Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Regulasi keamanan pangan merupakan salah satu hambatan non tariff dalam perdagangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agar regulasi tersebut efektif, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Indonesia dengan Negara tujuan ekspor. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ekspor perikanan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel ekspor perikanan Indonesia ke 29 negara tujuan ekspor dalam 13 tahun (2000-2012) menggunakan Model Gravitasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lebih efektif dalam meningkatkan ekspor perikanan Indonesia yaitu sebesar 24,85% dibandingkan sebelum adanya harmonisasi.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mampu meningkatkan ekspor perikanan Indonesia dikarenakan kualitas perikanan Indonesia akan lebih dipercaya oleh Negara tujuan ekspor.

---

Food safety regulation is one of non-tariff barriers in trade to provide consumers protection. To make regulation more effective, it is necessary to harmonize food safety regulation between Indonesia and impoting countries. This study analyzes the impact of fisheries quality and safety regulation implementation on indonesia's fisheries export. Exploring panel data on Indonesia's fisheries exports to 29 importing countries in 13 years (2000 - 2012) using Gravity Model.

The results suggest that the harmonization in quality and safety regulation more efektif in increases Indonesia's fisheries export about 24,85% compare to before harmonization.

It can be concluded that harmonization in fisheries quality and safety regulation would be able to Indonesia?s fisheries export"

"Tindakan keamanan pangan adalah bagian dari Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) yang bertujuan melindungi kesehatan manusia melalui pemastian keamanan pangan. Penerapan tindakan keamanan pangan oleh Negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi perdagangan komoditi pangan.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana implementasi tindakan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara tujuan mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa adalah negara tujuan ekspor utama perikanan Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan tindakan keamanan pangan. Maka, penelitian terhadap dampak tindakan keamanan pangan pada ekspor perikanan Indonesia ditujuka terhadap ketiga tujuan ekspor ini.Pendekatan Inventory based yang menggunakan jumlah regulasi keamanan pangan dan jumlah penolakan ekspor dianalisis menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun tidak terlalu besar, tindakan keamanan pangan memberikan pengaruh negatif terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Jepang selain menurunnya permintaan di negara ini turut berperan dalam penurunan ekspor perikanan Indonesia ke negara ini. Sementara itu, efek negative penerapan tindakan keamanan pangan tidak terlihat pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.Lebih lanjut, banyaknya kasus keamanan pangan yang dialami produk perikanan Indonesia di beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa tindakan keamanan pangan masih menyebabkan masalah bagi ekspor perikanan Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi standar keamanan pangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor serta konsistensi dalam penerapan praktek keamanan pangan sangat diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan.

---

Food safety measure is part of the Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) which aim at protecting human health by ensuring food safety. Its implementation by the importing countries could influence the food trade performance of the exporting countries.

This paper analyzes to what extent food safety measures implementation by the main destination countries affects Indonesia?s Fisheries exports. United States, Japan and European Union are the main importers of Indonesian fisheries and they have consistently applied the food safety measures. Therefore, the examination of the food safety measures impact to Indonesian fisheries exports is focused on these importers.

Inventory based approach employing a number of food safety regulation and border detention is analyzed using exploratory data analysis (EDA). The result suggests that even though not very significant, the food safety measures still negatively influenced fisheries exports to Japan while the falling demand of fisheries in this country was also responsible for the decline of Indonesia's fisheries exports. Meanwhile, the negative effect was not seen in fisheries exports to the US and EU.

Furthermore, the great portion of food safety cases faced by fisheries in the recent years, shows that food safety measures in the importing market still have caused problems and risks to Indonesia?s fisheries exports. Therefore, food safety standard harmonization between Indonesia and importers as well as the consistency in the application of food safety practices is necessary to comply with the food safety measures of the importing countries."

