Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati untuk investasi. Di Indonesia, Investasi emas pada bank syariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSNMUI/ VI/2010 tentang Jual beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/Dpbs tahun 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah banyak bank syariah yang memberikan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), diantaranya Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana penerapan akad murabahah dan akad murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif untuk mengetahui penerapan akad murabahah dan rahn pada PKE BSM dan BNI Syariah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa PKE BSM dan BNI Syariah terdapat masalah terkait dengan objeknya yang tidak ada pada saat akad disepakati, sehingga melanggar rukun akad yang mengandung unsur gharar, tetapi pada akad rahnya telah sesuai.

---

Gold is a pure metal which so popular for investment. In Indonesia, the regulation against gold investment in Islamic bank is ruled under Fatwa of National Sharia Bord?Indonesia Ulema Concil Number. 77/DSN-MUI/VI/2010 concerning of Sell- Purchase of Gold by Credited and Circulating Letter of Bank Indonesia No. 14/16/Dpbs year of 2012 concerning about Gold Own Financing to Islamic Bank and Islamic Trade Unit, many of Islamic bank in Indonesia gave Gold Own Financing, those of them are Bank Syariah Mandiri (BSM) and Bank Indonesia Syariah (BNI Syariah).

The issue of this thesis is how the implementation of murabaha and rahn based on Islamic law and positive law perspective. This research use juridical method with descriptive typology to know about the implementation of murabaha and rahn in gold own financing at BSM and BNI Syariah.

As the result of research, factually in BSM dan BNI Syariah the object of akad (gold) are not there when akad is signed, so it violets requirement of akad. But for akad rahn in both banks are correct."

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.

---

Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.

The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah dalam rangka perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah pembiayaan, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah. Pembahasan mencakup pengertian risiko, jenis risiko, penyebab risiko, kerugian akibat terjadinya risiko, pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, organisasi manajemen risiko, dan proses penerapan manajemen risiko serta aturan hukum terkait penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah. Pada studi kasus Bank BNI Syariah, penulis meneliti penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup empat pilar, yakni pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risik serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat satu tambahan diluar keempat pilar tersebut, yaitu penerapan good corporate governance dan program APU-PPT. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini didukung dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan harus didukung dengan pengembangan manajemen risiko secara internal yang tidak diatur dalam POJK.

---

This thesis discusses the implementation of risk management for commercial islamic banks in order to legal protection for banks and financing customers, with case studies of risk management at Bank BNI Syariah. The discussion covers the definition of risks, types of risks, causes of risks, losses arising from risks, definition of risk management, function of risk management, risk management organization, and risk management process as well as legal rules related to the implementation of risk management of islamic banks. In the case study at Bank BNI Syariah, the author examines the implementation of risk management at Bank BNI Syariah based on POJK No. 65 POJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit covering four pillars, such as the active supervision of Board of Directors, Board of Commissioners, and Islamic Supervisory Board, the adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limits, adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems. There is an addition beyond the four pillars, namely the implementation of good corporate governance and APU PPT program. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with Bank BNI Syariah. The results suggest that the implementation of risk management in banks should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk management which not regulated in the POJK.Keywords Risk Management, Islamic Commercial Bank, Legal Protection, Financing Customer"

