Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Universitas Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status perguruan tinggi berdampak pada status kepegawaian di Universitas Indonesia. Tidak terdapat ketentuan aturan hukum mengenai perlindungan hak dan kewajiban bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di lingkungan UI. Tumpang tindih antara Undang- Undang Ketenagakerjaan, Statuta Universitas Indonesia, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengakibatkan ketidakjelasan status dan perlindungan hukum pegawai Universitas Indonesia. Masing-masing peraturan tersebut mengatur sistem rekrutmen, jenjang karier, serta hak dan kewajiban pegawai secara berbeda. Dengan demikian, untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian Universitas Indonesia dapat dilakukan dengan menetapkan aturan atau kebijakan Rektor terkait perlindungan hukum pegawai Universitas Indonesia. Perlindungan hukum dimaksud adalah aturan hukum memberikan jaminan atas perlindungan hak-hak pegawai Universitas Indonesia.

---

ABSTRACT

Application of Law No. 12 of 2012 on Higher Education, University of Indonesia mandates that previously existed as a State-owned Legal Entity (BHMN) into the Higher Education State of Legal Entity (PTN-BH). Status changes of higher education has an impact on employment status at the University of Indonesia. No provisions regarding the rule of law for the protection of the rights and obligations of permanent and temporary employees in UI causing staffing problems. Overlap between the Employment Act, Statute of the University of Indonesia, and the Law of State's Civil Officer lead status, position and legal protection for employees of the University of Indonesia as PTN BH becomes unclear. Each of these regulations regulate the system of recruitment, career path, and the rights and obligations of employees differently. Thus, the staffing problems of University of Indonesia can be resolved by setting up rules and policies related to legal protection of temporary employees of the University of Indonesia. This legal protection explains what Goverment Law guarantees about protection of the rights of permanent and temporary employees of the University of Indonesia."

"Universitas Indonesia (UI) merupakan universitas terbaik dari 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan pemeringkatan Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) pada tahun 2019. Secara ideal, UI sebagai PTN BH harusnya dikelola melalui prinsip tata kelola yang baik. Dalam rangka mencapai visi dan misinya, UI melakukan rangkaian perbaikan dari tahun ke tahun dalam berbagai aspek. Namun, upaya UI dalam memperbaiki tata kelolanya tampaknya tidak sejalan dengan pencapaian kinerja UI dalam Laporan Kinerja Tahunan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori good university governance yang dikembangkan oleh The Arabic World Initiative/ the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI/MCI) program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan postpositivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta melalui studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019 secara keseluruhan belum berjalan optimal yang mana terdapat 8 dari 14 indikator good university governance tidak tercapai. Delapan indikator yang tidak tercapai tersebut antara lain: misi universitas, struktur manajemen, strategi, alat manajemen untuk memotivasi dan memonitor staf, otonomi dalam mengelola sumber daya manusia, otonomi keuangan, integritas keuangan, dan partisipasi. Hambatan yang ditemukan terkait dengan good university governance di Universitas Indonesia yaitu tidak adanya partisipasi dalam pembuatan misi selain pihak rektorat serta dalam pengelolaan akademik, tidak adanya aturan mengenai seleksi terbuka untuk pengisian posisi kepemimpinan di bawah Rektor UI dan Dekan yang ada di UI, tidak meratanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di semua unit UI, serta tidak updatenya informasi yang tertera pada website ui.ac.id. Saran yang diberikan adalah perbaikan aturan, alat evaluasi kinerja staf, sosialisasi aturan keuangan, serta memaksimal pendapatan non biaya pendidikan lewat pemanfaatan aset dan pembuatan ventura.

---

Universitas Indonesia (UI) is the best university out of 11 Legal Entity State Universities (PTN BH) based on the ranking of the Quacquarelli Symonds (QS) Institute in 2019. Ideally, UI as a PTN BH should be managed through the principles of good governance. In order to achieve its vision and mission, UI has made a series of improvements from year to year in various aspects. However, UI's efforts to improve governance do not appear to be in line with UI's performance achievements in the Annual Performance Report. The theory used in this research is the theory of good university governance developed by The Arabic World Initiative / the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI / MCI) program. This study aims to analyze the application of the principles of good university governance at UI as a state university in 2014-2019. This research was conducted using a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the implementation of good university governance at UI as a PTN BH in 2014-2019 has not run optimally, where 8 of the 14 indicators of good university governance have not been achieved. The eight indicators that were not achieved included: university mission, management structure, strategy, management tools to motivate and monitor staff, autonomy in managing human resources, financial autonomy, financial integrity, and participation. The obstacles found related to good university governance at the University of Indonesia are the absence of participation in making missions other than the rector and in academic management, the absence of rules regarding open selection for filling leadership positions under UI Chancellors and Deans at UI, unequal targets Employee Performance (SKP) in all UI units, as well as not updating the information on the ui.ac.id website. Suggestions given are improvement of rules, staff performance evaluation tools, socialization of financial regulations, and maximizing non-education income through asset utilization and venture creation."