"ABSTRAKIkan merupakan bahan pangan yang cepat mengalami pembusukan (perishable food) sehingga perlu penanganan yang baik dari penanganan di atas kapal, distribusi, pengumpul, pemasaran sampai dengan pengolahan untuk mengetahui kaitan konsumsi ikan dengan kesehatan masyarakat. Spesies ini adalah salah satu tangkapan dominan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu dan mengevaluasi kesesuaian penanganan ikan tongkol abu-abu (Thunnus tonggol) terhadap persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Metode diperoleh dari penilaian mutu organoleptik selama proses pembongkaran. Analisa organoleptik dilakukan dengan metode sesuai dengan SNI 2346: 2011, penentuan kesesuaian standar menggunakan gap analisis sedangkan perumusan strategi menggunakan Analisa SWOT. Kesenjangan dinilai dengan membandingkan proses aktual dengan peraturan pemerintah (KEPMEN KP No.52A/KEPMENKP/2013). Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai organoleptik adalah 7 dengan batasan nilai 7,32 ≤ µ ≤ 8,1. Terdapat kesenjangan sebesar 1,79 dengan tingkat kesesuaian sebesar 64,30 %. Diperoleh enam strategi pemenuhan persyaratan dengan tujuan utamayaitu ikan bermutu baik. Adapun langkah jangka pendek yang harus dilakukan untuk pencapaian strategi antara lain melakukan pembersihan lingkungan TPI higenis beserta perlengkapan & peralatan pendukungnya, menambah poster peringatan di area Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan tentang pentingnya penanganan ikan yang baik, serta sosialisasi & pendampingan penggunaan teknologi informasi yang baru pada proses pelayanan perijinan.

---

ABSTRACTAs a perishable food, fishes required a proper handling from onboarding, unloading, marketing and processing. This handling closely related to the effect of fish product consumption to public health. This species is one of the dominant catch that landed at the Pekalongan Archipelagic Fishing Port (AFP). This research aims to evaluate Longtail tuna handling to ensure the standard of quality insurance and safety of fisheries product. Data was collected by organoleptic assessment of fish quality during unloading process. Organoleptic analysis was carried out using a method in accordance with SNI 2346 : 2011, determining the suitability of the standard using gap analysis while the formulation of strategies using SWOT analysis. The gap will assess by comparing the actual process and the goverment regulation (KEPMEN KP No. 52A/ KEPMENKP/2013). The result showed that the quality of longtail tuna landed in Pekalongan AFP was quite acceptable by 7 with range 7,32 ≤ µ ≤ 8,1 and total average 7,85. The suitability with the handling standard was poor by 64,30% with the gap at 1,79. There are six strategies to ensure the standard of quality and safety insurance system standards fisheries product with the main goal of good quality fish. The short-term step that must be taken to achieve the standard fulfillment strategy is to clean the hygienic fishing port environment along with its supporting equipment, adding warning posters in the Pekalongan AFP area about the importance of good fish handling, as well as socialization & mentoring for the use of new information technology in each process of licensing services."

"[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa daya saing ekspor produk unggulan perikanan Indonesia dan analisis berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan ekspornya. Faktor-faktor yang digunakan adalah harga ekspor produk perikanan Indonesia, harga ekspor produk perikanan Thailand, harga ekspor produk perikanan dunia, tingkat pendapatan negara tujuan ekspor, serta nilai tukar riil dari negara tujuan ekspor. Analisa terhadap daya saing menggunakan perhitungan indeks RCA (Revealed Comparative Advantage) dan indeks RSCA (Revealed Symetric Comparative Advantage). Penelitian ini menggunakan data panel dengan deret waktu 10 tahun (2004-2013) dan unit cross section sebanyak 20 negara. Hasil perhitungan indeks RCA menunjukkan produk perikanan unggulan Indonesia (ikan tuna, udang, dan kepiting) pada kelompok segar dan beku memiliki keunggulan komparatif kecuali pada produk udang beku. Perhitungan indeks RSCA menunjukkan penurunan kemampuan daya saing dari produk unggulan perikanan Indonesia sepanjang 2004-2013. Hasil estimasi menunjukkan bahwa permintaan ekspor perikanan Indonesia dipengaruhi oleh perubahan harga ekspor ikan dunia serta perubahan pendapatan negara tujuan ekspor., The focus of this study are to do the comparative advantage analysis of Indonesia’s fisheries product export and estimate the determinants of demand for Indonesia’s fisheries product export. The factors used in this study were Indonesia’s fisheries product export prices, Thailand’s fisheries product export prices as a competitor prices, World’s fisheries product export prices, GDP of Indonesia’s export destination countries, and real exchange rate of Indonesia’s export destination countries. RCA (Revealed Comparative Advantage) index and RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) index are been used as the indicator to measure Indonesia’s fisheries product comparative advantage. Panel data in this study used 10 years (2004-2013) as time series and 20 major fish importer countries as cross section unit. As a result, Indonesia’s superior fisheries product had a comparative advantage except for frozen shrimp based on RCA index value. RSCA index shows a decreasing capability of Indonesia’s fisheries product to compete in the world market at 2004-2013. The change of world fisheries product export prices and GDP of Indonesia’s export destination countries influence demand of Indonesia’s fisheries product export.]"

"Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian multirateral World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk mendisiplinkan pemberian subsidi untuk penangkapan ikan. Perjanjian ini baru berlaku saat tiga perempat dari seluruh negara anggota WTO memberikan instrumen penerimaan kepada WTO. Namun demikian, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak nelayan kecil hingga saat ini belum mengirimkan instrumen penerimaan itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus mengkaji implikasi dari AFS terhadap industri perikanan. Tulisan ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu konstruksi larangan subsidi perikanan dalam WTO dan implikasi jika AFS berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah AFS memiliki implikasi positif dan negatif AFS jika ia berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Perjanjian tersebut dapat mengurangi penangkapan ikan yang ilegal oleh kapal asing dan penangkapan ikan yang berlebih di Indonesia. Akan tetapi, AFS juga mengancam Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait subsidi perikanan karena beberapa ketentuan subsidi di Indonesia bertentangan dengan perjanjian tersebut. Namun demikian, besarnya keuntungan atau kerugian tersebut akan bergantung terhadap bagaimana Indonesia dapat menegosiasikan pengecualian kebijakan AFS terhadap negara berkembang dan menerapkan kebijakan yang mendukung industri perikanan di Indonesia.

---

The Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) is a World Trade Organization (WTO) multilateral agreement which aims to discipline the provision of subsidies for fishing. This agreement will only come into effect when three-quarters of all WTO member countries submit instruments of acceptance to the WTO. However, Indonesia, which is a maritime country with many small fishermen, has not yet sent the acceptance instrument. Therefore, the Indonesian Government must examine the implications of AFS for the fishing industry. This paper has two main issues, namely the construction of a ban on fisheries subsidies in the WTO and the implications if AFS applies to the fishing industry in Indonesia. This paper uses doctrinal research method. The results of this research are that AFS has positive and negative implications of AFS if it applies to the fishing industry in Indonesia. The agreement can reduce illegal fishing by foreign vessels and overfishing in Indonesia. However, AFS also threatened the Indonesian government to make changes to laws and regulations related to fisheries subsidies because several subsidy provisions in Indonesia conflict with the agreement. However, the magnitude of these benefits or losses will depend on how Indonesia can negotiate exceptions to the AFS policy for developing countries and implement policies that support the fishing industry in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO dengan fokus pada kasus-kasus penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO, penerapan pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Uni Eropa dan implikasinya terhadap ekspor hasil perikanan dari Indonesia serta langkah-langkah strategis yang harus ditempuh Pemerintah Indonesia terkait dengan penolakan ekspor hasil peiikanan Indonesia oleh Uni Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO diatur dalam SPS Agreement. Sedangkan penerapan standar mutu yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap hasil perikanan dari Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan GATT khususnya SPS Agreement. Terkait dengan kasus-kasus penolakan hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah strategis, baik secara internal yaitu memfasilitasi pengembangan standar mutu dan keamanan hasil perikanan, maupun secara eksternal yaitu melalui forum negosiasi bilateral dengan Uni Eropa agar Uni Eropa dapat memberikan bantuan teknis yang sesuai dengan keburuhan Indonesia sebagai negara berkembang dalam memenuhi standar mutu dan keamanan produk perikanan yang dipersyaratkan.

---

This thesis discusses about the provision of quality and safety standards of fisheries products within the framework of the WTO, especially related to the cases of Indonesian fisheries product exports rejected by the European Union. The aim of this thesis is to understand the provision of quality and safety standard of fisheries products in the framework of WTO, to understand the implementation of quality and safety standard of fisheries products by the European Union and its implications for exports of fisheries products from Indonesia, and what strategic steps should be taken by the Govemment of Indonesia concerning the rejection of Indonesian fishery product exports by the European Union. The results of this study show that provision of quality and safety standards of fisheries products within the WTO framework set out in SPS Agreement. While the application of quality and safety standards by the European Union to the fisheries products from Indonesia is not in conflict with the provisions of GATT, particularly the SPS Agreement. Related to the cases of rejection of Indonesian fisheries products by the European Union, the Govemment of Indonesia can take strategic actions, both internally by facilitating the development of quality and safety standard of fisheries products, as well as externally through the forum of bilateral negotiations with the European Union, so that they can provide technical assistance to Indonesia as a developing country in complying quality and safety standards of fisheries product required."

