Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang praktik pungutan liar yang dilakukanoleh oknum anggota Satuan Lalu Lintas Polri di Kantor Bersama Samsat yangpenulis nilai sebagai State Based Authority Crime. Tulisan ini menggunakan datasekunder yang berasal dari penelitian-penelitian yang terdapat dalam skripsiataupun artikel-artikel jurnal. Serta tidak lupa juga artikel pemberitaan online.Tulisan ini menyimpulkan bahwa, wajib pajak juga memiliki peran yang cukupbesar dalam mendorong terjadinya praktik pungutan liar di Kantor BersamaSamsat. Selain itu, terdapat tiga aspek yang melatarbelakangi oknum petugasmelakukan praktik pungutan liar, yaitu aspek motivasi, rasionalisasi, dan adanyakesempatan. Sebagai mekanisme pertahanan diri, terdapat lima teknik netralisasiyang dijadikan oknum petugas sebagai dalih atau pembenaran akan praktikilegalnya tersebut, yaitu : denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, dan appeal to higher loyalities.

---

ABSTRACTThis paper discusses about the practice of facilitation payment committed byunscrupulous members of Traffic Police in Kantor Bersama Samsat whichassessed by author as State Based Authority Crime. This paper uses secondarydata derived from previous studies, include thesis or international journal articles,also taken from online news articles.This paper concludes that the taxpayer also has a considerable role in encouragingthe practice of facilitation payment in Kantor Bersama Samsat. In addition, thereare three aspects underlying the administration officers to do the facilitationpayment, there are motivation, rationalization, and opportunity. As a defensemechanism, there are five techniques of neutralization that serve as a pretext or aself-defense mechanism from unscrupulous members of Traffic Police in KantorBersama Samsat, there are denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties.;This paper discusses about the practice of facilitation payment committed byunscrupulous members of Traffic Police in Kantor Bersama Samsat whichassessed by author as State Based Authority Crime. This paper uses secondarydata derived from previous studies, include thesis or international journal articles,also taken from online news articles.This paper concludes that the taxpayer also has a considerable role in encouragingthe practice of facilitation payment in Kantor Bersama Samsat. In addition, thereare three aspects underlying the administration officers to do the facilitationpayment, there are motivation, rationalization, and opportunity. As a defensemechanism, there are five techniques of neutralization that serve as a pretext or aself-defense mechanism from unscrupulous members of Traffic Police in KantorBersama Samsat, there are denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties.;This paper discusses about the practice of facilitation payment committed byunscrupulous members of Traffic Police in Kantor Bersama Samsat whichassessed by author as State Based Authority Crime. This paper uses secondarydata derived from previous studies, include thesis or international journal articles,also taken from online news articles.This paper concludes that the taxpayer also has a considerable role in encouragingthe practice of facilitation payment in Kantor Bersama Samsat. In addition, thereare three aspects underlying the administration officers to do the facilitationpayment, there are motivation, rationalization, and opportunity. As a defensemechanism, there are five techniques of neutralization that serve as a pretext or aself-defense mechanism from unscrupulous members of Traffic Police in KantorBersama Samsat, there are denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties., This paper discusses about the practice of facilitation payment committed byunscrupulous members of Traffic Police in Kantor Bersama Samsat whichassessed by author as State Based Authority Crime. This paper uses secondarydata derived from previous studies, include thesis or international journal articles,also taken from online news articles.This paper concludes that the taxpayer also has a considerable role in encouragingthe practice of facilitation payment in Kantor Bersama Samsat. In addition, thereare three aspects underlying the administration officers to do the facilitationpayment, there are motivation, rationalization, and opportunity. As a defensemechanism, there are five techniques of neutralization that serve as a pretext or aself-defense mechanism from unscrupulous members of Traffic Police in KantorBersama Samsat, there are denial of responsibility, denial of injury, denial ofvictim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties.]"

"Dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dalam kaitan program pelayanan prima, Polda Metro Jakarta Raya melakukan berbagai inovasi. Salah satu inovasi pada fungsi lalu lintas Polda Metro Jaya adalah penyelenggaraan Samsat Drive Thru untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua maupun roda empat). Dimaksudkan agar mempermudah dan mempersingkat waktu pembayaran Pajak Tahunan dan pengesahan STNK mengingat saat ini jumlah kendaraan di wilayah Jabodetabek mencapai kurang lebih 8 juta kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih. Program Samsat drive thru ini dalam eksposenya bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Karena, masyarakat tak usah repot-repot turun dari kendaraannya, hanya dalam hitungan menit urusan yang sebelumnya harus diselesaikan sampai berjam-jam bisa selesai dengan lancar. Tujuan lain yang lebih esensial dalam rangka pelaksanaan program Samsat Drive Thru, yaitu interaksi masyarakat dengan para calo atau pemberi jasa pengurusan menjadi terhambat, karena masyarakat tanpa kesulitan langsung berada di depan loket dan diurus dengan cepat dan praktis. Dampak yang dirasakan adalah transaparansi Pelayanan Polri yang terjaga sehingga akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap polisi karena pelayanan ini memberikan bukti akan adanya transparansi dengan jumlah pembayaran yang tertera jelas, serta akuntabilitas dengan pelayanan yang rasional dan cepat. Dengan demikian penulisan Tesis ini akan bisa memberikan analisis lebih mendalam dan mendetail mengenai optimalisasi program inovasi Samsat Drive Thru dalam rangka dukungan bagi Grand Strategy Polri.

---

In order to provide improved services in terms of excellent service program, the Greater Jakarta Metro Police perform a variety of innovations.One of the innovations in the traffic function is the operation SAMSAT Drive Thru for motor vehicle tax payment (two wheels or four wheels). Intended to simplify and shorten the time of payment of annual tax and vehicle registration endorsement given the current number of vehicles in Jakarta area reached more than 8 million for two-wheeled motor vehicle and four or more wheels.

SAMSAT drive thru this program in eksposenya aims to provide community facilities in the form of fast service, precise, easy, and inexpensive in order to pay the vehicle tax every year. Because, people do not bother to come down from his vehicle, just minutes before the affairs which must be resolved until many hours can be completed smoothly. Another goal is more essential in the implementation of the program SAMSAT Drive Thru, namely the interaction of society with the broker or the maintenance service provider to be blocked, because a society without difficulty directly in front of the counter and taken care of quickly and practically.

The impact is felt by the Police Service transaparansi maintained so that it will lead to public confidence in the police because the service provides evidence that there is transparency with total payment listed clearly, and accountability with a rational and fast service. Thus the writing of this thesis will be able to give more in-depth and detailed analysis of the optimization program SAMSAT Drive Thru innovation in the framework of support for the Grand Strategy of Police."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi khususnya terkait perwujudan SDM yang unggul di era Police 4.0 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju yang belum optimal. Masih ditemukan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota baik terkait dengan pungli maupun tidak professional dalam bertugas. Selain itu, juga masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kinerja Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa bentuk integritas personel, kompetensi personel serta balancing integritas dan kompetensi Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keseimbangan, teori integritas, teori kompetensi, teori manajemen stratejik serta komsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk integritas Satuan lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi yakni berkomitmen tinggi untuk tidak KKN, jujur, bersikap adil, bekerja sesuai SOP, serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Adapun kompetensi yang dimiliki personel yakni pengetahuan terkait UU No. 22 Tahun 2009, keterampilan teknis pada bidang lalu lintas serta memiliki sikap dan perilaku yang professional, akuntabel dan bertanggung jawab. Strategi dalam membentuk balancing integritas dan kompetensi dapat ditempuh dengan melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0, memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transfer knowledge, etika dan integritas dari role model kepemimpinan, memperkuat sistem operasional prosedur melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar Polri, serta melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan dorongan semangat dari remunerasi dan control sosial.

