Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menelaah strategiperjuangan hak kaum tani oleh La Via Campesina yang berperan sebagai aktorgerakan sosial transnasional sekaligus sebagai ideas kaum tani itu sendiri. Sebagaiaktor gerakan sosial transnasional, La Via Campesina dibangun dari elemenidentitas, solidaritas, tujuan bersama, dan aksi kolektif yang berkelanjutan, denganpergerakan dari level lokal, nasional, regional, hingga internasional. Sedangkansebagai ideas, La Via Campesina bergerak membawa ide, nilai-nilai, dan normakaum tani dari level lokal hingga ke tataran internasional untuk memperjuangkanhak-hak kaum tani. Ide alternatif yang dibangun oleh La Via Campesina untukmemperjuangkan hak kaum tani adalah dengan menawarkan konsep kedaulatanpangan dan reforma agraria yang diarusutamakan kedalam pembentukan normahak asasi petani yang kemudian diperjuangkan melalui proses institusionalisasinorma hak asasi petani La Via Campesina di Dewan HAM PBB, agar terbentukkonvensi hak asasi petani sebagai instrumen baru dalam mekanisme norma HAMinternasional PBB yang akan melindungi hak-hak kaum tani didunia. Strategiperjuangan yang dilakukan oleh La Via Campesina dalam penelitian ini adalahstrategi kampanye, aksi kolektif, mobilisasi, jaringan, persuasi, dan advokasi.

---

ABSTRACTThis study aims to investigate and examine the strategy of the fight for peasantryrights by La Via Campesina, who takes role as a transnational social movementactor as well as ideas for the peasantry itself. As a transnational social movementactor, La Via Campesina is developed from elements of identity, solidarity,common goals, and sustainable collective actions, whose movements ranged fromlocal, national, regional, and international level. Meanwhile, as ideas, La ViaCampesina brings up the ideas, values, and norms of the peasantry from locallevel to international boards to fight for the peasantry rights. One alternative ideadeveloped by La Via Campesina for the fight of peasantry rights is to offer theconcept of food sovereignty and agrarian reform to be mainstreamed into theformation of norms of peasants rights which then fought through theinstitutionalization process of norms of the peasants rights of the La ViaCampesina at the Human Rights Council, in order to form peasants rightsconventions as a new instrument in the norms mechanism of the UN internationalhuman rights that would protect the peasantry rights in the world. The strategy ofthe fight waged by La Via Campesina in this study is a strategy of campaign,collective actions, mobilization, networking, persuasion, and advocacy, This study aims to investigate and examine the strategy of the fight for peasantryrights by La Via Campesina, who takes role as a transnational social movementactor as well as ideas for the peasantry itself. As a transnational social movementactor, La Via Campesina is developed from elements of identity, solidarity,common goals, and sustainable collective actions, whose movements ranged fromlocal, national, regional, and international level. Meanwhile, as ideas, La ViaCampesina brings up the ideas, values, and norms of the peasantry from locallevel to international boards to fight for the peasantry rights. One alternative ideadeveloped by La Via Campesina for the fight of peasantry rights is to offer theconcept of food sovereignty and agrarian reform to be mainstreamed into theformation of norms of peasants rights which then fought through theinstitutionalization process of norms of the peasants rights of the La ViaCampesina at the Human Rights Council, in order to form peasants rightsconventions as a new instrument in the norms mechanism of the UN internationalhuman rights that would protect the peasantry rights in the world. The strategy ofthe fight waged by La Via Campesina in this study is a strategy of campaign,collective actions, mobilization, networking, persuasion, and advocacy]"

"Aturan-aturan baru globalisasi, berikut para "pemain" yang menulis berbagai aturan tersebut, terpusat pada upaya mengintegrasikan pasar-pasar global. Mereka mengabaikan begitu saja berbagai kebutuhan rakyat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar-pasar global. Proses integrasi tersebut memusatkan kekuasaaan dan memarjinalisasi golongan kaum miskin, entah itu negara maupun rakyatnya.. Perdebatan mengenai globaliasi yang berlangsung saat ini terlalu sempit hanya terbatas pada persoalan kemanusiaan yang lebih luas, seperti kemiskinan global yang tetap langgeng, perkembangan ketimpangan yang semakin mencolok di antara maupun di dalam negara-negara penyingkiran rakyat dan negara-negara miskin, serta tetap berlangsungnya pelanggaran hak-hak asasi manusia (PBB The united Nations Human Development Report 1999)"

