Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independensi. Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungsi struktural sehingga ditemukan peran BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

---

ABSTRACT

Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders efforts to alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the collected data is the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency. Nevertheless, that structural change wasn?t accompanied by functional change so that the research found BPKP?s role doesn?t affect program implementetion significantly."

"Ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir, mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan berbagai upaya perlindungan sosial, salah satunya yaitu melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi tahun 2021. Kebijakan BST yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup pada masa pandemi, akan tetapi dalam implementasinya sejak Bantuan Sosial beralih dari bentuk sembako hingga menjadi uang tunai, data penerima manfaat yang tidak akurat selalu menjadi permasalahan klasik, sehingga mengakibatkan pemberian BST tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang bijaksana oleh sebagian masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan BST. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan adanya kapabilitas dinamis dalam implementasi BST agar menjadi kebijakan adaptif, sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi tahun 2021. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kapabilitas dinamis dalam tata kelola pemerintahan dinamis yang dikemukakan oleh Neo dan Chen tahun 2007 berupa thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking ahead dan thinking across, namun belum memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking again dalam mengimplementasikan kebijakan BST di masa pandemi tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas pada kapabilitas thinking ahead dan thinking across. Pada thinking again, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kapabilitas untuk meninjau dan menganalisis data penerima BST, dan hasil dari implementasi kebijakan BST belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

The uncertainty of the COVID-19 pandemic will be ending, resulting in the DKI Jakarta Provincial Government issuing various social protection efforts, one of which is through the Cash Social Assistance (BST) policy during the 2021 pandemic. The BST policy provided by the DKI Jakarta Provincial Government aims to help the poor and affected by COVID-19 in meeting their daily needs in order to survive during the pandemic, but in its implementation since Social Assistance shifted from basic food items to cash, inaccurate beneficiary data has always been a classic problem, resulting in the provision of BST not right on target, so that the DKI Jakarta Provincial Government is still considered unwise by some people in implementing the BST policy. The DKI Jakarta Provincial Government requires dynamic capabilities in the implementation of BST so that it becomes an adaptive policy, so that dynamic governance can be realized. This study aims to analyze the dynamic capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing the Cash Social Assistance policy during the 2021 pandemic. The theory used in this study is the dynamic capability in dynamic governance proposed by Neo and Chen in 2007 in the form of thinking ahead, thinking again, and thinking across. This study uses a post-positivist with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the DKI Jakarta Provincial Government already has dynamic capabilities in the form of thinking ahead and thinking across, but does not yet have dynamic capabilities in the form of thinking again in implementing BST policies during the 2021 pandemic. DKI Jakarta Provincial Government needs to improve the quality of thinking ahead and thinkingacross. On thinking again, the DKI Jakarta Provincial Government does not yet have the capability to review and analyze data on BST recipients, and the results of the implementation of the BST policy have not been in accordance with the expected goals. "

"Audit internal perlu merespon perubahan yang ada saat ini dengan strategi yang inovatif dan pendekatan tangkas yang didukung dengan kemampuan yang memadai. Peran audit internal pada sektor publik bergantung pada keefektifan dan efisiensi informasi akuntansi. BPKP sebagai unit audit internal pemerintah yang melakukan kegiatan jasa asurans dan consulting bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP memiliki suatu sistem terintegrasi dalam melaksanakan pengawasan bernama SIMA dan juga menggunakan lebih dari 60 aplikasi yang sudah aktif dan berjalan hingga saat ini, Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan audit dan asurans yang dilakukan BPKP sebagai unit audit internal dan melakukan analisis teknologi informasi pada berbagai tools yang tersedia dalam implementasi audit internal dan memberikan saran untuk perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan wawancara. Untuk mencapai tujuan penelitian, teori Technology-Organization-Environment (TOE) Framework digunakan agar dapat menjelaskan adopsi TI dalam suatu organisasi. Penelitian ini menjadi pionir dalam membahas adopsi teknologi informasi dalam implementasi audit internal di sektor publik sedangkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori TOE Framework sebagian besar berpusat pada sektor privat dan audit eksternal. Meskipun dengan banyaknya aplikasi yang aktif dan operasional serta sistem informasi yang terintegrasi, BPKP baru saja akan merilis pengawasan internal berbasis elektronik. Adanya keterbatasan kompetensi auditor, finansial dan dukungan infrastruktur menjadi faktor-faktor penting yang mendasari pemanfaatan teknologi informasi di organisasi ini. Sejumlah aplikasi teknologi informasi juga dapat disederhanakan menjadi sebuah sistem informasi yang lebih general dan terintegrasi untuk menghindari kesia-siaan.

