Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Broadcasting digitalization can increase efficiency of broadcasting infrastructure management which can result in maximum audio and audio visual broadcasting. Therefore, choice of models of broadcasting digitalization ..."

"Broadcasting digitalization can increase efficiency of broadcasting infrastructure management which can result in maximum audio and audio visual broadcasting. Therefore, choice of models of broadcasting digitalization management cannot be separated from principles of efficiently and goals for attaining maximum digital dividend. Broadcasting digitalization moreover provides various opportunities for people to choose its dissemination technology and the ways its substances can be received. The essay says that broadcasting digitalization in Indonesia must be regulated in low regarding broadcasting. "

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"Pada saat ini, radio broadcasting masih menjadi salah satu pilihan yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Radio juga menjadi sarana broadcasting yang lebih baik jika dibandingkan dengan teknologi televisi karena hanya data audio yang dikirim. Sehingga informasi-informasi terbaru dapat diinformasikan lebih cepat ke masyarakat. Pada radio broadcasting analog dibagi menjadi radio broadcasting AM (Modulasi Amplitudo) dan radio broadcasting FM (Modulasi Frekuensi). Kondisinya, radio broadcasting FM lebih banyak peminatnya dibanding AM, karena kualitas suara yang lebih baik dan tahan terhadap noise.Di kota Medan, saat ini terdapat 35 stasiun radio FM yang mengudara. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri 13/2010 terjadi perubahan jumlah kanal dan penomoran kanal di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya terdapat dua stasiun radio di kota Medan yang memperebutkan satu kanal. Sehingga dibutuhkan perancangan kanal baru di kota Medan untuk memenuhi permintaan tersebut. Penambahan kanal tersebut, harus mempertimbangkan kondisi stasiun radio eksisting yang ada di kota Medan. Artinya, ketika stasiun radio baru siaran, sedapat mungkin tidak menginterferensi stasiun radio baru itu sendiri maupun stasiun radio eksisting lainnya. Selain itu perlu diperhatikan juga batasan teknis pemancar berupa field strength, daya, pattern antena, dan adjacent channel.Pada skripsi ini dirancang penambahan kanal baru untuk kota Medan dengan kemampuan minimum dapat melayani lebih dari 50% populasi dan wilayah cakupannya serta memenuhi persyaratan Minimum Field Strength. Hasil dari simulasi diperoleh suatu sistem pemancar radio FM yang bekerja pada frekuensi 106,1 MHz atau pada kanal 186 dengan daya 3 kW mampu melayani hingga 72,7% populasi dan 52,58% cakupan di wilayah Medan. Walaupun nomor kanal yang digunakan berada pada adjacent-channel kedua dari kanal eksisting di wilayah Medan, akan tetapi kondisi ini masih dapat dipertimbangkan mengingat tidak adanya interferensi yang terjadi ketika stasiun radio tersebut mengudara.

---

Nowdays, broadcasting radio is still society?s choice as a medium for information and entertainment. Radio is also a better broadcacting medium compared to television because it is only transferred audio data. This would mean that the updated information can be received faster to society. Analog broadcasting radio divided into AM (Amplitude Modulation) and FM (Frequency Modulation). It turned out FM broadcasting radio has more listeners than AM for having better sound quality and resistant to noise.There are currently 35 FM radio stations in Medan. However, the channel amounts and numbering was changed due the Indonesia Ministerial Regulation number 13 that was published in 2010. As a result, there are two radio stations in Medan that have to compete each other for one channel. The situation would require a new planning for new channel in Medan to fulfill the demands. It means, when a new radio station broadcasts, it doesn?t interfere with itself and any other existing radio. Moreover, it has to consider also the transmitter technique limitations for the planning such as field strength, power, antenna pattern, and adjacent channel.In this Final Project, there will be a design for a channel addition in the city of Medan with the minimum capacity of serving more than 50 percent of the population on the region and able to meet the requirement of minimum field strength. The result of the simulation is acquired through a FM transmitter on 106,1 MHz or on channel 186 with power of 3 kilowatts which able to serve up to 72,7 percent of population and 52,58 percent coverage area of Medan. Though the channel's number that is used is on the second adjacent channel of the existing channels in Medan, the condition is still be able to considered given while the radio broadcasts that there are no interference."

"Diskusi mengenai hubungan antara dunia fisik (offline) dengan dunia virtual (online) dalam kajian antropologi digital cenderung menyederhanakannya menjadi dua oposisi: antara keduanya adalah dua dunia yang saling bertumpukan, atau dua dunia yang terpisah sama sekali. Kajian ini, dengan mengambil kasus platform media sosial Twitter, berusaha berargumen bahwa fisik dan virtual memang berkelindan, tetapi keduanya merupakan dua bilik berbeda, yang mana dapat berinteraksi satu sama lain. Melalui metode etnografi virtual yang melibatkan baik keterlibatan di ranah fisik maupun di ranah virtual, tesis ini berusaha menunjukkan itu dengan memfokuskan perhatian pada penciptaan tempat virtual pada platform Twitter yang dihuni oleh microcelebrity (orang yang meraih ketenaran melalui internet) kelas menengah Jakarta. Sebagai tempat, vis-a-vis ruang yang abstrak, Twitter yang diuniversalkan oleh perusahaan perancangnya menjadi lokal lantaran huniannya oleh warga Jakarta, menghasilkan suatu proses dialektis interlokalitas. Tesis ini berpijak pada analisis fenomenologi Heideggerian untuk membingkai pengalaman bermedia sosial sebagai proses penciptaan tempat. Tumpuan penciptaan tempat virtual dalam proses ini adalah fitur linimasa (timeline) di Twitter, yang dianalisis sebagai cara mengewejantahkan mutuality of being dengan berelasi secara sosial dan algoritmis.

