Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good governance plays a critical role towards the sustainable of economic development in Indonesia. This is simply because it determines the efficiency, integrity, and effectiveness of public sector management, and also accountability and transparency of corporate and financial governance in the private sector. However, the direct concern on this matter seems to be limited only on the bureaucracy reform as it can be seen from the issuance of the presidential instruction no.14,2010 (Inpres no.14/2010) Whilts the above bureaucracy reform is no doubt necessary, but it is considered insufficient to make the good governance work well. Other reforms aspects such as political office, civil society and economic society are, therefore, cannot be avoided. This paper aims at discussing the concept and the policies of good governance for Indonesia particularly from economic perspective. It was argued that in order to make good governance from the economic stand point, it is a must for the government to establish economic and financial management focusing inter alia towards macroeconomic stability, commitment to social and economic equity, and the promotion of efficient institutions through structural reforms such as trade liberalization and domestic deregulation. Also, it is argued that there is a need for Indonesia to justify her own ways rather than only by adopting the best practices of the good governance available in other countries. "

"Tesis ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan melakukan perbandingan terhadap pembangunan sarana dan prasarana fisik yang difasilitasi oleh PNPM di 2 (dua) desa yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yaitu Desa Cibunar dan Desa Jagabaya di Kecamatan Parungpanjang. Kedua desa tersebut memiliki perbedaan karakteristik dimana Desa Cibunar bersifat periferi dan masyarakatnya heterogen sementara Desa Jagabaya masih bernuansa pedesaan dengan latar belakang masyarakat yang lebih homogen. Dalam penelitian ini terungkap bahwa modal sosial telah terbentuk di dua desa tersebut. Modal sosial yang telah terbentuk tersebut kemudian juga memberikan sumbangsih terhadap proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Begitu juga variasi dan besarnya modal sosial yang berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang telah dibangun. Dari hasil penelitian ini terungkap juga bahwa sarana dan prasarana fisik yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomis khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau menurunkan angka kemiskinan di kedua desa tersebut.

---

This thesis discusses the benefit of community development and social capital in poverty reduction programs based on community empowerment such as the National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural. The method used is Qualitative Research Methods by doing a comparison of the development of physical infrastructure that is facilitated by PNPM in 2 ( two ) villages which have moderately high poverty which are Cibunar village and Jagabaya village in sub-District Parungpanjang. Both villages have different characteristics which are Cibunar village periphery and heterogeneous society while Jagabaya is still in a rural setting with a background that is more homogeneous society. In the research revealed that social capital has been formed in the two villages. Social capital that has been formed is also to contribute to the implementation of the development of physical infrastructure. So are the variety and amount of social capital that play a role in the development of physical infrastructure such an impact on the level of the quality and quantity of physical infrastructure that has been built. From the results of this reserach also revealed that the physical infrastructure provide economic benefits, especially in order to improve the welfare or reduce poverty in the two villages."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan. Peran-peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Penelitian menggunakan studi kasus Komunitas Ciliwung Depok sebagai masyarakat sipil dalam mendorong implementasi kebijakan pembuangan air limbah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan faktor yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dengan menjalankan perannya yaitu sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam implementasi kebijakan harus terdapat kerjasamaa dan koordinasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah mengingat kewenangan masyarakat sipil yang terbatas dan respon yang harus diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan tersebut.

---

This research will explain how the role of civil society in policy implementation. The roles of civil society in influencing policy implementation are as a promoter of dialogue, advocating or lobbying, as a disseminator of information, and as a project manager. The study used case study of Komunitas Ciliwung Depok as civil society in influence the implementation of wastewater disposal based on Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 about Disposal Permit and Wastewater Utilization. The purpose of this study is to explain that civil society is a factor that can encourage the successful policy implementation by carry out its role as a promoter of dialogue, advocacy or lobbying, as a disseminator of information, and as project manager. The results of this study suggest that in the policy implementation there should be cooperation and coordination between civil society and the government because of there are limited authority of civil society and the response that should be provided by the government in accordance with the policy. "

"Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai peran KontraS sebagai CSO yang melakukan advokasi terhadap kasus konflik antara masyarakat lokal Sangihe dengan perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, serta mengidentifikasi proses perjalanan advokasi yang sudah dan akan dilakukan KontraS terhadap kasus konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wakil koordinator dan badan pekerja KontraS, serta masyarakat lokal Sangihe untuk triangulasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Treadmill of Production Theory dan menggunakan perspektif Green Criminology, Green-Cultural Criminology, dan Southern Green Criminology. KontraS sebagai CSO sekaligus NGO turut berkontribusi dalam gerakan sosial, resistensi dan memperjuangkan hak masyarakat lokal Sangihe dalam konflik lingkungan melalui bantuan advokasi. Sebagaimana tugasnya mengedukasi dan mengadvokasi, KontraS menjalankan peran advokasinya melalui dua strategi, yaitu secara non-litigasi berupa berkoalisi, membentuk laporan, diskusi, kampanye, aksi langsung dan pendampingan. Kemudian, secara litigasi, yaitu berupa pendampingan dengan masyarakat lokal yang melakukan gugatan perdata kepada perusahaan dan membuat laporan kepada lembaga pemerintah terkait. Peran advokasi yang dijalankan KontraS sesuai dengan cara advokasi dalam teori ToP, yaitu mengganggu (disruptions), memantau (monitoring), dan mempermalukan (shaming) perusahaan dan negara.

