Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas kedudukan klausa performance requirements dalam freetrade agreement serta risikonya bagi Indonesia apabila melanggar klausa tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena membahas obyekpenelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan.Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah bahwa Indonesia memiliki risiko untuk ditarik menjadi pihakdalam sengketa pelanggaran klausa performance requirements dalam free tradeagreement di mana Indonesia terikat dengan ketentuannya. Indonesia harusmengkaji kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia agar konsistendengan klausa performance requirements dalam free trade agreement yangmengikat IndonesiaABSTRACTThis thesis discusses about the standing of performance requirements clauses infree trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses.This research fundamentally used normative juridical method, while in thisresearch discusses about an object from a legal standpoint and legislation. Thisresearch also use descriptive type of typology. The results of this study is thatIndonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses offree trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law soit can be consistent with the performance requirements clauses on free tradeagreement that Indonesia involved;This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses infree trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses.This research fundamentally used normative juridical method, while in thisresearch discusses about an object from a legal standpoint and legislation. Thisresearch also use descriptive type of typology. The results of this study is thatIndonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses offree trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law soit can be consistent with the performance requirements clauses on free tradeagreement that Indonesia involved;This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses infree trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses.This research fundamentally used normative juridical method, while in thisresearch discusses about an object from a legal standpoint and legislation. Thisresearch also use descriptive type of typology. The results of this study is thatIndonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses offree trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law soit can be consistent with the performance requirements clauses on free tradeagreement that Indonesia involved, This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses infree trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses.This research fundamentally used normative juridical method, while in thisresearch discusses about an object from a legal standpoint and legislation. Thisresearch also use descriptive type of typology. The results of this study is thatIndonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses offree trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law soit can be consistent with the performance requirements clauses on free tradeagreement that Indonesia involved]"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Indonesia dalam negosiasi perdagangan bebas Uni Eropa (UE) dengan negara-negara Asia Tenggara, yang dilihat dari perspektif UE. Pertanyaan pendahuluan dari penelitian ini adalah mengapa UE menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, pertanyaan penelitian utama dari tesis ini adalah mengapa Indonesia hanya menjadi negara keenam di Asia Tenggara yang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan UE dan bukan yang pertama. Metode penelitian tesis ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan studi kasus, dalam hal ini negosiasi perdagangan bebas UE-Asia Tenggara. Metode pengumpulan data utama menggunakan teknik studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita, dan laman resmi dari organisasi-organisasi terkait. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Cross-Regionalism yang dikemukakan oleh Mireya Solís dan Saori N. Katada (2007). Faktor regional yang membuat UE melakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) lintas kawasan antara lain kondisi ekonomi internal yang terpuruk; kemunculan kekuatan-kekuatan ekonomi baru, terutama Tiongkok, yang menyaingi UE; kemajuan ekonomi dari keenam negara Asia Tenggara yang jauh lebih baik dari UE; kondisi perdagangan barang yang tidak menguntungkan dengan ASEAN; dan kebijakan politik UE. FTA lintas kawasan merupakan upaya UE untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya, mencegah terjadinya pengalihan perdagangan (trade diversion), dan menjadi kekuatan normatif. Faktor regional yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi prioritas bagi UE adalah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina; hubungan ekonomi UE-Indonesia yang menurun; isu-isu keberlanjutan (sustainability); dan minimnya hubungan UE-Indonesia. Kemudian, motif yang memengaruhi UE untuk melakukan FTA lintas kawasan adalah motif pengaruh (leverage), yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai UE, sehingga terbentuk like-minded countries. Motif ekonomi dan motif pengaruh (leverage) merupakan alasan yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi mitra negosiasi FTA bilateral pertama dan hanya yang keenam. Tampaknya kedua alasan ini memengaruhi UE dalam penentuan mitra FTA, sedangkan motif keamanan dan diplomasi tidak memengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa motif keamanan dan diplomasi (politik) diabaikan oleh UE. Dalam memilih mitra FTA, nilai-nilai yang diusung UE kalah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonominya.

