Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Sebab untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan atau aktivitas perekonomian diperlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Namun sampai saat ini pembangunan infrastruktur belum seperti yang diharapkan baik dalam skala nasional maupun di Provinsi Jawa Barat. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 2008-2009 memperparah penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang terhambat ini menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2007 sampai 2009 terus menurun. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting mengetahui jenis infrastruktur mana saja yang berdampak optimal terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat, termasuk berapa besar kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur agar dapat signifikan berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Barat. Dengan menggunakan metode non-survay RAS, dilakukan updating tabel input-output (I-O) tahun 2003 ke tahun 2009. Dari updating itu diketahui bahwa Sektor Bangunan menjadi sektor yang paling dominan menyokong pertumbuhan ekonomi tahun 2009. Sektor Bangunan memiliki nilai pengganda output paling besar dibanding Sektor Komunikasi, Sektor Pengangkutan, dan Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Sehingga anggaran pembangunan infrastruktur akan menghasilkan nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dialokasikan untuk Sektor Bangunan.

---

Economic development is closely related to infrastructure development. To create and enhance economic activities required adequate infrastructure facilities. But until now the development of infrastructure has not been as expected, both nationally or in West Java Province. Economic crisis that hit Indonesia in 2008-2009 exacerbated the provision of infrastructure. Impeded the provision of infrastructure has become one of the causes of economic growth in the province of West Java from 2007 to 2009 continued to decline. Therefore, it becomes a very important thing to know any kind of infrastructure that have an impact on the economy optimally on West Java Province, including how large the budget needs of infrastructure development in order to significantly affect the economy of West Java. By using a non-survay RAS metod to updating input- output table (10) 2003 to 2009. We known that the building sector is the most dominant sector sustain economic growth in 2009. The building sector has a multiplier output value greater than most of Communication Sector, Transport Sector, and Electricity, Gas, and Water Supply Sector. So that infrastructure development budget will produce a high value economic growth if it is allocated to the Building Sector."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan Waduk Jatigede terhadap Output, PDRB, Pendapatan Rumah Tangga, dan Tenaga Kerja di Jawa Barat, baik pada fase konstruksi maupun fase beroperasi Waduk Jatigede. Penelitian ini menggunakan alat analisis Model Input Output Miyazawa Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat.Hasil Penelitian menunjukkan, pada fase konstruksi Waduk Jatigede memberikan dampak : (1) Penambahan Output rata rata pertahun setara dengan 0,047% bila dibandingkan Total Output tahun 2011, (2) Penambahan PDRB rata rata pertahun setara dengan 0,026% bila dibandingkan total PDRB tahun 2011, (3) Penambahan Pendapatan Rumah Tangga rata rata pertahun setara dengan 0,029% bila dibandingkan total pendapatan rumah tangga tahun 2011, dimana Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi paling besar menerima distribusi pendapatan, yaitu masing masing sebesar 38,90% dan 25,84% dari keseluruhan tambahan Pendapatan Rumah Tangga, (4) Tenaga Kerja yang terserap pada fase konstruksi Waduk Jatigede lebih banyak berasal dari Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi, masing masing sebesar 35,69% dan 15,85% dari tambahan tenaga kerja.Pada fase beroperasi Waduk Jatigede, memberikan dampak : 1) Penambahan Output rata rata pertahun setara dengan 0,839% bila dibandingkan Total Output tahun 2011, (2) Penambahan PDRB rata rata pertahun setara dengan 0,075% bila dibandingkan Total PDRB tahun 2011, (3) Penambahan Pendapatan Rumah Tangga rata-rata pertahun setara dengan 0,64% bila dibandingkan total Pendapatan Rumah Tangga tahun 2011, dimana Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi paling besar menerima distribusi pendapatan, yaitu masing masing sebesar 35,61% dan 24,51% dari tambahan Pendapatan Rumah Tangga, (4) Dampak penambahan Tenaga Kerja setara dengan 0,79% bila dibandingkan jumlah tenaga kerja tahun 2011 (konstan selama fase beroperasi). Tenaga kerja yang terserap lebih banyak berasal dari Rumah Tangga Desa Berpendapatan tinggi, yaitu sebesar 28,38% dari tambahan tenaga kerja.