"Minat masyarakat untuk membeli rumah dengan cara angsuran melalui pembiayaan bank syariah cukup tinggi karena dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomisnya, dan nasabah mendapatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Bank cukup menarik, seperti pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat, diberikan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana peranan notaris di dalam pembuatan akad perjanjian al Murabahah yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, asas-asas hukum kontrak, dan prinsip-prinsip syariah dalam proses pemberian al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan.Tipe Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan asas-asas hukum kontrak dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan akad al Murabahah dan memaparkan bagaimana peran notaris di dalam pembuatan akad pembiayaan al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan atas kepemilikan rumah. Hasil penelitian ini dapat memaparkan peranan notaris dalam menjalankan jabatannya pada pembuatan akad pembiayaan al Murabahah apakah sudah menerapkan asas-asas hukum kontrak dan prinsipprinsip syariah serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Public interest to buy a house in installments through the financing of Islamic banks is quite high as it can be adjusted to the economic capabilities, and customers get various facilities offered by the Bank is quite interesting, such payments can be paid off with a flat profit margins, given the life insurance and fire insurance. The writing of this thesis is to inform the public about how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha contract agreement that includes the authority, duties, and prohibition of notary as provided in Act No. 30 of 2004 on Notaries, the principles of contract law, and the principles of sharia in the process of granting guarantees al Murabaha mortgage.

This type is a descriptive analytical study, to explain the principles of contract law and the principles of sharia in al Murabaha financing agreement and described how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha financing contracts with a guaranteed by mortgage of home ownership. The results could explain the role of the notary in carrying out his post on the manufacture of al Murabaha financing agreement has been applying the principles of contract law and the principles of sharia and in accordance with Law No. 30 of 2004 on Notaries."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu bank membeli inventaris dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang menutup biaya bank ditambah dengan keuntungan. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dipraktikan dalam perbankan syariah di Indonesia. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yaitu jual beli emas secara angsuran menggunakan akad murabahah. Produk PKE dipraktikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSNMUI/ 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaturan dalam pelaksanaan PKE serta kesesuaian peraturan tersebut dengan pelaksanaannya pada produk PKE Solusi Emas Murni iB di Unit Usaha Syariah Bank Danamon.

---

Murabaha is a form of financing with the principle of trading, where the banks bought the comodity from the suppliers and then sold it back to the customers at a price that covers the costs plus the profit margin. Financing based on murabaha contract is the most business activities practiced in Indonesian Islamic Banking. One form of financing based on murabaha contract is the Gold Ownership Financing (Pembiayaan Kepemilikan Emas), the gold sale and purchase transaction using murabaha contract with instalments. The Financing of Gold Owenership was applied by Islamic Banks and Islamic Business Units based on Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Non-Cash Gold trading) and Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia Circular Letter Regarding Gold Ownership Financing Product for Islamic Banks and Islamic Business Units). Accordingly, this research was conducted to determine the rules in the implementation of the Gold Ownership Financing and the rules' compliance with the Solusi Emas Murni iB Financing Products of Danamon Sharia Business Unit."

"Pembiayaan murabahah merupakan portofolio aset terbesar bank syariah di Indonesia. Produktivitas pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditetapkan dan kualitas angsuran yang dibayar nasabah. Oleh karena itu kontrol harga sangat diperlukan untuk menjaga pendapatan margin pembiayaan murabahah sesuai dengan target produktivitas yang diharapkan bank syariah. Metode kontrol harga dalam tesis ini dikembangkan dengan menurunkan rumus matematika keuangan dari konsep Discounted Cashflow Valuation yang diadaptasi ke dalam karakteristik pembiayaan murabahah. Sebagai alternatif lain dikembangkan juga metode kontrol harga dari konsep Rate of Profit yang lebih sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Pembahasan metode kontrol harga dalam tesis ini mencakup tiga proses utama pembiayaan murabahah yaitu: Pertama, pada saat proses pencairan untuk menentukan harga jual murabahah; Kedua, pada saat pelunasan dipercepat untuk mencari jumlah muqosah dan kas yang harus dibayar nasabah; Ketiga, pada saat restrukturisasi untuk menghitung tingkat keuntungan aktual dan pembuatan tabel angsuran restrukturisasi. Perhitungan dan penetapan harga yang terkontrol dengan baik diharapkan dapat menciptakan prinsip keadilan yang lebih baik pada transaksi pembiayaan murabahah sehingga mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah.

