Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Branchless Banking merupakan suatu konsep upaya pemberian jasa atau layanan perbankan, yang dilakukan tanpa melalui kantor bank namun menggunakan sarana teknologi dan/atau agen. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Brazil dan Pakistan, Indonesia mewujudkan kegiatan Branchless Banking ini dalam dua bentuk, yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Dalam kegiatan ini, perlindungan bank dan nasabah juga menjadi isu yang penting, mengingat adanya risiko-risko bagi bank dan nasabah. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada pihak bank dan nasabah dalam kegiatan Branchless Banking di Bank X, serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia, Brazil dan Pakistan. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dari segi fungsi layanan antara Layanan Keuangan Digital dengan Laku Pandai, di mana Layanan Keuangan Digital berfungsi sebagai sistem pembayaran, dan Laku Pandai berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dalam hal perbedaan dengan Brazil dan Pakistan, perbedaan sistem perbankan dan landasan hukum menyebabkan perbedaan operasional Branchless Banking. Hasil penelitian ini juga menemukan dalam hal upaya Bank X untuk melindungi dirinya dari risiko dalam kegiatan Branchless Banking, Bank X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya, antara lain: Manajemen Risiko dalam penggunaan Agen, kebijakan Anti Pencucian Uang, Manajemen Risiko dalam pengunaan Teknologi Informasi, serta pengawasan dan pelaporan. Sementara upaya Bank X untuk melindungi nasabahnya, Bank X menerapkan beberapa aspek, antara lain: kebijakan perlindungan konsumen, keterbukaan infomasi dan edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan keamanan dalam transaksi secara elektronik.

---

Branchless Banking is a concept of delivering banking services, not by conventional branch office but through the usage of technology and/or third party agents. Unlike in other countries like Brazil and Pakistan, Indonesia has actualized its branchless banking activities in two forms, which are Digital Financial Service and Laku Pandai. In this activity, bank and customer protections is a key issue, regarding to the risks exposed to banks and customers. Therefore, this thesis discusses the legal protection to banks and consumers in the Branchless Banking activities of Bank X, and the regulation comparison between Indonesia, Brazil and Pakistan. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is descriptive.The results of this research shows that there are functional differences between the Digital Financial Service and Laku Pandai, whereas the Digital Financial Service functions as a payment system, while the Laku Pandai functions as a financial intermediary. Regarding to the difference with Brazil and Pakistan, financial system and legal basis difference results in the operational difference of Branchless Banking. The results also show that in the effort of Bank X to protect itself from Branchless Banking risks, Bank X implements the prudential principles on its operations, which includes: agent usage risk management, anti-money laundering policy, information and technology risk management, and also surveillance and reporting. Meanwhile, in the effort of Bank X to protect its customers, Bank X implements several aspects, including: consumer protection policy, information disclosure and consumer education, complain handling, and also electronic transaction security."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah branchless banking di Indonesia. Dengan keberadaan branchless banking, nasabah bank konvensional dapat mengakses layanan bank melalui agen dalam bentuk kantor pos, minimarket, atau individu yang memiliki badan usaha. Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif telah memberikan landasan untuk operasi branchless banking di Indonesia melalui agen individu. Dengan membandingkan peraturan sekaligus operasi branchless banking di tiga negara lain yakni Kenya, Brazil dan India, telah ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah branchless banking di Indonesia saat ini kurang harmonis dan bisa lebih spesifik dan terperinci.

---

This research aims to assess the adequacy of the legal protection given to customers of branchless banking operation in Indonesia. With the existence of branchless banking operation, customers of conventional banks can access the services of a bank through agents in the form of post offices, minimarkets, or even individuals owning a business entity. Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 on Electronic Money and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 19/POJK.03/2014 concerning Financial Service Without Office in the Framework of Financial Inclusion have provided the basis of branchless banking operation through the use of individual agents. With comparison to regulations as well as operations of branchless banking in three other countries including Kenya, Brazil, and India, it is found that the legal protection given to customers of branchless banking in Indonesia currently lacks synchronization and could be more specific and detailed."