---

This thesis aims to analyze Indonesia's position in the Free Trade Agreement (FTA) negotiations between the European Union (EU) and Southeast Asian countries as seen from the EU's perspective. The preliminary question of this thesis is why the EU negotiated FTAs with Southeast Asian countries. Meanwhile, the primary research question is why Indonesia became the sixth country in Southeast Asia to negotiate a bilateral FTA with the EU instead of the first. The research method of this thesis is a qualitative analysis using a case study, which is the EU-Southeast Asia FTA negotiations. The majority of the data collected in this thesis is collected from books, articles, news pages, and official pages from related organizations. To answer the research question, the researcher uses Cross-Regionalism theory put forward by Mireya Solís and Saori N. Katada (2007). Regional factors that have led the EU to conduct cross-regional FTA ​​are internal economic slump; the emergence of new economic powers, notably China, that rival the EU; economic improvement of the six Southeast Asian countries which is much better than the EU; unfavorable trade in goods with ASEAN; and EU political policy. Cross-regional FTA is EU's effort to improve its economic condition, prevent trade diversion, and become a normative power. Regional factors that have caused Indonesia not to become a priority for the EU are Indonesia's economic condition that was no better than Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, and the Philippines; the decline of EU-Indonesia economic relation; sustainability issues; and the lack of EU-Indonesia relation. Furthermore, the motive that influences the EU to conduct cross-regional FTA ​​is leverage motive, namely to promote EU values, so that like-minded countries are formed. Economic motive and leverage motive were the reasons why Indonesia was not the first and only the sixth bilateral FTA negotiating partner. It seems that both of these reasons influenced the EU in determining its FTA partners, while security and diplomacy motives did not influence the EU. This shows that security and diplomacy (politics) motives were disregarded by the EU. In choosing FTA partners, the values promoted by the EU lose out when it comes to its economic interests."

"Implementasi perjanjian perdagangan dapat mempengaruhi perdagangan melalui dua efek yaitu trade creation dan trade diversion. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek trade creation dan trade diversion dari implementasi ASEAN +1 FTA terhadap perdagangan bilateral Indonesia dengan 25 negara mitra dagangnya pada periode 2000-2019 yang mana perdagangan bilateral ini menggunakan data ekspor dan impor Indonesia. Metode estimasi menggunakan model gravitasi dengan menambahkan dummy anggota dan bukan anggota. Dengan menggunakan fixed effect time, hasil penelitian ini menemukan adanya trade creation, dan tidak ditemukan trade diversion. Pengaruh implementasi ASEAN +1 FTA ternyata sama-sama meningkatkan ekspor dan impor Indonesia dengan negara anggota dan bukan anggota.

---

Free Trade Agreement implementation can affect trade through two effects: trade creation and trade diversion. This study aims to analyze the effects of trade creation and trade diversion from the implementation of the ASEAN+1 FTA on Indonesia's bilateral trade with 25 of its trading partner countries in the 2000–2019 period, where this bilateral trade uses Indonesian export and import data. The estimation method uses a gravity model by adding dummy members and non-members. By using the fixed effect time, the results of this study found trade creation and no trade diversion. The effect of implementing the ASEAN +1 FTA turned out to be that both member and non-member countries increased Indonesia's exports and imports."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis mengenai ACFTA (ASEAN-China Free TradeAgreement) yang merupakan suatu perjanjian perdagangan kawasan bebas yangdibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA telahdisepakati sejak tahun 2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China(ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and thePeople?s Republic of China yang ditandatangani pada 4 November 2002 di PhnomPenh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengankepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Perjanjian ACFTA berlakusecara penuh bagi Indonesia sejak Januari 2010, dan dibalik perberlakuanperjanjian ACFTA bagi Indonesia memberikan dampak baik itu positif maupunnegatif. Selain itu ada pula kendala-kendala yang harus dihadapi Indonesia dariperberlakuan perjanjian ACFTA. Pemerintah harus segera bertindak untukmengatasi berbagai dampak negatif dari perberlakuan perjanjian ACFTA,terutama kebijakan perdagangan dalam negeri. Berbagai paket kebijakan yangdisiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasidampak negatif dari pemberlakuan ACFTA (ASEAN-China Free TradeAgreement). Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini adalahpenelitian yuridis normatif. Di dalam tesis ini dibahas mengenai substansi dariperjanjian ACFTA, dampak positif dan negatif dari perjanjian ACFTA bagiIndonesia, dan upaya pemerintah melalui kebijakannya yang komprehensif dalammengatasi dampak dari perjanjian ACFTA.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) which isa free trade agreement area that formed between ASEAN countries and China.ACFTA has been agreed since 2001. ASEAN-China Free Trade Agreement(ACFTA) formed based on international law namely Framework Agreement onComprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People?sRepublic of China that has been signed on November 4, 2002 at Phnom Penh,Kambodja by the chief ASEAN?s countries governments with Republic of China(PRC). ACFTA fully cause been effective for Indonesia since Januari 2010, andbehind implementation of ACFTA for Indonesia has given positive and negativeeffects. In addition, there are constraints which must be faced by Indonesia.Indonesian Government must act immediately to solve the several negative effectsfrom the implementation of ACFTA, especially domestic trading policy. Severalpolicy packages are prepared and implementated by Indonesian government thatis hoped can solve the negative effect of implementation ACFTA (ASEAN-ChinaFree Trade Agreement). Research conducted in this thesis is a normative juridicalresearch. In this thesis are discussed obout substance of ACFTA, postitive andnegative effect of ACFTA for Indonesia, and the effort of Indonesian governmentto solve the effect of ACFTA comprehensively."

