Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang peneliti mengangkat penelitian ini adalah adanya catatan sejarah depolitisasi pada masyarakat Tionghoa dalam perjalanan demokrasi dan alur politik bangsa Indonesia. Diantaranya perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa pada masa pemerintahan Orde Baru baik secara politik, sosial maupun kultural. Diskriminasi inilah yang pada akhirnya membuat sebagian besar masyarakat Tionghoa menarik diri dari percaturan politik nasional maupun lokal, fenomena dan streotif yang berkembang kemudian adalah masyarakat Tionghoa anti politik dan partisipasi politik mereka sangat rendah. Setelah reformasi digulirkan sebagian besar payung hukum serta bentuk-bentuk diskriminasi tersebut telah dihilangkan artinya masyarakat Tionghoa memiliki kesempatan dan ruang gerak yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kancah politik nasional maupun daerah. Untuk itu Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu di wilayah DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria keterwakilan. Informan terdiri dari Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, anggota legislatif, ketua- ketua paguyuban, dan pengusaha dari etnis Tionghoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat etnis Tionghoa bukanlah masyarakat yang apolitis, mereka memiliki partisipasi politik yang cukup tinggi, dengan indikator mereka terlibat aktif dalam proses-proses politik, baik memberikan suara, kritik, saran/usulan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, melakukan lobying dan melakoni peran sebagai tim sukses pemenangan calon pemimpin.

---

Background researchers raised this study is the historical record depoliticization of the Chinese community in the course of democracy and political groove of Indonesia. Including discrimination against the Chinese community in the New Order government both politically, socially and culturally. Discrimination is what ultimately makes the most of Chinese people withdrawing from the national and local politics, and streotif growing phenomenon then is anti-politics of Chinese society and their political participation is very low. After the reforms initiated by the majority of legal protection as well as other forms of discrimination has been removed means that Chinese society has an opportunity and a wider space to participate in national and local politics. The aim of this study was to determine how the influence of the political culture of the political participation of Chinese community in the election in Jakarta. Data collected by using in-depth interviews, observation, literature review and documentation. Informants in this study were selected based on criteria of representativeness. Informants consisted of Minister of Transportation, The Governor of Jakarta, legislators, chairmen of associations, and entrepreneurs from Chinese community. The results showed that the Chinese community is not a community that is apolitical, they have a fairly high political participation, with indicators they are actively involved in political processes, both provide sound, criticism, suggestions / proposals to the policies made by the government, do lobying and plays a role as a successful winning team leaders."

"Kurangnya partisipasi publik dalam pemilihan umum secara langsung, khususnya dalam Pilkada, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI secara langsung di tahun 2012 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari internal voters (pemilih) itu sendiri atau bahkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi publik. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ?Analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi publik sebagai pemilih (voters) pada pilkada DKI Jakarta 2012?? Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebarkan kepada warga DKI yang telah memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, khususnya pada Pilkada DKI 2012. Pertanyaan yang diajukan merupakan indikator-indikator dari faktor-faktor partisipasi publik yang terdiri dari 11 variabel dengan skala nominal. Ini merupakan tipe penelitian survey eksplanatory dengan metode penelitian analisis faktor.Berdasarkan hasil analisis faktor dari 11 variabel tersebut yang dinilai layak untuk bisa mengikuti uji berikutnya sebanyak 4 variabel yang kemudian tereduksi menjadi 4 faktor. Faktor 1 terdiri atas militansi pemilih, simulasi tokoh, dan evaluasi kinerja pemerintahan mampu menjelaskan 17,02% variasi. Faktor 2 yang terdiri atas pendidikan, media lokal dan strategi kampanye mampu menjelaskan 12,37% variasi. Faktor 3 yang terdiri atas jenis kelamin, pekerjaan dan penghasilan mampu menjelaskan 11,51% variasi. Faktor 4 yang terdiri atas popularitas tokoh mampu menjelaskan 9,7% variasi.