"Kebijakan Keuangan Inklusif merupakan suatu kebijakan yang bertujuan agar layanan keuangan dapat dijangkau oleh semua kalangan, khususnya kalangan yang selama ini belum terjamah oleh kegiatan perbankan. Kebijakan keuangan inklusif ini tidak hanya berkaitan dengan memberikan layanan keuangan saja, tetapi juga memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Salah satu upaya dari kebijakan keuangan inklusif adalah Branchless Banking (BB) atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Di Indonesia, layanan keuangan ini disebut dengan LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Dalam melaksanaan kegiatan Branchless Banking, pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan melakukan transaksi perbankan tidak lagi secara langsung, melainkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga bank tidak perlu mendirikan kantor cabang agar dapat melayani masyarakat. Pihak ketiga ini dapat berupa agen maupuan operator jaringan telekomunikasi yang tentunya membawa perubahan dalam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan transaksi perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen yang diberikan kepada nasabah serta kebijakan hukum terkait dengan pengawasan dan pencegahan yang diberikan agar kepentingan konsumen dalam Branchless Banking dapat terlindungi.

---

Inclusive Financial Policy is a policy that aims to make financial services accessible to all people, especially those who had been untouched by banking activities. Inclusive financial policy is not only related to the provision of financial services, but also provide financial education to the public. One of the efforts of the inclusive financial policy is Branchless Banking (BB) or Financial Services Without Office. In Indonesia, financial services is called a LAKU PANDAI (Financial Services Without Office in the Financial Framework for Inclusive). In carrying out the activities of the Branchless Banking, the bank as a financial services provider of banking transactions are no longer directly, but by using a third party so that the bank does not need to set up branch offices in order to serve the community. This third party can be an agent or the operator of telecommunications network which would bring about a change in accountability in the execution of banking transactions. Therefore, in this case, the author will discuss about the consumer protection given to customers and legal policies related to surveillance and prevention are given so that the interests of consumers in Branchless Banking can be protected."

"Pemanfaatan sistem elektronik telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sarana efektif dalam menunjang aspek-aspek kehidupan termasuk diantaranya penggunaan sistem elektronik dalam sistem pembayaran. Pemanfaatan sistem elektronik di satu sisi memang telah memberikan manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa sistem elektronik untuk pembayaran, serta perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan inklusif yang memanfaatkan layanan perbankan tanpa kantor yang merupakan salah satu delivery channel sebagai pendukung e-commerce. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana peraturan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Terciptanya perlindungan hukum terhadap pengguna sistem elektronik membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain, pengguna itu sendiri, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan produk dan jasa yang memanfaatkan sistem elektronik, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

Utilization of electronic systems has contributed to improving the welfare, progress and effective tool in supporting aspects of life, including the use of electronic systems in the payment system. Utilization of electronic systems on the one hand it has provided benefits, but on the other hand contain risks that could cause harm to the user. This thesis discusses the legal protection of the electronic systems for payment services, and legal protection for the users of financial services utilizing inclusive banking services without an office, which is one delivery channel to support e- commerce. It also discussed on how the rules provide protection for service users of electronic systems. This research is descriptive qualitative study, using research methods such as literature study and conduct interviews. The creation of the legal protection of electronic systems requires the involvement of many parties, among others, the users themselves, the organizers of the electronic system, the service provider of products and services that utilize electronic systems, communities, governments, and other interested parties."

"Tesis ini berisi tentang analisis pengaruh penerapan Laku Pandai Branchless Banking terhadap Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia. Laku Pandai merupakan salah satu program guna mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan setiap provinsi dan menganalisis pengaruh penerapan Laku Pandai terhadap tingkat inklusi keuangan yang direpresentasikan dengan Indeks Keuangan Inklusif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi berganda data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode berlakunya Laku Pandai mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Model penelitian merupakan Random Effect Model dengan metode Generalized Least Square GLS . Tingkat inklusi keuangan masing-masing provinsi di Indonesia dihitung dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif berdasarkan metode Sarma 2012 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong sedang, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif berkisar 0,3 sampai dengan 0,6. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan yang sedang, kecuali Jakarta yang memiliki indeks keuangan inklusif tertinggi sebesar 0,9. Secara empiris, penerapan Laku Pandai, pendapatan PDRB per kapita , penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital LKD , tingkat pengguna internet Internet dan persentase penduduk yang memiliki telepon selular Ponsel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan inklusif di Indonesia. Sedangkan gini rasio, persentase angka buta huruf dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap indeks keuangan infklusif di Indonesia.