---

The research objective is to discover the impacts of Jatigede Dam development towards the Output, PDRB (Gross Regional Domestic Product), the distribution of Household Income, and Workforce in West Java, both in the construction phase andin the operation phase of Jatigede Dam. This research uses the 2011 Miyazawa Input Output Model analysis tool of West Java Province.

The research shows that in the Jatigede Dam construction phase the impacts are: (1) the average Output Addition per year is equal to 0.047% if compared with the Total Output in 2011; (2) the average PDRB Addition per year is equal to 0.026% if compared with the total PDRB in 2011; (3) the average Household Income Addition per year is equal to 0.029% if compared with the total Household Income in 2011, when the the High Income Urban Household and High Income Rural Household received the biggest income distribution, each of which earned 38.90% and 25.84% out of the total Household Income addition; (4) Workforce working in the Jatigede Dam construction phase mostly comes from the High Income Urban Household and High Income Rural Household, each of which earned 35.69% and 15.85% out of the additional workforce.

In the operation phase, the impacts are: (1) the average Output Addition per year is equal to 0.839% if compared with the Total Output in 2011; (2) the average PDRB Addition per year is equal to 0.075% if compared with the total PDRB in 2011; (3) the average Household Income Addition per year is equal to 0.64% if compared with the total Household Income in 2011, when the the High Income Rural Household and High Income Urban Household received the biggest income distribution, each of which earned 35.61% and 24.51% out of the Household Income addition; (4) Workforce addition impact is equal to 0.79% if compared with the amount of workforce in 2011 (constant during the operation phase). Workforce working mostly comes from the High Income Rural Household, which is 28.38% out of the additional workforce."

"Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam tak terbarukan yang melimpah khususnya batubara, minyak bumi dan gas alam. Perekonomian Sumatera Selatan ditopang oleh investasi di sektor pertambangan migas sebagai sektor andalan. Sebagai non-renewable natural resources atau sumber daya alam tak terbarukan, cadangan migas terus mengalami deplesi sehingga mengharuskan Sumatera Selatan mencari sumber-sumber investasi di sektor lain sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Sumber daya dan cadangan batubara yang melimpah di Sumatera Selatan dapat dijadikan dasar pijakan untuk pengembangan industri pendukung, antara lain melalui pembangunan PLTU Batubara. Pembangunan PLTU batubara merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi primer selain bahan bakar minyak. Selama ini pemenuhan kebutuhan listrik di Sumatera Selatan dirasakan masih kurang. Dengan sumber daya batubara yang cukup besar kurang lebih 11,54 Milyar ton, sudah sepatutnya potensinya diarahkan sebagai modal pembangunan dalam bentuk sumber energi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pembangunan PLTU batubara terhadap perekonomian Sumatera Selatan, mulai dari saat konstruksinya sampai dengan setelah PLTU batubara berdiri. Dengan menggunakan analisa model input-output, akan dapat diketahui efek multiplier yang terdiri dari angka pengganda output, pendapatan dan lapangan kerja. Elastisitas permintaan listrik Sumatera Selatan data tahun 1995 ? 2009 diperkirakan 1,96 yang merupakan indikator yang menunjukkan laju konsumsi listrik lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mencapai 6% di tahun 2023 dan kapasitas produksi listrik yang telah ada di Sumsel berkisar 724,65 MW , maka kapasitas produksi yang perlu disediakan sebesar 1.020 MW untuk mengatasi defisit listrik sampai dengan tahun 2023.Melalui analisa model Input-Output, disimpulkan bahwa dengan adanya PLTU batubara 1.020 MW di Sumatera Selatan melalui permintaan akhir di sektor konstruksi selama 5 tahun (2009-2013), batubara dan listrik pada tahun 2013 akan dapat menstimulir pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan yang ditandai dengan terciptanya output di seluruh sektor perekonomian menjadi sebesar Rp. 174,3 Triliun, peningkatan total pendapatan masyarakat menjadi sebesar Rp. 24,56 Triliun dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebanyak 110.954 tenaga kerja di tahun 2013. Saat PLTU mulai beroperasi tahun 2013, terjadi peningkatan nilai output di sektor batubara sebesar Rp. 2,26 Triliun, pendapatan naik Rp. 0,546 Triliun dan terciptanya lapangan kerja baru pada sektor batubara sebanyak 3.372 lapangan kerja jika dibandingkan dengan dampaknya selama PLTU batubara dibangun tahun 2009-2013. Dengan dibangunnya PLTU batubara 1.020 MW diharapkan peranan batubara ke depan sebagai penyedia energi dapat ditingkatkan sejalan dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

