Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produsen emas batangan merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan emas batangan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam PMK 107/PMK.010/2015. Penelitian ini menganalisis permasalahan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini tidak sesuai dengan tahap-tahap kebijakan publik berdasarkan teori model rasional kebijakan publik Patton-Saurcki.

---

Gold bullion producers is one designated as the collector of Article 22 Income Tax on the sale of gold bullion in the country as it is stated in PMK 107 PMK 010 2015. This study analyzed the problem of policy formulation process of Income Tax Article 22 on the sale of gold bullion by gold bullion producers. This study used qualitative approach with descriptive research Article 22 Income Tax Policies on the sale of gold bullion by gold bullion producer aims to secure nation's revenue The policy formulation process does not comply with public policy stage based on Pattton Saurcki theoretical model of rational public policy."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan latar belakang dan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi serta kesiapan industri farmasi sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi yaitu melaksanakan amanat undang-undang, memperluas jangkauan pengawasan distributor farmasi, dan meningkatkan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini telah memenuhi tahap-tahap kebijakan publik yang sesuai. Kesiapan industri farmasi atas adanya kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi ini secara umum sudah siap dan paham akan kebijakan tersebut.

---

The issues of this under thesis are the background and the formulation process of the income tax article 22 collection policy by the pharmaceutical industry, and the readiness of pharmaceutical industry as the collector of this income tax article 22. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the background of the government formulated income tax article 22 collection policy by the pharmaceutical industry, to carry out the mandate of the law, extending the range surveillance of pharmaceutical distributors, and increase state revenues. The formulation process of the policy has met the requirements of the stages of public policy. The readiness of the pharmaceutical industry as the collector of this income tax article 22, in general has been prepared enough and the pharmaceutical industry has been aware of the policy so that it can be implemented properly."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang telah dilakukan dalam perumusan formulasi kebijakan dan menilai indikator asas kepastian hukum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 atas pembelian listrik oleh PT PLN Persero . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terpenuhinya seluruh tahapan proses formulasi kebijakan, yakni pendefinisian masalah, membuat kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif, menyajikan alternatif kebijakan, dan memonitor alternatif kebijakan. Selain itu, indikator asas kepastian hukum juga belum terpenuhi seluruhnya, yakni kepastian hukum atas objek, subjek, pendefinisian, penyempitan dan perluasan, ruang lingkup, serta penggunaan bahasa hukum dan istilah. Oleh karena itu agar formulasi kebijakan yang akan datang dapat terimplementasi dengan baik, seharusnya DJP dan BKF turut melibatkan aktor yang berkepentingan secara langsung dalam perumusan formulasi kebijakan, memiliki beberapa alternatif dalam merumuskan formulasi kebijakan, dan melakukan sosialisasi atas adanya perubahan kebijakan. Selain itu agar tercipta kepastian hukum dalam suatu kebijakan, seharusnya penggunaan kata dalam peraturan dibuat dengan pemilihan kata yang tegas dan tidak menimbulkan multitafsir.

---

The purpose of this research is to analyze the stages of what has been done in the formulation of policy formulation and assess the indicators of legal certainty in Minister of Finance Regulation Number 224 PMK.011 2012 on the purchase of electricity. This research uses qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques used in depth interview method. The result of this research is the non fulfillment of all stages of the policy formulation process are defining the problem, making evaluation criteria, identifying alternatives, presenting policy alternatives, and monitoring policy alternatives. In addition, the indicators of certainty have not been fully, are certainty of objects, subjects, definitions, constraints and extensions, scope, and the use of legal language and terms. Therefore, in order for the future policy formulation to be implemented properly, the DJP and BKF should involve directly interested actors in the formulation of policy formulation, have several alternatives in formulating policy formulation, and socialize the policy changes. In addition, in order to create legal certainty in a policy, should the use of the word in the rules made with the election of a firm word and does not generate multiple interpretations."

"Adanya keinginan untuk mencapai target penerimaan pajak, dan keinginan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak mendorong pemerintah dalam memformulasikan kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan ini melewati empat tahap proses formulasi, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah kebijakan, dan desain kebijakan. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan seperti tidak sesuai dengan kebijakan PPnBM atas hunian mewah, dan adanya potensi mendistorsi pasar. Saat kebijakan dirumuskan, sudah selayaknya perumus mempertimbangkan dampak yang tidak diinginkan dan cara mengatasinya. Kemudian saat public hiring dilakukan, semua stakeholder harus diikutsertakan.