---

The lack of public participation in direct elections, especially in local elections, the election of Governor and Deputy Governor of Jakarta in 2012 is directly motivated by several factors both from internal voters (voters) itself or even external factors that affect public participation. It is these factors that will be examined in this study. Based on the above conditions, the formulation of the problem in this research is: "Analysis of the factors that influence public participation as voters (voters) in Jakarta election 2012?" The research was conducted by collecting data through questionnaires distributed to city residents who have met the criteria to participate in the general election, particularly in the city elections of 2012. Questions asked are indicators of public participation factors consisting of 11 variables with nominal scales. This is a type of survey research with the explanatory factor analysis research methods.Based on the results of factor analysis of 11 variables were considered worthy to be followed the next test by 4 variables which are then reduced to 4 factors. Factor 1 consisted of militancy voters, leaders simulation, and evaluation of government performance can explain 17.02% variation. Factor 2 consisting of education, the local media and campaign strategy is able to explain 12.37% variation. Factor 3 is composed of gender, occupation and income are able to explain 11.51% variation. Factor 4 is composed of the popularity of leaders able to explain 9.7% of the variation."

"Tasawuf dan politik cenderung dianggap sebagai konsep yang saling bertolak belakang. Tasawuf politik merupakan istilah yang menunjukkan sinergitas antara tasawuf dan politik, dimana politik dapat mencapai tujuan idealnya dengan menerapkan nilai-nilai tasawuf. Dalam karya ilmiah ini, hubungan antara tasawuf dan politik diteliti pada komunitas tasawuf perkotaan, yaitu komunitas Kenduri Cinta dan hubungannya dengan partisipasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dengan teknik purposive sampling. Selain kategori demografi yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap partisipasi politik, terdapat variabel bebas yang diuji antara lain Kepedulian Politik, Motivasi Politik, Situasi dan Lingkungan Politik, Pendidikan Politik, dan Orientasi Politik. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengetahui hubungan antar variabel dan metode inferensial untuk mengetahui pengaruh variabel, baik secara parsial maupun global. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta cenderung rendah. Berdasarkan hasil uji global, semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta. Sementara pada hasil uji regresi, variabel Kepedulian Politik, Motivasi Politik, Pendidikan Politik, dan Orientasi Politik berpengaruh secara positif terhadap tingkat partisipasi politik. Namun, variabel Motivasi Politik berpengaruh secara negatif, sehingga semakin meningkat motivasi politik, maka semakin menurun tingkat partisipasi politiknya. Penelitian ini dapat disempurnakan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan mendalam terkait kecenderungan tingkat partisipasi politik yang rendah pada jamaah Kenduri Cinta.

---

Sufism and politics tend to be considered as contradictory concepts. Political Sufism is a term that shows the synergy between Sufism and politics, where politics can achieve its ideal goals by applying the values of Sufism. In this study, the relationship between Sufism and politics is examined in an urban Sufism community, namely the Kenduri Cinta community and its relationship with political participation. The aim of this research is to determine the level of political participation and analyze the factors that influence the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation. The method used in this research is a quantitative method by distributing questionnaires with a purposive sampling technique. Apart from the demographic categories which include age, gender, education level, and economic level which will be analyzed how the impact toward political participation, other independent variables also had been tested including Political Concern, Political Motivation, Political Situation and Environment, Political Education and Political Orientation. Data analysis was carried out using descriptive methods to determine the relationship between variables and inferential methods to determine the influence of variables, both partially and globally. The results show that the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation tends to be low. Based on the results of the global test, all independent variables together have an impact toward the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation. Meanwhile, in the regression test results, Political Concern, Political Motivation, Political Education and Political Orientation have a positive effect on the level of political participation. However, the Political Motivation variable has a negative impact, so that the more political motivation increases, the lower the level of political participation. This research can be refined by using qualitative methods to obtain more detailed and in-depth information regarding the tendency for low levels of political participation among the Kenduri Cinta congregation."