---

South Sumatra Province is an area with a wealth of abundant a non-renewable natural resources, especially coal, petroleum and natural gas. South Sumatra's economy is sustained by oil and gas investment in the mining sector as the leading sectors. As a non-renewable natural resources, oil and gas reserves continue to depletion, thereby necessitating the South Sumatra to find sources of investment in other sectors as the support of economic growth. The resources and coal reserves are so abundant in South Sumatra can be used as the foundation for supporting industry development, one through the construction of coal power plant. Development of coal power plant is one of the efforts to utilize the primary energy than fuel oil. During this time, the meeting of electricity demand in South Sumatra felt still lacking. With coal resources are large enough to approximately 11.54 billion tonnes, should be directed their potential as development capital in the form of an energy source.

The purpose of this study was to determine the impact of coal power plant construction to the economy of South Sumatra, from the time of construction until after the coal power plant stands. By using input-output analysis model, will be known multiplier effect which consists of multiplier output, income and employment. The elasticity of electricity demand in South Sumatra 1995 - 2009 is estimated to 1.96 which is an indicator that shows the rate of electricity consumption is greater than economic growth. Assuming that economic growth reached 6% in 2023 and electricity production capacity that has existed in South Sumatera 724.65 MW range, then the production capacity of 1020 MW should be provided to overcome the power deficit until the year 2023.

Through analysis of the Input-Output model, concluded that the 1020 MW coal power plant in South Sumatra through the final demand in the construction sector for 5 years (2009-2013), coal and electricity in 2013 will be able to stimulate economic growth in South Sumatra which is characterized by the creation of output in all sectors of the economy to Rp. 174.3 trillion, an increase in total income to Rp. 24.56 trillion and employment increased to 110,954 workers in 2013. When the plant started operating in 2013, there is increased output of coal sector amounted to Rp. 2.26 Trillion, revenue rose to Rp. 0.546 trillion and new employment in the coal sector as many as many as 3372 workers if compared with its effects during coal power plant was built during the years 2009-2013. With the construction of 1020 MW coal power plant is expected in the future role of coal as an energy provider can be increased in line with Presidential Decree No. 5 Year 2006 on National Energy Policy."

"Konektifitas infrastruktur Jakarta dengan kota Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi sebagai kota penyangga dapat meningkatkan hubungan keterkaitan antar sektor ekonomi, hal tersebut melatar belakangi KP3EI merumuskan Jabodetabek Metropolitan Priority Area MPA sebagai sarana Program Percepatan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan posisi strategis dalam penyumbang PDRB Jabodetabek dan PDB Indonesia terbesar, Provinsi DKI Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks. Struktur perekonomian di DKI Jakarta pada tahun 2011, keterkaitan ke belakang total terbesar terjadi pada sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 3,586958; Keterkaitan ke depan total terbesar terjadi pada sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 6,5545510; menempatkan sektor 6 makanan, minuman dan tembakau, sektor 9 kertas dan barang cetakan, sektor 10 pupuk, kimia dan barang dari karet, sektor 13 alat angkut, mesin dan peralatannya, sektor 15 listrik menjadi sektor kunci dianalisa menggunakan tabel input output DKI Jakarta 2006 yang sudah di perbaharui menjadi 2011 menggunakan metodologi RAS. Pada tahun tersebut, pengganda output total terbesar adalah sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 3,586958048; Pengganda pendapatan total terbesar adalah sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 0,9150094; Pengganda lapangan kerja terbesar adalah sektor 26 angkutan udara sebesar 0,0877197; Analisa investasi pembangunan infrastruktur melalui koridor MPA memiliki dampak yang signifikan di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2012-2020, pada 15 proyek dengan nilai Rp. 110,357 trilyun di shock investasi pada sektor konstruksi, angkutan rel dan jasa penunjang angkutan sehingga terjadi kenaikan output total sebesar Rp. 217,681 trilyun, kenaikan pendapatan total sebesar Rp. 39,743 trilyun, kenaikan lapangan kerja total sebanyak 439.276 orang dalam perekonomian.

