Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat illegal tapping of pipeline oil dan lebih jauh memahami hak-hak lingkungan terkait dengan kerusakan lingkungan dalam kasus tersebut. Data yang digunakan dalam penulisan tugas karya akhir ini adalah data sekunder terkait dengan pemasalahan penulisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa illegal tapping of pipeline oil telah mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran terhadap air, tanah dan udara yang kemudian mengancam hak-hak lingkungan. Hak-hak lingkungan yang dimaksud adalah terkait manusia dan lingkungan, di mana manusia memiliki hak untuk mendapatkan udara bersih, air, ruang juga pasokan sumber daya alam dan lingkungan memiliki hak untuk tidak terancam dari segala kegiatan manusia.

---

This paper explains about environmental harm caused by illegal tapping of pipeline oil and further understand environmental rights concept that related to environmental harm in this case. This paper used secondary data that related to the issues. The analysis shows that illegal tapping of pipeline oil lead to environmental harm such as water, soil and air pollution which then threatening environmental rights. Environmental rights is about human and environment, that human have rights to the access of clean air, water, space, and supply of natural resources, then environment have rights to unthreatened by all human activities."

"Analisis risiko pada pipa bawah laut 16? Main Oil Line EFPRO - EKOM di Laut Jawa ini dilakukan mengingat adanya potensi bahaya dan risiko tumpahan minyak sehingga dapat berdampak pada ekosistem laut disekitar operasi kerja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan dilakukan dengan metode semi kuantitatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penilaian risiko yang dikembangkan oleh Kent Muhlbauer (2004) dalam bukunya Pipeline Risk Management. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan tingkat risiko relatif sehingga didapatkan gambaran risiko yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan guna mencegah kejadian kecelakaan yang diakibatkan kegagalan pipa. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pada pipa sepanjang 32.14 km tersebut memiliki nilai rata-rata untuk Design Index sebesar (59.13), Corrosion Index (68.16), Third-party Damage Index (72) dan Incorrect Operations Index (82). Sedangkan nilai risiko relatif tertinggi adalah pada Kilometer Post (KP) 0-1 jalur pipa.

---

Risk analysis of subsea pipeline 16" Main Oil Line (MOL) EFPRO - EKOM located at Java Sea was conducted because of the potential hazards and the risk of oil spills that possible impact on ecosystems around the work operations. This research is descriptive analytic and performed by semi-quantitative method. The model used in this study is a model of risk assessment developed by Kent Muhlbauer (2004) in his book ?Pipeline Risk Management.

The purpose of this study was to obtain relative risk that are useful to management in making decisions in order to prevent the occurrence of accidents which caused by the failure of the pipe.

The results of this study showed that the pipeline along the 32.14 km has an average value for the Design Index (59.13), Corrosion Index (68.16), Third party Damage Index (72) and Incorrect Operations Index (82). While the value of the highest relative risk was at Kilometre Post (KP) 0-1 pipeline."

"Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketersediaan energi bagi program pembangunan diperluakan suatu pengembangan lapangan gas. Pengembangan lapangan gas dilakukan oleh Kangean Energy Indonesia Ltd. yang berada di dalam di blok Kangean, berlokasi di 120 Km sebelah Utara Pulau Bali. Pengembangan ini dilakukan dengan cara pengembangan fasilitas bawah laut dan dihubungkan dengan Unit Produksi Terapung (Floating Production Unit - FPU), dan gas hasil produksi dialirkan ke Jawa Timur melalui jalur pipa gas bawah laut Pertamina Gas, East Java Gas Pipeline (EJGP). Penyambungan terhadap jalur pipa gas bawah laut EJGP dilakukan dengan teknik "Hot Tapping" yaitu suatu teknik penyambungan yang dilakukan dengan tanpa menghentikan aliran gas, sehingga tidak menggangu pasokan energi di Jawa Timur. Teknik ini biasa digunakan dalam membuat suatu percabangan pada sebuah pipa yang telah ada (existing) dengan tanpa menganggu jalannya proses operasi. Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengantisipasi resiko-resiko yang akan timbul saat pekerjaan tersebut berlangsung, dan hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait selama proses pekerjaan dan pengoperasian. Analisa resiko semi kuantitatif dengan menggunakan sistem index scoring dan disimulasikan menggunakan software Crystall Ball, dan Shell FRED untuk resiko jika terjadi kebocoran.

---

In accordance with the government policy to address the availability energy for the development program required gas field development. Gas field development by Kangean Energy Indonesia Ltd. located within Kangean block 120 Km North of Bali island. The development was conducted by "Sub Sea Facilities Development" and connected to Floating Production Unit (FPU), and gas production flowed to East Java through East Java Gas Pipeline (EJGP) subsea gas pipeline Pertamina Gas. The connection to subsea gas pipeline EJGP by using "Hot Tapping" is a technique of connecting performed without stopping the flow of gas, so it does not interfere with energy supply in East Java. These technique is commonly used in the making of a branching on an existing pipeline without disturbing of operation.