---

The desire to achieve the target of tax revenue, and improving tax compliance control lead the government to formulate the Policy of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of Policy Formulation of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. The results showed that the process of this policy formulation through four stages : problem identification, agenda setting, policy problem formulation, and policy design. However, this policy still has some shortcomings. Those are the overlap between luxury tax and super-luxury tax, and the potential to distort the market. When this policy is being formulated, the formulator supposed to consider the unwanted impacts and the strategies to overcome them. Then during the public hiring, all the stakeholder supposed to be involved."

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."

"Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN.

---

State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the main consideration of this policy is the good state owned bank performance in the economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication of this policy is about economical cost that add some significant cost for State Owned Bank."

"Mulai Tanggal 24 Februari 2013, terdapat perlakuan yang baru pada Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, Menteri Keuangan menunjuk beberapa pemungut baru.Industri farmasi merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan obat kepada distributor obat di dalam negeri.Penelitian ini terfokus pada tahap formulasi kebijakan mengenai penunjukan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan dampakdampak yang terjadi akibat diberlakukannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang penunjukkan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dikarenakan adanya potensi penerimaan negara yang cukup besar dari industri farmasi dan juga kebijakan ini dapat dijadikan alat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawasan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dampak yang terjadi dari kebijakan ini adalah bertambahnya kredit pajak pada distributor obat yang mengganggu cashflow distributornya, serta adanya dua kali pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas objek yang sama dengan pemungut yang berbeda yang masih harus dikaji lebih lanjut.

---

Starting on 24 February 2013, there is a new treatment on income tax Article 22. It is governed by a regulation of the Minister of Finance No. 224/PMK. 011/2012,the Finance Minister pointed to several new collectors. The pharmaceutical industry is one of the appointed as a collector of Income Tax Article 22 on sales of medicines to a medicine distributor in the domestic. This study focused on the stage of policy formulation regarding the appointment of the pharmaceutical industry as a collector of Income Tax Article 22 and the impacts caused by the implementation of the policy. This study uses qualitative data collection techniques is the study of literature and in-depth interviews.

The results of this research is the pharmaceutical industry background appointment as collector of Income Tax Article 22 due to the potential for significant revenue from the pharmaceutical industry and the policy also can be used as a tool by the Directorate General of Taxation as monitoring compliance rate taxpayers to fulfill their tax obligations. Impacts that occurred from this policy is increasing tax credits belongs to distributor interfere cash flow, as well as the two-time collection of Income Tax Article 22 on the same object with different collectors that still need be explored further."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero).

---

This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews.

The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero)."

"[ABSTRAKAdanya peraturan baru mengenai kenaiksn tarif Pajak Penghasilan Atas Impor khususnya impor telepon selulsr menimbulkan suatu fenomena pro dan kontra. Tujuan penelitian ini adalah untuk rnengetahui latar belakang dan proses palyusunan kebijakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor khususnya impor telepon seluler. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan fiskal dan kebijakan tarif Penelitian ini menggunakan pndekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan penentuan tarif PPh Pasal 22 impor menjadi 7.5 % dari nilai impor adalah untuk menimbulkan dampak arus kas yang harus disediakan lebih awal oleh importir untuk menutupi kenaikan tarif PPh 22 impor sehingga secara ekonomi importir akan menanggung opportunity loss dari arus kas. Selain itu, proses penyusunan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor telepon seluler yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor 175/PMK.0lll20l3 berlangsung dalam tiga tahap yaitu pertama tahap perumusan masalah, yang kedua tahap peramalan dan yang ketiga tahap rekomendasi.

---

ABSTRACTThe new regilations regarding to the increase af Income Tu of Imports rate, especiolly in mobile phones import gives a phenomenon of pro and contra. The purpose of this study is to determine the background and the process af policy making in increasing income tax rate of Article 22 for the import af mobile phones. Theary used in this study is the theory fiscal policy and tax rate policy. This study used a qualitative approach with explanatory research with in*depth interviews. The results showed that the determination of the policy background Article 22 Import Tax rates to 7.5/o of the value of imports is to generate cash flow impact to be provided earlier by the importer to caver the increase in income tax rstes article 22 of imports that are economically importers will beor the opportrmity loss oJ'cash flow. Moreover, the proeess in policy making income tax rate increase of Anicle 22 on the import of mobile phones contqined in PMK No. t75 / PMK.7|I / 2013 takes three stages, the first stage is formulation of the problem, the second stage is forecasting stage and the third stage is recommendation stage., The new regilations regarding to the increase af Income Tu of Imports rate, especiolly in mobile phones import gives a phenomenon of pro and contra. The purpose of this study is to determine the background and the process af policy making in increasing income tax rate of Article 22 for the import af mobile phones. Theary used in this study is the theory aff$cal poliqt and tax rate policy. This snt$ used aqualitative approach with explanatory research with in*depth interviews. The results showed that the determination of the policy background Article 22 Import Tax rates to 7.5/o of the value of imports is to generate cash flow impact to be provided earlier by the importer to caver the increase in income tax rstes article 22 of imports that areeconomically importers will beor the opportrmity loss oJ'cash flow. Moreover, the proeess in policy making income tax rate increase of Anicle 22 on the import of mobile phones contqined in PMK No. t75 / PMK.7|I / 2013 takes three stages, the first stage is formulation of the problem, the second stage is forecasting stage and the third stage is recommendation stage.]"

"Pada tahun 2018, terjadi pelemahan neraca perdagangan yang juga menyebabkan defisit transaksi berjalan yang mereflesikan kondisi perekonomian negara dari sisi eksternal. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperkuat stabilitas rupiah. Salah satu diantaranya ialah dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan menekan laju impor. Kebijakan peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas impor adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan impor dalam PMK No. 110/PMK.010/2018. Salah satu objek industri yang terpengaruh dari adanya kenaikan tarif PPh pasal 22 atas impor ialah industri ban. Penelitian ini mengangkat permasalahan peraturan yang mengatur ketentuan impor ban, dimana sebelum adanya PMK No. 110/PMK.010/2018, terdapat pula Permendag No. 6 Tahun 2018 yang disinyalir justru memiliki dampak berkebalikan untuk menekan impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor dan implikasi kebijakan bagi pemerintah serta industri. Konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan fiskal, kebijakan pajak, kebijakan tarif pajak, pajak penghasilan, withholding tax system, kredit pajak, perdagangan internasional dan impor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan adanya perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor lebih mempertimbangkan fungsi reguleren dan diatur berdasarkan kriteria jenis barang konsumsi. Selain itu implikasi yang dirasakan bagi pemerintah ialah adanya peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 dan dikembalikannya rekomendasi dalam Permendag No. 117 tahun 2018 yang diubah kembali dalam Permendag No. 05 Tahun 2019. Kemudian implikasi bagi importir yang diharapkan dapat mengganggu cashflow perusahaan dan menambah beban psikologis Wajib Pajak belum begitu berpengaruh dikarenakan kebijakan masih bersifat jangka pendek.

---

In 2018, there was a weakening of balance of trade which also caused the current account deficit to reflect the states external financial condition. To overcome this problem, the government issued several policies to strengthen the Rupiah, Indonesian currency. One that was agreed with was an increase in export growth and decrease the import. A policy of the increase of the Income Tax Rate is one of those policies that issued to decrease the import as contained in Ministry of Finance (MoF) Decree No. 110/PMK.010/2018. One of the industrial objects that opposed the increase in Income Tax Rate Article 22 on the import is tire industries. This study discusses the regulations about provision on import of tires, which before the MoF Decree No. 110/PMK.010/2018, there was Ministry of Trade Regulation No. 6 of 2018 which allegedly can be used to change the opposite for import purposes.

The purpose of this research is to study the policy changes in the increase in Income Tax Rates Article 22 of imports and policy implications for government and industries. The concepts used are the concept of fiscal policy, tax policy, tax rate policy, income tax, withholding tax system, tax credit, international trade and imports. The research used is qualitative with descriptive research types.

This research showed that the purpose of the change in the policy of the increase of Import Tax Rate Article 22  of imports is to consider the regulerend function and regulated based on the criteria of the type of consumer goods. Furthermore, the impact that perceived by government is an increase in the receipt of payment of Income Tax Article 22 and the return of recommendation in Ministry of Trade Regulation No. 117 of 2018 which as amended in Ministry of Trade Regulation No. 05 of 2019. Then, by importers, that is expected to disrupt the companys cashflow and increase the Taxpayers psychological costs have not been so influential because the policy is still short-term based."