---

The discussion regarding the relationship between physical world (offline) with virtual world (online) in digital anthropology tends to be painted as two polar opposites: either the two are collapsing worlds, or completely separate worlds. By taking the case of Twitter social media platform, this study attempts to argue that, while acknowledging the entangled relation between the physical and virtual, the two worlds remain as two separate domains, which are still able to interact with each other. Through virtual ethnographic methods that involve participation in both physical and virtual sphere, this study attempts to elaborate the argument by focusing on the production of virtual place on Twitter, dwelled by Jakartan middle class microcelebrities (people who acquired fame through internet). As a place, vis-a-vis the notion of abstract space, the Twitter that is universalized by its designer is turned into a local form through the inhabitation of Jakartans, creating a dialectical process of interlocality. This study is based on Heideggerian phenomenology to frame the experience of social media as a production of place. To analyze this process, I focus on the timeline feature of Twitter, which I see as an explication of sociality and algorithmic forms of mutuality of being."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"This book examines the impact of the digital dividend on terrestrial broadcasting now and tomorrow. Covers spectrum management, the analog to digital switch, and consequences of the identification of a spectrum that could be released for other uses. "

"Dalam era teknologi digital saat ini telah terjadi konvergensi dalam media penyiaran (broadcasting), media telekomunikasi dan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi bidang penyiaran TV saat ini sedang beralih (migrasi) dari sistem analog ke sistem penyiaran digital karena sistem penyiaran TV digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog yaitu kualitas gambar dan suara yang lebih baik, lebih tahan terhadap gangguan interferensi, tersedianya layanan-layanan baru yang bersifat interaktif pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efesien serta kemampuan SFN (Single Frequency Network).Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digitalakan dapat meninggkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-8 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk dinas (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.Penerapan sistem penyiaran TV digital juga berdampak secara finasial dengan adanya pengeluaran tambahan bagi penyelenggara TV yang ada untuk menyediakan perangkat digital, sedangkan bagi masyarakat diperlukan perangkat penerima TV digital baru atau Set-Top-Box yang dapat mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog. Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan strategi kebijakan pemerintah yang tepat agar penerapan sistem penyiaran digital di Indonesia dapat berjalan dengan mulus.Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dan proses perizinannya dengan memperhatikan pengalaman? pengalaman dari beberapa negara-negara maju dan berkembang (benchmarking) dalam penerapan sistem penyiaran TV digital. Dengan menggunakan analisa kwalitatif dalam tesis ini, maka akan dihasilkan rumusan identifikasi strategi kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem penyiaran TV digital di Indonesia khususnya dalam penentuan model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital.

---

In the present digital technology era, there has been technology convergence in broadcasting, telecommunication and information technology media. Presently, the TV digital broadcasting technology development is migrating from analogue to the digital broadcasting system, because digital TV broadcasting system provides better benefits compared to analogue TV broadcasting i.e. better sound and picture quality, resistance to harmful interference, the availability of new interactive services, more efficient frequency spectrum utilization and the capability of Single Frequency Network (SFN).As for the government, as regulator, such digital TV broadcasting system implementation will be able to improve the efficiency of frequency spectrum utilization, in which one (1) analogue TV channel can distribute 4-8 digital TV programmes, therefore it can accommodate more TV broadcasters, as a result some of broadcasting spectrum can be used for other services for the benefit of the State income in the form of the Frequency Utilization Rights Fee.The implementation of digital broadcasting system will also affect financially as additional cost since existing TV broadcasters must provide digital equipment, whereas the public is required to purchase the new digital TV receiver equipment or Set-Top-Box which could convert digital signal to analogue during the transition period. In the implementation of migration from analogue TV broadcasting system to digital TV broadcasting system, it is necessary to have the right Government policy strategy in order to have smoothly migration implementation in Indonesia.This paper focuses on analysis towards business model of digital broadcasting implementation and its licensing process by considering developed and developing countries' experiences (benchmarking) within the implementation of digital TV broadcasting system. With the support of qualitative Analysis made in this thesis, therefore we will have the formulation of identification strategy on government policy in the implementation of digital TV broadcasting in Indonesia particularly in decision of a business model for digital broadcasting implementation."

"AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait status dan tantanganperalihan penyiaran digital di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwaIndonesia menghadapi beberapa tantangan di sisi regulasi, yaitu UU Penyiaran saat iniyang belum mengatur penyiaran digital secara spesifik dan permasalahan hukumterkait regulasi penyiaran digital yang berdampak tenggat waktu peralihan dari analogke penyiaran televisi digital tahun 2018 tidak dapat dipenuhi."