Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunkasi, Jaringan 3G adalah salah satu sumberdaya terbatas yang sangat diperlukan bagi industri telekomunikasi. Pemerintah dituntut untuk mengatur dan mengawasi pemakaian sumberdaya alam tidak terbatas tersebut, salah satunya dengan mekanisme perizinan dalam Undang-undang Telekomunikasi. Perizinan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang diangap kurang efektif membuat sanksi pidana akhirnya menjadi jalan untuk penegakan norma hukum administrasi negara, yang dikenal dengan administrative penal law. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai administrative penal law membuat kebingungan disaat terjadi kasus pelanggaran terhadap administrative penal law yang juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kasus semacam itu di satu sisi dapat digolongkan sebagai concurus idealis, tapi disisi lain ketentuan Pasal 63 ayat (2) yang menyangkut asas lex speclialis derogat legi generalisdalam kasus ini asas lex systematische specialiteit mengingat Undang-undang Telekomunikasi dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan pidana khusus-juga perlu diperhatikan untuk menentukan ketentuan mana yang harus diterapkan.

---

Along with the advances of technology and communication, the 3G network become one of most needed limited resources for telecomunication industry. Government forced to manage and control the usage of that limited resources, one of them is the licensing mechanism on Telecomunication Act. Licensing is one kind of administrative law. The uneffectiveness of administrtative sanctions made penal sanctions be the way to enforce the administrative norm, also known as administrative penal law. Lack of understanding about administrtive penal law by the law enforcement officers made confusion when there?s case that a violation of adinistrative penal law, in the same time breaking the law of Eradication of Criminal Acts of Corruption. A case like this can categorized as concursus idealis, but in the other side, we can?t avoid the provision of article 62 (2) of The Book of penal Code (KUHP) about lex specialis derogat legi generalis-in this case, lex systematische specialiteit, becasuse both of the Telecomunication Act and Eradication of Criminal Acts of Corruption are special rules of criminal offences-also need to be considered to determine which provisions should be applied."

"Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan 3 (tiga) organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi berfungsi pada pokoknya untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sedangkan Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pada setiap masa akhir jabatannya, Direksi mempertanggung jawabkan pengurusan perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham kemudian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi jika tindakan kepengurusan perseroan telah tercermin dalam laporan keuangan. Pada tahun 2006, PT Indosat Mega Media sebagai perseroan yang menyediakan jasa internet (Internet Service Provider) menyelenggarakan jasanya melalui jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk melalui perjanjian kerjasama broadband. Kerjasama ini telah dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2011 dan telah mendapatkan acquit et de charge kepada Direksi yang diwakili oleh Indar Atmanto selaku Direktur Utama. Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum mendakwa Indar Atmanto telah menggunakan frekuensi 2.1 GHz (3G) untuk menyelenggarakan jasa internetnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sedangkan telah diketahui Direksi telah mendapatkan acquit et de charge dari Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan hukum timbul atas pertanyaan sejauh mana acquit et de charge melindungi Direksi secara perdata dan pidana.

---

Act No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company establishes three (3) organs of the company i.e. General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. Board of Directors take full responsibility for the management of the company for the benefit of the company, while the Board of Commissioners for performing general supervision and/or in accordance with the Articles of Association as well as giving advice to the Board of Directors. At the end of their period, the Board of Directors accountable to the shareholder or management in General Meeting of Shareholders, which has special authority which is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within construed to the Act and/or the Articles of Association of the company. Afterward, General Meeting of Shareholders grant release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the company's Board of Directors if the duty has been reflected in the financial statements.

In 2006, PT Indosat Mega Media as an Internet Service Provider company, provide services through mobile cellular network owned by PT Indosat Tbk through broadband cooperation agreements. This cooperation has been accountable to the General Meeting of Shareholders in 2011 and the Board of Directors, represented by Indar Atmanto as CEO, has gained acquit et de charge. Attorney General as law enforcement officers indicted Indar Atmanto has been using 2.1 GHz frequency (3G) to provide internet services, therefore, resulting state loss while it is known that the Board of Directors has been obtained acquit et de charge from the General Meeting of Shareholders. Legal problem arisen is how acquit et de charge could protect the Board of Directors from the liability of civil lawsuit and the criminal indicment."

