Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang peranan Kelompencapir sebagai motor penggerak kreativitas dan perekonomian rakyat di Jawa Tengah pada tahun 1984 - 1998. Pada era pembangunan, sektor pertanian menduduki prioritas tertinggi. Masyarakat desa, dalam hal ini petani, harus memahami betul teknik pertanian modern. Tidak mudah bagi mereka untuk sepenuhnya memahami hal tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1984, Departemen Penerangan membentuk Kelompencapir di lingkungan desa/kelurahan, yang sebelumnya diawali dengan penyelenggaraan Siaran Pedesaan dan pembentukan Kelompensipedes pada tahun 1969. Bagian isi dari skripsi ini dibagi kedalam tiga bab. Pertama, menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan Kelompencapir. Kedua, menjelaskan tentang Siaran Pedesaan melalui Tri Media (RRI, KMD/media cetak lainnya, dan TVRI) yang dimanfaatkan Kelompencapir serta kegiatan-kegiatan di dalam Kelompencapir. Ketiga, menjelaskan tentang dampak Kelompencapir sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa di Jawa Tengah. Ide kreatif pun lahir dari wadah Kelompencapir ini, serta diiringi dengan pengembangan usaha (industri kecil) di berbagai bidang. Tak salah jika Kelompencapir dikatakan sebagai motor penggerak kreativitas dan perekonomian rakyat, meskipun dalam pelaksanaannya diwarnai pula dengan berbagai kendala teknis dan sosial budaya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah dan kaidah penulisan ilmiah dengan sumber-sumber primer (dokumen pemerintah, surat kabar, wawancara, dll.) serta sumber sekunder (buku, jurnal, majalah, dll.).

---

This thesis discusses about the role of Kelompencapir as a driving force for community's creativity and economic in Central Java in 1984 - 1998. In the development era of Soeharto regime, the agricultural sector was the highest priority on the national development plans. Therefore, Indonesian peasants should fully understand the using of modern agricultural technologies to increase food production. However, it was not easy for them to fully understand about it. Therefore, in 1984, the Ministry of Information formed Kelompencapir (Group of Listener, Reader, and Audience) in the villages/kelurahan, as a continuation of prior programs i.e. Rural Broadcast and Kelompensipedes (Group of Rural Broadcast Listener) which were formed in 1969. The main content of this thesis is divided into three chapters. First chapter focuses on factors contributing to the formation of Kelompencapir. Second chapter explains about the Rural Broadcast through Tri Media (RRI, KMD/other publishing, and TVRI) which were utilized by Kelompencapir and the activities in Kelompencapir. Third chapter explains the impact of Kelompencapir as a driving force for rural community?s creativity and economic in Central Java. The creative ideas were emerged from Kelompencapir and followed by home industries development in several sectors. It is unquestionable that Kelompencapir was the main driving force for rural creativity and economic, although in its implementation process there were some technical and socio-cultural problems. This thesis uses the historical research method and the rules of scientific writing with primary sources (government documents, newspapers, interviews, etc.) and secondary sources (books, journals, etc.)."

"Menurut riset evaluasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan oleh Kemenpora pada tahun 2010 bahwa Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan belum efektif dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu revitalisasi daJam rangka pertumbuhan dan perbaikan program melalui penyempurnaan strategi program.Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi harapan desa dan memotret kondisi yang terjadi di lapangan. Kesenjangan yang ada antara harapan dan kondisi menjadi dasar penetapan strategi revitalisasi program SP3.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tcori revitalisasi oleh GouiUart dan Kelly, dimana dalam melakukan revitalisasi menuntut dilakukannya tiga hal yaitu : mencapai fokus pasar, menciptakan bisnis baru, dan memanfaatkan te.knologi informasi.Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi harapan desa dan merumuskan strategi revitaHsasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancaradengan informan terkait. Penelitian ini diiakukan di Provinsi Banten.Kesimpulan penelitian ini yaitu pertama, harapan stakeholder adalah adanya pembangunan di bidang pertanian dengan memanfaatkan potensi desa, terlaksananya fasilitasi dan koordinasi antara tenaga SP3 dengan pemerintah setempat, mampu mewujudkan kemandirian dengan berwirausaha yang menguntungkan masyarakat, dan tenaga SP3 bisa tetap terus aktif di desa.