"Gerakan sosial mengalami pola perubahan seiring dengan pergeseran struktural dan kultural masyarakat menuju masyarakat post-industry. Gerakan sosial tidak melulu direpresentasikan oleh subjek homogen dalam kelompok atau kelas sosial tertentu yang dibahas oleh aktivis-aktivis gerakan sosial sebelumnya yaitu petani, buruh, atau masyarakat minoritas saja. Gerakan sosial telah melahirkan agen-agen sosial baru yang disebut dengan urban activist yang berbeda dengan grassroot activists dengan menghadirkan gerakan sosial baru dengan mengusung tuntutan baru yang lebih kompleks seperti isu mengenai keadilan sosial (social justice). Tulisan ini berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari gerakan yang dipelopori oleh urban activist yang terepresentasi melalui kelompok pedagang kelas menengah di Pasar Santa melalui studi kasus pada gerakan #SustainableSanta. Tulisan ini berupaya untuk membahas bagaimana neoliberalisme yang datang melalui privatisasi yang dilakukan oleh developer swasta terhadap pasar tradisional yang seharusnya merupakan ruang publik sebagai aset negara (PD Pasar Jaya) untuk kepentingan lintas kelas dimonopoli menjadi mewakili kelas-kelas sosial tertentu, telah memunculkan bentuk resistensi yang dilakukan oleh kelompok pedagang kelas menengah di Pasar Santa. Perlawanan yang dipicu oleh pedagang di Pasar Santa ini merepresentasikan bentuk baru dalam gerakan sosial. Analisis dalam penelitian ini akan menyelidiki cara pendekatan yang dilakukan oleh para urban activist dalam mengorganisir gerakan mereka melalui proses framing atau pengemasan ideologi dan mobilisasi sumber daya (resources mobilization) yang mereka lakukan.

---

Along with the structural and cultural transformation towards a post-industrial society, there have been an increasing diversity form of activism. Social movements are no longer merely represented by a homogeneous subject in groups or certain social class discussed by social movements activists earlier, like farmers, labours and minority communities only. Social change may affect the characteristics of social conflict and collective action in different ways. It may facilitate the emergence of urban activist which is different from grassroot activists by presenting new social movements through a new more complex demands such us the issue of social justice. This paper seeks to gain a better understanding of the movement spearheaded by the urban activist through case studies on #SustainableSanta movement. This paper seeks to discuss how the neoliberalism which came through privatization undertaken by the private developers of the traditional markets which should be a public facility as an asset of the country (PD Pasar Jaya) is supposed to be for the sake of crossed-class interests is monopolized into representing certain social classes, has led to forms of resistance carried out by a group of middle-class merchants in Pasar Santa. Resistance fueled by the urban activists represents a new form of social movement. The analysis in this study will investigate how the approach taken by urban activist groups in organizing their movement is done through the process of framing and resources mobilization which they do."

"Tesis ini akan membahas gerakan sosial ( 社会運動/shakai undō) yang dilakukan masyarakat Okinawa terkait keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Okinawa. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan masyarakat Okinawa yang sudah dilakukan sejak pangkalan militer A.S. dibangun di sana tersebut memiliki tuntutan yang senantiasa bergeser. Namun tuntutan utamanya adalah memindahkan seluruh pangkalan militer A.S. ke luar Okinawa. Tuntutan ini menjadi sesuatu yang rumit karena keberadaan pangkalan militer A.S. memberi keuntungan sekaligus menimbulkan kerugian, sehingga selalu memicu pro dan kontra. Analisis lebih banyak dilakukan setelah tahun 2006, yaitu setelah pemerintah Jepang dan A.S. menyepakati pemindahan pangkalan militer yang dianggap paling berbahaya bagi penduduk sekitar di kota Ginowan.

---

This thesis will discuss social movements ( 社会運動/shakai undō) by Okinawans related to the existence of the United States Military Bases in Okinawa. This research will use qualitative descriptive method, with quantitative data to support it. Okinawans? movement that has been carried out since the U.S. bases were constructed for the first time there has ever-shifting demands. However, the main demand has been ruling out the whole U.S. bases outside of Okinawa. This demand has been complex because the bases give advantages and disadvantages at the same time, always triggering pros and cons. The analysis in this thesis is mostly carried out after 2006, in other words at the time when Japan and the U.S. governments agreed to move part of a base which is considered dangerous for residents around Ginowan city."

