Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-government terhadap tingkat persepsi korupsi dengan menggunakan studi lintas negara. E-Government diharapkan dapat mendorong reformasi administrasi dan budaya transparansi informasi publik demi memperkuat inisiatif pemberantasan korupsi. Penelitian ini mengukur e-government menggunakan digunakan E-Government Development Index EGDI yang terdiri dari dimensi kualitas layanan online dimensi sumber daya manusia dan dimensi infrastruktur telekomunikasi. Sampel penelitian terdiri dari 122 negara dengan 521 observasi dari tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi. Penelitian ini mendukung dorongan bagi pemerintah negara negara untuk menerapkan e-government serta lebih berinvestasi pada sektor infrastruktur telekomunikasi dalam upaya menurunkan tingkat korupsi.

---

This study is done to explain the impact of e-government implementation on corruption level using a cross country study. E-Government is expected to encourage administration reform and transparency culture in order to support anti corruption initiatives. This study measures e government using E-Government Development Index EGDI consisting of online services index human capital index and telecommunications infrastructure index. This study utilizes 521 observations from 122 countries in year 2009 through 2013 for research sample. Results show negative impact of e-government implementation towards corruption perception index This study supports encouragement for countries to implement e-government and invest more on telecommunications infrastructure in their anti corruption efforts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda multiple linear regression dengan sampel Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Variabel persepsi korupsi diukur menggunakan Indeks Integritas hasil Survei Integritas KPK, sedangkan variabel penerapan e-government diukur menggunakan Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia Indeks PeGi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan juga berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan proses administrasi melalui pemanfaatan e-government dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan.

---

This objective aims to analyze the influence of e government implementation and accountability toward the corruption perception in the Ministry Institution. This research uses quantitative methods with multiple linear regression. The samples are Ministries Institution in Indonesia from 2011 until 2014. Corruption perception variable is measured using integrity index from integrity survey by KPK, while e government implementation variable is measured using Indonesian e government ranking index Index PeGi.

The results show that the e government implementation negatively influence the corruption perception. Performance accountability and financial accountability also negatively influence the perception of corruption. Therefore, the Ministry Institution needs to improve administrative processes through the use of e government and improve the performance accountability and financial accountability."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

---

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.

Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies."

"ABSTRAK ini meneliti pentingnya e-government dalam memprediksi perubahan di seluruh duniatingkat korupsi yang dirasakan. Kumpulan data panel dengan data tingkat negara digunakan untuk menentukandampak kebijakan terhadap hasil korupsi. Analisis korelasi menunjukkan efek yang kuat dari pemerintahkebijakan pada tingkat korupsi setelah mengendalikan ekonomi, politik, dan negarafaktor demografis. Temuan-temuan ini juga menekankan perbedaan tingkat kepentingan pemerintahandalam menjelaskan tingkat korupsi pada anggota dan bukan anggota OECD. Secara keseluruhan,studi ini menyoroti cara unik bahwa e-government dapat membentuk pemerintah secara positiftransparansi yang menjadi faktor utama tingkat persepsi korupsi yang diamati oleh umumwarga. Dengan demikian, temuan kami menunjukkan bahwa e-government adalah salah satu faktor permintaan di depan umumkebijakan yang memberikan dampak lebih baik untuk mengurangi tingkat korupsi, terutama memanfaatkan teknologi. Daribersama dengan semua upaya untuk mengubah PDB per kapita negara, aturan hukum, danefektivitas pemerintah.

---

ABSTRACTThis study examines the importance of e-government in predicting change throughout the worldthe level of perceived corruption. A panel data set with country level data is used to determinethe impact of policies on the outcome of corruption. Correlation analysis shows the strong effect of the governmentpolicies at the level of corruption after controlling the economy, politics, and the countrydemographic factors. These findings also emphasize differences in the level of government interestsin explaining the level of corruption to members and not members of the OECD. Overall,this study highlights the unique ways that e-government can shape government positivelytransparency is a major factor in the level of perception of corruption observed by the publicthe citizens. As such, our findings show that e-government is one of the public demand factorspolicies that have a better impact on reducing the level of corruption, especially utilizing technology. Fromalong with all efforts to change the country's per capita GDP, the rule of law, andgovernment effectiveness."

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."

"Dalam era informasi ini pemanfaatan informasi komunikasi dan teknologi ICT berkembang dalam berbagai bidang Munculnya ICT telah menyediakan sarana komunikasi yang lebih cepat baik dan efisien Penerapan ICT dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e government E government saat ini juga diterapkan di Kota Depok sebagai salah satu kota di Indonesia Depok Cyber City yang mulai dicanangkan sejak tahun 2012 ndash 2016 merupakan program yang mencakup pengembangan e government di Kota Depok Program tersebut menjadi salah satu faktor dari tiga faktor utama yang ditinjau pada penelitian ini Selain program pemerintahan kualitas website berupa tampilan website kualitas layanan dan kualitas informasi yang disampaikan juga menjadi faktor lainnya Faktor terakhir yang mempengaruhi kepuasan dan adopsi masyarakat adalah persepsi pengguna yaitu masyarakat Kota Depok Ketiga faktor itu dikembangkan menjadi sebuah model yang kemudian akan diuji menggunakan SEM dengan tools AMOS Melalui hasil analisis dari pengujian model maka didapatkan kesimpulan bahwa faktor kualitas website khususnya kualitas layanan dan informasi menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap e government di Depok Faktor kualitas website khususnya kualitas layanan juga mempengaruhi adopsi masyarakat Selain kualitas layanan faktor program pemerintah dalam hal ini program Depok Cyber City juga turut andil dalam mempengaruhi adopsi Melalui penelitian ini pemerintah Kota Depok dapat mengetahui faktor mana yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan e government selanjutnya

