Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UU no 32 tentunya Badan Keamanan Laut Indonesia yang merupakan revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut perlu pola pelaksanaan operasi bersama keamanan laut dimana Gelar Kekuatan operasi Bersama Kamla yang selama ini dilakukan apakah sudah sesuai dengan banyaknya jenis kejadian yang terjadi di wilayah perairan yuridiksi Indonesia baik itu pelanggaran bahkan kecelakan laut."

"Membahas tentang seluruh undang-undang Republik Indnesia tentang kelautan. dalam edisi terbaru ini di lengkapi pula UU RI no. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, PP RI no. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan lingkungan maritim, Keputusan Presiden RI no. 21 tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia, PP RI no. 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, PP RI nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut"

"Membahas tentang seluruh undang-undang Republik Indnesia tentang kelautan. dalam edisi terbaru ini di lengkapi pula UU RI no. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, PP RI no. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan lingkungan maritim, Keputusan Presiden RI no. 21 tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia, PP RI no. 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, PP RI nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut"

"Maritime security is one of important aspects in the state defence system. Because of the wide range of responsibility by the elements of government, therefore abundant of resources is deployed to handle the task in order to contribute a maximum support to the effort in strengthening the state defence. This paper analysed the position of maritime security in the state defence system, so it can produce a significant contribution and also can work cooperatively with other government elements involved in the maritime environment. After a comprehensive analysis in the framework of defence system, it is found that maritime security has a unique position because it is a part of military component as well as non-military component of the state defence system. It also plays a strategic role in improving the people's prosperity as well as in guarding the state sovereignty."

"Operasi Keamanan Laut merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana tertentu di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9.b yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pangkalan TNI AL merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki kemampuan Operasi Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sarana patroli serta personel pengawak yang belum memadai dibandingkan luasnya wilayah kerja Pangkalan TNI AL dan cuaca yang ekstrem menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk itu Pangkalan TNI AL menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas denganmengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang ada meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla). Penelitian yang dilaksanakan di Pangkalan TNI AL oleh peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai situasi kondisi sarana prasarana dan personel yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis datadengan menggunakan metode campuran (mix methods) Concurent Embeded di mana metode kuantitatif diolah dengan SPSS 25 Statistic dan metode kualitatif diolah dengan NVivo 12 Plus yang dilaksanakan secara bersamaan. Data-data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL. Tujuanpenelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dibidang maritim."

"After the loss of Sipadan and Ligitan Islands. the possibility of lossing outer islands will take a full concern throughout the nation. It can be a potential threat at the same time, thus the outer islands should get special attention and supervision to prevent problems that may interfere the integrity of Indonesia. The problem exists such as 1) lack of conclusive legal issues with bordering countries, 2) the unsynchronised role and activities of government agencies, 3) a relatively high cost to create the level of presence of security forces especially on uninhabited islands, 4) the ineffective usage of IT."

"Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah tewujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang 81.000 km². Dengan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak di gunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu Non-Traditional Security lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu maritime security, dikarenakan law enforcement yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan nasional terjadi overlapping dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam mengahadapi isu kelautan. Dengan demikian adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan di laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat dan normatif.

---

This thesis analyzes about the ocean policy of Indonesia is already exist as a policy should be abide for an archipelagic state like Indonesia which has an area of water 2/3 of the land area about 5.8 million km², with a coastline 81,000 km². With the features and location of Indonesia's strategic position at the world level, the sea is the most widely used in cross-economically and military ships, as well as vulnerable to issues Non-Traditional Security. Indonesia, however, have not been able to organize and manage the marine privilege in the face of maritime security issues, because law enforcement is not optimal yet implemented, resulting in overlapping national institutions in carrying out the functions and main tasks are clashing (sectoral), and there are many of interests among states in Northeast Asia region to faces the maritime issue. Thus the existence of these weaknesses, Indonesia yet to make Indonesia as a maritime nation as a whole and not the realization of Indonesia's ocean policy that will bring changes in the economic development and defense and security at sea. Thus, a strong maritime security strategy can not be realized in a powerful and normative."

"Dalam menjalankan Tupoksi dan kewenangan sesuai dengan UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan Pasal 61, 62, dan 63, Bakamla beserta stakeholder-nya melakukan kerja sama berupa latihan keamanan dan keselamatan laut terintregrasi. Latihan-latihan dan kursus yang dilakukan sebagaimana lazimnya sektor ini antara lain Suspaidik (kursus perwira penyidik), Suspeknubika (kursus penyelamatan kapal nuklir bio dan kimia), ekosistem laut, marpol (marine polution), persandian, search and rescue, Suskomnav (kursus komunikasi dan navigasi), menembak, basic safety training (BST), dan URCL (unit reaksi cepat laut). Dengan latihan-latihan dan kursus yang dilakukan tersebut, akan didapat suatu keterkaitan antara tupoksi, kewenangan, dan latihan-latihan yang dilaksanakan. Variabel kajian ini adalah tupoksi serta kewenangan Bakamla yakni patroli keamanan laut, pendayagunaan teknologi informasi, dan proses hukum. Adapun indikatornya yaitu latihan keamanan dan keselamatan laut. Dari keterkaitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa latihan yang dilakukan terintegrasi. Hal itu diperlukan agar didapat pola pikir dan pola tindak homogen di antara petugas lapangan keamanan dan keselamatan laut."