---

This thesis contains the impact analysis of Laku Pandai Branchless Banking to the Financial Inclusion Index in Indonesia. Laku Pandai is one of the programs to support the realization of financial inclusion, issued by the Financial Services Authority through OJK Regulation Number 19 POJK.03 2014. This study aims to compare the inclusion rates of each province 39 s finances and analyze the impact of Laku Pandai on the level of financial inclusion represented by the Financial Inclusion Index, as well as to identify other factors affecting financial inclusion in Indonesia. This study used multiple regression of panel data from 33 provinces in Indonesia during the period of Laku Pandai programme from 2015 to 2017. The research model is a Random Effect Model with Generalized Least Square GLS method. The financial inclusion rates of each province in Indonesia are calculated using the Financial inclusion index using the Sarma model 2012 . The results show that the financial inclusion in Indonesia is in moderate level, which includes a financial inclusion index between 0.3 to 0.6. Almost all provinces in Indonesia have a moderate level of financial inclusion, except for Jakarta which has the highest financial inclusion index. Empirically, Laku Pandai Branchless Banking , income GRDP per capita , Digital Financial Services DFS , Internet users Internet and percentage of people who own the mobile phone cellular Phone have a positive and significant relationship to the financial inclusion index in Indonesia. While the gini ratio, the percentage of angka buta huruf BHF and the unemployment does not statistically influence to the financial inclusion index in Indonesia. "

"Inovasi manusia dalam teknologi digital telah mengubah dinamika pelaku ekonomi seperti dengan munculnya skema penawaran efek melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Penghimpunan modal melalui SCF menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mempermudah mendapatkan modal. Industri SCF memiliki potensi besar di Indonesia karena banyaknya demand dari pengusaha-pengusaha UMKM untuk skema pemodalan yang mudah digunakan untuk perusahaan kecil. Akan tetapi, persoalan risiko penipuan dapat menjadi hambatan besar dalam perkembangan SCF di Indonesia. Kurangnya perlindungan dari penipuan akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri SCF. Terkait isu ini, Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara komprehensif mengenai risiko penipuan. Sementara itu, dibutuhkan payung hukum yang sistematis untuk melindungi para Pemodal, terutama dari kejahatan penipuan yang dapat mengurangi kredibilitas industri SCF secara keseluruhan dan justru menghambat pemodalan bagi UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas risiko penipuan dalam SCF di Indonesia dan membandingkan pengaturannya dengan regulasi di Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan dalam SCF di Indonesia serta perbandingannya dengan perlindungan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Australia.

---

Human innovation in digital technology has changed the dynamics of economic actors, such as the emergence of securities offering schemes through crowdfunding or securities crowdfunding (SCF). Capital accumulation through SCF is an alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to make it easier to obtain capital. The SCF industry has great potential in Indonesia due to the large demand from MSME entrepreneurs for capital schemes that are friendly for small companies. However, the issue of fraud may be a major obstacle to the development of SCF in Indonesia. Lack of legal protection will have implications on public trust in the SCF industry. Regarding this issue, OJK Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services has not comprehensively regulated the risk of fraud. Meanwhile, a systematic legal umbrella is required to protect investors, especially from fraud crimes which can reduce the credibility of the SCF industry as a whole and hinder MSMEs from gaining capital. This research method uses a normative juridical method by reviewing literature and examining relevant laws and regulations with a comparative approach. This research will discuss legal protection for fraud risk in SCF in Indonesia and compare Indonesia’s regulation with regulations in the United States and Australia. Thus, this research is expected to provide information and an overview of legal protection from fraud in SCF in Indonesia and its comparison with legal protection in the United States and Australia."