---

Murabaha financing has the largest share of Islamic banking assets in Indonesia. The productivity of this type of financing is mainly influenced by the pricing and collectability of financing. Therefore, in order to maintain the margin and the desired productivity, it is argued that control on pricing is required. This research analyzes the pricing control method by deriving the financial mathematics of the Discounted Cashflow Valuation, which is adapted into the murabahah financing. In addition to the mathematic approach, this study also develops pricing control based on Rate of Profit concept, which is more appropriate for Islamic banking. The discussion on pricing control method encompasses all the three key processes of murabaha financing. Firstly, when offering a selling price of murabaha financing to customers. Secondly, when setting the amount of money to be paid by customers if they are pay off murabaha financing before maturity. Lastly, when restructuring murabaha financing to calculate the level of actual profit and set up restructuring installment schedule. The findings of the research suggest that sufficient pricing control method is required to create better principles of justice in implementing murabaha transactions, which eventually it may improve the competitiveness of Islamic banking."

"BSI merupakan produk merger bank Syariah pertama di Indonesia yang diresmikan pada 2021 lalu. Penggabungan 3 bank Syariah tersebut telah menghasilkan satu bank syariah besar yang digadangkan pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan pangsa pasar bank Syariah di Indonesia, dengan harapan mampu berdaya saing global. Kini, telah dua tahun berlalu pasca lahirnya BSI, perlu kiranya untuk meninjau perkembangan, khususnya dampak pasca kebijakan merger tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan menganalisis dampak merger pasca diresmikannya BSI, dengan focus pada aspek Pangsa Pasar, Kinerja Bank, Jumlah Nasabah dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger secara umum telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bank yang ditunjukkan dengan meningkatnya pangsa pasar, kinerja bank, dan jumlah nasabah, tanpa membuat kebijakan PHK bagi SDM mereka. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari keempat aspek yang menunjukkan bahwa BSI saat ini, baik secara internal maupun eksternal masih dalam masa transisi pasca merger menuju kondisi optimal yang diharapkan.

---

BSI is the first Sharia bank merger product in Indonesia which was inaugurated in 2021. The merger of those 3 Islamic banks has resulted in a large Islamic bank which the government predicts will be able to encourage the growth of the market share of Islamic banks in Indonesia, with the hope of being able to compete globally. Now, two years have passed after the birth of BSI, it is necessary to review developments, especially the impact of the post-merger policy. This research is a descriptive qualitative research, which aims to analyze the impact of the merger after the inauguration of BSI, with a focus on aspects of Market Share, Bank Performance, Number of Customers and Human Resources. The results of the study show that mergers in general have had a positive impact on bank growth as indicated by increasing market share, bank performance and number of customers, without making layoff policies for their human resources. Even so, there are several things that need to be considered from the four aspects which indicate that BSI is currently, both internally and externally, still in a post-merger transition period towards the expected optimal conditions"

"Karya tulis ini membahas hubungan antara non performing financing NPF , capital adequacy ratio CAR, financing to deposit ratio FDR, rasio biaya operasional pada pendapatan operasional BOPO, PDB/PDRB dan inflasi pada return on aset ROA Bank Umum Syariah BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS di Indonesia. Dengan menggunakan regresi data panel, penulis menemukan bahwa non performing financing NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia, capial adequacy ratio CAR berpengaruh positif signifikan pada ROA baik BUS ataupun BPRS, financing to deposit ratio FDR berpengaruh negatif bagi BUS tetapi positif pada BPRS, dan rasio biaya operasional pada pendapatan operasional BOPO berpengaruh negatif signifikan bagi BUS dan BPRS. Penemuan lain pada karya tulis ini adalah ROA BPRS tidak dipengaruhi oleh variabel makroekonomi sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA BUS. Sosialisasi dan pengawasan pada rasio keuangan perbankan menjadi penting karena mempengaruhi profitabilitas bank syariah baik BUS ataupun BPRS.