"Tesis ini menganalisis kasus interferensi pada pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk layanan seluler 3G berbasis sistem UMTS akibat pemancaran gelombang radio pada pita frekuensi 1983,125 - 1990 MHz oleh PT. ST yang menggunakan sistem PCS-1900. Hasil penelitian ini mengusulkan konsep penyelesaian terhadap kasus interferensi dimaksud dengan cara mencabut penetapan pita frekuensi radio 1900 MHz dari PT. ST serta menetapkan pita frekuensi radio 2360 - 2375 MHz atau 2375 - 2390 MHz kepada PT. SFT pada 7 Zona Layanan yang ditinggalkan operator BWA 2,3 GHz dan mengarahkan untuk terciptanya konsolidasi pada 8 Zona Layanan lainnya antara PT. SFT dengan operator BWA 2,3 GHz.

---

This thesis analyzes the case of interference on 2.1 GHz band for UMTS-based 3G cellular services due to radio waves emission on 1983.125 - 1990 MHz band by PT. ST which is using PCS-1900 cellular system. Results of this study proposed a solution by revoking the 1900 MHz license from PT. ST and made new assignment on 2360 - 2375 MHz band or 2375 - 2390 MHz band to PT. SFT at 7 Service Zones which left by 2.3 GHz BWA operators and promote the consolidation at the remaining 8 Service Zones between PT. SFT with 2.3 GHz BWA operators."

"Sudah banyak orang diputus besalah dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Namun, apakah pengadilan Tipikor telah mempertimbangan unsur kesalahan secara komprehensif pada pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan hukum, yaitu (1) Bagaimana pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan unsur kesalahan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam putusan-putusannya; (2) Bagaimana perkembangan penafsiran unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK; dan (3) Bagaimana parameter untuk menilai unsur kesalahan sebagai dasar pertanggung-jawaban pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Metode yang digunakan adalah “Yuridis Normatif” untuk menggali norma hukum dan keputusan pengadilan berdasar ‘library based-study”, dan dilakukan melalui “analytical and critical approach”. Penilaian dan pengujian berdasarkan asas dan teori kesalahan, dan dilakukan melalui model penalaran moralitas “Natural Law”. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pengadilan Tipikor cenderung memidana terdakwa tanpa pertimbangan secara komprehensif unsur kesalahan. Lebih kepada keadaan objektif daripada keadaan objektif dan subjektif, yaitu suatu perbuatan yang tidak mengikuti standar dan prosedur administrasi yang dipersyaratkan, dan belum menyentuh pada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrecchtelijkheid) dan “dengan sengaja” untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga negara dirugikan. Meskipun ada hakim menyebutkannya secara aksplisit atau pun implisit dalam pertimbangan hukumnya, akan tetapi belum digali hubungan antara unsur “sengaja” dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, asas dan teori Kesalahan yang dikolaborasi dengan model penalaran moralitas “Natural Law” dapat menjadi model ideal (parameter) untuk menilai unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Sebab keadaan objektif dan subjektif menjadi syarat pertanggungjawaban pidana, dan pada model penalaran moralitas “Natural Law” tidak melepas pengujian validitas normatif Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK guna memperoleh kebenaran dan keadilan.