"Standar keamanan pangan dan kesehatan produk pangan dan pertanian telah menjadi isu yang penting di banyak negara di dunia. Perjanjian WTO tentang penerapan tindakan SPS memungkinkan negara-negara untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri sehingga menyebabkan beragamnya standar keamanan yang berlaku di dunia. Studi mengenai standar keamanan pangan yang telah dilakukan umumnya menggunakan suatu ukuran spesifik dari Sanitary and Phytosanitary (SPS) yaitu Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) terhadap suatu komoditas tertentu, dan sebagian besar studi hanya memfokuskan penelitiannya pada dampak agregat (negatif/positif) dari kebijakan SPS terhadap perdagangan.Pada penelitian ini digunakan pendekatan inventory menggunakan coverage ratio (CR) dari kebijakan SPS Indonesia terhadap impor produk pangan dan melihat perbedaan dampaknya secara disagregat terhadap negara-negara pengekspor. Secara agregat, CR dari kebijakan SPS Indonesia berdampak negatif dan signifikan terhadap impor produk pangan dan pertanian. Sedangkan secara disagregat dampaknya berbeda antara negara pengekspor yang merupakan kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang. Negara maju cenderung memperoleh keuntungan dari diberlakukannya kebijakan SPS di Indonesia, yang ditunjukan dengan dampaknya yang signifikan dan positif. Sedangkan CR untuk negara berkembang berdampak negatif dan signifikan.

---

Food safety and health standards of food and agriculture products have become an important issue in many countries around the world. The WTO Agreement on the adoption of SPS measures enables countries to adopt their own rules causing diverse safety standards prevailing in the world. Studies on food safety standards have generally employed a specific measure of Sanitary and Phytosanitary (SPS) namely Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) of a particular commodity, and most studies focus only on the aggregate (negative / positive) impact of SPS policy on trade.

This research uses inventory approach using coverage ratio (CR) from SPS Indonesia policy toward food product import and see the disaggregate effect difference to exporting countries. In aggregate, CR of the SPS Indonesia policy has a significant and negative impact on food and agricultural imports. While the disaggregate impact is different between the exporting country which is a group of developed countries and groups of developing countries. Developed countries tend to benefit from the enactment of SPS policies in Indonesia, which are shown with significant and positive impacts. While CR for developing countries has a negative and significant impact."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai kinerja kelompok nelayan yang telah menerima bantuan modal usaha perikanan; (2) menganalisis dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap peningkatan hari kerja dan peningkatan pendapatan nelayan serta (3) mengukur dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap penyerapan tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisioner dengan populasi adalah rumah tangga perikanan yang termasuk klasifikasi miskin, dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang terbagi dalam kelompok aksi, (66 sampel) dan kelompok kontrol (33 sampel). Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni analisis dampak kebijakan terhadap perubahan hari kerja dan pendapatan responden pada sebelum dan setelah berlakunya kebijakan dengan menggunakan serangkaian pengujian statistik serta analisis kinerja kelompok nelayan dengan menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis). Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha perikanan berdampak positif terhadap pengembangan kegiatan usaha minabisnis di kawasan minapolitan, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan hari kerja nelayan sebesar 50,4 % (peningkatan hari kerja selama 8 hari), peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata berjumlah 2 orang serta peningkatan pendapatan nelayan pada kelompok aksi sebesar 76% (Rp. 896.555) pasca pemberlakukan bantuan modal usaha perikanan. Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan performa kinerja kelompok, terdapat beberapa indikator dalam aspek kinerja yang masih perlu ditingkatkan kembali terutama peningkatan modal usaha, pembukuan biaya operasional dan hasil produksi, dan keberlanjutan usaha, serta penerapan hasil pembinaan dan pelatihan. Untuk pengembangan kawasan minapolitan di masa mendatang, diperlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan industri penunjang kegiatan perikanan, terutama industri yang dapat menyediakan produksi pakan dan bibit unggulan.

---

The purpose of this research is to (1) assess the performance of fishermen groups who have received capital supports from the government; (2) analyze the impact of fisheries capital grants to the number of working days and income of fishermen, and (3) measure the impact of fisheries capital grants to the rate of employment in minapolitan area.

The research method is done by conducting survey through questioners to the fishermen household as its population; 99 respondents as the sample of surveys, which is then divided to action group which is the group who accepted the capital grants (66 respondents) and control groups who didn`t accept the capital grants (33 respondents). The analysis technique that is used in this research is divided into two parts, which the first, is the policy impact analysis of the changes of the numbers of working days, and the income of respondents, before and after the grant is given, by using a series of statistical test; the second is performance-group analysis by using IPA (Importance Performance Analysis).