"Sejak PTN ditetapkan sebagai Badan Hukum, PTN Badan Hukum merupakan subjek dari Pajak Penghasilan Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan Pemerintah atas perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Badan pada PTN Badan Hukum, dan menganalisis bagaimana dampaknya dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada Universitas Indonesia sebagai salah satu dari 11 (sebelas) PTN Badan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan postpostivist dengan menggunakan teknik wawancara dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, belum adanya kesamaan, respon yang rendah dan belum tepat guna

---

Since state universities are incorporated as legal entities, Higher Education - Legal Entities are subject of Corporate Income Tax. This research aim to analyze the evaluation of government policy on the imposition of the Corporate Income Tax in Higher Education – Legal Entities, and analyze how its impact with Tridharma on Higher Education and analyze the implementation of Corporate Income Tax fulfillment at University of Indonesia as one of 11 (eleven) Higher Education – Legal Entities. This research is a postpositivist-descriptive research with in-dept interview and literature review as data collection techniques. This research discussed the policy evaluation is based on the evaluation criteria aacording to Dunn’s policy is based on the evaluation criteria of Effectiveness, Adecuacy, Responsiveness, and Appropriatesness. The result from this research that the policy in has not been effective, the absence of eligibility, low response, and not appropriate."

"Tesis ini menelisik tentang aktivitas dan peran ideal struktur HubunganMasyarakat yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Penelitianini bertujuan untuk melihat sejauh mana struktur Hubungan Masyarakat di IntitutTeknologi Bandung menerapkan prinsip Excellence Communication pada ativitasdan peran hubungan masyarakatnya. Prinsip Excellence Communication yangdigunakan pada penelitian ini merupakan buah penelitian Excellence Theory yangdilakukan oleh James. E. Grunig dan para koleganya. Excellence Communicationmemiliki tiga aspek yang digambarkan ke dalam tiga lingkaran atau bulatan yaitu,aspek Knowledge Core, aspek Shared Expectation, Aspe Organizational Culture.Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh dalam penerapanExcellence Communication dalam sebuah organisasi.Penelitian ini menggunakan paradigm postpositivisme, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metodepengumpulan data adalah wawancara mendalam serta pengumpulan dokumenyang relevan terhadap penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa ITB dalampenerapan Excellence Communication masih memiliki kendala pada aspekKnowledge Core dimana Top Communicator tidak memiiiki pengetahuan yangcukup terkait pelaksanaan praktik humas yang ideal sebagaimana disampaiaknpada premis Excellence Theory. Top Communicator pun masih menerapkan perancommunication technician disbanding peran idealnya sebagai communicationmanager. Kendala ini dapat dipahami dikarenakan Top Communicator berlatarbelakang teknik dan di ITB tidak terdapat fakultas atau sekolah yangmemproduksi pengetahuan ke-humasan.Pada kedua aspek lainnya yaitu SharedExpectation dan Organizational Culture, ITB telah menjalankan dan menerpakankedua aspek tersebut secara ideal.Kata Kunci: Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture.

---

This research investigates activities and roles of public relations ideal structure thatsupports an organization in achieving its goals. This study aims to look at the extentto which the structure of public relations at the Bandung Institute of Technology ITB pertains the principles of Excellence Communication on it 39 s public relation activitiesand roles. Communication Excellence principle used in this study is the fruit ofExcellence Theory Research conducted by James. E. Grunig and colleagues.Communication Excellence has three aspects described in three circles or spheres,namely, Core Knowledge, Shared Expectation, and Organizational Culture. Thesethree aspects are interrelated, and they possess influence in the application ofExcellence Communication within an organization.

This is a descriptive qualitativeresearch under postpositivism paradigm.Data collection was gathered by depthinterviews and desk research on relevant documents. This study uses postpositivismeparadigm, qualitative and descriptive approach. Methods of data collection is wawanprofound way and the collection of relevant documents to the research.