"Penelitian ini membahas hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih mahasiswa Universitas Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Hal ini dilatarbelakangi dari tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (non-voting) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara tingkat aktivisme politik pemilih muda terhadap tingkat perilaku memilih mahasiswa Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori aktivisme politik pemilih muda oleh Dana R. Fisher yang kemudian diuji dengan perilaku memilih yang terbagi menjadi perilaku voting dan perilaku non-voting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis uji statistik Chi-square. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa dalam uji statistik Chi-square terdapat hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih dengan nilai chi-square 5,739 dan nilai signifikansi 0,017 bernilai kurang dari α (0,05). Namun, temuan lain dalam penelitian ini menemukan bahwa dari setiap empat subvariabel yang membentuk variabel aktivisme politik pemilih muda tidak terdapat hubungan yang signifikan. Temuan dalam penelitian ini pada akhirnya sesuai dengan argumen peneliti yakni terdapat hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020

---

This study discusses the relationship between the political activism of young voters on the voting behavior of Universitas Indonesia students in the 2020 Depok City Regional Head Election. This is motivated by the high number of voters who do not exercise their right to vote (non-voting) in the 2020 Depok City Regional Head Election. The purpose of this study was to determine the significance of the relationship between the level of political activism of young voters on the level of voting behavior of Universitas Indonesia students. This study uses the theory of political activism of young voters by Dana R. Fisher, which is then tested with voting behavior which is divided into voting behavior and non-voting behavior. This study uses a quantitative approach with Chi-square statistical test analysis. The results of these findings show that in the Chi-square statistical test there is an influential relationship between political activism of young voters on voting behavior with a chi-square value of 5.739 and a significance value of 0.017 which is less than (0.05). However, another finding in this study found that from each of the four sub variable that make up the political activism variable of young voters there is no significant relationship. The findings in this study are ultimately in accordance with the researcher's argument, namely that there is a relationship between the political activism of young voters on voting behavior in the 2020 Depok City Regional Head Election. "

"Dewasa ini, bentuk partisipasi politik para pemuda di Indonesia agaknya semakin beragam. Salah satu di ataranya adalah keikutsertaan para pemuda dalam kegiatan kampanye atau . penggalangan massa menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Golkar misalnya, dalam hal ini DPD Golkar Tingkat I Bengkulu, cukup banyak melibatkan pemuda dalam kegiatan kampanye. Pada kampanye. Pemilu tahun 1992 umpamanya, DPD Golkar Tingkat I Bengkulu, melalui permbentukan Pusat Koordinasi (Posko) Penggalangan Massa sebagai instrumen utama bagi kegiatan kampanyenya, melibatkan lebih dari 34 persen pemuda dari 247 orang total anggota atau fungsionaris institusi perpanjangan tangan Golkar setempat tersebut.Dalam penelitian ini, peneliti ingin mangetahui, apakah ada pengaruh latar belakang sosial yang meliputi tingkat pendidikan, status ekonomi, keaktifan berorganisasi, latar belakang politik keluarga dan jenis kelamin pemuda berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko Penggalangan Massa DPD Golkar Tingkat I Bengkulu pada kasnpanye Pemilu tahun 1992 yang lalu, dan bagaimana profit partisipasi pemuda dalam Posko tersebut.Dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data atau informasi dari para responden dan informan di lapangan, dan setelah dianalisis dengan menggunakan Distribusi frekuensi dan tabulasi silang dua dimensi serta konsep atau teori partisipasi politik dari para ilmuan politik terkemuka, seperti Huntington, Lipset, Almond, Verba dan lain-lain, ternyata ditemukan bukti bahwa tingkat pendidikan, ekonomi, keaktifan berorganisasi dan jenis kelamin responden (pemuda) berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka dalam Posko tersebut. Dalam artian, semakin tinggi tingkat pendidikan, ekonomi dan keaktifan berorganisasi responden, cenderung diikuti dengan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam Posko. Dan, ternyata responden pria lebih tinggi, tingkat partisipasinya dalam Posko tersebut ketimbang wanita. Hanya variabel latar belakang politik keluarga responden raja yang tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial yang meliputi: tingkat pendidikan, ekonomi, keaktifan berorganisasi dan jenis kelamin, terkecuali latar belakang politik keluarga pemudaa berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko Penggalangan Massa DPD Golkar Tingkat I Bengkulu pada kampanye Pemilu tahun 1992."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana brand politik mempengaruhi partisipasi masyarakat, khususnya proses penggalangan dana kampanye yang terjadi dalam sebuah ajang pemilu presiden di Indonesia. Dimana, penulis membatasi penelitian ini pada proses penggalangan dana yang secara regulasi dikategorikan sebagai sumbangan dana kampanye dari pihak lain, yang terdiri dari sumbangan dana perorangan, sumbangan dana kelompok masyarakat, dan sumbangan dana badan usaha non pemerintah. Objek dari penelitian ini adalah proses pendanaan pihak lain yang dilakukan oleh Tim Kampanye Joko Widodo dalam pemilu 2014 dan 2019. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist, dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya peran penting brand kandidat dalam menggalang dana kampanye berdasarkan pengalaman best practice dari Tim Kampanye Joko Widodo yang berhasil mencatatkan namanya sebagai penerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain terbesar di 2014 dan 2019. Penelitian ini juga mengulas tentang faktor-faktor dan kendala yang ada dalam melakukan proses penggalangan dana kampanye.