---

This research is motivated by the existence of a transformation of public services into a Precise Police, especially related to the realization of superior human resources in the Police 4.0 era carried out by the Mamuju Police Traffic Unit which has not been optimal. There are still many violations committed by members, both related to extortion and not being professional in their duties. In addition, there are still many public complaints related to the performance of the Mamuju Police Traffic Unit. Based on these problems, this research is aimed at analyzing the forms of personnel integrity, personnel competence and balancing the integrity and competence of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police.

The analytical tools in this study are the theory of balance, the theory of integrity, the theory of competence, the theory of strategic management and the concept of Precision Police. This type of research is a qualitative research with an exploratory approach.

The results of this study indicate that the form of integrity of the Traffic Unit of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police is a high commitment not to KKN, being honest, being fair, working according to SOPs, and not abusing authority and position. The competencies possessed by personnel are knowledge related to Law no. 22 of 2009, technical skills in the field of traffic and have a professional, accountable and responsible attitude and behavior. Strategies in establishing a balance of integrity and competence can be pursued by carrying out bureaucratic reform in realizing superior Polri human resources in the Police 4.0 era, utilizing information technology as a means of transferring knowledge, ethics and integrity from leadership role models, strengthening operational procedures systems through collaboration with educational institutions in outside the National Police, as well as carrying out reforms, improvements and performance enhancements based on encouragement from remuneration and social control."

"Keluhan dan ketidakpuasan masyarakat selaku konsumen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik banyak ditemukan di media massa, khususnya di surat kabar. Banyaknya keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai customer services ini paling tidak bisa menggambarkan betapa buruknya kualitas pelayanan publik yang selama ini telah dinikmati oleh masyarakat. Penyelenggara pelayanan masih bersikap seenaknya tanpa memikirkan kepentingan konsumen selaku pihak yang semestinya harus dilayani sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan Kantor Samsat Kota Yogyakarta menurut persepsi Wajib Pajak, yang dilihat dari kesenjangan (gap) antara ekspektasi Wajib Pajak dan kinerja pelayanan riil yang diberikan. Untuk sampai pada tujuan itu digunakan instrumen Servqual (Service Quality) yang meliputi lima dimensi pelayanan yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptifkuantitatif, yaitu metode penelitian yang diarahkan untuk menguraikan atau menjelaskan secara rinci apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian. Sample penelitian terdiri atas 100 orang Wajib Pajak yang selama ini membayar pajak di Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta. Sebelum dilakukan perhitungan Servqual dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas data. Sementara analisisnya menggunakan analisis gap dengan perhitungan statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Samsat Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya benar seperti yang dikeluhkan oleh berbagai pihak di media massa. Secara keseluruhan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta sudah memenuhi 100% harapan (ekspektasi) dari Wajib Pajak. Akan tetapi jika dilihat dari masing-masing atribut dari dimensi pelayanan, masih ada yang memerlukan pembenahan yaitu (1) ketersediaan tempat parkir untuk dimensi bukti fisik, (2) ketepatan petugas dalam memberikan jenis pelayanan kepada Wajib Pajak untuk dimensi kehandalan, (3) kesigapan petugas dalam menangani setiap permasalahan Wajib Pajak untuk dimensi daya tanggap, (4) pendidikan/pengetahuan petugas pajak mengenai PKB untuk dimensi jaminan, dan (5) kemampuan melayani sebagaimana yang diinginkan Wajib Pajak untuk dimensi empati. Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta diharapkan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan melakukan perbaikan pada atribut masingmasing dimensi, terutama yang memiliki nilai kesenjangan negative tertinggi, yaitu (1) perlu perluasan dan perbaikan tempat parkir untuk dimensi bukti fisik, (2) perlu memperbaiki kualitas dan kuantitas petugas pajak untuk dimensi kehandalan dan jaminan dan empati, serta (3) perlu memberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas pajak untuk dimensi daya tanggap.