"Tesis ini membahas tentang Demokrasi Deliberatif dan partisipasi Masyarakat sipil dalam proses pembentukan hukum di World Trade Organization (WTO). WTO didirikan untuk mengatur perdagangan internasional sesuai dengan WTO Agreement. WTO mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. Namun sejak kelahirannya WTO telah mendapatkan resistensi yang sangat besar dari berbagai kalangan akar rumput. Hal tersebut dikarenakan hukum perdagangan internasional dalam kerangka WTO telah menimbulkan norma-norma yang bersinggungan langsung dengan individu masyarakat. Keputusan-keputusan yang lahir dalam sistem hukum WTO adalah keputusan yang nyata memiliki dampak secara langsung. Walaupun secara normatif WTO dianggap sebagai organisasi internasional yang lebih demokratis, namun dalam tataran praksis banyak sekali praktek-praktek pengambilan keputusan yang lebih bersifat oligarkis. Proses pengambilan keputusan di WTO melalui mekanisme konsensus sangatlah tidak transparan, selektif dan rahasia. WTO telah mengalienasikan dirinya dan menjadi otonom dari kepentingan masyarakat sipil. Padahal agar suatu pengambilan keputusan bersifat demokratis, maka proses pengambilan keputusan itu harus melibatkan pihak-pihak yang terkena akibat dari keputusan-keputusan tersebut, baik itu secara langsung maupun melalui perwakilannya masing-masing. Disamping itu, keputusan-keputusan tersebut juga harus dicapai sebagai suatu hasil dari adanya pertukaran argumentasi yang rasional, terbuka dan transparan. Penulis mencoba menawarkan teori demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jurgen Habermas sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan hukum di WTO. Demokrasi dapat disebut deliberatif jika proses pemberian suatu alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat diskursus publik. Menurut Habermas, politik selalu dipengaruhi oleh dua aspek. Aspek tersebut adalah faktisitas hukum dan validitas hukum. Faktisitas hukum menekankan kepastian hukum demi rumusan yang ada pada pada hukum itu sendiri, sedangkan validitas hukum menekankan bahwa hukum harus dapat dilegitimasikan secara moral. Maka dari itu, sesungguhnya teori tersebut merupakan sebuah desakan bagi WTO untuk membuka ruang-ruang dan kanal-kanal komunikasi politis di dalam masyarakat, agar keputusan-keputusan yang diambil dalam proses pembentukan hukum di WTO tidak teralienasikan dari masyarakat sipil dan menimbulkan kurangnya legitimasi.

