Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan nasional di bidang pembangunan. Salah satunya memanfaatk:an tanah ulayat yang pada dasarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat. Menurut hukum adat Minangkabau, tanah ulayat memiliki sifat kolektif, dimana peruntukkaffi.?ya ditujukan bagi kesejahteraan komunitas pemilik tanah ulayat. Pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh pemilik tanah ulayat, pemerintah maupun pihak investor/pengusaha. Bagi pihak investor yang melakukan pemanfaatan tanah ulayat di "Ranah Minang" ini, harus melewati prosedur sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yaitu meminta kesepakatan seluruh anggota pemilik tanah ulayat dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian pemanfaatan.

---

The rapidly of economic development is the reason for government to have increase the national income. One of the act is using ulayat land that basically prescriptive law society as the owner. According to the Minangkabau prescriptive law society, ulayat land has collectiveness at ownership, that is priority to fullfil needed of community ulayat land owner. The owner of ulayat land, government and investor can do utilizing the ulayat land. For investor who utilize ulayat land in "Ranah Minang", have to performed by all procedures according to Minangkabau prescriptive law. That is ask all of community who authorized the ulayat land with a pattern of utilization agreement."

"Sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam rangka Pembangunan Nasional, dirasakan pula adanya akibat sampingan yaitu kebutuhan hidup yang semakin meningkat, namun tidak sebanding dengan penghasilan- yang diperoleh. Hal ini dira sakan pula oleh para pensiunan Pegauai Negeri Sipil maupun niliter, terbukti dengan banyaknya para Pensiunan yang terjerat oleh para Rentenir. Dalam mengptasi keadaan tersebut maka Pemerintah melalui Dunia Perbankan berusaha memberikan berbagai kebijaksanaan dan kemudahan-kemudahan. Salah satu kebijaksanaan tersebut yaitu pemberian kredit bagi para pensiunan, yang bertujuan membantu para Pensiun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan Pemerintah tersebut, maka Flenteri Keuangan menunjuk Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank Pelaksana Pemberian kredit bagi para Pensiunan. Penunjukan ini di rasakan oleh penulis sangat tepat berhubung BRI mempunyai jaringan Operasional yang sangat luas, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya."

"Sumatra Barat memiliki banyak tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat, baik itu milik suku ataupun kaum tertentu. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak tanah ulayat di Indonesia dan menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb. memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan proses pendaftaran Sertifikat yang dibuat tanpa persetujuan Kaum dan Mamak Kepala Waris dianggap telah cacat hukum dan dilarang menurut hukum adat Minangkabau. Penelitian ini juga menemukan bahwa sengketa dalam Putusan yang ditelaah terjadi karena kekeliruan mengenai asal-usul ojek sengketa, yaitu satu hal yang umum terjadi karena sifat tanah ulayat yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga dapat mengaburkan asal-usul tanah tersebut.

---

West Sumatra has a lot of ulayat lands, namely land that is jointly owned by customary law communities, whether it belongs to a certain suku (tribe) or kaum (people). This often results in land conflits. This study aims to review the protection of land customary rights in Indonesia and analyze how the decision of the Lubuk Basung District Court Number 6/Pdt.G/2021/PN Lbb protects the land customary rights. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Results of the study stated that the Judge decided that the certificate registration process made without the approval of Kaum and Head of Mamak Waris was considered legally flawed and prohibited under Minangkabau customary law. This study also finds that this dispute occurs because of a confusion about the origin of the object of dispute, a thing that is common because of the characteristics of ulayat land that are inherited generation to generation."

"Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian biasanya dibuat dalam bentuk tertulis, hal ini untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan diantara para pihak. Di dalam buku III tentang Perikatan KUHPerdata mulai dari titel V sampai dengan titel XVIII diatur berbagai macam bentuk dan jenis perjanjian. Mulai dari perjanjian jual beli hingga perjanjian perdamaian. Di lingkungan TNI dalam masalah logistik atau pengadaan barang atau jasa biasanya pihak TNI melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang atau jasa. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan TNI sebagai sebuah institusi yang membutuhkan berbagai macam peralatan dan perlengkapan bagi para anggotanya. Kerjasama itu di tuangkan dalam sebuah perjanjian yaitu perjanjian logistik (perjanjian pengadaan barang dan jasa). Sebagai sebuah perjanjian maka jika dilihat dari isi perjanjian itu kita dapat menggolongkan perjanjian logistik ini dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya perjanjian logistik dikalangan TNI kadang terdapat permasalahan dengan pihak penyedia barang atau jasa. Masalahnya yang terjadi yakni adanya perbedaan antara barang yang diperjanjikan dengan barang yang diserahkan. Aturan main mengenai perjanjian diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/16/M/XI/2000 tanggal 15 November 2000."

"Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat ini diatur dalam pasaL 3 UUPA, yaitu bahwa UUPA mengakui hak ulayat itu sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Walau telah tegas diakui. oleh UUPA, namun terjadi ketijelasan karena kriteria yang tidak jelas. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria Tentang Nomor 5 Tahun 1999 tentang· Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat. Masyarakat Hukum Adat memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Hak Ulayat itu masih dianggap ada apabila: 1. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu 2. terdapat tanah ulayat tertentu, 3) terdapat tatanan hukum adat mengenai penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan di taati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Dengan terdapatnya kriteria eksistensi hak ulayat itu, maka kedudukan hak ulayat itu semakin kuat di dalam masyarakat, karena pa1ing tidak masyatakat dapat menilai sendiri ada atau tidaknya hak ulayat tersebut dengan melihat pada kriteria tersebut di atas."