---

This thesis aims to provide an in-depth explanation of the role of KontraS as a Civil Society Organization (CSO) who advocates conflict case between Sangihe local community and PT Tambang Mas Sangihe, and discovering the process of advocacy that has been and will be carried out by KontraS in these conflict case. With using a qualitative research approach and case-study method, the main data of this study were obtained through  in-depth interviews with the Deputy of Coordinator and worker body of KontraS, as well as the local community of Sangihe Island for data triangulation. The theory used in this study is the Treadmill of Production Theory and uses the perspectives of Green Criminology, Green-Cultural Criminology, and Southern Green Criminology. KontraS as a CSO as well as an NGO contributes to social movements, resistance, and fights for the rights of the Sangihe local community in environmental conflict through advocacy assistance. As with its task of educating and advocating, KontraS carries out its advocacy role through two strategies, that is non-litigation strategy which form of coalitions, forming reports, discussions, campaigns, demonstration, and (victim) assistance. Then, by litigation strategies which is to asssiatance with local community who file civil lawsuits against the company and make a report to the relevant government agency. The advocacy role that KontraS carries out is in accordance with the ToP theory, including disrupting, monitoring, and shaming companies and the state."

"ABSTRAKKetimpangan di Indonesia mencapai level tertinggi selama era-desentralisasi danditenggarai sebagai penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam lima tahunterakhir ke 2015. Tulisan ini meneliti apakah peningkatan ketimpangan memilikidampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Denganmenggunakan model dinamis dan GMM estimator, hasil yang didapat menunjukanbahwa ada hubungan yang positif signifikan antara ketimpangan pendapatan danpertumbuhan ekonomi. Namun, tulisan ini tidak dapat menyimpulkan hubungannyapada kelas yang berbeda kelas bawah, menengah dan atas karena hasil signifikanhanya diperoleh ketika menggunakan one-step system GMM. Hasil penelitian dapatmenjadi pertimbangan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakanterkait ketimpangan.

---

ABSTRACT

The income inequality in Indonesia reached the highest level during thedecentralization era and suspected to be caused of the slowdown of the economicgrowth in the last five years to 2015. This paper investigates whether increasinginequality had a positive or negative impact on economic growth in Indonesia. Usingdynamic panel and applying GMM estimator, the result concluded that there is asignificant positive relationship between income inequality and economic growth.However, this study cannot draw a clear conclusion about the relationship for thedifferent classes bottom, middle, and top class since only one step system GMM issignificant. Considering the result, the government should be more careful inregulating the inequality policy."

"Penelitian ini berfokus pada aktivitas sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi regional provinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama-tama untuk membuktikan adanya efek spatial spillover dalam aktivitas pariwisata dan kemudian untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi aktivitas pariwisata pada tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi keberadaan efek konvergensi beta absolut pada pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia, dan kemudian menguji apabila aktivitas sektor pariwisata dapat mempengaruhi tingkat steady state dari konvergensi tersebut. Memahami fakta-fakta ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan pembangunan yang tepat dan juga memahami dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata menghasilkan efek spatial spillover dan berdampak positif terhadap kecepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi regional antar provinsi di Indonesia.

---

This research focuses on tourism activity and regional economic growth in provinces of Indonesia. The purpose of the research is to firstly prove the existence of spatial spillover effect from tourism activity, and then to identify the factors that is affecting tourism activity in Indonesia at the provincial level. This research also tests the existence of absolute beta convergence between the economic growth of each province of Indonesia, and then seek to test whether tourism activity can affect the steady state to which the economic growth convergence heading. Understanding these facts could help policy makers in make the right development policy and also to better understand the effects of the policy. This research concluded that development in tourism produces spatial spillover effect and positively increase the speed of convergence of regional economic growth between provinces in Indonesia."

"Islam sebagai pedoman hidup manusia dunia dan akhirat secara fitrah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). Tetapi dari sisi ekonomi, negara muslim cenderung memiliki PDB perkapita yang rendah serta kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan apakah Islam mampu mendorong atau justru menghambat perekonomian sebuah negara. Di sisi lain, beberapa studi menyatakan bahwa Islam memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, proksi Islam dari penelitian tersebut menggunakan proporsi negara muslim yang hanya menggambarkan apa yang dilakukan oleh umat muslim, bukan apa yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat hubungan nilai-nilai Islam universal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Islamicity Index sebagai proksi dari nilai nilai Islam. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Islam universal memiliki hubungan positif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum dan di negara muslim, namun tidak signifikan di negara non muslim.

---

Islam as a guideline for the life of the world and the hereafter in nature gives prosperous to the world and the hereafter (falah). But from an economic practice, Muslim countries tend to have low GDP per capita and high poverty. Some might question of whether Islam is able to encourage or even hinder the economy of a country. On the other hand, several studies state that Islam has a negative relationship with economic growth. However, the Islamic proksi of the study uses the proportion of Muslim countries which only describe the behaviour of Muslims, but it is not the value of Islam itself. Therefore, the purpose of this study is to find the relationship of Islamic teachings to economic growth by using Islamicity Index as a proxy for Islamic value. This study found that the universal Islamic value has a significant positive relationship with economic growth in general and in Muslim countries, but not significant in non-Muslim countries."