---

Complaints and dissatisfaction with society as consumers of public service are found in the mass media, especially newspapers. Number of complaints and dissatisfaction from the public as customer service is most can not describe how bad the quality of public services that have been enjoyed by the community. Organizers of service is still being arbitrarily without considering the interests of consumers as a party that should be served best. This research aims to determine the quality of services the Kantor Samsat Kota Yogyakarta according to Taxpayer perceptions, as seen through the gap (gap) between the expectations of Taxpayers and provided real service performance. To arrive at that destination instrument was used SERVQUAL (Service Quality), which includes five dimensions namely tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The method used in this research is descriptivequantitative methods, ie methods that are being directed to elaborate or explain in detail what the problems and research purposes. Research sample consisted of 100 people during these Taxpayers to pay taxes on the Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta. Before calculating SERVQUAL tested the validity and reliability test data. While the analysis by using gap analysis with the calculation of descriptive statistics.Results showed that service quality of Samsat Kota Yogyakarta was not quite true as complained of by the various parties in the mass media. Overall service quality of Samsat Kota Yogyakarta has met 100% expectations from the Taxpayer. However, if views of the attributes of each dimension of service, there?s still that need improvement are: (1) the availability of parking for the dimensions of tangible, (2) the accuracy of officers in providing the type of services to Taxpayers for the dimensions of reliability, (3) attentiveness of staff in handle any problems Taxpayers for responsiveness dimension, (4) education / knowledge officer about PKB for dimensional assurance, and (5) the ability to serve as the taxpayer desired to the dimension of empathy. Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta expected to improve service to Taxpayers by doing repairs on the attributes of each dimension, especially those with the highest negative gap score, namely (1) needs a parking lot expansion and improvements to the dimensions of tangible, (2) need to improve the quality of and quantity of the tax officer for the dimensions of reliability and assurance and empathy, and (3) to provide training to tax officers for the responsiveness dimension."

"Skripsi ini membahas tentang faktor yang mempermudah peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum kepolisian unit judi sila satuan reserse kriminal Polres X terhadap pemilik kedai di Kabupaten Y Kecamatan Z. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu faktor yang mempermudah peluang polisi melakukan tindakan pungutan liar tersebut. Empat orang yang dijadikan sebagai sebagai informan didalam penelitian ini yang pernah terlibat dan juga menjadi korban didalam pungutan liar dan juga mengetahui tentang aktivitas perjudian dan tindakan pungutan liar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif untuk menjelaskan faktor yang melingkupi tindakan pungutan liar oleh polisi dalam memberantas perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempermudah peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum polisi yaitu ddiawali dengan tindakan korupsi polisi yang kemudian berkelanjutan menjadi tindakan pertukaran sosial antara oknum polisi dengan peemilik kedai.