---

This theses elaborates the deliberative democracy and participation of civil society in the law-making process at the World Trade Organization (WTO). World Trade Organization (WTO) was established to regulate international trade in accordance with the WTO Agreement. WTO encourages the flow of international trading, by reducing and removing barriers that may interfere the accelerations of trade in goods and services. But since the establishment of the WTO has gained enormous resistance from various grassroots. That is because the law of international trade within the WTO framework has led to the norms that interact directly with individual communities. The decisions that were taken in the WTO legal system is the decisions that have a direct impact.

Although normatively WTO is considered as an international organization that is more democratic, but in a many practical level, decision-making practices in WTO are more oligarchic. The decision making process in the WTO through a consensus mechanism is not transparent, selective and confidential. WTO has alienated himself and become autonomous from the interests of civil society. And to a democratic decision-making, then the decision-making process must involve the affected parties as a result of these decisions, either directly or through their respective representation. In addition, these decisions should also be achieved as a result of an exchange of arguments were rational, open and transparent.

The author tries to offer a theory of deliberative democracy initiated by Jurgen Habermas as an answer to the problems that occur in the WTO law-making process. Democracy can be called deliberative if the process of giving a reason on a public policy candidate tested in advance through public consultation or through public discourse. According to Habermas, politics is always influenced by two aspects. These aspects are legal facticity and legal validity. Legal facticity emphasizes the rule of law toward the formulas that exist in the law itself, while the legal validity emphasizes that law must be legitimized morally. Therefore, the theory actually is an insistence for the WTO to open spaces and channels of political communication in the community, so that the decisions taken in the law-making process in the WTO is not alienated from civil society and causing a lack of legitimacy."

"Selain faktor-faktor internal, menurunnya kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia terutama di negara-negara tujuan ekspor utama yang menjadi pasar tradisional Indonesia dan turunnya harga-harga komoditas utama mengakibatkan ekspor Indonesia, khususnya non migas, mengalami penurunan yang cukup besar Penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adanya penetapan syarat-syarat tambahan (non tariff barriers) bagi produk ekspor Indonesia.Sebagai upaya peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar ke negara-negara non tradisional, saat ini pemerintah Indonesia tengah menjajagi untuk mengadakan bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan negara Kecenderungan untuk mengadakan FTA saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia di berbagai kawasan untuk membuka peluang dan mengatasi hambatan perdagangannya.Secara konseptual, perdagangan internasional terjadi karena skala ekonomi dan spesialisasi. Dengan demikian, salah satu kunci keberhasilan FTA adalah adanya komplementaritas produk perdagangan diantara negara-negara anggota FTA. Semakin besar tingkat komplementaritas komoditi perdagangan akan semakin besar peluang keberhasilan FTA tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komplementaritas perdagangan Indonesia-Cili sebagai instrumen untuk mengetahui kelayakan FTA Indonesia Cili.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk keperluan analisis, digunakan data sekunder berupa data ekspor dan impor serta data ekonomi lainnya dari Indonesia dan Cili yang diperoleh dari terbitan dan publikasi dari lembaga-lembaga ekonomi dunia (WTO, IMF), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya.Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan metoda analisis Revealed Comparative Advantage (RCA). Pendekatan RCA digunakan untuk mengetahui komplementaritas dan persaingan perdagangan antara Indonesia dengan Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya persamaan ataupun perbedaan karakteristik perekonomian Indonesia dan Cili. Kedua negara adalah negara berkembang yang memiliki kebijakan perdagangan terbuka dan outward looking, sehingga tergantung pada perdagangan luar negerinya sebagai mesin pertumbuhan perekonomiannya. Namun, perekonomian Cili saat ini lebih baik daripada Indonesia. Adapun hasil analisis kuantitatif terhadap komoditi ekspor dan impor Indonesia - menunjukkan adanya komplementaritas perdagangan, persaingan beberapa komoditi perdagangan, kemungkinan terjadinya infra trade industry dan trade creation.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa FTA Indonesia-Cili akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia di Cili. indikasi terjadinya trade creation dan tingginya komplementaritas komoditi ekspor Indonesia menunjukkan bahwa komoditi Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan ekspornya di pasar Cili dan di kawasan Amerika Latin. Dengan demikian, FTA ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Karena itu gagasan skema FTA Indonesia-Cili tampaknya layak untuk dikembangkan.Namun, penetapan pembentukan FTA harus didahului dengan studi yang komprehensif. Agar sasaran pembentukan FTA bagi Indonesia tercapai, perlu diperhatikan pemilihan komoditi secara tepat dengan timeframe yang memadai dan kesiapan industri dalam negeri. Berdasarkan analisis ini, beberapa jenis komoditi yang Iayak disiapkan dalam kerangka FTA Indonesia-Cili antara lain adalah Margarin/mentega (SITC 091), Tangki untuk penyimpanan/pengangkutan barang (SITC 692), Teh (SITC 074), Ban luar dan dalam (SITC 625), Propan dan bukan cair (SITC 342), Batubara (SITC 321), Sepatu dan peralatan kaki lainnya (SITC 851), Kertas dan kertas karton (S1TC 641) dan Pakaian lelaki bukan rajutan (SITC 841)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efek trade creation dan trade diversion dari implementasi ACFTA terhadap perdagangan bilateral ekspor dan impor produk industri kreatif fesyen dan kerajinan di Indonesia dengan 15 negara mitra dagang yang termasuk anggota ACFTA dan non-anggota ACFTA selama periode tahun 2000-2013. Penelitian ini diestimasi menggunakan model gravity yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel dummy FTA sebagai proxi dari dampak implementasi ACFTA yaitu trade creation, export trade diversion dan import trade diversion.Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ACFTA memberikan efek trade creation, export trade diversion dan import trade diversion yang positif dan signifikan terhadap perdagangan produk industri kreatif fesyen dan kerajinan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi ACFTA tidak hanya menciptakan efek trade creation dengan meningkatkan perdagangan intra-regional antar anggota ACFTA, tetapi juga dapat menciptakan trade expansion (positive trade diversion) dengan meningkatkan ekspansi perdagangan extra-regional dengan negara non-anggota ACFTA baik dari sisi ekspor dan impor.