"ABSTRAKStudi ini membahas gerakan sosial masyarakat Padarincang, Serang,Banten yang menentang dikeluarkannya Ijin pembangunan dan eksplorasi sumberair kepada PT. Tirta Investama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latarbelakang, faktor penyebab, dinamika dan proses gerakan sosial tersebut sertamenganalisis dinamika dan karakter gerakan sosial tersebut.Landasan teoritik studi ini adalah Teori Mobilisasi Sumberdaya/ResaurcesMobilization Theory (RMT) yang dipadukan dengan Teori Orientasi Identitas/TheIdentity Oriented Theory (IOT). Pendekatan RMT lebih menekankan padatindakan rasional yang memandang masing-masing aktor dalam tindakan kolektifmempunyai kepentingan. Sementara pendekatan teori Identitas lebih menekankankepada identitas, solidaritas dan komitmen bersama.Hasil penelitian menunjukan faktor penyebab munculnya gerakan sosial diPadarincang dikarenakan dua alasan berbeda. Pertama, alasan yang bersifatmaterial dan ideologis, seperti kelompok yang menghitung untung rugi secaraekonomi. Kedua, alasan yang bersifat gagasan/ide kemanusiaan, seperti alasanpelestarian lingkungan hidup dan keadilan dalam pembangunan. Dengandemikian, karakteristik gerakan sosial tidak dapat dikategorikan gerakan sosialbaru secara utuh, tetapi juga karakteristik gerakan sosial lama masih tetapnampak. Karakter gerakan lama terutama lebih didominasi oleh kalanganmasyarakat petani, kyai dan santri pondok pesantren. Sementara karakter gerakansosial baru nampak pada aktivis gerakan, baik aktivis lokal ataupun dari kalanganNGO yang terlibat dalam gerakan sosial ini.Dari sisi proses dan dinamika gerakan, mengikuti RMT terlihat bahwafaktor determinan gerakan sosial di Padarincang adalah adanya organisasi(GRAPPAD dan AMPL), kepemimpinan, mobilisasi sumberdaya, jaringan danpartisipasi yang luas serta mampu menggunakan peluang politik yang ada.Analisis ini diperkuat dengan adanya kesamaan identitas kelompok, dalam hal iniikatan keagamaan dan kekeluargaan yang kental yang membangunkan komitmendan solidaritas sosial yang tinggi di kalangan masyarakat.Secara teoritik, penelitian gerakan sosial di Padarincang tidak dapatdijelaskan dengan satu teori RMT saja. Perpaduan antara RMT dan IOT dapatmenjelaskan secara lebih baik gerakan sosial tersebut. Dengan demikian terdapatsejumlah konsep yang baik, tetapi tidak mampu menjelaskan realitas secarakonprehenship dan memerlukan teori lain untuk menjelaskannya.

---

ABSTRACTThis study discusses social movements in rural people of Padarincang,Serang, Banten, which oppose the issuance of the construction and the explorationpermit of water resources to PT. Tirta Investama. This study aims to assess thebackground, causes, dynamics and processes of their resistance.This study based on Resource Mobilization Theory (RMT) combined withThe Identity Oriented Theory (IOT). RMT approach is more emphasis on rationalaction that sees each actor has an interest in collective action. The other theory,Identity theory, stresses to identity, solidarity and commitment of the group.The results of study showed that there are two factors causing the rise ofsocial movements in Padarincang. First, the reason for that movement is materialand ideological, as a group economically calculate profit and loss. The secondreason is they consider the idea / ideas of humanity, such as environmentalconservation reasons and fairness in development. Thus, the characteristics of asocial movement can’t be categorized as new social movements as a whole, butalso the characteristics of the old social movements are still visible. Old socialmovement character is dominated by, especially the farming community, religiousscholars and boarding school students (santri). On the other side, the character ofthis new social movements seem in activists, both local and NGO activists thatinvolved in this social movement.In terms of the process and the dynamics of movement, based on RMT isseen that the determinant factor in Padarincang social movement is in theorganization (GRAPPAD and AMPL), leadership, resource mobilization,networking and wide participation and be able to use the existing politicalopportunities. This analysis is reinforced by the similarity of group identity, in thiscase religious and kinship ties viscous built commitment and high social solidarityamong the rural people.Theoretically, the study of social movements in Padarincang can not beexplained by the theory of RMT only. The mix theory between RMT and IOT canbe better explain the social movements. Although there a number of good concept,but it can not be able to explain the case completly and need another theory toexplain it."

"Skripsi ini membahas gagasan pergerakan sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang ditampilkan dalam Taufan Diatas Asia dan Tiga Buah Sandiwara Lain karya El Hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan struktur formal sastra digunakan untuk mendeskripsikan unsur gagasan dan didukung oleh penelusuran mengenai latar belakang pengarang dan zamannya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Taufan Diatas Asia dan Tiga Buah Sandiwara Lain berisi gagasan-gagasan religius, cinta, cita-cita, kepedulian, dan ketegasan. Gagasan-gagasan tersebut menempatkan El Hakim sebagai pengarang yang berdiri antara propaganda untuk Jepang dan Indonesia.