The study was conducted to identify and anticipate risks that would arise when the work progresses, and the results are expected to provide input to related parties during the occupation and operation. Semi-quantitative risk analysis by using a scoring index system and simulated using software Crystall Ball, and Shell FRED to risk in case of a leak."

"Pipa penyalur merupakan sarana transportasi hidrokarbon yang umum digunakan sebagai media transportasi hidrokarbon. Namun apabila terjadi kegagalan akan berdampak besar terhadap jalur yang dilalui terutama di daerah padat penduduk. Pipa penyalur yang digelar harus mempunyai hak guna jalan (right of way) untuk keperluan pengoperasian, perawatan, dan kondisi tanggap darurat. Di Indonesia, pipa penyalur harus mempunyai jarak dari bangunan tetap minimal adalah 9 meter. Namun, karena faktor sosial, ekonomi, dan petumbuhan penduduk serta tingkat urbanisasi kondisi tersebut sering tidak tercapai. Oleh karena itu tingkat risiko penduduk di sekitar pipa penyalur harus diketahui. Di beberapa negara penilaian risiko kuantitatif diwajibkan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan dan sebagai sistem kontrol bahaya yang terjadi. Penilaian risiko kuantitatif terdiri dari penilaian frekuensi dan konsekuensi. Penilaian frekuensi diperoleh dari nilai laju kegagalan pipa penyalur akibat cacat material dan cacat konstruksi, korosi internal, korosi eksternal, gangguan pihak ketiga, pergerakan tanah. Penilaian konsekuensi memperhitungkan tingkat keparahan apabila kebakaran crater fire, jet fire, dan flash fire berdasarkan pohon kejadian (event tree). Pemodelan konsekuensi berdasarkan data meteorologi, data populasi, data teknis pipa penyalur, data komposisi fluidan, data perawatan dan rekam jejak kegagalan. Berdasarkan hasil perhitungan dan pemodelan nilai risiko dalam bentuk kontur pada setiap skenario (crater fire, jet fire, dan flash fire) diperoleh nilai risiko paling besar adalah 1x10-5 terjadi pada skenario crater fire dan jet fire. Luas wilayah yang mempunyai nilai risiko 1x10-5 pada skenario crater fire lebih besar dibandingkan skenario jet fire. Berdasarkan klasifikasi ALARP (As Low As Reasonably Practicable) nilai tersebut masih dapat diterima apabila diberikan alat pengaman tambahan.

---

Pipeline is commonly used for hydrocarbon transportation. However, if a failure occurs, it will have a major impact on the route traveled, especially in densely populated areas. The pipeline must have a right of way for operation, maintenance, and emergency response. In Indonesia, pipelines must have a minimum distance from fixed buildings of 9 meters. However, due to social, economic and population growth factors as well as the level of urbanization this condition is often not achieved. Therefore, the risk level of the population around the pipeline must be known. In some countries, quantitative risk analysis is required as a basis for decision-making and as a control system for hazards. Quantitative risk analysis consists of frequency and consequence analysis. The frequency analysis is obtained from the failure rate of the pipeline due to material and construction defects, internal corrosion, external corrosion, third party interference, and ground movement. The consequence analysis takes into account the severity of crater fire, jet fire and flash fire based on the event tree. Consequence modeling is based on meteorological data, population data, pipeline technical data, fluid composition data, maintenance data and failure track record. Based on the results of the calculation and modeling of risk values in the form of contours in each scenario (crater fire, jet fire, and flash fire), the greatest risk value is 1x10-5 occurring in the crater fire and jet fire scenarios. The area that has a risk value of 1x10-5 in the crater fire scenario is greater than the jet fire scenario. Based on the ALARP (As Low As Reasonably Practicable) classification, this value is still acceptable if additional safety equipment is provided.Keywords: Workover Rig, Oil and Gas Accident, Systematic Cause Analysis Technique, Technical Guidelines."