---

Many people have been convicted and sentenced for criminal acts of corruption in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. However, the Corruption Court has not been able to comprehensively consider the elements of guilt for the crimes committed. This study examines three legal issues, namely (1) How the Corruption Court considers the elements of guilt in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law in its decisions; (2) How is the development of the interpretation of the element of guilt in the formulation of the criminal act of corruption of Article 2 and Article 3 of the PTPK Law; and (3) What are the parameters for examining and evaluation of the element of guilt as a basis for criminal responsibility in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. The method used is Doctrinal legal research methodology, also called "black letter" methodology, which focuses on the letter of the law to compose a descriptive and detailed analysis of legal rules found in primary sources (cases and regulations). The purpose of this method is to gather, organize, and describe the law; provide commentary on the sources used; then, identify and describe the underlying theme or system and how each source of law is connected or explore legal norms and court decisions based on library-based studies. The analysis is based on the principles and theory of Criminal Responsibility through the analytical and critical approach to avoid liability without fault and to ensure that "committed intentionally" is the main element used in decision-making regarding corruptor sentencing. Examining and evaluating are based on the "Natural Law" morality reasoning model. This study shows that the judge's decision is more about proving objective facts than subjective facts - or "intentions" of the perpetrators. The corruption court tends to punish defendants without comprehensively considering the elements of guilt or more to an act that does not follow the required administrative procedures and standards and has not yet touched on the concept of an unlawful act and "intentionally" that contributes to losses of the state finances. Even though some judges mentioned it explicitly or implicitly in their legal considerations, however comprehensively consider the elements of guilty yet. Therefore, the principle and criminal responsibility, and collaboration with the models of moral "Natural Law" can become an ideal model of legal reasoning for examining and evaluating the element of guilt as a basis for criminal responsibility under Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. In this case, objective and subjective conditions are to examine the validity of Articles 2 and 3 of the PTPK Law to obtain truth and justice."

"Berdasarkan kondisi pasar yang ada saat ini (market attractiveness) dan keunggulan-keunggulan (competitive advantage) yang dimiliki oleh produk internet broadband IM2 via 3G HSDPA maka strategi pemasaran offensive harus dijalankan oleh IM2 untuk memasarkan produk internet broadband IM2 via 3G HSDPA.Strategi tersebut harus juga diimplementasikan dalam bentuk tactical marketing mix yang optimal. Secara demografi, target segment produk ini menyasar kalangan dewasa berusia 20-29 tahun yang pada umumnya merupakan pekerjalkaryawan dengan SES A-Cl. Sementara dari geografinya, Jakarta dan Surabaya merupakan dua kota pertama yang menjadi prioritas, disusul dengan bandung dan semarang, barulah kota-kota lainnya di Indonesia.Positioning dari produk ini sebaiknya mengedepankan keunggulan dari teknologi yang digunakan karena hal ini yang membedakan produk ini dari produk sejenis lain yang telah lebih dahulu hadir dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggannya. Positioning ini harus menjadi dasar bagi IM2 untuk mengemas branding produk internet broadband IM2 via 3G HSDPA. Namun demikian, produk ini sebaiknya tetap menjadi sub-brand dari Brand 1M2 Indosatnet.Dalam marketing communication-nya juga perlu disusun message yang sesuai dengan produk dan branding yang telah didefinisikan. Di samping itu, karena produk ini masih baru - sekalipun jasa internet bukan merupakan barang baru lagi - maka pembentukan brand ativarness merupakan hal yang sangat krusial harus dilaksananakan terlebih dahulu. Dengan kondisi ini, early adaptor sebagai tipikal audience juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan message yang akan digunakan dalam marketing communication. Beberapa kaidah perlu dijaga dalam mengomunikasikan message agar pelaksanaannya optimal dan tidak malah menimbulkan beragarn interpretasi. Storytelling, tonelnuansa, picture/gambar dan word/kata-kata yang hares menarik dan sinergi dengan message yang disampaikan. Sekali lagi, nuansa teknologi baru yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebaiknya juga mendasari pengkomunikasian message terse but.Sesuai dengan strategi pemasaran yang offensive, maka marketing comnrunicatian produk ini juga harus mengacu pada strategi tersebut. Namun demikian, bukan berarti frekuensi komunikasi saja yang semata-mata hares tinggi, namun lebih ditekankan pada optimalitas frekuensi dengan reach (tingkat absorpsi audience) yang cukup efektif.Dengan hal-hal di atas diharapkan IM2 akan berhasil meningkatkan performansi bisnisnya dalam bidang jasa Internet.