---

This thesis discusses how political brands affect the political participation, especially in fundraising process that occurs in a presidential election in Indonesia. The limitation of this research is in the fundraising process from third parties, which consist of individual donations, community group donations, and non-government business entity donations. The aim of this research is to understand how third parties funding process conducted by the Joko Widodo Campaign Team in 2014 and 2019 presidential elections. This research uses a post positivist paradigm, with qualitative methods and a case study approach. The results of this study are the important role of political brand in campaign funding process based on Joko Widodo Campaign Team experienced who made them self as the largest recipient donations from third parties in 2014 and 2019. This research also examines the factors and constraints that was involved in the campaign fundraising process."

"Dalam Pemilu 2004, pemilih pemula diperkirakan berjumlah 20 juta orang, 15% dari jumlah pemilih potensial atau eqivalen 80 (delapan puluh) kursi di DPR. Ada indikasi apatisme politik pada kelompok ini. Di sisi lain, pemilih pemula, khususnya di DKI Jakarta, merupakan generasi pemilih dengan latar belakang yang khas. Secara internal, dalam kelompok pemilih pemula akan terbentuk segmen-segmen yang khas. Tesis ingin menjawab pertanyaan bagaimana karakteristik segmentasi pemilih pemula di DKI Jakarta berdasarkan karakteristik-karakteristik sosio-politik dan life-style? Dengan kerangka segmentasi Loudon & Bitta (1993), Stewart (1991) dan Khasali (1998), disusun konsep-konsep dalam 3 (tiga) kategori, yakni 1) konsep-konsep utama, partisipasi politik dan perilaku warga dalam Pemilu, 2) konsep-konsep yang berhubungan dengan partisipasi politik, dan 3) konsep-konsep yang akan ditujukan untuk kepentingan identifikasi. Konsep-konsep utama segmentasi memanfaatkan kerangka Barnes dan Kaase (1979), dan Wasburn (1982), yakni partisipasi politik, perilaku warga dalam Pemilu serta konsep-konsep yang biasa dipakai dalam studi perilaku memilih (voting behavior) yang merupakan salah satu dimensi penting dalam konsep partisipasi politik, yakni 1) identifikasi parpol (Campbel dkk, 1960), 2) perilaku dalam proses pemilu dan 3) preferensi parpol pilihan. Kategori kedua adalah konsep-konsep yang sering diangkat menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok berikut, 1) stratifikasi sosial: karakteristik askriptif & status sosial (Sudjatmiko, 1996), 2) Sosialisasi (keluarga dan peer groups),dan 3) Sikap sosial dan politik (Wasburn, 1982)). Kategori ketiga adalah adalah life style (Plummer, 1974). Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Populasi penelitian ini adalah siswa SMU di DKI Jakarta. Sampel sebanyak 795 ditarik dengan teknik random stratified, Teknik analisis utama yang digunakan adalah cluster analysis khususnya dengan teknik K -means cluster. Ada 4 (empat) segmen yang ditemui yakni 1: "Si Mayoritas yang apatis" (41%) yang partisipasi politiknya paling rendah. Selain itu, sikapnya terhadap politik pun cenderung paling negatif. Kata "Mayoritas" merujuk pada prosentase mereka yang terbesar. 2. "Si Optimis" (30%) yang paling positif dibandingkan kluster-kluster lain. Mereka yang berada di kluster ini cenderung melihat dengan penuh keyakinan bahwa pemilu dan partisipasi politik secara umum dapat mendatangkan kebaikan. 3: "Si Minoritas aktif yang relijius" (9%) yang keaktifannya dalam bidang politik di tingkatan siswa SMU memang paling menonjol jauh meninggalkan siswa dari kluster lainnya. Kata relijius diambil karena mereka relatif paling terlibat dengan institusi agamanya. 4: "Si Nanggung" (20%) yang di semua aspek di berada di moderat. Pada satu sisi ini menunjukkan bahwa mereka cenderung berada di tengah dan tidak ingin masuk wilayah ekstrim, baik positif maupun negatif."