---

According to evaluation research of Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan by The Ministry of Youth and Sports, Republic of Indonesia in 2010, Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan has not been effectively implemented. Therefore it is necessary to revitalize growth and improvement of the program by improving program strategies.

The focus of this research is lo identify the expectations of the stakeholder and to figure out the current condition. The gap that exists between expectations and facts become the basic to arrange the strategy of SP3 revitalization program.

The theory used in this study is the theory of revitalization by Gouillart and Kelly, where the revitalization requires three things: achieving market focus; creating new business and utilizing information and technology.

The purposes of this study are to identify the expectations of the stakeholder and to formulate the strategy of "Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan". To achieve this goal, the study employs primary data through the interview of related informants. The research has been conducted in the Province of Banten.

The study showed that the stakeholder expects development in agriculture to exploit the potential of villages, implementation of the facilitation and coordination between personnel SP3 with local government. able to realize the independence of the entrepreneurship that benefit the community. and personnel SP3 can remain continuously active in the village.Besides, the strategies to be used in the revitalization of Graduate for Rural Development Initiator Program are to achieve market focus through the establishment of the criteria concerning the village that needs the program; to create the new business through the establishment of the criteria of competence of SP3; to utilize information and technology through the countryside databases, online registration system, and integrated communication technology."

"Pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada kemandirian Pemerintah Daerah untuk bisa mengupayakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mampu mengajak masyarakat lokal menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang mandiri, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Pengembangan potensi ekonomi masyarakat lokal yang mandiri, tidak terlepas dari kondisi perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mana kegiatan usaha kecil dan menengah mendominasi hampir di seluruh daerah di Indonesia.Tesis ini meneliti tentang suatu dimensi yang lebih khusus mengenai pengembangan usaha kecil di daerah melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), dengan memberikan kredit lunak kepada kegiatan usaha milik masyarakat yang dikategorikan pada usaha masyarakat menengah ke bawah. Implementasi program tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat (Community Empowernment).Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang, mengingat sebagian besar masyarakat Kota Sabang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengusaha indistri rumah tangga.Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat di Kota Sabang yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksi melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kerja pengembangan usaha menengah ke bawah sesuai kompetensi ekonomi lokal. Dengan adanya program ini pendapatan dan volume produksi usaha kecil akan meningkat dan pada akhirnya akan mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan proses pemberian kredit lunak dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai upaya peningkatan usaha kecil masyarakat di Kota Sabang dan sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis memilih informan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam {in-depth interview) secara semi struktur dan pengamatan langsung terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian kredit lunak melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER).Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) tersebut, Pemerintah Kota Sabang membentuk panitia pelaksana. Dengan adanya tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada panitia, panitia merumuskan enam tahapan yang akan dijalankan untuk mendapatkan kredit lunak dari pemerintah. Tahapan tersebut yaitu: tahap pertama meliputi kegiatan pengajuan dan pengagendaan proposal serta penyeleksian tahap awal; tahap kedua meliputi kegiatan pengajuan proposal kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Dinas teknis, studi kelayakan jenis usaha, survey lapangan, dan merekomendasikan kembali ke panitia; tahap ketiga yaitu survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dan tim gabungan; tahap keempat yaitu pengumumam penerima dana bantuan; tahap kelima yaitu pengambilan rekomendasi oleh penerima bantuan; dan tahap terakhir yaitu pencairan dana yang dilakukan di PT. Bank BPD Kota Sabang. Tahapan tersebut dirumuskan guna tertib administrasi serta mengantisipasi timbulnya kecurangan dari berbagai pihak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PER melalui pemberian kredit lunak kepada masyarakat Kota Sabang telah berjalan seperti yang diharapkan pemerintah setempat. Namun program itu masih terkesan hanya proyek pemberian kredit dana dengan bunga ringan karena sangat sedikit dari proses itu yang menggunakan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha kecil masyarakat ditekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self-reliant communities). Konsep pemberdayaan hanya tercermin pada pembelajaran bagi masyarakat tentang cara membuat proposal permohonan bantuan dana. Pemberdayaan masyarakat belum menyentuh keseluruhan aspek dalam tahapan pemberian kredit lunak kepada pengusaha kecil. Padahal suatu program yang mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan. Pertama, agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, Kedua, sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat melalui pengalaman dengan merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan proyek pemberian dana kredit dengan bunga ringan.Perlu adanya kerjasama yang lebih intensif antara aparat pemerintah Kota Sabang dengan masyarakatnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Sehingga terjalin suatu komunikasi aktif stakeholders dengan pemerintah menuju pengembangan masyarakat madani. Masyarakat yang berkembang akan membentuk suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri."

"Titik fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di Propinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan dan menentukan skala prioritas pembangunan otonomi daerah.. Secara spesifik diuraikan karakteristik geografis, ranking dan indeks ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menurut Kodya/Kabupaten, mengetahui dan memilih lima daerah yang mempunyai ranking dan indeks terendah, mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan ekonomi terhadap kondisi sektor pembangunan dan memberikan alternatif kebijakan. Penelitian ini didasarkan pada dua literatur utama yaitu Teori Faktor Analisis dan Analisis Multivariate Linier Regression. Teori Analisis Faktor ini mampu memunculkan perbedaan relatif antar wilayah dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi. Untuk memperkuat analisis maka dipergunakan Analisis Multivariate Linier Regression yang mampu menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap sembilan variabel terikat secara bersama-sama. Sehingga pada penentuan skala prioritas selain diketahui daerah dan sektor mana yang perlu diprioritaskan juga dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh terhadap sektor pembangunan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data Susenas 1999, Podes 1999, PDRB 1999 dan Potensi Wilayah. Dari data Susenas diambil data-data yang berkaitan dengan karakteristik rumah tangga seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Aktivitas Ekonomi. Dari data Podes diambil data-data yang berkaitan dengan sarana kantor pos, listrik, bank dan pasar. Dan data PDRB diambil data mengenai besarnya sumbangan sektor pembangunan terhadap PDRB. Sedangkan data potensi wilayah yang diambil dari pemerintah setempat berkaitan dengan potensi alam dan produk unggulan yang ada di daerah yang bersangkutan. Penelitian ini berhasil menguraikan perbedaan relatif antar wilayah. Secara keseluruhan daerah yang mempunyai ranking tertinggi adalah Kotamadya Bekasi dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan ekonominya, sedangkan pada tingkat kabupaten yang mempunyai ranking tertinggi adalah kabupaten Bogor. Sedangkan untuk skala prioritas otonomi daerah diperoleh lima daerah yang mempunyai ranking terendah yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cianjur, Sukabumi dan Garut. Bila diperhatikan berdasarkan sektor maka untuk pendidikan, Kabupaten Lebak mempunyai ranking terendah. Pada sektor kesehatan diperoleh daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Garut. Pada sektor aktivitas ekonomi dan sarana perekonomian daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Pandeglang. Sedangkan pada sektor pembangunan diperoleh Kabupaten Lebak yang mempunyai ranking terendah. Adanya Pengaruh dari kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi terhadap perkembangan sektor pembangunan telah terbukti dari hasil analisis yang telah dilakukan. Namun, pengaruh dan kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi tidak terjadi secara individual artinya pengaruh yang terjadi karena adanya keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, untuk meningkatkan sektor penyumbang PDRB harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas ekonomi secara bersama-sama dengan lebih menekankan pada peningkatan variabel aktivitas ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung."

"Pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat menunjukan pola semakin ke bagian wilayah utara tingkat pertumbuhannya semakin baik. Demikian pula dengan pola tingkat konektifitas jaringan jalan yang terjadi di tingkat kabupaten/kotamadya yaitu wilayah bagian utara memiliki tingkat konektifitas yang lebih tinggi dibandingkan di bagian selatan bahkan rata-rata mendekati angka (100%). Pola tersebut dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan tingkat konektifitas jaringan jalan."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan. Sebuah program adalah perencanaan yang terkadang antara konsep dan pelaksanaan di lapangan berbeda, perbedaan ini dapat disebabkan oleh konsep yang terlalu sulit untuk diterapkan, pelaksana di lapangan yang tidak mampu menterjemahkan suatu konsep ataupun kedua-duanya. Pelaksanaan program IDT di desa yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan kurangnya sinkronisasi dan pengawasan program yang ketat terutama dalam pemberian dana dari pemerintah Kurangnya sinkronisasi menunjuk pada pembangunan infrastruktur desa yang kurang diarahkan pada variabel ketertinggalan desa (dalam penentuan desa tertinggal menggunakan 27 variabel, lihat lampiran 2); kurang tanggapnya Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan mempersiapkan penduduk miskin calon penerima IDT sehingga terkesan program ini hanya'membagi-bagi dana tanpa membekali calon penerima dengan manajemen pengelolaan dana yang memadai. Sedangkan pengawasan yang kurang ketat menunjuk pada kurangnya instansi terkait dari pihak pemerintah dalam memberikan pengawasan pengelolaan uang dari para penerima dana IDT atau kurang ketat dalam mengevaluasi pengguliran dana, sehingga kurang jelas tingkat keberhasilan dari kelompok-kelompok masyarakat sebagai basis penerima dana IDT. Program IDT yang memberikan dana kepada masyarakat tertinggal di desa tertinggal sebanyak Rp. 20.000.000,- per desa/tahun dan setiap desa penerima akan menerima selama 3 tahun berturut turut jadi dalam 3 tahun (1994, 1995 dan 1996) setiap desa penerima IDT mendapatkan dana sebanyak Rp. 60.000.000,- yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa yang sengaja telah dibentuk untuk menyongsong program ini. Dari banyaknya dana tersebut, jika dikelola dengan baik akan memberikan prospek yang cerah pada setiap desa tertinggal. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana dari setiap penerima IDT sangat diperlukan demi tercapainya program ini yakni memberdayakan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat harus mencakup segala dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Artinya dimensi ekonomi lewat pemberian dana IDT kepada masyarakat tertinggal harus pula dibarengi dengan pemberdayaan dimensi lain agar sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yakni pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang berhasil apabila semua program mampu membangkitkan daya masyarakat untuk secara otonom menjadi subjek dalam pembangunan."

"Negara yang kaya sumber daya alam lebih memprioritaskan upaya ekplorasi dan eksploitasi untuk tujuan ekspor, bukan untuk meningkatan nilai tambah sumberdaya daya alam itu sendiri seperti yang banyak dilakukan oleh negara miskin sumberdaya alam. Dengan meningkatkan ekspor sumberdava alam negara tersebut dapat mangimpor barang dan jasa yang dibutuhkan. Itulah sebabnya peranan industri manufaktur dalam struktur produksi negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah cenderung relatif kecil dan perubahannya relatif lebih lambat bila dibanding dengan negara yang miskin sumber daya alam (UNINDO, 1992).Pemerintah Kota menetapkan Visi menjadi kota Pangklpinang sebagai kota pusat perdagangan regional, jasa dan industri yang berdaya saing di tahun 2014 dengan misi memacu perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan industri yang berbasi5 lokal dan menciptakan sumberdaya yang berkeunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang (Renstra Kota Pangkalpinang 2004-2008).Strategi pengembangan industri dengan (1) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), industri penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya; (2) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti; (3) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan memfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan (green product). (Arief, 1992).Sementara kondisi perekonomian Kota Pangkalpinang pada tahun 2002 menunjukan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produksi domestik sebesar 561,2 milyar rupiah yang berasal dari output sektor industri manufaktur sebesar 234,83 milyar rupiah atau 41,85% dan sektor jasa sebesar atau 21,59 % sedangkan sisanya berasal dari sektor primer dan sektor utilitas. Hal ini menunjukan sektor industri manufaktur lebih mampu memanfaatkan input yang tersedia dibandingkan sektor jasa.Meskipun telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, akan tetapi masih banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi: (1) bagaimana keterkaitan antara sektor jasa dan industri manufaktur dengan sektor perekonomian lainnya di Kota Pangkalpinang dalam menciptakan keberagaman sumber perekonomian (2) seberapa besar dampak pengembangan sektor jasa dan industri manufaktur terhadap output dan pendapatan masyarakat Kota Pangkalpinang.Menyikapi permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan (1) identifikasi keterkaitan antar sektor industri manufaktur dan jasa dalam menentukan sektor unggulan dan sektor prioritas, (2) identifikasi dampak peningkatan output dan pendapatan jika konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan permintaan ekspor meningkat.Untuk itu digunakan model input output tertutup, dimana sektor rumah tangga dimasukkan kedalam struktur produksi, sehingga dampak terhadap penciptaan output dan pendapatan akan semakin besar."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."