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Filipina Selatan, dan bagaimana perbedaan itu dapat terjadi.Dalam penelitian ini dipergunakan konsep Oran Young dan Marvin Ott bahwa keberhasilan mediasi dalam resolusi konflik antara lain tergantung pada kapabilitas mediator yaitu ketidakberpihakan, independensi dan leverage.Konsep lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep Brian Frederking, Andrea Pyatt dan Shaun Randol yaitu, peran jenis aktoraktor regional (Indonesia) dan ekstra-regional (Libya)-dalam upaya mediasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mengenai keberhasilan peran pihak ketiga dalam resolusi konflik, dengan mengambil kasus mediasi Libya dan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Unit analisis penelitian ini adalah negara.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan kapabilitas antara Indonesia dan Libya memiliki hubungan terhadap resolusi konflik di Filipina Selatan, terutama faktor persepsi keberpihakan atau ketidakberpihakan, ketergantungan, penerimaan dan leverage kedua negara oleh aktor yang memiliki kemampuan menentukan dalam konflik, dalam kasus ini Pemerintah Filipina.Lebih jauh ini mengindikasikan bahwa efektifitas peran pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik ditentukan oleh sifat konflik (internalminoritas) dan distribusi kekuatan (power) antara pihak-pihak yang bertikai."

"Tesis ini membahas Kerja Sama Pembangunan Jerman dan Brasil melalui Analisis PESTEL dan GELT dengan studi khusus dari tahun 2010-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, yaitu pengabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan jenis data diambil dari hasil polling, wawancara dan studi pustaka mengenai profil kerja sama ekonomi dan pembangunan Jerman dengan Brasil. Sumber data juga berasal dari situ resmi Eurostat, OEC, World Bank, IMF, negara-negara yang diteliti, NATO, organisasi internasional dan regional di kawasan Eropa dan Amerika Selatan, BRICS, situs dari pemerintah Jerman dan Brasil dan Uni Eropa, serta data dari berbagai studi pustaka buku. Pengumpulan data dilakukan selama periode tiga bulan dengan tahapan pengumpulan data, diklasifikasikan, dihitung dan diolah dengan mode konseptual. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah : mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dengan Brasil; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil berjalan optimal serta mengeksplorasi alasan dan argumentasi mengapa penekanan dan prioritas kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil dilakukan dengan pendekatan PESTEL dan GELT.

---

This thesis discusses German and Brazilian Development Cooperation through PESTEL and GELT Analysis with special studies carried out from 2010-2018. This study uses a mix method approach, namely the integration of qualitative and quantitative methods. With this type of data taken from the results of polls, interviews and literature studies on the profile of German economic and development cooperation with Brazil. Data sources also originate from the official Eurostat, OEC, World Bank, IMF, researched countries, NATO, international and regional organizations in the European and South American regions, BRICS, sites from the German and Brazilian governments and the European Union, as well as data from various book library studies. Data collection is carried out over a three-month period with the stages of data collection, classified, calculated and processed in conceptual mode. The aim of this thesis research is: to identify the factors that influence German development cooperation with Brazil; identifying the factors that influence German and Brazilian optimal model of development cooperation and explores the reasons and arguments of German and Brazilian development cooperation and the emphasis are carried out with the PESTEL and GELT analyisis approaches.

"

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Pemerintah Indonesia pada 25 Maret 1992 silam telah mengeluarkan kebijakan penghentian bantuan Belanda setelah sekian lama berusaha keras menahan diri dari rasa ketersinggungannya terhadap sikap dan tindakan-tindakan Belanda yang ingin menggunakan "politik pemberian bantuan" untuk mengintimidasi Indonesia dengan cara mengaitkan bantuan dengan masalah pelaksanaan HAM di Indonesia. Ada beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah tersebut, yakni politik domestik (insiden Dili 12 November 1991 dan peran individual Presiden Soeharto) dan politik eksternal internasianal (tuntutan global HAM). Pembahasan secara eksplanatif dilakukan dengan menggunakan kerangka teori foreign policy making-process. Menurut Roy C. Macridis (1979), terdapat aktor-aktor the governmental agencies dan the non-governmental agencies dalam suatu proses pembuatan kebijakan, sementara Graham T. Allison (1971) berpendapat bahwa untuk menganalisis suatu proses pembuatan kebijakan luar negeri antara lain dapat digunakan rational policy model. Proses pembuatan kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternall internasional. Masalahnya sekarang ialah perbedaan kedua faktor tersebut kini semakin mengabur seiring dengan semakin memudarnya batas-batas negara di era global dewasa ini. Oleh karenanya untuk menganalisis bagairnanakah pertautan antara kedua faktor politik ini, dapat digunakan teori linkage yang dikemukakan James N. Rosenau (1980). Di samping faktor politik domestik dan ekternall internasional tersebut, menurut Rosenau, terdapat pula variabel individu decision-maker seperti Kepala Negaral Pemerintahan, khususnya mengenai image, persepsi, dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negerinya. Variabel individu ini biasanya terlihat pada gaya kepemimpinan yang khas dari decision-maker tersebut yang umumnya sangat bersifat personal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya sendiri menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut sangat ditandai oleh berperannya aktor-aktor the governmental agencies khususnya Presiden Soeharto dan para menterinya yang terkait: Menteri Luar Negeri, Ali Alatas dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin-Wasbang), Radius Prawiro. Adapun koordinasi di antara instansi pemerintah itu sendiri sepenuhnya berada di tangan Presiden Soeharto selaku chief diplomat politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian variabel individu Presiden Soeharto memang sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Hal ini terbukti dari pendapat para informan bahwa kebijakan tersebut semata-mata lebih disebabkan oleh adanya ketersinggungan Presiden Soeharto terhadap sikap dan ulah J.P. Prank --Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional Belanda yang juga adalah ketua IGGI ketika itu- yang acapkali mengancam akan menghentikan bantuannya sehubungan dengan pelaksanaan HAM di Indonesia yang dinilainya buruk. Tuntutan HAM yang mengglobal ini memang telah menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan pembangunan yang dibiayai dana-dana bantuan luar negeri. Akan tetapi dalam kasus ini ternyata Indonesia (Presiden Soeharto) tegas-tegas telah menyatakan sikap penolakannya terhadap setiap upaya yang ingin menggunakan bantuan sebagai alat politik, sehingga keluarlah keputusan pemerintah Indonesia yang menolak segala bentuk bantuan Belanda sekaligus menandai dibubarkannya forum IGGI. "

"Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani permasalahan dengan Pemerintah Timor Leste, yaitu di bidang batas negara di darat, batas negara di laut, pengungsi Timor Leste di wilayah Indonesia dan aset RI di Timor Leste.Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut tepat, antara lain di bidang sosial politik, bidang ekonomi dan bidang pertahanan keamanan/Hankam, ketepatan pengambilan kebijakan tergantung kepada pendekatan yang digunakan,Dalam tata kehidupan antar bangsa dikenal beberapa pendekatan untuk menyelesaikan masalah antara dua negara, yaitu pendekatan diplomatik, pendekatan mediasi/mengundang pihak ke 3 dan melalui Mahkamah Internasional.Untuk menentukan masalah apa yang sebaiknya diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pemerintah Timor Leste serta prioritas keuntungan di bidang apa yang diharapkan akan diperoleh, juga untuk menentukan pendekatan apa yang sebaiknya diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia, diadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian eksplanasi yang bersifat deskriptif analisis. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan studi kepustakaan, peninjauan lapangan dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada 10 orang responden yang dianggap sebagai ekspert di bidang perbatasan darat, perbatasan laut, pengungsi dan aset negara. Data yang diperoleh selanjutnya dinalisa dengan metode Analytical Hierarchy Process (ANP) yaitu suatu teknik pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas.Hasil penelitian menunjukan bahwa perbatasan darat perlu mendapatkan prioritas utama untuk diselesaikan dengan persentase sebesar 42 %, berikutnya adalah perbatasan laut, 27 %, masalah pengungsi 19 % dan aset negara 12 %. Adapun keuntungan yang paling utama untuk didapatkan adalah dibidang sosial politik 43%, bidang ekonomi 30% dan bidang hankam 27%. Untuk menyelesaikan masalah serta mendapatkan keuntungan yang diharapkan pendekatan yang harus diprioritaskan adalah pendekatan diplomatik/perundingan 62 %, pendekatan mediasi 27 % dan membawa persoalan ke Mahkamah Internasional 11 %.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah dengan Timor Leste selama ini yaitu dengan mneyelesaikan masalah perbatasan darat, pengungsi dan asset negara secara paralel tidak sesuai dengan pendapat para ekspert yang menghendaki masalah perbatasan darat diselesaikan terlebih dahu.lu, Sedangkan pendekatan yang diterapkan pemerintah yaitu pendekatan diplomatik sesuai dengan pendapat para ahli, keuntungan yang diharapkan diperoleh, yaitu dibidang sosial politik diharapkan bisa didapatkan wiring dengan proses penyelesaian semua permasalahan.

---

This Research is focused on The Indonesian Governmental Policy in handling some problems on Democratic Republic of Timor Leste, which covers land border, sea border, and refugee of Timor Leste in Indonesia and Indonesia's asset in Timor Leste.

If Indonesian Government can define the accurate policy to solve the problem, there will be some benefits in different fields such as in the social/political, economical and security and defense field. The accurate policy must come from the accurate approach, such as diplomatic or mediation, or bringing up the problem to the International Court of Justice (ICJ).