"Tesis ini menganalisis kerangka hukum seputar kegiatan pariwisata berisiko tinggi di Indonesia, membandingkannya dengan kerangka hukum di Tiongkok, dan menentukan sejauh mana tanggung jawab yang ditanggung oleh pengusaha pariwisata Indonesia dan Cina dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam praktiknya, Indonesia masih belum memiliki kategorisasi dan standarisasi yang akurat mengenai kegiatan pariwisata berisiko tinggi serta ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengusaha pariwisata yang membuat mereka dapat sepenuhnya bertanggung jawab dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Dengan berkaca pada LPCRI dan UU Kepariwisataan Cina, untuk menjunjung tinggi keselamatan wisatawan, Indonesia hendaknya tidak terlalu bergantung pada peraturan pelaksana, melainkan menyediakan ketentuan keselamatan yang bersifat teknis terkait kegiatan pariwisata berisiko tinggi di UU No. 10 tahun 2009. Kemudian, di kedua negara, sanksi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata dapat berupa kompensasi atau ganti rugi, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi administratif.

---

This thesis analyzes the legal framework surrounding high-risk tourism activities in Indonesia, compares them with those of China, and determines the extent of liabilities that tourism entrepreneurs of Indonesia and China bear in high-risk tourism activity incidents. This study employs normative juridical research. In practice, Indonesia still lacks accurate categorization and standardization of high-risk tourism activities as well as provisions on tourism entrepreneurs’ obligations and liabilities that can hold them fully accountable for high-risk tourism activity incidents. By reflecting on China’s LPCRI and Tourism Law, in regard to upholding the safety of tourists, Indonesia should not heavily rely on implementing regulations but instead provide technical safety provisions related to high-risk tourism activities in the primary governing law, which is Law No. 10 of 2009. Lastly, in both countries, tourism entrepreneurs’ can be in the form of compensation or indemnity, criminal liability, and administrative sanctions."

"Meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim telah mendorong lahirnya beragam program pengurangan emisi karbon. Sebagai bagian dari negara Annex 1 Protokol Kyoto, Jerman telah berkembang menjadi salah satu donor utama bagi upaya perlindungan hutan global. Tulisan ini berupaya menganalisis motif yang melandasi keputusan alokasi bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ oleh Jerman kepada Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia sebagai bagian dari program negara tersebut dalam mengurangi emisi karbon global. Mengadaptasi tiga kerangka alokasi bantuan luar negeri: kebutuhan, kepatutan, dan kepentingan pribadi donor, peneliti berupaya mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkaitan dengan keputusan alokasi bantuan Jerman kepada ketiga negara resipien. Temuan yang ada menunjukkan bahwa terdapat perpaduan antara motif pembangunan dan kepentingan pribadi dalam keputusan alokasi bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ Jerman. Kehadiran kedua motif tersebut berkaitan dengan karakteristik bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ Jerman yang cenderung diberikan dalam bentuk hibah, memberikan keleluasaan bagi negara resipien dalam menggunakan dana bantuan, memadukan bantuan keuangan dengan bantuan teknis, dan membuka kesempatan partisipasi masyarakat hutan dalam proses pembuatan keputusan terkait upaya perlindungan hutan. Bagi Jerman, kegiatan pemberian bantuan tersebut mampu berdampak positif bagi penguatan hubungan perdagangan teknologi lingkungannya dengan negara resipien, penguatan reputasi dan soft-power dalam isu iklim, mencapai enlightened self-interest, dan memenuhi tanggung jawab moral sebagai bagian dari negara Annex 1 Protokol Kyoto.

---

The increasing global concern regarding climate change has influenced the development of various carbon emission reduction programs. As a part of Kyoto Protocol’s Annex 1 countries, Germany has grown as one of the top donors in the field of global forest protection. This thesis analyzes motives behind the allocation of German’s REDD+ based forest protection aid to Brazil, Democratic Republic of the Congo, and Indonesia as a part of the country’s programs to cut carbon emission globally. Adapting the aid allocation framework: need, merit, and donor self-interest, the researcher identifies several factors related to German’s decision in allocating it’s aid to those three recipient countries. The findings indicate that there’s a mixture between developmental motive and donor-self interest behind German’s REDD+ based forest protection aid. The existance of those two motives related to the characteristics of German’s REDD+ based forest protection aid which tend to be given in the form of grant, giving wider autonomy in using the aid to its recipient countries, offering technical assistance as well as financial support, and opening opportunity for forest people to participate in the decision making process related to forest protection. Especially for German, its act of giving aid could give positive impacts for strengthening its environmental technology trade with its aid recipient countries, improving reputation and soft-power in the climate issue, achieving enlightened self-interest, and fulfilling moral responsibility as a part of Kyoto Protocol’s Annex 1 countries."

"Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan keadilan sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 10. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara terhadap negara yang menerapkan hukum Islam yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan dan disandingkan dengan Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara demokrasi dan mengakui hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di masyarakat. Negara-negara tersebut merupakan negara yang melaksanakan syariat Islam dan sangat beragam. Skripsi ini hadir dengan membahas peranan lembaga yudisial dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga sebagaimana diatur dalam konstitusi di negara Islam. Tulisan ini menggunakan metode normatif dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di negara yang menerapkan hukum Islam memiliki cara penyelesaian dengan metode serta penerapannya yang berbeda.

---

Disputes over authority between state institutions are differences of opinion between state institutions and the existence of demands from one state institution against another state institution. In this case, the authority dispute between state institutions which is the object of the dispute is a constitutional authority. Islamic law provides guidance that the state is built to uphold justice as stated in Q.S. Al-Hujurat (49) verse 10. The problem in this study is how to resolve disputes over authority between state institutions against countries that adhere to Islamic law, namely Afghanistan, Indonesia, Iran and Pakistan and juxtaposed with Indonesia which in this case is a democratic country and recognizes Islamic law as one of the living legal systems in society. These countries are Muslim countries that implement Islamic law and have their own diversity. This thesis presents by discussing the role of the judiciary in resolving authority disputes between state institutions in countries that adhere to Islamic law and resolving authority disputes between institutions as stipulated in the constitution. This paper uses a normative method in a qualitative form, which then concludes that the settlement of disputes between the authorities of state institutions in countries that adhere to Islamic law has a way of solving them with their respective methods and applications."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana perlindungan format TV sebagai ciptaanserta membandingkan bagaimana perlindungan hak cipta pada negara Indonesia dan Inggris dalam melindungi format TV sebagai ciptaan. Dasar dari penulisan skripsi ini dikarenakan format TV unsur-unsur yang beragam dari suatu acara TV yang jika unsur tersebut disatukan maka unsur tersebut menciptakan suatu acara TV. unsur-unsur yang terpisah satu sama lain ini menjadi suatu permasalahan dikarenakan format TV dapat dikatakan sebagai suatu ide dibandingkan ciptaan. Hal ini dikarenakan format TV merupakan suatu ide yang memiliki objek nyata. Format TV pada praktiknya telah menjadi salah satu objek transaksi dalam industri hiburan. Salah satu contohnya dari hal ini adalah pada acara TV got talent yang telah versi masing-masing pada negara yang berbeda. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah format TV dapa dilindungi sebagai objek perlindungan hak cipta. Tujuan untuk membandingkan perlindungan dengan negara inggris adalah karena pada putusan Banner Universal Motion Picture vs Endemol Shine Group LTD, hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa format TV dapatdilindungi sebagai objek ciptaan dengan ciptaan berjenis dramatic works dengan adanya kemungkinan tersebut, Penulis menganggap bahwa perbandingan hukum ini dapat membantu untuk mengembangkan penelitian mengenai perlindungan format TV sebagai ciptaan.

---

This article analyses how TV formats are protected as works and compares how copyright protection in Indonesia and England protects TV formats as works. The basis for writing this thesis is that the TV format contains various elements of a TV show which, if these elements are put together, create a TV show. These elements that are separated from each other are a problem because the TV format can be said to be an idea rather than an expression. This is because the TV format is an idea that has a real object. In practice, TV formats have become one of the transaction objects in the entertainment industry. One example of this is the TV show Got Talent, which has its own version in different countries. However, the problem in this case is whether the TV format can be protected as an object of copyright protection. The purpose of comparing protection with the UK is because in the decision of Banner Universal Motion Picture vs Endemol Shine Group LTD, the judge who decided the case stated that the TV format could be protected as an object of creation with dramatic works type creations with this possibility, the author considers that the legal comparison this can help to develop research regarding the protection of TV formats as creations."