---

Infrastructure connectivity with the city of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi city as a buffer to improve the relationship between economic sectors, it is the background for formulating KP3EI Greater Jakarta Metropolitan Priority Area MPA as a means of Acceleration Program through the Economic Development Acceleration and Expansion trough infrastructure development. Relating to the role and function as a state capital in accordance with Law No. 29 Year 2007 and a strategic position in Jabodetabek GDP and GDP contributor biggest Indonesian, Jakarta demanded continues to improve itself through the development to be able to cope with complex problems. Structure of the economy in Jakarta in 2011, the largest total backward linkages occur in sector 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods amounted to 3.586958 linkage to the biggest total in 10 sectors industrial fertilizer, chemical and rubber is 6.5545510 put the 6 sectors food, beverages and tobacco, sector 9 paper and printing, sector 10 fertilizer, chemical and rubber products, sector 13 transportation equipment, machinery and tools, sector 15 electrical into sector analyzed using a key input output tables of Jakarta in 2006 which has been updated to 2011 using the RAS methodology. In this year, largest total output multiplier is sectors 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods of 3.586958048 largest total income multiplier is sector 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods of 0.9150094 largest employment multiplier is 26 sectors air transport of 0.0877197. Analysis of infrastructure investments through the corridors MPA had a significant impact in Jakarta period 2012 2020, at 15 projects with a value of Rp. 110,357 trillion shocking investment in sector construction, rail freight, and transport support service resulting in an increase in total output of Rp. 217,681 trillion, an increase in total revenue of Rp. 39,743 trillion, an increase 439.276 in total employment in the economy as much as people."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX 2021 di Provinsi Papua menghabiskan anggaran negara dan daerah (APBN dan APBD) yang cukup besar, yakni lebih dari Rp 10 triliun. Kebijakan dan pengeluaran pemerintah untuk menjadikan Provinsi Papua sebagai tuan rumah mega event olahraga nasional berpotensi untuk memberi dampak pada perekonomian Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian provinsi Papua dengan menggunakan tabel Input-Output 2016 yang diterbitkan dan dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik pada 27 Mei 2021 dengan 52 sektor. Kajian ini menemukan bahwa dengan menggunakan pendekatan multiplier effect dampak terhadap perekonomian Provinsi lebih besar dari pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, dimana secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah pada penyelenggaraan PON XX Papua pada perhitungan menggunakan I-O menyebabkan peningkatan output sebesar 5,83% dan peningkatan nilai tambah sebesar 5,01%.

---

The XX 2021 National Sports Week in Papua Province spends a fairly large state and regional budget (APBN and APBD), which is more than IDR 10 trillion. Government policies and expenditures to make Papua Province the host of a national mega sports event have the potential to have an impact on the Papuan economy, both directly and indirectly. This study aims to identify the impact of government spending on the economy of the Papua province using the 2016 Input-Output table published and updated by the Central Statistics Agency on 27 May 2021 with 52 sectors. This study finds that by using the multiplier effect approach the impact on the provincial economy is greater than the expenditure of the central and local governments, where overall, government spending on organizing The XX 2021 National Sports Week in Papua Province on calculations using I-O causes an increase in output of 5,83% and an increase in value added of 5,01%."