"Proyek EPC Engineering, Procurement, and Construction memiliki tantangan yang sangat tinggi, mulai dari saling ketergantungan antar aktifitas yang ada, fase overlaps antar masing-masing aktifitas tersebut, pemecahan aktifitas menjadi aktifitas-aktifitas pekerjaan yang lebih detail, kompleksitas struktur organisasi, dan ketidakpastian dalam akurasi prediksi yang timbul selama masa pelaksanaan. Permasalahan utama yang sering dihadapi khususnya pada Proyek EPC Pipeline adalah terjadinya cost overrun dalam proses engineering, procurement dan construction. Perubahan selalu terjadi dengan persentase berkisar antara 5 - 10 dari kontrak. Keterlibatan pihak eksternal dan internal dapat memunculkan risiko baru terhadap pihak kontraktor terutama di fase pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan analisis risiko berbasis PMBOK 2017 yang menemukan bahwa kesalahan dalam perbedaan persepsi desain DED dengan basis desain FEED dan tidak adanya struktur organisasi change order yang merupakan risiko dominannya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan diketahui bahwa mitigasi risiko merupakan respon preventif yang tepat. Sementara, tindakan korektif yang tepat adalah melakukan konsinyering pada fase engineering dimulai, mediasi dengan third party institution dan membuat struktur organisasi dalam prosedur change order. Sayangnya respon risiko tersebut masih belum berjalan secara optimal bahkan terdapat respon yang tidak diterapkan, maka dari itu diperlukan beberapa langkah untuk perbaikan.

---

EPC Engineering, Procurement, and Construction projects have very high challenges, starting from interdependence between existing activities, overlapping phases between each activity, breaking activities into more detailed work activities, organizational structure complexity, and uncertainty in predictive accuracy arising during the execution period. The main problems that are often faced, especially in the EPC Pipeline Project is the cost overrun in the engineering, procurement and construction process. Changes always occur with percentages ranging from 5 10 of the contract. The involvement of external and internal parties can lead to new risks to the contractor, especially in the control phase. Therefore, it is necessary to simulate a risk model based on PMBOK 2017 which finds that difference of design perception of DED with design basis FEED and the absence of change order organizational structure are the dominant risk. Further evaluations are made and it is known that risk mitigation is an appropriate preventive response. Meanwhile, appropriate corrective action is to do consignment in the engineering phase begins, mediation with the third party institution and the making of an changes organizational structure in the change order procedure. Unfortunately, the risk response is still not running optimally and even there is a response that is not applied, therefore some steps needed to improve."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk untuk menilai risiko keselamatan pipa transmisi minyak/ main oil line (MOL). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode semi kuantitatif. Penelitian ini mengamati pipa 24? dan 20?, mulai dari lapangan C sampai ke terminal pengumpul sejauh kurang lebih 20 km. Pengolahan data dilakukan dengan mengacu kepada perhitungan penilaian risiko pada pipa yang dikembangkan oleh Kent. Muhbauer. Variabel yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah indeks kerusakan pihak ketiga, indeks korosi, indeks desain dan indeks kesalahan operasional. Dari hasil data yang dikumpulkan dan perhitungan, terlihat bahwa dapat disimbulkan bahwa variabel indeks desain adalah faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap risiko keselamatan pipa, yang kemudian diikuti oleh indeks pihak ketiga dan indeks kesalahan operasi. Nilai faktor dampak kebocoran terbesar berada pada daerah yang dekat dengan hunian penduduk. Hal ini diakibatkan aktifitas penduduk dapat menyebabkan pipa menjadi retak/bengkok sehingga kebocoran pada pipa dapat terjadi. Dalam rangka menjaga keselamatan jalur pipa minyak sepanjang 20 km, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan pemeliharaan yang berhubungan dengan masing-masing variabel.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the oil transmission pipeline/main oil line risk for safety. This study is analytic descriptive research by using quantitative method. This study is observing the 24? and 20? pipeline, starting from field C up to collecting terminal 20km long. The data tabulation will be referring to the pipeline risk assessment methodology, which was developed by Kent. Muhbauer. The variables, which are, use such as third party index, corrosion index, design index and incorrect operational index. The result of data collecting and calculation shows that the index design is the most significant value that can interfere to the pipeline safety risk, than followed by third party index and in correctional operation index. The leak impact factor biggest value were lies near the local resident. The local resident activity can cause the pipeline become dent/cracked so the pipeline leakage can be happened. In order to keep the safety of 20 km oil pipeline, then the maintenance activity should be done according to each variable."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang risiko lingkungan sistem fast-fashion dengan menggunakan kerangka pikir Conservation Criminology serta Teori Realitas Sosial Kejahatan dari Richard Quinney. Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan bahwa sistem fast-fashion memiliki risiko dari adanya operasi produksi manufaktur tekstil, limbah tekstil baik secara produksi hingga pasca-produksi, serta dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah ini tidak mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Hal ini akan mengarah pada kerusakan lingkungan sehingga hal ini membentuk realitas sosial kejahatan.