The results showed that ITB in the implementation of Communication Excellence still findsobstacles at Core Knowledge aspect in which Top Communicator does not havesufficient knowledge related to the implementation of public relations practices basedon the premise of Excellence Theory. Top Communicator still applies communicationtechnician role than ideal role as communications manager. These constraints can beunderstood due to Top Communicator has engineering backgrounds and there is nofaculties or schools in ITB that produce public relations knowledge. In two otheraspects, Shared Expectations and Organizational Culture, ITB has implemented andexposed these two aspects ideally.Key words Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACTThis final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH."

"In the era of the knowledge and digital economy today, technology is no longer meant as a tool to increase productivity. Instead, it becomes a critical factor in creating added value. Higher education as an institution that is responsible for advancing science while producing innovative products of high economic value needs to be encouraged as a Centre of Excellence (CoE). Among others, Legal-Entity Higher Education Institution/Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) is considered more potential to become CoE in Indonesia because it has the autonomy of academic and non-academic management. Utilizing CoE criteria such as financial/funding, cooperation, governance, academic, and research-innovation, a gap analysis was conducted to find out what are best policies to develop PTN-BH towards CoE. This study suggests that the centre of science and technology excellence/Pusat Unggulan Iptek (PUI) can be a promising starting point towards CoE."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Universitas Indonesia sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 5 kekuatan (five forces Porter’s) dan analisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunity, threats) untuk selanjutnya dilakukan pemetaan strategi (strategy map) dan pengukuran balanced scorecard. Hasil penelitian ini memberikan rancangan pengukuran kinerja berbasis balanced scorecard  pada Universitas Indonesia yang telah diselaraskan dengan visi dan lingkungan yang ada.

---

This study aims to provide a more comprehensive performance measurement at Legal Entity State Universities. University of Indonesia as one of the Legal Entity State Universities. This research was conducted using the five forces analysis (five forces Porter's) and SWOT analysis (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) for further strategy mapping and measurement of the balanced scorecard. The results of this study provide a balanced scorecard-based performance measurement design at the University of Indonesia that has been aligned with the existing vision and environment."

"Skripsi ini membahas perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara seharusnya mengikuti peraturan perpajakan secara umum seperti badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk membuat peraturan yang menegaskan status subjek pajak Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara.

---

This thesis discusses about Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity. The purpose of this research is to analyze the treatment of Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity. This research used a qualitative approach to the types of descriptive research.

The results of this research showed the treatment of Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity should follow general tax law such as nonprofit agency or institution engaged in education.

The results of this research suggest the government to make a policy that confirm the status of the tax subject of Higher Education State-Owned Legal Entity."

"Penelitian ini didasarkan pada bentuk badan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia terlebih khusus Badan Hukum Pendidikan yang diatur dalam UU No.9 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang membatalkan UU tersebut beserta implikasinya terhadap status hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status perguruan Tinggi di Indonesia setelah lahirnya UU BHP. Kedua, implikasi dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009 yang memutus tentang pembatalan UU BHP terhadap status hukum Universitas Indonesia (UI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perguruan tinggi di Indonesia setelah lahirnya UU BHP terhadap perguruan tinggi berbadan hukum milik negara (PT BHMN) siap bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum pendidikan (PT BHP), sedangkan perguruan tinggi bersistem pengelolaan keuangan badan layanan umum (PT PK-BLU) tidak terpengaruh dengan adanya UU BHP ini. UU BHP telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah pembatalan UU BHP yang kemudian berimplikasi terhadap status hukum UI. Status UI pasca pembatalan UU BHP tetap PT BHMN namun bersistem pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) sebagaimana diamanatkan PP No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

---

This study is based on the implementation of higher education entity in Indonesia; especially Law for Educational Entity (BHP) regulated by Law Number 9 year 2009 and the Constitutional Court decision Number 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009 on judicial review which invalidated the Law for Educational Legal Entity (UU BHP) as well as its implication on the legal status of University of Indonesia.

This study discusses two main problems; first, the legal status of Higher Educations in Indonesia after the issuance of the Law for Educational Legal Entity; second, the implications of the Constitutional Court decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 on the invalidation of the law for Educational Legal Entity on the legal status of University of Indonesia (UI).