"Jakarta sebagai Ibu Kota dan pusat perekonomian nasional telah mengalami fenomena pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang sudah melampaui batas administratif Jakarta. Akibat fenomena urbanisasi yang sangat cepat, Jakarta mengalami masalah urban sprawl, kemacetan, dan polusi udara. Sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan dan menurunkan penggunaan kendaraan pribadi, Pemerintah pusat dan daerah membangun moda transportasi publik massal Moda Raya Terpadu (MRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak output, pendapatan masyarakat, dan nilai tambah bruto dari pembangunan MRT terhadap perekonomian Jakarta dan Indonesia dengan menggunakan analisis Metode Interregional Input-Output

---

Jakarta as the capital city and the center of the national economy has experienced the phenomenon of population growth and economic activities that have exceeded the administrative boundaries of Jakarta. As a result of the rapid urbanization phenomenon, Jakarta is experiencing problems with urban sprawl, congestion, and air pollution. In an ef ort to overcome congestion and reduce the use of private vehicles, the central and regional governments have built a mass public transport mode of Mass Rapid Transit (MRT). This study aims to measure the impact of output, income, and gross added value of MRT development on the economy of Jakarta and Indonesia by using the Interregional Input-Output Method analysis."

"Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang tercermin dalam Program Otonomi Daerah dimulai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 yang pada intinya adalah azas dekonsentrasi berimplikasi adanya power/authority sharing antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU No. 25/1999 yang merupakan cermin sebenarnya dari azas desentralisasi berimplikasi adanya pembagian sumber daya keuangan (nancial sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian sumber daya keuangan dengan memberikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) ke pemerintah daerah dapat mengakibatkan meningkatnya kesenjangan fiskal antar daerah sehingga pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini bersifat block grant dan diberikan kepada daerah dengan menggunakan konsep fiscal gap yang bertujuan untuk memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang nantinya akan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah. Model Interregional Input-Output (IRIO) atau Input Output Antar Daerah (IOAD) bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antar daerah yang meliputi ketergantungan antar sektor dan antar daerah, pertumbuhan, pemerataan, dan efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan menggunakan shock variable dana transfer perimbangan yang berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA dan DAU dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai satu paket variabel eksogen melalui pengeluaran pemerintah daerah (regional government expenditure) yang berupa pengeluaran untuk investasi dan konsumsi pada model IRIO untuk melihat optimalitas pelbagai kebijakan yang ada. Ukuran optimalitas kebijakan tersebut antara lain adalah peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat disparitas antar daerah dan peningkatan tingkat efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan dengan membagi perekonomian Indonesia menjadi 3 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Daerah Lain (rest of Indonesia), dan 16 sektor ekonomi yaitu sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor makanan, minuman & tembakau, sektor tekstil, sektor industri kayu, sektor industri kertas & logam, sektor kimia, non logam, logam pokok dan migas, sektor listrik, gas & air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, restoran, transportasi & komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa."

"Pariwisata olahraga merupakan paradigma baru dan dianggap dapat mendorong perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis Input-Output I-O terbuka dan tertutup untuk melihat dampak pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata olahraga terhadap perekonomian. Hasil dari penelitian ini adalah sektor pariwisata olahraga berpotensi cukup besar dalam penciptaan output, nilai tambah,pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis keterkaitan antar sektor dengan menggunakan kedua model menunjukkan bahwa sektor pariwisata olahraga memiliki peran yang cukup besar terhadap sektor lainnya dalam perekonomian. Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya angka keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Sektorpariwisata olahraga berkontribusi dalam penambahan output, nilai tambah, pendapatan rumah tangga dan tenaga kerja masing-masing sebesar 16 baik pada Input-Output terbuka maupun tertutup.

---

Sports tourism is a new paradigm and is considered to boost the economy. This study uses open and closed Input Output I O analysis to see the impact of government expenditure in sports tourism on the economy. The result of this research is sport tourism sector potentially large enough in the creation of output, value added, household income and employment.

The result of inter sectoral linkage analysis using both models shows that the sports tourism sector has a significant role for other sectors in the economy. This can be seen from the high number of backward linkages and forward linkages. The sports tourism sector contributes to the addition of output, value added, household and labor income respectively of 16 in both open and closed Input Output. "