---

PT Indosat Multi Media well had known as IM2 a subsidiary company of PT Indosat with internet and multimedia service business.Product Portfolio IM2 consists of many products related to the internet and multimedia. One of the products is the internet service which is popular as th IM2 indosatnet. For this product, 1M2 is as an ISP (Internet Service Provider).Until end of 2006, 1M2 Indosatnet can be provided via many access networks e.g. dial-up, hotspot, via Starone, via Fren, etc. 3G HSDPA is comming to provide another option for internet access network which just come recently. It is also called as IM2 Internet broadband via 3G HSDPA.3G HSDPA is a new technology which can be used for internet access. The infrastructure of 3G HSDPA is using the 3G network. 3G HSPA has many advantage compared to the existing access network technology. Hopefully it can fulfill the entire user requirement for internet service, especially in the bandwidth and mobility.1M2 shall utilize 3G HSDPA as much as possible for improving IM2 business in term of market share, sales revenue as well as profitability.Base on recent market attractiveness of internet service and competitive advantage of internet broadband IM2 via 3G HSDPA, the offensive marketing strategy must be run by 1M2 to market the internet broadband IM2 via 3G HSDPA product. In order to apply this strategy, an optimal tactical marketing mix must also be applied. On the target wise, segment target of this is adult with age 20-29 which mostly are the magic people (employeelbusiness people) with SES A-CI. in term of Geographic, Jakarta and Surabaya are two city with first priority, followed by Bandung and Semarang and then the other cities.Positioning of this product shall be the advantage of new technology which is used. It's very important to also provide the advantage for the customer in term of internet access. This positioning should be as the foundation for IM2 to brand the 1M2 Internet broadband via 3G HSDPA. Nevertheless, this product should still be the sub-brand 1M21ndosatnet brand.Some criteria must also be set to do marketing communication. It is important to ensure that the message is delivered effectively and not causing wrong interpretation. Storytelling, tone, picture and word that will be used must be interesting and synergize with the message. Again, new technology which can solve some problem in accessing the internet must be boosted as the main thing for delivering the message. Offensive marketing strategy should be applied, so the marketing communication of this product must also follow this strategy. Offensive doesn't only mean high frequent of the marketing communication but must also attain the reach (audience absorption level) effectively.By implementing all of the recommendations above, IM2 will hopefully be able to improve the business performance in the internet service."

"Teknologi generasi ketiga kini mulai berkembang di hampir seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Wideband code-division Multiple Access (WCDMA) teknologi dapat memberikan berbagai layanan tambahan kepada para pengguna-nya. Fenomena ini yang menuntut para pelaku industri telekomunikasi untuk mengembangkan perangkat komunikasi yang lebih modern baik dari sisi jaringan maupun ponsel. Selain itu, para operator juga berusaha meningkatkan layanan kepada para pengguna layanan telekomunikasi, baik dengan sistem monitoring yang handal dan maupun dari sistem optimasi jaringan. Tugas Akhir ini membahas mengenai analisis penyebab terjadinya drop call yang menjadi salah satu parameter dalam penilaian kualitas jaringan. Analisis yang akan dilakuakn melalui study kasus BTS 3G BPK akan menganalisa beberapa sumber informasi sebagai referensi yaitu analisis dari pengukuran OSS dan pengukuran di lapangan. Secara perhitungan di lapangan daya pancar BTS dan RSCP yang diterima di UE sektor 2 BTS 3G BPK masih dalam range nilai yang terbilang baik. Untuk Pout BTS rata-rata sebesar 45.52 dBm dan ini masih diatas Pthreshold yakni ? 39 dBm dengan nilai RSCP rata-rata sebesar -70.5 dBm dan ini juga masih terletak pada range -15 dBm s.d -85 dBm. Namun pada kenyataannya, kondisi dilapangan BTS 3G BPK memiliki tingkat drop call yang relative tinggi terutama untuk service voice yakni ?1%. Berdasarkan hasil analisa dari pengukuran drive test dapat diketahui bahwa penyebab drop call dikerenakan belum terdaftarnya site tetangga atau yang lebih dikenal dengan missing neighbour. Setelah proses Optimasi, data statistik drop call dan handover telah mengalami perbaikan.

---

Now day third generation (3G) wireless technology has been growth almost all of the wide word, not except in Indonesia. Wideband code-division Multiple Access (WCDMA) technology give many features to their costomer. This fenomena has lead some telecommunication expertises to develop telecommunication infrastructure to be better. Beside that, the telecommunication operators try to give the best services to the costomers, both of in monitoring side and optimization network.