The method of this study is normative legal research using two secondary data and comparative approach. The findings show that the status of higher education in Indonesia after the issuance of the Law for Educational Legal Entity for the State Owned Legal Enterprises (PT BHMN) university is the transformation of the university into Educational Legal Entity (PT BHP) University. Meanwhile, the university with the system of Financial Management of General Service Agency (PT PK-BLU) is not influenced by the Law for Educational Legal Entity. This law has been proposed to the Constitutional Court to conduct judicial review.

The result of the judicial review is the invalidation of the Law for Educational Entity which gives impact on the legal status of UI. The status of UI after the invalidation is PT BHMN with the system of Financial Management of General Service Agency (PK-BLU) as mandated by PP Number 66 year 20120 on the amendment of PP Number 17 year 20120 on the Management and Education Implementation."

"Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) merupakan sebuah status yang diberikan dari pemerintah bagi perguruan tinggi. PTN-BH memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik. Hak otonomi ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Otonomi di bidang akademik adalah kebebasan PTN-BH dalam mengatur secara penuh cara mereka menyelanggarakan kegiatan tri-dharma. Kegiatan non-akademik merupakan kebebasan dari PTN-BH dalam mengatur struktur organisasi, mencari pendapatan, dll. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan PBB kepada tanah dari PTN-BH yang dilihat dari sisi pemanfaatan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas dari undang-undang yang berlaku, jurnal, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang pendapatnya dapat membantu pembahasan ini. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai pengenaa PBB kepada tanah PTN-BH masih kurang spesifik. Peraturan yang menjadi payung besar saat ini adalah UU PDRD pasal 77 ayat (3). Belum adanya nomenklatur yang tepat apa itu badan hukum PTN-BH. Kebebasan dalam mencari pendapatan ini yang dapat mengindikasikannya pengenaan PBB kepada PTN-BH. PTN-BH bukan lagi merupakan PTN murni karena asset nya milik PTN-BH sendiri dan dapat mencari pendapatannya sendiri tetapi juga bukan PTS karena PTN-BH masih diatur didalam peraturan perundang-undangan. Posisi PTN-BH ini menjadi berada ditengah-tengah dan ketidakpastian pula melihat adanya kasus pengenaan PBB kepada  PTN-BH. Perlakuan PBB di negara lain juga tidak berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia tetapi cukup sulit jika dibandingkan lebih dalam karena hukum di tiap-tiap negara berbeda-beda begitu pun dengan jenis badan pendidikan di tiap-tiap negara seperti di Indonesia terdapat PTN satker, PTN-BH, dan PTS. Secara ideal badan pendidikan terutama badan pendidikan publik tidak dikenakan PBB atas tanah maupun bangunan walaupun demikian masih kurangnya peraturan yang lebih spesifik terlebih karena adanya otonomi dari PTN-BH untuk dapat memanfaatkan tanah miliki negara termasuk mencari pendapatan.

---

Legal Entity Higher Education (PTN-BH) is a status granted by the government to universities. PTN-BH has the autonomy on the academic and non-academic fields. The autonomy right is granted by the government with the aim of producing quality higher education. Autonomy in the academic field is the freedom of PTN-BH in fully regulating the way they organize tri-dharma activities. Non-academic activities are PTN-BH autorithy in regulating the organizational structure, looking for income, etc. This study aims to discuss the land and building tax treatment of land from PTN-BH in terms of land use. This study uses a post-positivist approach with qualitative methods. This study discusses the applicable laws, journals, and in-depth interviews with several parties whose opinions can contributed in this discussion. The results of this study are the regulations governing the imposition of PBB on PTN-BH land are still lacking in specifics. The regulation that is currently the big umbrella is the PDRD Law article 77 paragraph (3). The absence of a proper nomenclature is a legal entity PTN-BH. This freedom of finding income can indicate the imposition of PBB on PTN-BH. PTN-BH is no longer a purely PTN because its assets belong to PTN-BH itself and can seek their own income but also not PTS because PTN-BH is still regulated in the legislation. The position of PTN-BH is in the middle and uncertainty also sees the case of the imposition of PBB on PTN-BH. The treatment of the United Nations in other countries is also no different from the existing regulations in Indonesia, but it is quite difficult if it is compared more deeply because the laws in each country are different and so is the type of educational body in each country such as in Indonesia, there are PTN satker, PTN -BH, and PTS. Ideally educational institutions, especially public education bodies, are not subject to the UN on land or buildings, although there is still a lack of more specific regulations, especially because of the autonomy of PTN-BH to be able to utilize state owned land, including income generation."