---

This minithesis discusses factors that facilitate illegal payments opportunities by police officer of Sila Gamble Unit Police Criminal Investigation X against shop owner in Simalungun District of Y. This study carried out by finding out the factors that facilitate police officer opportunities to perform their extortion actions. Four people who become as the informant in this study are those who have been involved and also a victim of the extortion and also know about the activities of the gambling and extortion action. The approach used in this study is a qualitative approach to explain the factors that surround the act of extortion by the police officer in sweeping away gambling. In the end, this study found that the factors that facilitate opportunities for extortion by police officers are begins with the act of police corruption then continuing into the actions of social exchange between the police with the shop owner."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengaruh kompetensi dan integritas anggotaSatuan Lalu-lintas dalam penerapan E tilang terhadap kinerja Anggota Satuan Lalulintasdi Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan. Kinerja petugas dalammelaksanakan penindakan kasus tilang belum maksimal karena kasus tilang yangsemakin menurun dan dilihat dari penggunaan aplikasi E-Tilang yang belumbanyak digunakan oleh petugas. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampelsebanyak 110 anggota Satuan Lalu Lantas Polres Tangerang Selatan. Instrumenpenelitian menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitiaanmenunjukan bahwa terdapat pengaruh kompetensi P=0,000 dan Integritas P=0,000 anggota Satuan Lalu-lintas dalam penerapan E tilang terhadap kinerjaAnggota Satuan Lalu-lintas. Hasil penelitian secara simultan variabel kompetensidan integritas terhadap kinerja Anggota Satuan Lalu-lintas di Wilayah Hukum PolresTangerang Selatan adalah 87,2 sedangkan 12,8 ditentukan oleh variabel lain yangtidak diteliti. Untuk lebih meningkatkan kinerja anggota, pimpinan perlumelakukan pembinaan dan pengarahan terhadap anggotanya mengenai tugas pokokdan tujuan organisasi secara berkala, agar lebih memahami dan menyadarimengenai apa yang harus dikerjakan oleh setiap anggota, sehingga dapatmeningkatkan kinerja anggota Satuan Lalu-lintas secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThis study discusses the influence of the competence and integrity of Traffic Unitmembers in the implementation of E Tilang on the performance of Traffic UnitMembers in the South Tangerang District Police Territory. The performance ofofficers in carrying out the action of ticket cases has not been maximal due to thedecreasing ticket case and seen from the use of E Tilang application that has notbeen widely used by the officers. The research method used in this research isdescriptive with quantitative approach. Population and sample of 110 members ofTangerang Selatan Police Traffic Unit. The research instrument usedquestionnaires with Likert scale. The result of research shows that there is influenceof competence P 0,000 and Integrity P 0,000 member of Traffic Unit inapplying E Tilang to performance of Traffic Unit Member. The simultaneous resultof competence and integrity variable on the performance of Traffic Unit Memberin Tangerang Selatan District Police Region is 87,2 , while 12,8 is determinedby other variable which is not examined. To further improve the performance ofmembers, leaders need to conduct coaching and direction of their members on themain task and organizational goals periodically, to better understand and be awareof what each member should do, so as to improve the performance of members ofTraffic Unit as a whole."

"ABSTRAKPenelitian mengenai calo di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai pola hubungan sosial calo dalam melakukan praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan calo dalam menciptakan, mengembangkan dan menggunakan hubunganhubungan sosial di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan metodologi etnografi dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman tentang substansi dari pola-pola hubungan sosial yang dihasilkan dari interaksi sosial yang dilakukan dalam praktek percaloan. Informan penelitian ini terdiri dari para calo, wajib pajak (pemilik kendaran bermotor), petugas Samsat dan beberapa pejabat-pejabat formal seperti Kepala bagian Register dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya, Kepala Sub Bagian STNK, Perwira Urusan pengesahan STNK dan Kepala kordinator pajak DKl Samsat Polda Metro Jaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberadaan cab di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya disebabkan oleh kondisi gedung yang tidak berimbang, pelayanan yang tidak transparan, dan berbagai faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan pelayanan uperantara" bagi pemilik kendaraan bermotor. Sehingga para calo tetap eksis dalam melakukan praktek percaloannya. Namun untuk "memuluskan" para pelaku praktek percaloan dalam bekerja, mereka menciptakan, menggunakan dan mengembangkan pola-pola hubungan sosial di antara mereka. Pola-pola hubungan sosial itu diciptakan dan digunakan untuk mendapatkan akses ke arah sumber daya-sumber daya potensial yang meliputi "tembak KTP" , pemilihan nomor-nomor khusus, dan upaya mendapatkan fasilitas proses cepat. Disamping itu mereka juga menciptakan pola-pola hubungan sosial untuk mempertahan diri dalam melakukan praktek percaloannya. Adapun pola-pola hubungan sosial yang diciptakan mereka adalah hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan, hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan terbatas, hubungan sosial kekerabatan, hubungan sosial kekerabatan yang diaktifkan dan hubungan sosial pertemanan. Serta dari berbagai hubungan sosial yang diciptakan itu secara tidak disadari ada yang membentuk suatu jaringan sosial. misalnya saja dalam hal upaya mendapatkan akses "tembak KTP". Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pelayanan "perantara" bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sehingga tidak mungkin calo hilang dari lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

---

"