In this final assignment, writer will analyze the cause of drop call which is this parameter is taken as mark in network quality. Analyzing will be done through case study at BTS 3G BPK where the writer will analyze some data as reference such as OSS measurement data and Drive test measurement data. As the result, the value of power BTS and RSCP of UE are good. The BTS Power is still in good quality with the average 41.12 dBm because it's bigger than Pthreshold (45.52 dBm) and the average of RSCP is -70.5 dBm, It's still in range -15 dBm s.d -85 dBm. It is mean that there isn't problem in power receive. But actually, from the measurement report, drop call is found. Statistically the value of drop call is bigger than ?1%.

Based on drive test measurement analyze, we can find the caused of drop call. Drop call that occurs at BTS 3G BPK is occurred due to missing neighbor. After the optimization processed, statistically the drop call and handover value has be improved."

"Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait kerugian negara. BPKP sendiri tetap kukuh bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan terkait kerugian negara. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan lainnya terkait tugas dan wewenang BPKP dalam menilai kerugian negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sesungguhnya BPKP tak berwenang menilai kerugian negara, namun berwenang melakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian negara sebagai bantuan kedinasan kepada institusi lain yang berwenang yang melakukan permintaan bantuan kedinasan.

---

State's loss still has different definitions depending on the used legal paradigm. However, the concept of state's loss has been used in the legal world in Indonesia, in which one of them in the case of the usage of PT Indosats 3G network by PT IM2 which involved Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Certain parties think that BPKP has no authority whatsoever regarding states loss. BPKP remains adamant that it has authority regarding states loss. The mode of the research is the juridical normative approach with descriptive analytical typology, in order to get the picture of, to find legal facts, and to systematically observe the Laws of Indonesia and other laws concerning the authority of BPKP to determine states loss. The result of the study would be BPKP has no authority to determine states loss, although BPKP still can conduct investigative audit and states loss calculation audit in the name of bureaucratic support to the authoritative institution that request the bureaucratic support."

"Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama DS telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 156/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Smg. DS tidak menyetorkan uang pajak yang dititipkan kepadanya oleh para pihak dalam transaksi jual beli. Guna menutupi tindakannya tersebut, DS memalsukan bukti setor pajak dan melampirkannya ke Kantor Pertanahan. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tindakan DS ialah menyalahgunakan kewenangan yang ia miliki. Dalam praktik, belum banyak PPAT yang dijerat dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi warna baru bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi serta PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tesis ini ditulis dengan menggunakan data sekunder guna menganalisis putusan tersebut dan mendeskripsikan akibat hukumnya sehingga menghasilkan penelitian preskriptif-analitis. Bagaimana seorang PPAT yang tidak menyetorkan uang pajak dapat dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan berdasarkan UU PTPK dan akibat hukumnya terhadap jabatannya tersebut akan dibahas pada tesis ini.

---

Corruption in Indonesia has entered in various sectors. This situation makes Indonesia still far from ldquo clean of corruption rdquo based on Transperancy International Indonesia research. Corruption can be commited by individuals or corporation, with no exception an Official Land Deed Maker PPAT . Official Land Deed Maker, named DS has been decided that she against article 3 of The Law on Eradication of Corruption based on Semarang District Court's decision number 156 Pid.Sus Tpk 2015 PN.Smg. DS did not pay the tax that was delegated to her by the parties in land trade transaction. DS falsified the tax verification to cover up her action and attached it to Land Office. Semarang District Court declared that DS was misusing her authority. In fact, there are not many Official Land Deed Maker who involved in corruption offences. This is a new thing for corruption offences enforcement and Official Land Deed Maker in carrying out their duties and authorithies. This master's thesis uses secondary data to analyze Semarang District Court's decision and describes its legal consequences, therefore it delivers prescriptive analytic research. On the process of how a declaration of Official Land Deed Maker was misusing their authorities based on the Law on Eradication of Corruption and its legal consequences to their position will be discussed in this master's thesis. "