---

In this information era utilizations of information communication and technology ICT develop in various fields The emergence of ICT has provided faster better and more efficient means of communication The implementation of ICT in the government is known as e government Currently E Government is also applied in Depok one of the municipal in Indonesia Depok Cyber City which has been launched since 2012 is a program covering the development of e government in Depok This program is one of the three main factors reviewed in this research Aside from government s programs other factors include website quality in terms of interface service quality and information quality The last factor influencing society s satisfaction and adoption is user s perception The three main factors were developed into a model which would be tested using SEM with the tool AMOS With the result of analysis and model testing it was concluded that website quality especially quality of service and information is a factor influencing society s satisfaction towards e government in Depok Website quality especially quality of service also influences society s adoption Beside quality of service government s program which is Depok Cyber City also plays a role in influencing adoption Through this research the government of Depok will be able to find out which factors to pay attention to in developing e government even further "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan nilai-nilai Islam oleh manajemen bank syariah terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan model Maqashid Index. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil skoring Islamic values dari laporan tahunan sebagai variabel dependen dan nilai Maqashid Index dari beberapa bank syariah dengan aset terbesar di 9 negara yang menguasai pangsa pasar perbankan syariah di dunia. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk menguji hipotesisnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan nilai-nilai Islam oleh manajemen bank syariah mempengaruhi kinerja bank secara positif.

---

This study aims to examine the effect of the implementation of Islamic values on Islamic banks to their performance as measured using the Maqashid Index model. The data used in this study is the Islamic values scores from the annual reports as a proxy of the dependent variable and the Maqashid Index score of some Islamic banks with the largest assets in 9 countries that dominate the market share of Islamic banking in the world. The research finds that the implementation of Islamic values in Islamic banks positively affect its performance."

"Implementasi e-government merupakan upaya pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari e-government adalah adanya pengurangan interaksi secara personal dan peningkatan transparansi serta kererlibatan masyarakat yang dapat menurunkan potensi korupsi sebagaimana telah dibuktikan pada berbagai penelitian empiris sebelumnya. Tesis ini membahas mengenai peran e-government terhadap penurunan tingkat korupsi di negara ASEAN pada periode tahun 2008 ndash; 2016 dengan menggunakan pengukuran Corruption Perception Index CPI , E-Government Development Index EGDI , dan E-Participation Index EPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CPI, sedangkan EPI berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap CPI. Penelitian merekomendasikan implementasi dan mengembangkan e-government di negara ASEAN seabagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat korupsi yang selanjutnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

---

E government implementation is one of government efforts in many countries to improve the efficiency and transparency of public services. One advantage that can be derived from e government is the reduction of personal interaction and increased transparency and community involvement that can reduce the potential for corruption as evidenced in previous empirical studies.

This thesis discusses the role of e government in reducing corruption levels in ASEAN countries during the period of 2008 2016 using Corruption Perception Index CPI, E Government Development Index EGDI, and E Participation Index EPI . This research is a quantitative research with panel data regression approach.

The results showed that EGDI positively and significantly influence to CPI, while EPI have positive but not significant effect to CPI. This paper recommends developing countries in Southeast Asia to implement and develop e government as anti corruption tool to mitigate corruption which would potentially be benefited in increasing economic growth and reaching better development."

"ABSTRAKPeranan teknologi internet di segala lini kehidupan masyarakat sudah tidak bisa dihindarkan Dengan adanya kemudahan teknologi internet pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat hingga muncul istilah e goverment E Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya urusan bisnis serta hal hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan Bagi pemerintah sendiri peranan e goverment membuat risiko dari korupsi pelayanan ke masyarakat yang lebih cepat dan biaya operasional menjadi berkurang Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas penerimaan negara Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun 2012 memperkenal e filing bagi wajib pajak pribadi guna melaporkan SPT Tahunan Dengan adanya e filing diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih tinggi dan potensi penerimaan menjadi lebih besar Menggunakan aplikasi Lisrel sebagai pengolah data intensi pengunaan e filing paling tinggi dipengaruhi oleh relative advantage Di antara perceived attribute diffusion on innovation self efficacy memiliki pengaruh signifikan terhadap relative advantage Direktorat Jenderal Pajak seharusnya lebih gencar untuk mensosialisasikan manfaat dan kemudahan dari e filing kedepannya guna meningkatkan tingkat intensi penggunaan e filing Dalam hal perbaikan penelitian sampel penelitian kiranya dapat diperluas sehingga mengurangi bias gender dan profesi guna menghasilkan hasil yang lebih valid dan reliabel

---

ABSTRACTThe increasing role of the Internet within the society is inevitable The Internet encourages government to provide excellent service for its citizenry specifically through e government facility In this research e government is defined as utilization of Information Technology by the government to provide information and service to the population to conduct business and to administer other governance related services E Government is advantageous for the public in general for instance fastening service delivery saving time and cost and simplifying process Specifically for the government e government also minimizes corruption fastens public service as well as saves significant operational costs Ministry of Finance through the Directorate General of Taxation which is responsible for managing government revenue has been embracing the e government notion Since 2012 Directorate General of Taxation introduced e filing for individual taxpayers to deliver their annual tax report electronically Through e filing it is expected that level of tax compliance increases and so its potential revenues Using Lisrel as data processing applications intention of e filing utilization is mostly influenced by relative advantage Among perceived attribute diffusion on innovation self efficacy has a significant influence on the relative advantage Directorate General of Taxation should promote benefits and convenience of e filing to increase the level of intention of e filing usage In terms of improving the research expanding sample size would reduce gender and profession biases thus results in more valid and reliable conclusions "

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."