"Tugas Karya Akhir ini membahas hate crime berbasis identitas gender yang dilakukan oleh negara yang dibahas melalui kasus penangkapan dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap waria di Aceh Utara tahun 2018. Tulisan ini disusun untuk memahami bagaimana tafsir agama yang patriarkal dan konservatif dapat menjadi penyebab hate crime berbasis identitas gender yang dilakukan oleh negara, yang dalam kasus ini adalah polisi. Tafsir agama yang patriarkal-konservatif mempengaruhi interpretasi terhadap nilai-nilai agama yang kemudian dijadikan dasar dalam menyusun hukum syariah atau Qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain mempengaruhi interpretasi dalam menyusun peraturan syariah, tafsir agama patriarkal-konservatif juga menjadi akar dari sikap polisi yang bertindak sewenang-wenang terhadap waria di Aceh Utara. Sebagai dampak dari hate crime berbasis identitas gender yang terjadi, waria di Aceh Utara mengalami penderitaan berupa rasa takut, luka secara fisik maupun psikis, dan kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai seorang warga negara dan manusia. Tulisan ini dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif perspektif melalui perspektif kriminologi kritis dengan dipayungi teori queer criminology berusaha untuk mengkritik stigmatisasi, diskriminasi, kekerasan, dan pengabaian hak yang dialami oleh waria di Aceh Utara.

---

This Final Project discusses gender identity-based hate crimes committed by the state, examined through cases of arrests and violence by the police against transgender individuals (waria) in North Aceh in 2018. The paper aims to understand how interpretations of patriarchal and conservative religious doctrines can lead to gender identity-based hate crimes by the state, represented in this case by the police. The patriarchal-conservative interpretations of religion influence the interpretation of religious values, which then serve as the basis for drafting Sharia laws or Qanun in the province of Nanggroe Aceh Darussalam. Besides shaping the interpretation of Sharia regulations, these patriarchal-conservative interpretations also underlie the arbitrary behavior of the police towards waria in North Aceh. As a consequence of these gender identity-based hate crimes, waria in North Aceh suffer from fear, physical and psychological trauma, and the loss of their basic rights as citizens and human beings. This paper is analyzed using qualitative content analysis from a critical criminology perspective, underpinned by queer criminology theory, aiming to critique the stigmatization, discrimination, violence, and neglect experienced by waria in North Aceh."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antaralembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantuberkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaganegara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam.Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yangmemperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila terjadi sengketakewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi berwenang untukmenyelesaikan perkara tersebut, namun di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI1945 membatasi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketakewenangan antara lembaga negara hanya terhadap lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, Sehingga apabila terjadi sengketakewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan olehUUD NRI 1945 akan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundangundangan,yaitu mencari sumber data dan mencari sumber informasi melaluiUndang-Undang. Data pada penelitian ini juga diperoleh melalui data yang sudahterkodifikasi dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki keterkaitandengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, KPK sebagai lembagapemberantas korupsi yang diberi kewenangan yang kuat bukan berada di luarsistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistemketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945, Serta belumadanya kepastian hukum mengenai proses penyelesaian sengketa kewenanganantar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945.

---

ABSTRACTThis thesis explains KPK?s legal standing as a state auxilary organ in theconstutional system of Republic of Indonesia, and the analysis of the disputebetween KPK and POLRI. The existence of State Auxilary Organ has beendeveloping since the amandment of the Republic of Indonesia Constitution of1945. Some state auxilary organs were not established at the same legal ground.Some were established by the delegation of The Constitution, some werelegitimated by Indonesian laws. In an event of dispute between the organs, TheConstitutional Court has the jurisdiction to settle those matters. Article 24C no. 1of The Constitution limits the Constitutional Court competence to only conductdispute settlements between the organs established by The Constitution. So, in thematter of disputes between the organs established by another Indonesian laws, itwill constitute an absence of law. This thesis uses a jurisdical-normative method.The author uses different sources; laws and codified data such as books, journals,and articles related to this thesis. The conclusion of this thesis is that firstly, KPKbelongs to the constitutional system, supported by the authority delegation fromThe Constitution. Secondly, there is an uncertainty in Indonesian law regardingthe competence dispute of the state auxilary organs established by otherIndonesian laws."