---

This thesis analyze social movement ideas of Indonesia people during Japan occupation period which is represented in Taufan Diatas Asia dan Tiga Buah Sandiwara Lain by El Hakim. This researh uses descriptive analyze approach. The literture formal structure approach uses to describe the idea substance, and supported by investigation of its playwright and period’s background. This research has come up with a decision that Taufan Diatas Asia dan Tiga Buah Sandiwara Lain contains religious, love, ideals, concern, and firmness. That ideas placed El Hakim as a playwright who stand among propaganda towards Japan and Indonesia."

"Penelitian ini membahas resistensi masyarakat lokal terhadap rencana tambang oleh perusahaan ekstraktif yang difokuskan pada studi konflik, kemudian akan dilihat apakah konflik ini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan stratergi studi kasus di Nagari III Koto, Sumatera Barat. Terdapat 12 informan dalam penelitian ini yang dipilih secara purposive dan snow ball. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh variabel yang menjadi sebab resistensi. Norma dan aturan adat menjadi variabel yang sangat penting sebagai sebab resistensi sekaligus sebagai penentu bentuk resistensi yang dilakukan. Sedikitnya ada tujuh bentuk resistensi yang dilakukan t hingga tujuan gerakan itu dapat tercapai. Selain menjadi sebab dan menentukan bentuk, adat dengan legalitas yang tinggi ternyata juga digunakan sebagai alat dalam melakukan mencapai tujuan resistensi oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diidentifikasi bahwa resistensi pada masyarakat Nagari III Koto termasuk kedalam bentuk gerakan sosial.

---

This research discuss about the resistance in local societies against mining corporation by extractive corporate. This study focus in conflict approach which is seen if it can be a social movement or not. This study uses qualitative approach with case study held in Nagari III Koto, West Sumatera. There are twelve informants selected by purposive and snow ball technique. The result of this research shows us that there are seven variables which being the cause of resistance. Norms and customs? tradition are the most important in determining the forms of resistance. At least there is seven forms of resistance which did by actors in the region until it achieved. Highly legal tradition can be used as a tool to reach the goals of resistance in society. Finally, based on this research, resistance in Nagari III Koto's society included as social movement."

"Video sebagai suatu bagian dari media massa, memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat. Dengan adanya video yang ditampilkan oleh berbagai media massa, dapat mengubah perspektif masyarakat akan berbagai hal juga dapat menjadi sebuah agen kontrol sosial masyarakat, salah satunya perspektif dan kontrol sosial terhadap perlindungan satwa. Video dianalisis dengan menggunakan teori Agenda Setting, Kontrol Sosial dan Kriminologi Hijau, penulisan ini berusaha untuk membuktikan bahwa video dapat digunakan sebagai agen kontrol sosial terhadap perlindungan satwa.

---

Video as a part of the mass media, has a variety of functions in society. With the video shown by various media, they can change people's perspectives and also can be as an agent of social control, either perspectives and social control over wildlife protection. The video analyzed by using the theory of Agenda Setting, Social Control and Green Criminology, this paper seeks to prove that the video could be used as an agent of social control over wildlife protection."