---

This research aims to analyzes the effects of trade creation dan trade diversion of the ACFTA implementation on the bilateral trade for export and import of creative industries products for fashion and craft in Indonesia with 15 countries of trading partners including member and non-member of ACFTA over the period 2000-2013. This study estimated using gravity model modified with FTA dummy variables as proxi of the impact of ACFTA implementation, namely trade creation, export trade diversion, and import trade diversion.The results show that the effects of trade creation, export trade diversion and import trade diversion are significant and positive on the trade of creative industries products for fashion and craft in Indonesia. It indicates that ACFTA implementation not only increasing trade creation of intra-regional trade among member countries, but also increasing trade expansion (positive trade diversion) of extra-regional trade with non-member countries in terms of export and import."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak ACFTA terhadap neraca perdagangan dari negara ASEAN dan China serta Indonesia. Dengan mengacu pada model gravitasi, penelitian ini membuktikan bahwa penurunan tarif sebagai konsekuensi dari ACFTA berpengaruh signifikan pada peningkatan ekspor dan impor pada negara ASEAN dan China. Namun, ACFTA tidak mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan pada negara ASEAN dan China secara agregat karena dampak ACFTA pada ekspor dan dampak ACFTA pada impor dapat saling meniadakan. Studi ini juga menunjukkan bahwa penurunan tarif bukan merupakan faktor penting dalam peningkatan ekspor dan impor di Indonesia. Sehingga, dampak ACFTA terhadap keseimbangan neraca perdagangan tidak dapat diukur secara akurat.

---

This study estimates the impact of ACFTA on ASEAN countries and China`s trade balance in general, and also Indonesia`s trade balance in specific. Using the gravity model, this paper finds that the impact of tariffs elimination due to the implementation of ACFTA increased exports and imports for ASEAN countries and China. However, the aggregate trade balances of ASEAN member countries and China is zero since the impact of ACFTA on imports offset the impact of ACFTA on exports. Tariffs have not played significant role on increasing Indonesia`s exports and imports. As a result, the impact of ACFTA on Indonesia`s trade balance cannot be quantified clearly.

"