Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl adalah mengenaikasus perkosaan yang melibatkan korban seorangperempuan tuna rungu berinisial SW. Berdasarkansalinan putusan, SW tidak mendapatkan penerjemahselama proses persidangan. Dari beberapa permasalahanyang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusanmasalah. Pertama, apakah kerugian dari hasil peradilanyang diterima SW terkait akses atas keadilan? Kedua,bagaimanakah perlakuan yang seharusnya diterapkanbagi korban difabel seperti SW? Ketiga, apa yangharus dilakukan negara untuk menjamin prosesperadilan affirmative bagi kaum difabel? Penelitianini menggunakan metode penelitian kualitatif dengandata sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitianmemberikan beberapa kesimpulan. Pertama, tanpaadanya penerjemah atau bahkan pendamping, kerugianberkaitan hak akses atas keadilan yang dialami SWmenyebabkan korban tidak bisa memanfaatkan jaminankeuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1)KUHAP. Kedua, perlakuan khusus dalam proses peradilanyang dibutuhkan difabel adalah proses affirmative.Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagikaum difabel. Ketiga, dalam merealisasikan jaminanperlakuan affirmative bagi kaum difabel, harus terdapatrevisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajamanwawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas."

"Sex education and reproductive health of women with disabilities in Indonesia; collection of articles"

"Legal aspects of women empowerment in Indonesia"

"Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang saat ini rentan mengalami diskriminasi khususnya diskriminasi mengenai hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya diskriminasi tersebut tentunya diperlukan instrumen perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis data sekunder yang kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sudah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu pembenahan dan penyempurnaan agar perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Selain itu kendala-kendala juga masih terjadi di lapangan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Simpulannya adalah pekerja penyandang disabilitas sudah dilindungi dengan baik dan masih diperlukan upaya pembenahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Persons with disabilities are a minority group that is currently vulnerable to discrimination, especially discrimination regarding their rights in the field of employment. The existence of such discrimination certainly requires legal protection instruments for persons with disabilities given to workers with disabilities to guarantee their rights in the field of employment and solutions in facing obstacles in providing legal protection for workers with disabilities. In this study, the type of research used in this study is descriptive analytic with secondary data types which are then analyzed by qualitative analysis with data obtained from interviews. From the study it was found that persons with disabilities in Indonesia are currently protected by several laws and regulations, but there are still some policies that need improvement and improvement so that the protection of workers with disabilities is effective. In addition, constraints are still occurring in the field so that the existing legislation has not been effective. The conclusion is that workers with disabilities are well protected and efforts are still needed to reform policies in existing legislation."

"Salah satu upaya pemenuhan hak kelompok rentan dalam layanan transportasi publik ialah merealisasikan pelayanan publik yang baik dan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya seperti belum meratanya penyediaan fasilitas ramah bagi kelompok rentan di semua stasiun, minimnya penegakan aturan pada layanan khusus kelompok rentan, pelayanan afirmatif belum tepat sasaran, serta hambatan dalam mengakses sarana maupun prasarana stasiun untuk kelompok rentan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PT. KCI dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan di kereta commuter line Jabodetabek. PT. KCI sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang transportasi berkewajiban untuk memenuhi layanan yang adil dan non-diskriminatif bagi seluruh pengguna. Penelitian ini menggunakan teori kesiapan perubahan dari Holt dengan 4 (empat) dimensi kesiapan perubahan yaitu dimensi ketepatan, dimensi kemampuan, dimensi dukungan manajemen, dimensi manfaat bagi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dengan menggunakan software DiscourseNetwork Analyzer, penelitian ini menganalisa data hasil wawancara mendalam dengan 11 (sebelas) informan yang mewakili penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan. Hasil penelitian menemukan bahwa 20 (dua puluh) dari 25 (dua puluh lima) indikator yang ada pada setiap dimensi yang digunakan sudah terpenuhi. Secara umum dapat terlihat bahwa kesiapan PT. KCI dalam penyediaan layanan prioritas bagikelompok rentan telah terpenuhi dan siap dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan. Namun memang kelompok rentan masih mengaku mengalamihambatan dalam mengakses layanan, infrastruktur yang tidak merata, serta pemenuhan akan kebutuhan khusus dalam layanan transportasi. Untuk itu, evaluasi kesiapan institusi dan pemerataan pelayanan sangat diperlukan.

---

One of the efforts to fulfill the rights of vulnerable groups in public transportation services is to realize good and optimal public services following constitution number 25/2009 concerning public services. However, there are still many obstacles in their implementation such as the unequal provision of friendly facilities for vulnerable groups at all stations, the lack of enforcement of special services for vulnerable groups, affirmative services that have not been on target, and obstacles in accessing station facilities and infrastructure for vulnerable groups. This study aims to determine the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups on the Jabodetabek commuter line. PT. KCI as a public service provider in the transportation

sector is obliged to fulfill fair and non-discriminatory services for all users. This study

uses the theory of change readiness (Holt, 2007) with 4 (four) dimensions of change readiness, namely dimensions of accuracy, dimensions of ability, dimensions of management support, dimensions of benefits for individuals. This study uses a postpositive approach and includes descriptive research. By using Discourse Network Analyzer software, this study analyzes data from in-depth interviews with 11 (eleven) informants who represent service providers and service users. The results of the study found that 20 (twenty) of the 25 (twenty-five) indicators in each dimension used had been met. In general, it can be seen that the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups has been fulfilled and is ready to provide priority services for vulnerable groups. However, the vulnerable groups still claim to experience obstacles in accessing services, uneven infrastructure, and meeting special needs in transportation services. For this reason, evaluation of institutional readiness and service distribution is needed."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi khusus dari penyandang disabilitas netra yang menghalangi dirinya untuk melakukan verifikasi isi akta dengan cara membaca substansi Akta Autentik. Untuk menjawab masalah yang timbul dari ketidakmampuan dalam membaca Akta Autentik ini, maka penelitian ini dilakukan secara doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Penelitian ini menganalisis implikasi yang timbul dari seorang disabilitas Netra yang tidak dapat melihat isi akta (materiil) dikaitkan dengan pendampingan sebagai jalan untuk memperkuat kemandirian penghadap dengan kondisi disabilitas Netra tersebut dan juga menganalisis bagaimana peran pendamping untuk mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas Netra serta posisinya di mata hukum untuk menanggapi masalah seorang penyandang disabilitas netra yang mengalami hambatan untuk berdiri sendiri menghadap ke notaris. Di dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa pendampingan untuk penyandang disabilitas netra, memiliki fungsi bukan saja untuk membantu seorang penyandang disabilitas netra untuk menghadap ke notaris, namun juga memiliki fungsi untuk membantu seorang penyandang disabilitas netra untuk memverifikasi isi atas Akta Autentik yang dibuat. Upaya pendampingan ini merupakan upaya untuk mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara. Diharapkan melalui pendampingan ini, permasalahan pembacaan mandiri yang dilakukan oleh penyandang disabilitas netra atas akta dapat diatasi sehingga seorang penyandang disabilitas netra dapat secara mandiri menghadap ke notaris dan melakukan kepentingannya secara mandiri.

---

This research is motivated by the specific condition of visually impaired individuals that hinders them from verifying the contents of a deed by reading the substance of the Authentic Deed. To address the issues arising from the inability to read the Authentic Deed, this study is conducted doctrinally using primary legal materials, including Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Office, the 1945 Constitution, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This study analyzes the implications arising from a visually impaired person who cannot see the contents (material) of the deed, in connection with accompaniment as a means to strengthen the independence of the visually impaired party facing the notary. It also examines the role of the companion in accommodating the interests of visually impaired persons and their position in the eyes of the law in addressing the issues faced by visually impaired individuals in independently facing the notary. The research concludes that accompaniment for visually impaired persons functions not only to assist them in facing the notary but also to help them verify the contents of the Authentic Deed being made. This accompaniment effort is an attempt to create a more inclusive and responsive legal environment to the needs of all citizens. It is hoped that through this accompaniment, the issue of independent reading by visually impaired persons of deeds can be resolved, allowing them to independently face the notary and conduct their affairs autonomously."

"Ganti kerugian bagi korban perkosaan merupakan salah satu pemenuhan/perwujudan dari hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Arti penting pemberian ganti kerugian bagi korban perkosaan juga mengingat bahwa pada umumnya mereka (korban) berasal dari golongan yang lemah mental, fisik dan sosial. Ilmu yang mengkaji permasalahan korban adalah viktimologi. Pandangan-pandangan ajaran viktimologi perlu mendapat perhatian dari para pihak yang terlibat baik dalam sistem dan proses peradilan pidana maupun perdata yaitu, polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat, karena dengan adanya persamaan pandangan tentang kepentingan korban dan keinginan untuk memperjuangkannya, akan dapat mewujudkan pemenuhan pemberian ganti kerugian tersebut. Adapun bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat berupa kompensasi (pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah) dan restitusi (pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku). Dalam kenyataan praktik peradilan masih jarang korban perkosaan mengajukan permohonan ganti kerugian disebabkan karena tidak tahu akan haknya, tidak tahu prosedur hukum, karena malu dan berbagai faktor lain. Pemberian ganti kerugian dalam perkara pidana telah diatur dalam Pasal 98 KW-1AP mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Meskipun KUHAP telah memungkinkan bagi korban perkosaan untuk mengajukan ganti kerugian dengan penggabungan perkara, namun ada diantaranya yang mengajukan permohonan ganti kerugian melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena dianggap prosesnya sering lambat dan hanya dapat diberikan berupa ganti kerugian materil. Mengingat perlunya ganti kerugian bagi korban perkosaan, seyogianya KUHAP perlu disempurnakan, sehingga ada landasan yuridis yang kuat untuk memperjuangkan hal tersebut."