"Gerakan Buruh di Indonesia memasuki era Reformasi (1993-2003), era yang baru secara politik and ekonomi. Hak berserikat diakui oleh pemerintah, jumlah serikat pekerja (SP) menjamur, sementara krisis ekonomi yang parah mempengaruhi keadaan perekonomian.Penelitian in terhadap empat serikat pekerja (SPSI, SBSI, FNPBI dan PPMI) menggunakan pendekatan kualitatif untuk memetakan strategi SP tersebut pada periode 1998-2003. Wawancara mendalam dengan pengurus SP didukung dengan analisis literatur keserikatpekerjaan, dan dicek-silang dengan pejabat pemerintah. Studi ini menggunakan tipologi Kendall (1975) mengenai perspektif unitaris, pluralis dan Marxis, dan dikotomi Poole (1986) antara SP yang politis dan SP yang cenderung ke ekonomisme dalam menganalisa strategi SP di Indonesia selama Reformasi. Penelitian ini juga membahas perdebatan teoretis mengenai sesuai-tidaknya teori ?Barat? terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Khususnya, teori Martin (1989) dan Deyo (1987), yang menyatakan bahwa secara inheren gerakan buruh di Asia Tenggara lemah, sebagai akibat dari industrialisasi yang berorientasi ekspor (EOI) dan peran negara di panggung politik yang menekan gerakan buruh yang mandiri.Sebagai akibat dari faktor historis, struktural dan kontemporer, SP dalam penelitian ini memiliki pandangan unitaris (SPSI dan PPMI, yang masing-masing dipengaruhi oleh pemikiran korporatis dan Islam), pluralis (SBSI, sesuai dengan norma serikat buruhisme Barat) dan Marxis (FNPBI, dalam tradisi radikal dari gerakan mahasiswa). Dari sisi strategi, SPSI, yang dahulu didominasi pemerintah, menekankan ekonomisme, serta menghandalkan hubungan dekatnya dengan pihak pemerintah dan pengusaha, walaupun pada beberapa kesempatan SPSI mengambil sikap yang melawannya. SBSI memiliki pendekatan ganda, dengan menggunakan alat politik (melalui partai-partainya) dan instrumental, seperti perundingan dan pendidikan keSPan. Hubungan dekat SBSI dengan SP internasional/LSM perburuhan menghasilkan dana yang cukup besar untuk kegiatannya Penelitian ini menunjukkan FNPBI adalah SP politis, yang cenderung bekerja di luar dan melawan sistem pemerintahan bersama dengan serikat pekerja dan unsur masyarakat radikal lainnya. Pada awal Reformasi, strategi PPMI sangat politis untuk memperjuankan syariat Islam, tetapi PPMI mengalami pergeseran pada tahun 2003 ke arah ekonomisme.Penelitian menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia mengalami fragmentasi, sebagai akibat dari hak berserikat yang baru, dan perspektif dasar and strategi yang berlawanan. Beberapa aliansi longgar (FSU dan KAPB) didirikan pada periode ini, tetapi tidak bersifat permanen atau luas untuk menciptakan persatuan. Gerakan buruh berhasil mengalahkan peraturan pro-pengusaha seperti Menaker 18/2001 tentang uang pesangon, tetapi gerakan buruh tidak memiliki strategi bersama dalam rangka rnenghadapi peraturan-perundangan perburuhan yang penting.Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah untuk mempertanyakan teori-teori convergency mengenai kecenderungan otomatis ke arah ekonomisme, serta untuk mendukung teori Deyo mengeani kelemahan-kelemahan pada gerakan buruh di Indonesia.

---

Trade Unionism in Indonesia faced a new climate in the era of Reformasi (1993-2003), both politically and economically. Union rights were acknowledged and many new trade unions were established, whilst a severe economic crisis affected industry.This study of four trade unions (SPSI, SBSI, FNPBI and PPMI) uses a qualitative approach to map out the (different) strategies of these unions during the period 1998-2003. In-depth interviews with union leaders are supported by analysis of union literature, and cross-referenced with govemment officials. The study adopts the typologies of Kendall (1975) regarding unitary, pluralistic and Marxist perspectives, and the economic unionist (instrumental-rational) and political unionist (value-rational) dichotomy of Poole (1936) in analysing the strategies of trade unions in Indonesia during Reformasi. Furthermore, the study addresses some of the theoretical discussions regarding the applicability of ?Western' theories to newly-industrialised nations such as Indonesia. In particular, the theories of Martin (1939) and Deyo (1987), who argues that the trade union movement in South East Asia is inherently weak as a result of export-oriented industrialisation (EOD and the state?s role in the political arena and in repressing a free union movement.As a result of historical, structural and contemporary factors, the unions variously had a unitary perspective (SPSI and PPMI, influenced by corporatist and Islamic thinking respectively), and pluralist (SBSI, in line with much modern-day Western unionism) and Marxist perspective (FNPBI, in the radical tradition of some elements of the student movement). In terms of strategy, the previously-government-domillated SPSI stressed economic unionism, relying on its good relations with the government and employers, although also on occasion, taking an oppositional stance. SBSI has a dual approach, using both political (through political parties, established by the union) and instrumental tools, such as bargaining and union education. Its good links with international unions/labour NGOs have meant it has received substantial funds for its activities. The study showed FNPBI was largely a political union, which tended to work outside and against the system, with other unions and other radical societal elements. PPMl?s strategy was initially heavily politicised in campaigning for sharia law, but underwent a change of direction in 2003 towards economic unionism.The study discovered that the Indonesian union movement is fragmented, as a result of newly-found rights of association and opposing world-views and strategies. Several loose alliances have been formed (FSU and KAPB), but have lacked the permanence and scope to forge unity. The labour movement has been successfully in overturning some pro-business legislation (notably Menaker 78/2001 od compensation), but the movement lacked a common strategy in opposing key labour legislation.The theoretical implications of the study are to question convergency theories about the tendency to economic unionism, and to largely support Deyo?s thesis regarding the weaknesses of the Indonesian labour movement."