---

This thesis discusses the relationship between non performing financing NPF, capital adequacy ratio CAR , financing to deposit ratio FDR, operational efficiency ratio, GDP GRDP and inflation on return on aset ROA of Islamic commercial bank and Islamic rural banks in Indonesia. By using panel data regression, the we found that NPF has negative significant effect on ROA of Islamic rural bank in Indonesia, CAR has positive significant effect on ROA both in Islamic commercial bank and Islamic rural bank in Indonesia FDR has negative effect for Islamic commercial bank but positive in Islamic rural bank, and BOPO has significant negative effect for Islamic commercial bank and Islamic rural bank. Other finding in this thesis is ROA of Islamic rural bank is not influenced by macroeconomic variables while inflation has a negative effect on the ROA of Islamic rural banks. Socialization and supervision from regulator on banking financial ratios are important because it affects the profitability of Islamic banks, whether Islamic commercial bank or Islamic rural bank in Indonesia."

"Bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki andil besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang dibutuhkan masyarakat. Tingginya atas permintaan yang ada merupakan suatu pemacu sekaligus tantangan bagi lembaga perbankan dalam memberikan berbagai bentuk fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) kepada masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional yang mengacu pada transaksi berbasiskan bunga, bank syariah membatasi transaksinya yang harus bebas dari sistem bunga, riba, gharar, dan maysir. Bank syariah di Indonesia memakai akad-akad tertentu dalam pembiayaan perumahan. Akad yang paling umum digunakan adalah Murabahah, yakni jual beli dengan pembayaran mengangsur. Sementara itu ada akad yang sedang umum dibicarakan dalam dunia perbankan syariah nasional dalam pembiayaan perumahan syariah yakni Musyarakah Mutanaqisah, yang berarti, kemitraan yang mengurangi bagian salah satu rekanan. Tulisan ini membandingkan kedua akad tersebut dalam hal penerapannya pada sistem perbankan syariah di Indonesia, serta memaparkan kekhasan antara akad Murabahah yang umum dipakai dalam pembiayaan perumahan dan Musyarakah Mutanaqisah yang minim dipraktikan. Tulisan ini juga meneliti literatur yang berkaitan dengan akad yang digunakan oleh bank syariah dan juga peraturan positip Nasional yang sesuai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Musyarakah Mutanaqisah diatur fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sedangkan Murabahah diatur dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan lainnya yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai tulisan perbandingan, digambarkan apa saja karakteristik yang khas, kelebihan dan kekurangan diantara akad Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah sebagai prinsip pembiayaan perumahan syariah.

---

AbstractIslamic banks in accordance with its function as a collector and distributor of public funds, has a big hand in providing of home financing facility that required by the community. The highly existing demand is a spur and challenge to banking institutions in providing various forms of Sharia Home Ownership Financing (SHOP) facilities to the community. While conventional banks deal with interest in financing home, car or other appliances, the Islamic banks limit to transactions that are free from interest, usury, ambiguity, and gambling. Islamic banks in Indonesia implement some certain Aqd in house financing. The most popular one is Murabahah, which is a sale on a pay in installment. The emerging house financing are discussed in Indonesian sharia banking world is Musyarakah Mutanaqisah, which means, diminishing partnership. The paper would deal to compare both of these financing principes as it is implemented in Indonesia Islamic banking systems, while drawing a clear line of distinctions between well-known as home financing aqd Murabahah and less practiced Musyarakah Mutanaqisah. It would investigate the existing literature according with the using aqd on Islamic banks and also the Indonesian national positive regulation in according with the financing. The methodology of this research is a normative legal using literature research and analytical approach. Musyarakah Mutanaqisah is being ruled in Fatwa DSN No. 73/ DSNMUI/ XI/2008 meanwhile Murabahah in Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Other regulations are used Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia Banking and Indonesian Civil Code (KUH Perdata). As a comparison study, this paper expects to draw the distinguish characters, advantages and disadvantages between Musyarakah Mutanaqisah and Murabahah as an Islamic home financing principles."