"Fenomena yang dijadikan latar belakang masalah penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung yang dianggap menarik untuk dikritisi. Dengan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perekrutan warga masyarakat menjadi PPK dan PPS; mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS; dan membahas faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.Penelitian menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data primer kualitatif dari Informan Penelitian menggunakan Teknik Wawancara. Penentuan informan menggunakan Purposive Sampling Technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan. Pengolahan data menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :Mekanisme dan sarana partisipasi warga masyarakat menjadi PPK dan PPS dalarn penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung mencakup proses pengumuman, pendaftaran dan penyeleksian untuk menjadi anggota PPK. atau PPS; dan proses pelaksanaan tugas dan fungsi PPK di tingkat kecamatan dan pelaksanaan mgas dan fungsi PPS di tingkat kelurahan. Pengumuman, pendaftaran dan penyeleksian tersebut merupakan suatu mekanisme dan sarana partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS yang berlaku secara terbuka bagi masyarakat luas. Partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS merupakan salah satu bentuk partisipasi yang bersumber dari kesadaran, kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap suatu program pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS terjalin melalui pendekatan institusional; pendekatan fungsional; dan pendekatan Sistem nilai. Karakteristik warga masyarakat yang menjadi anggota PPK dan PPS terdiri dari warga yang bexpendidikan SLTA hingga yang berpendidikan perguruan tinggi; keanggotaan PPK dan PPS mencakup berbagai suku dan agama.Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di tingkat kecamatan dan kelurahan antara lain tampak dari keikutsertaan warga masyarakat dalam merencanakan pembentukan KPPS, penyiapan TPS, teknis pemungutan suara, dan pengawasan penghitungan suara. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecarnatan Panjang telah melibatkan 387.871 warga masyarakat yang memberikan suara; dan sebagian dari jumlah warga masyarakat tersebut terlibat secara aktif dalarn penyiapan 608 bilik suara di 7 wilayah kelurahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecamatan Teluk Betung Utara telah melibatkan 43.324 warga masyarakat yang memberikan suara. Sebagian dari jumlah warga masyarakat tersebut terlibat secara aktif dalam penyiapan 596 bilik suara di 10 wilayah kelurahan.Faktor internal yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS adalah motivasi warga masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS adalah hubungan sosial dan tradisi sosial di antara sesama warga masyarakat. Hubungan sosial ini tidak terbatas hanya dalam pengertian kultural saja, tapi mencakup juga pengertian struktural. Sedangkan tradisi sosial adalah pola hubungan sosial antar individu dan antar kelompok yang terbentuk dari proses kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab sosial. Tradisi sosial ini dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat melalui kelembagan masyarakat yang ada di tingkat lokal. Aktualisasi hubungan sosial sebagai faktor pendukung adalah kedekatan sosial antar sesama warga dalam suatu lingkungan sosial, kedekatan sosial antar sesama warga dalam suatu organisasi, dan kedekatan sosial antar warga masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Aktualisasi tradisi sosial sebagai faktor pendulcung adalah nilai-nilai budaya lokal atau adat istiadat setempat. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS lebih banyak bersifat teknis seperti keterlambatan distribusi alat kelengkapan pemungutan suara, kendala jarak dan lokasi tempat pemungutan suara, kendala lemahnya koordinasi antar pihak dan minimnya dukungan anggaran untuk menyiapkan tempat pemungutan suara."