---

This Final Assignment examines the environmental risks of fast fashion, discussed using the Conservation Criminology framework and Richard Quinney's Social Reality of Crime Theory. The finding identifies that thefast-fashionsystem contains risks from the operation production of textile manufacture, textile waste both in production and post- production, and the government policy. The government policy does not consider the risks that might occur, which would lead to environmental harm and become the social reality of crime."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mencegah potensi deposisi wax pada pipa transportasi minyak bumi PT. XYZ. Dalam konteks ini, dugaan panas yang hilang selama transportasi minyak bumi melalui pipa mendorong perlunya penerapan heat tracing dengan insulasi untuk mengkompensasi panas yang hilang. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak OLGA untuk memodelkan kondisi operasional dan memeriksa dampak penerapan sistem heat tracing pada perubahan temperatur minyak bumi. Penelitian ini mencakup analisis terhadap panas yang hilang yang dapat terjadi selama transportasi minyak bumi dan bagaimana penerapan heat tracing dapat memitigasi masalah tersebut. Pengaruh insulasi juga dievaluasi untuk menentukan sejauh mana dapat mempertahankan temperatur optimal dalam pipa dan mencegah deposisi wax. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktis dan aplikatif dalam industri minyak dan gas terkait pencegahan deposisi wax pada pipa transportasi minyak bumi. Rekomendasi disajikan untuk memandu pengembangan sistem heat tracing yang lebih efisien dan efektif untuk mencegah deposit wax selama transportasi minyak bumi. Studi baseline (Case 1) menunjukkan profil temperatur yang konservatif dengan nilai konduktivitas termal (K) sebesar 0,575 W/m°C, titik WAT di KP 600, dan titik PPT di KP 5+500. Hasil simulasi menunjukkan selama proses transportasi crude oil melalui pipa sepanjang 10,751m ditemukan adanya heat loss sebesar 26,91 W/m berdasarkan perhitungan IEEE dan 24,88 W/m berdasarkan simulasi OLGA. Solusi terbaik untuk menjaga temperatur minyak di atas WAT dan PPT adalah penggunaan heat tracing tipe skin effect dengan daya pemanasan 15 W/m yang diinsulasi dengan aerogel setebal 2 inci (Case 2), yang mampu mempertahankan temperatur minyak di receiver sebesar 157,34°F (69,6°C).

---

This research aims to investigate and prevent the potential wax deposition on the crude oil transportation pipeline at PT. XYZ. In this context, the suspicion of heat loss during the crude oil transportation through the pipeline necessitates the installation of heat tracing with insulation to compensate for the lost heat. Simulations were conducted using the OLGA software to model operational conditions and examine the impact of implementing the heat tracing system on the changes in the crude oil temperature. The study includes an analysis of the potential heat loss during crude oil transportation and how the implementation of heat tracing can mitigate this issue. The influence of insulation is also evaluated to determine the extent to which it can maintain the optimal temperature within the pipeline and prevent wax deposition. This study contributes to practical and applicable knowledge in the oil and gas industry related to wax deposition prevention on crude oil transportation pipelines. Recommendations are presented to guide the development of more efficient and effective heat tracing systems for preventing wax deposition during crude oil transportation. Simulation results indicate that during the transportation process of crude oil through a 10,751m pipeline, a heat loss of 26.91 W/m was observed based on IEEE calculations and 24.88 W/m based on OLGA simulations. The best solution to maintain the oil temperature above the WAT and PPT is the use of skin effect heat tracing with a heating power of 15 W/m insulated with 2-inch thick aerogel (Case 2), which can maintain the oil temperature at the receiver at 157.34°F (69.6°C)."

"Penelitian ini akan mengenalisis penerapan prinsip foreseeability of harm dalam perjanjian internasional dan sengketa lingkungan internasional. Berangkat dari konsep necessity, prinsip foreseeability of harm memerlukan keseimbangan antara memprediksi kemungkinan kerugian dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegahnya, memastikan bahwa negara bertindak secara bertanggung jawab tanpa terbebani secara tidak adil oleh konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan. Namun, dalam perkembangannya sering kali ditemukan tantangan dan hambatan dalam penerapannya yang berkeadilan, bahkan menjadi perdebatan antara hakim-hakim yang meutus suatu perkara. Ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan peninjauan pustaka, tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat perbedaan terhadap penerapan prinsip ini dari setiap perjanjian internasional dan dalam setiap sengketa berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga melihat secara spesifik metode yang digunakan oleh setiap perjanjian internasional dan penyelesaian kasus oleh pengadilan internasional, seperti kewajiban melakukan pengkajian dampak lingkungan sebelum melakukan suatu proyek, dan lain-lain. Akhir dari penelitian ini akan memberikan kesimpulan terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dan saran untuk penerapannya di kemudian hari.

---

This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation. This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation."