Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh bencana alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan studi kasus gempa bumi Yogyakarta dan fixed effect model, kesimpulan penelitian ini menunjukan hubungan negatif antara bencana alam dengan pertumbuhan ekonomi pada saat terjadi bencana. Sementara, sesudah bencana alam terjadi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum bencana alam terjadi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan neo klasik yang menyatakan bahwa pada saat bencana alam pertumbuhan ekonomi akan menurun, kemudian akan meningkat menuju kondisi steady state. Pertumbuhan ekonomi sesudah bencana alam yang lebih tinggi juga sesuai dengan teori Schumpeter Creative Destruction.

---

This study aim to analize the impact of natural disaster on economic growth. By using Yogyakarta earthquake case and fixed effect model, the conclusion of this research show negative relation between natural disaster and economic growth on the year where disaster happens. In other side, economic growth after disaster is higher than economic growth befor disaster. This conclusion consistent with neo clasic growth model which state at the beginning, disaster create economic growth lower than befor then economic will grow faster to achieve steady state. The bigger economic growth after disaster also consistent with Schumpeter Creative Destruction theory.

, This study aim to analize the impact of natural disaster on economic growth. By using Yogyakarta earthquake case and fixed effect model, the conclusion of this research show negative relation between natural disaster and economic growth on the year where disaster happens. In other side, economic growth after disaster is higher than economic growth befor disaster. This conclusion consistent with neo clasic growth model which state at the beginning, disaster create economic growth lower than befor then economic will grow faster to achieve steady state. The bigger economic growth after disaster also consistent with Schumpeter Creative Destruction theory.

]"

"Studi ini bertujuan untuk melihat hubungan bencana alam gempa bumi dan tsunami Pasigala pada September 2018 terhadap perekonomian daerah terdampak, alokasi konsumsi, serta peningkatan kepemilikan produk asuransi bencana alam. Dengan menggunakan data panel pada tingkat analisis rumah tangga di Pulau Sulawesi dari periode 2015 – 2020 serta metode regresi logistik dengan spesifikasi model Difference-in-Differences, ditemukan bahwa kejadian bencana alam berhubungan erat dengan peningkatan kepemilikan asuransi bencana alam. Pengujian alokasi konsumsi dilakukan dengan uji beda proporsi dan analisis heterogenitas. Berdasarkan metode statistik, proporsi alokasi konsumsi masyarakat untuk barang-barang kebutuhan sekunder meningkat setelah terjadi bencana alam. Terkait dengan makroregional, daerah yang terkena bencana alam mengalami penurunan pertumbuhan output, peningkatan inflasi, pengangguran, serta jumlah penduduk miskin.

---

This study aims to estimate the relationship of Pasigala earthquake and tsunami in September 2018 to macroeconomics performance of the victim region, consumption choice, and natural disaster insurance ownership. By utilizing panel data on household who resides in Celebes through 2015 – 2020 and using logistic regression with Difference-in-Differences model specification, it is discovered that natural disasters increase natural disaster insurance ownership. Consumption allocation is estimated by using mean difference test and heterogenity analysis. Based on the statistical method, there is a change in consumption pattern of society toward the fulfillment of secondary goods. In terms of macroregional, victim region will experience decrease in output growth, increase price level, unemployment, and poverty level."

"ABSTRAKPeristiwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah mengakibatkan korban jiwa dan menghancurkan sarana prasarana dan pemukiman, terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternyata para pengungsi tinggal dalam jangka waktu lama, tanpa tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlu ada jalan keluar bagi para pengungsi agar tidak muncul masalah baru seperti turunnya kualitas kesehatan dan penghasilan ekonomi keluarga.Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal pasta bencana alam. Metode penelitian menggunakan deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, serta penelitian tindakan. Penelitian deskriptif bertujuan: pertama, memaparkan situasi atau kejadian gempa di Bantul, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Kedua, mengidentifikasi masalah atau penanganan yang sedang berlangsung berkaitan dengan gempa di Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan kehidupan warga Dagaran, Bangunharjo, Sewon, Bantu! secara lengkap setelah gempa. Penelitian kasus dan penelitian lapangan dalam tesis ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang meliputi individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan pemecahan masalah dart cara baru pada masalah penanganan hak atas tempat tinggal pada kejadian gempa. Lokasi penelitian di Desa Dagaran, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan penelitian pada bulan Februari 2007. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada suami dan istri korban gempa, pemudapemudi Desa Dagaran, tokoh masyarakat Desa Dagaran, Bupati Bantu!, Gubernur DIY dan Tim Bakornas PB. Analisa data empiris menggunakan Teori Keadilan, teori Carter dan teori hak asasi manusia (HAM). Menurut teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai berikut: Panama, HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kedua, HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya. Keliga, .HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, kelompok, atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban gempa yang telah diatur dalam UUD 1945 amanandemen ke dua dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dari setiap korban gempa. Perlindungan ini setidaknya harus terdiri dari atas adanya: (1) elaborasi dan kodifkasi hak-hak individu, serta (2) safety-nets atau jaringan-jaringan pengaman sosial. Terkait dengan elaborasi dan kondifikasi hak-hak individu dalam konteks vulnerabilitas, yang ditekankan adalah sovereignty as responsibility. Sovereignty as responsibility merupakan aspek yang dipopulerkan oleh Francis Deng. Pemahaman sovereignty as responsibility bahwa kedaulatan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat dipraktekkan oleh pemerintah, sebagai pengemban amanat kedaulatan dengan sewenang-wenang; akan tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban-kewajiban terhadap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Sudah tersedia landasan hukum sebagai aturan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pengungsi atau korban gempa. (2) Banyak temuan dan kegagalan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal, dapat dikatakan bahwa pelaksaanaannya kurang cepat dan tepat. (3) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak atas tempat tinggal telah dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dirumuskan dengan baik, namun pada tataran pelaksanaan di lapangan tidak dijalankan sesuai kebijakan. Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: (1) Realisasi pembangunan sarana fisik (tempat tinggal), untuk memulihkan kondisi di Desa Dagaran. (2). Menumbuhkan usaha berdasarkan kemampuan rakyat. (3). Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, TNI dan POLRI dalam menangani bencana sehingga iebih cepat bertindak. (4) Cadangan dana bantuan bencana alam yang telah ada pada APBN sebaiknya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah juga melaksanakan penanganan bencana secara dini di wilayahnya. Di samping hal itu, dana bantuan dalam APBD ini diharapkan setiap tahun dapat mengalami kenaikan atau bertambah sesuai perkembangan perekonomian.

---

ABSTRACT

In the last decade there's the national disaster in Indonesia. The disaster caused the victims and destroys all facilities and the residence, large evacuation and also disturbed the society life as social and economic. Fact, the evacuees stay for the long period without the proper place. Therefore the solution of these problems needed by the evacuee in order to prevent the other problem appear like decreasing of the quality of health and income for their family.

The aim of this research is to evaluate the intelligent of government implementation in fulfilment the right for the residence after the natural disaster_ The research is using the descriptive method, study field and action. It located at Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta.The collecting data by interviewing the husband and wife of the quake victims, the youth of Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta the PB of Bakornas Team. The emperies data analyzing used the Justice Theory of John Rawls, Carter Theory and Human Right Theory.

Resume: (1). There is a strong commandments to protect the fulfilment of the residence. (2). There is so many failure and invention found form the intelligence of government implementation in fulfilment of the residence or in other words the realization of this intelligence of the government implementation is lack or ineffectively yet. (3). Evaluation of the intelligence of the government implementation in fulfilment the right for the residence is has been done but not as a globally. The result of the evaluation shows that the terms of the intelligence who made by the government have been abbreviated well but on the realization on field terms does not runs as the intelligence it self. The recommendations: (1). The economic growth, physical facilities (residence) become a big problem to recovering the condition of Dagaran village. (2) The reserve of the natural disaster aid which has been allocated in the APBN also must be allocated to the Region of Income Budgeting Expenses (APBD) so that the Region government also the disaster handling earlier at their region/area and this APBD also to expected will be raising every year or adding as the economic growth."

"Tesis ini membahas tentang kesiapsiagaan rumah sakit PKU Muhammadiyah Unit I Yogyakarta dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Penelitian kesiapsiagaan rumah sakit ini mengacu pada Hospital Safety Index yang disusun oleh Pan American Health Organization (PAHO). Penelitian ini dilakukan dengan pengisian cheklist, wawancara, dan observasi terhadap sarana dan fasilitas di rumah sakit. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Safety Index RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit I dalah 0,63. Dengan demikian maka RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit I termasuk dalam klasifikasi B, dengan implementasi bahwa rumah sakit dapat bertahan dalam situasi bencana, tetapi masih berpotensi risiko mengalami kegagalan dalam menghadapi bencana.

---

This thesis discusses about hospital preparedness PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit I in the face of natural disasters earthquakes. Hospital preparedness research refers to the Hospital Safety Index compiled by the Pan American Health Organization (PAHO). The research was conducted by charging checklist, interviews, and observations of the equipment and facilities at the hospital. The study design is a qualitative descriptive study. The results showed that the number of PKU Muhammadiyah Hospital Safety Index Yogyakarta Unit I is 0.63. Thus, the RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit I is included in the classification of B, with implementations that hospitals can survive in a disaster, but it still has the potential risk of a failure in the face of disaster."

"Bandara Internasional Minangkabau secara geografis terletak pada wilayah barat pesisir pantai Pulau Sumatera. Secara geologis, Pulau Sumatera berada pada wilayah pergerakan dua lempeng, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Bandara Internasional Minangkabau memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam gempa bumi dan tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dinilai dari segi aspek sarana evakuasi, tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami dan airport emergency plan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan analisis komparasi. Proses pengumpulan data dilakukan di gedung terminal Bandara Internasional Minangkabau pada bulan April - Mei 2022 melalui kegiatan observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan analisis komparasi menggunakan checklist yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, Pedoman Teknis 2 Perencanaan TES Tsunami, ICAO Doc-9137, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, dan SNI 7743:2011. Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap variabel penelitian didapatkan bahwa pemenuhan aspek sarana evakuasi adalah 82%, aspek tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami adalah 52,2%, dan aspek airport emergency plan adalah 93,33%. Hasil perhitungan rata-rata pemenuhan aspek kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami adalah sebesar 75,84%. Secara umum, kriteria setiap aspek telah terpenuhi cukup baik. Namun masih terdapat beberapa variabel dengan tingkat pemenuhan 0%, seperti pengecekan struktur bangunan TES dan rambu penunjuk evakuasi tsunami. Sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan, terutama pada aspek tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami sebagai aspek dengan persentase pemenuhan terendah. Pemeliharaan dan perbaikan dari aspek lainnya tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami. Upaya untuk meningkatkan kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami dapat dilakukan dengan memperbaiki dan melengkapi sarana evakuasi sesuai dengan standar dan peraturan, melakukan pengkajian ulang penetapan TES sesuai dengan alur pedoman perencanaan TES, dan memenuhi kriteria airport emergency plan sesuai dengan pedoman ICAO Doc-9137.

---

Minangkabau International Airport is geographically located on the west coast of West Sumatera. Geologically, West Sumatera is in the region of the movement of two plates, Indo-Australia and Eurasia. This condition causes Minangkabau International Airport to have a high level of vulnerability to earthquakes and tsunamis. This study aims to determine the level of preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters which are assessed from three aspect, evacuation facilities, vertical evacuation from tsunamis and airport emergency plans. This study uses a descriptive observational method with a comparative analysis approach. The data collection process was carried out at the Minangkabau International Bandra terminal building in April – May 2022 through observation, interviews, and document review. Data processing is carried out by comparative analysis using a checklist that refers to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 14 of 2017, Technical Guidelines 2 for Tsunami TES Planning, ICAO Doc-9137, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, and SNI 7743:2011.

Based on the results of data collection on research variables, it was found that the fulfillment of the evacuation facility aspect was 82%, vertical evacuation from tsunamis aspect was 52.2%, and the airport emergency plan aspect was 93.33%. The results of the calculation of the average fulfillment of aspects of Minangkabau International Airport readiness in dealing with earthquake and tsunami natural disasters is 75.84%. In general, the criteria for each aspect have been met quite well. However, there are still several variables with a compliance rate is 0%, such as checking the structure of the TES building and tsunami evacuation signs. So, some improvements need to be made, especially in the aspect of vertical evacuation of tsunamis as the aspect with the lowest percentage of fulfillment. Maintenance and repairs from other aspects still need to be done to improve the preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters. Efforts to improve the preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters can be done by repairing and equipping evacuation facilities in accordance with standards and regulations, reviewing the determination of TES in accordance with the flow of TES planning guidelines, and fulfilling the criteria for an airport emergency plan in accordance with the ICAO Doc-9137."

"Gempabumi yang terjadi di Yogyakarta 27 Mei 2006 merupakan gempabumi besar dengan kekuatan Mw : 6, 2. Selain menyebabkan kematian sekitar 5000-an jiwa, juga mneyebabkan kerusakan infrastruktur serta mengakibatkan kerusakan geologi berupa hilangnya kekuatan tanah atau likuifaksi. Penelitian ini ingin mengungkapkan kaitan kejadian likuifaksi dengan geologi dan indeks keburukan likuifaksi serta pola wilayah bahaya likuifaksi di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan spasial (keruangan). Hasil penelitian menunjukkan sebaran titik kejadian likuifaksi cenderung mengelompok di tengah wilayah penelitian, sebarannya mengikuti : sebaran jenis batuan endapan Gunungapi Merapi muda, sebaran umur batuan kuarter. Seluruh titik kejadian likuifaksi dijumpai pada jarak kurang dari enam kilometer dari sesar utama dan sesar minor. Sebaran kejadian likuifaksi tidak selalu dijumpai pada wilayah dengan nilai LSI yang besar. Wilayah bahaya likuifaksi terbagi menjadi : wilayah bahaya likuifaksi sangat tidak aman, tidak aman, dan wilayah aman.

---

The Yogyakarta earthquake of May 27, 2006 has magnitude Mw : 6,2. This earthquake caused about 5000 died people and destroyed infrastructures also liquefaction. Focus of this study is interrelation between liquefaction occurance and geological condition and liquefaction severity index (LSI). This research is descriptive and spatial approach. The research shows that distribution of liquefaction occurrence is clustered in the centre part of Yogyakarta Special Province, it is related to young volcanic deposits of Merapi Volcano distribution and Quarternary deposits distribution. Liquefaction occurance is situated within 6 km distance from the major and minor fault zone.The distribution of liquefaction occurance it isn?t related to liquefaction severity index (LSI)."

"Skripsi ini membahas kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana gempa bumi di D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 dengan melihat gambaran keamanan struktur bangunan rumah sakit, keamanan non-struktural (generator, panel listrik, sanitasi, dan sebagainya), serta kapasitas fungsional dari rumah sakit tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan metode kualitatif menggunakan Hospitas Safety Index. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit di daerah Yogyakarta masih dapat berfungsi saat terjadi bencana, terutama gempa bumi, namun masih memerlukan intervensi di beberapa hal terutama di ketahanan struktur bangunan, dan perlengkapan dari prosedur keselamatan rumah sakit.

---

This study focused on hospital preparedness in dealing with devastating earthquake in DI Yogyakarta in 2013 to see an overview of the structural hospital safety building, the safety of non-structural (generators, electrical panels, sanitation, and etc), and also the functional capacity of the hospital. This study uses descriptive analytic approach using qualitative methods Hospitas Safety Index.

The results of this study showed that hospitals in Yogyakarta is still able to function during a disaster, especially earthquakes, but still require intervention at some case, especially in resistance building structures, and equipment of the hospital safety procedures."

"ABSTRAKGempa bumi merupakan kejadian katastrofe yang paling banyak menyebabkankematian. Perusahaan asuransi memerlukan pertanggungan reasuransi nonproporsionaluntuk meminimalkan dampak kerugian akibat kejadian katastrofe. Karyaakhir ini membahas penentuan tarif premi reasuransi untuk pertanggungan katastrofedengan menggunakan metode payback. Data kejadian katastrofe yang diamati adalahdata gempa bumi di wilayah Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwareturn period kejadian gempa bumi di Sumatera Barat adalah 5 tahun dan tarif premireasuransi untuk pertanggungan katastrofe gempa bumi di Sumatera Barat adalahsebesar 20%.

---

ABSTRACTEarthquake is a catastrophe event that most cause of death. The insurance companyuses non-proportional reinsurance scheme to minimize the risk of losses due to acatastrophe event. This thesis discuss the determination reinsurance premium rate forcatastrophe coverage using payback method. This thesis observes the earthquakes datain West Sumatera. These results indicate that the return period of earthquakes in WestSumatera is 5 years and reinsurance premium rates for catastrophe coverageearthquakeevent in West Sumatera is 20%."

"ABSTRAKPada 26 Oktober 2010 terjadi peristiwa bencana alam letusan Gunung Merapi. Korban Tewas Merapi Mencapai 347 Jiwa, korban luka bakar 196 orang, korban luka non bakar 151 orang, korban rawat inap 258 orang, dan jumlah pengungsi 58.389 orang di sejumlah 289 titik pengungsian. Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Pengelola (Amil) Zakat menjadi salah satu lembaga yang mengatasi dan membantu korban bencana alam letusan Gunung Merapi dengan menggunakan dana zakat. Sesungguhnya, pokok persoalan yang dihadapi selanjutnya bagaimanakah peran zakat dalam penanggulangan bencana alam dan bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan Dompet Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dana zakat memungkinkan sekali untuk disalurkan kepada korban bencana alam. Zakat mempunyai peranan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu dalam hal pendayagunaan terhadap korban bencana. Secara eksplisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Dana Zakat dapat didayagunakan untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi. Salah satu contohnya yaitu yang telah dilakukan Lembaga Pengelola (Amil) Zakat Dompet Dhuafa Republika dalam pendayagunaan zakat terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, adapun program-program yang dilakukan antara lain sekolah ceria, medis, mekanik ponsel dan motor, peduli ternak, lansia, rumbamilsu, gruduk kampung, rumah sakit lapangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya pengaturan yang komprehensif mengenai pendayagunaan zakat beserta penyalurannya kepada mustahik zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola (Amil) Zakat, melalui revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

---

ABSTRACTOn 26 October 2010 disaster eruption of Merapi. Merapi killed 347 people Reaching 196 people, burns victims, injured 151 people, does not burn victims involved 258 inpatients and the number of displaced 58389 people in some evacuation 289 points. Dompet Dhuafa Republika Management Institutions of Zakat was one of the institutions that deal with natural disasters and assist victims of the eruption of the Merapi using charitable funds. Indeed, the main problem in the future, as the role of Zakat in coping with natural disasters and how to use Zakat of Dompet Dhuafa Republika for disaster victims in the Merapi volcano Yogyakarta. This study used normative research. Based on studies that allows occasions Zakat funds for distribution to disaster victims. Zakat plays a role in disaster management, namely in terms of victims of natural disasters. Clearly indicated in the explanation of article 16, paragraph (2) of law No. 39 of 1999 on Managing Zakat: "Eight ashnaf of Mustahiq are fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, and ibnussabil that the application can include people who are most economically powerless, such as orphans, the elderly, the disabled, people attended boarding school, neglected child, people who were in debt, displaced refugees and victims of natural disasters". Zakat Fund can be used for victims of natural disasters, the eruption of Mount Merapi. One example of the Institute of management (Amil) Zakat Dompet Dhuafa Republika to use zakat to the victims of natural disasters in the eruption of Mount Merapi, Yogyakarta and for programs that include happy school, medical, mobile phones and auto mechanics, breeding care, the elderly, nursery home, gruduk village, field hospitals. The results show that the need for a comprehensive agreement on the use of mustahik Zakat distribution by management (Amil) Zakat, through revision of Act No. 38 of 1999, on Managing Zakat. "