This research used quantitative descriptive type. This type determined which problem should be put into first priority to be solved, what benefits should be primarily obtained and also which approaches should be application firstly by the Indonesian Government. Using questionnaire as the core important instrument with bibliography, interview and field observation as well collected the data. The questionnaires were given to 10 (ten) persons known as the expert in the related field. Hereinafter the quantitative data obtained is to be compiled with the descriptive analysis technique by using Analytical Hierarchy Process (AHP), a decision-making technique based on the priority scale.

The result of the research indicates that land border has become a primarily priority to be solved with percentage of 42 %, followed by sea border with percentage of 27 %, refugee 19 % and the last Indonesia's asset with 12 %. The benefit that could be gained is in social/political field as a primarily priority, with percentage of 43 %, economical field 30 %, and the last is the security and defense field with 27 %. To solve the problems and gain some benefits, the Indonesian Government should implement diplomatic approach primarily, with percentage of 62 %, and then mediation approach 27 % and the last, bringing up the problems to the ICJ 11 %.

Thereby it can be concluded that the Indonesian Governmental Policy to solve the problems with the Timor Leste in terms of the land border, refugee and asset parallel nowadays is not suitable as the experts indicated that the land border as a primarily priority to be solved. Meanwhile, diplomatically approach implemented by Indonesian Government is suitable with the experts' opinions and the benefit in social/political field could be obtained in a line with the problems solving process."

"Reunifikasi Jerman yang menandai berakhirnya era Perang Dingin yang memisahkan Eropa ke dalam blok Barat dengan blok Timur, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam struktur dunia internasional terutama di kawasan Eropa. Tidak lama kemudian diikuti dengan pecahnya Uni Soviet dan berimbas dengan jatuhnya rezim Komunis di negara - negara Eropa Tengah dan Timur, maka sistem sosialis komunis yang selama ini dianut mulai ditinggalkan oleh negara - negara di kawasan itu. Negara - negara yang secara geografis terletak di Eropa Tengah dan Timur mulai beralih menuju sistem demokrasi Barat dan ekonomi pasar. Akibatnya proses transformasi di kawasan tersebut mulai gencar dilakukan dengan intensif. Di Polandia, proses transformasi dengan cepat dan disertai adanya perubahan mendasar sistem ekonomi Polandia, yang mana sistem ekonomi terpusat diganti sistem ekonomi pasar. Adanya perubahan radikal itu mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Polandia yang secara perlahan namun pasti tumbuh dan berkembang.Jerman merupakan negara besar di Eropa serta menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan berbatasan langsung dengan Polandia di wilayah Eropa bagian Tengah memandang perlu untuk memberikan bantuan di segala bidang termasuk ekonomi kepada Polandia agar dapat berhasil dalam rangka melaksanakan proses transformasinya. Bantuan Jerman diperlukan dan berguna tidak hanya pada proses transformasi saja melainkan untuk membantu Polandia dalam memenuhi kriteria - kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Eropa untuk menjadi anggota Uni Eropa. Jerman sangat berkepentingan akan keberhasilan Polandia dalam usaha - usaha itu dikarenakan hubungannya dengan Polandia mempunyai keterkaitan erat dengan sejarah masa lalunya.Kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Jerman sangat mendukung diberikannya bantuan terhadap Polandia baik moril maupun materil untuk mendukung segala upaya Polandia agar dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa."

"Tesis ini membahas krisis global HIV/AIDS dan upaya penanggulangannya melalui penerapan deklarasi komitinen di seluruh negara di dunia. Topik ini berkaitan dengan agenda dan hubungan internasional antara organisasi internasional dengan negara serta pihak-piliak lain yang ada kaitannya dengan penanggulangan HIV/AIDS di dalaln civil society, seperti organisasi masyarakat, jaringan orang dengan HIV/ADS dan lembaga penelitian. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana kerjasama UNAIDS dan Indonesia dalam menindakianjuti Deklarasi Komitmen Sidang Umum PBB tentang HIV/AIDS antara tahun 2001-2003: perkembangannya, penerapannya dan kendalanya. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori transnational relations untuk membahas arah komitmen kebijakan,, strategi dan program aksi kerjasama UNAIDS dan Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah: Adanya ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan dan merespon komitmen yang dibuat dan dituangkan dalam Deklarasi Komitmen Majelis Umum PBB untuk HIV/AIDS tahun 2001 ke dalam kebijakan-kebijakan politik, hukum, sosiai dan aksi-aksi yang nyata untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Selain itu, upaya Pemerintah Indonesia dan UNAIDS saat ini masih belum melibatkan pihak swasta terutama kalangan bisnis. Kendala lainnya adalah: Luasnya wilayah Indonesia menyulitkan upaya penyebaran informasi. Tidak adanya koordinasi, standard baku serta pengawasan dan evaluasi yang tidak optimal. Minimnya pendanaan, minimnya kuaiitas sumber daya manusia yang dapat mempersiapkan dan memfasilitasi lembaga donor atau dana global untuk HIVIAIDS,t idak adanya koordinasi pemberian bantuan oleh UNAIDS."

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."