Based on statistic test results, it is known that the implementation of minapolitan region development has given positive impact to the economic growth of the fishermen. This can be known by the fact that there is an increase of fishermen`s working days up tp 50,4% (equal to 8 days), increase of employment rate, and also the increase of fishermen`s income up to 76% (equal to Rp 896.550).

Based on the performance analysis of the fishermen`s group, some indicators that needs to be improved are: the increases of capital, administrations of operational charges and productions fee, and the continuations of economic activities, and the applications of trainings and knowledge. To improve the development of minapolitan region in the future, government supports in providing the complementary industry for fishery activities is needed, especially the ones which provides fisheries seeds and foods."

"Pelajar sebagai konsumen harus memiliki perilaku keamanan pangan yang baik untuk mencegah kasus penyakit bawaan makanan di sekolah. Pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan pada pelajar dibutuhkan untuk mengembangkan intervensi yang efektif terhadap keamanan pangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan karakteristik individu (jenis kelamin, umur, uang saku, kelas dan jurusan), pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan pada pelajar di SMAN 4 Depok tahun 2015. Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dengan total sampel sebanyak 218 pelajar dari kelas X dan XI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar memiliki pengetahuan keamanan pangan kurang baik (72%), sikap negatif terhadap keamanan pangan (64,7%) dan perilaku keamanan pangan berisiko (71,1%). Berdasarkan analisis bivariat, hanya variabel sikap yang memiliki hubungan bermakna dengan perilaku keamanan pangan pelajar dengan nilai p-value = 0,004 dan nilai OR = 2,523 (CI 95% : 1,380-4,614).

---

Student as the consumer should have a good behavior to prevent foodborne disease at school. Good knowledge, attitude and behavior on food safety were essential for the development of effective educational interventions. The objective of the study was to determine the relationship between student characteristics (sex, age, pocket money, grade and major), knowledge, attitude and food safety behaviors among student of SMAN 4 Depok. This study used Cross sectional design. The sample consisted of 218 participants from tenth and eleventh grade students of SMAN 4 Depok in 2015.

The results show that 72% students have less knowledge on food safety, 64,7% students have negative attitudes on food safety and 71,1% students have risky food safety behaviors. Based on bivariate analysis, attitude has significant relationship towards students food safety behavior with p-values 0,004 and OR 2,523 (CI 95% : 1,380-4,614)"

"Usia anak sekolah dasar merupakan usia yang rentan, rentan terhadap pengaruh luar dan rentan terhadap penyakit. Penelitian ini dilakukan karena maraknya kasus keracunan di sekolah yang sering terjadi di Indonesia. Keamanan pangan harus menjadi perhatian dan mendapatkan pengawasan baik dari orang tua maupun guru di sekolah agar tercipta kesehatan dan keselamatan bagi anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran persepsi terhadap keamanan pangan beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi, diantaranya adalah pengetahuan, budaya, gangguan kesehatan anak, kebijakan sekolah, pengawasan guru, informasi, serta keadaan tempat berdagang. Penelitian ini membahas mengenai persepsi risiko orang tua terhadap keamanan pangan di sekolah dasar tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner ceklis untuk menilai variabel-variabel independen. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memiliki persepsi yang baik terhadap keamanan pangan dengan nilai bobot rataan di atas 3,01. Responden penelitian terhadap persepsi keamanan pangan (food safety) umumnya didominasi oleh kelompok usia dewasa (25-38 tahun), tidak memiliki pekerjaan (ibu rumah tangga), dan memiliki pendidikan terakhir SMA.

---

Age child elementary school is age vulnerable, susceptible to external influences and prone to illness. The study is done because many cases of poisoning in school very often in indonesia. Food safety should be paid attention and get supervision from both parents and teachers in school to create safety and health for children. Research purposes this to look at an image perspective on food safety and factors that deals with perception, among them are knowledge, culture, disorder their children, policy school, supervision teacher, information, and of the condition a trading place.

Discussed research into perception of risk parents to security crops in elementary school 2014. This research using methods research quantitative by using a questionnaire checklist to judge the variables independent. From the results of research it can be concluded that the respondents have a good perception of food safety with a value above the equivalent weight 3.01. Respondents to the study of the perception of food safety are generally dominated by early adult age group (25-38 years old), does not have a job (a housewife), and have an education senior high school."