---

Internal audit needs to respond to current changes with innovative strategies and agile approaches which are supported by adequate capabilities. Financial and Development Supervisory Board (BPKP) as the government internal audit unit, which performs assurance and consulting services, is directly responsible to the president. BPKP has an integrated system in carrying out supervision called Accountability Management information System (SIMA) and also uses more than 60 applications that are already active and running to date. This study describes the use of information technology in auditing and assurance activities carried out by BPKP as an internal audit unit and conducting information technology analysis at various tools available in the implementation of internal audit and provide suggestions for improvement. This is a qualitative research that utilizes a case study research strategy with interviews. To achieve the objectives, the Technology- Organization-Environment (TOE) Framework theory is used to explain IT adoption in an organization. This research is a pioneer in discussing the adoption of information technology in the implementation of internal audit in the public sector where previous research using the TOE Framework theory mostly focused on the private sector and external audit. Despite the large number of active and operational applications as well as an integrated information system, BPKP has recently launched an electronic-based internal supervision. The existence of limited auditor competence, financial and infrastructure support are important factors that underlie the use of information technology in this organization. A number of information technology applications can also be simplified into a more general and integrated information system to avoid waste."

"ABSTRAKKondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang menuntut pemecahan. pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan dan perbaikan kondisi tersebut.Untuk menaggulangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan diperlukan upaya represive disamping upaya preventive melalui pemberdayaan masyarakat bagi penyandang masalah sosial maupun sumber dan potensi penanganan.Salah satu program yang merupakan pemulihan (recovery) dari program JPS adalah program P2KP (proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan). P2KP dimaksudkan untuk memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan dengan pendekatan penguatan pemberdayaan masyarakat (community based development) P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan di kota yang dilakukan dengan memperkuat lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Tujuan P2KP adalah mempercepta penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pengembangan kegiattan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang medukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Selain itu P2KP memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kota, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penciptaan kesempatan kerja, pencptaan kegiatan ekonomi produktif dan pemasarannnya seta pelatikan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktifSalah satu kelurahan yang menjadi sasaran p2KP adalah kelurahan karang anyar kecamatan sawah besar jakarta pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenal model kegiatan yang diterapkan P2KP, hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan P2KP, model kegiatan yang perlu dikembangkan pada P2KP.PEnelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kulitatif. dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung sebagai fasilitator kelurahan karang anyar selama dua tahun. dalam penelitian ini ada siklus yang harus dilalui yaitu "tahap melihat" yang didalamnya adalah pengumpulan informasi yang relevan dan penggambaran situasi. tahap kedua adalah "tahap berpikir: yang didalamnya adalah penelusuran dan analisis seta penginterpretasian dan penjelasan. sedangkan tahapan ketiga adalah "tahap bertindak" yang didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.penelitian ini dilakukan diwilayah sasaran P2KP kelurahan karang anyar yang difokuskan di RW 01,02 serta RW 07. Adapaun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 11 wilayah sasaran P2KP dikeluarahan karang anyar, wilayan RW 01,02 serta RW 07 ini merupakan wilayah yang paling padat penduduknya serta paling kumuh. penelitian ini dimulai pada bulan mei 2001 sampai dengan bulan oktober 2000, namun penelitian ini sempat terhenti selama 2 bulan yaitu bulan april-juni 2001, karenan kesibukan BKM karang anyar dan fasilitator dalam membuat proposal warga yang akan menjadi anggota KSM. Waktu penelitian terhitung sejak bulan mei 2000 dengan alasan bahwa peneliti sudah mulai terlibat langsung bahkan lima bulan sebelumnnya.dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman danan bergulir kepada anggota masyarakat, pemdampingan terhadap ksm untuk mejadikan KSM sebagai wadah tempat berkumpul dan berkarya warga dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembentukan forum musyawarah BKM dalam rangka menjaga independensi BKM serta berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memantau kinerja BKM yang diharapkan dapt menjamin keberlanjutan P2KP setelah pasca proyekselanjutnya peneltiian ini menyimpulkandan merekomendasikan mengenai program yang ditelah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan P@KP yaitu kepada anggota KSM, BKM serta kepada pemerintah sebagai pembuat program "

"Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang telah meningkatkan pendapatan per kapita, namun pada sisi lainnya juga meningkatkan ketidakmerataan dalam ekonomi. Sektor keuangan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun berdasarkan hasil temuan empiris, ketidakmerataan juga terus meningkat dengan adanya pembangunan keuangan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa daerah dengan akses keuangan yang tinggi memiliki tingkat ketidakmerataan yang lebih rendah akibat pembangunan keuangan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem keuangan yang bersifat inklusif sehingga seluruh kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari jasa keuangan.

---

Economic development which done by the developing countries has increased income per capita, otherwise it also creates inequality in economic. Financial sector has been successful to boost economic development in order to reduce poverty in Indonesia. However, based on empirical findings, inequality is also increased by the financial development. This research found that regions with high financial access make a lower inequality because of financial development. Therefore, it needs an inclusive financial system which can benefit every people when using financial service."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal di lingkungan Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan variabel-variabel yang digunakan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) yang terdiri dari hubungan auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen auditan, dan independensi audit internal. Penilaian efektivitas diukur dari persepsi 29 auditor dan 104 auditan Inspektorat BPKP melalui kuesioner yang disebar. Hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen auditan, dan independensi audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini memberikan implikasi bahwa Inspektorat BPKP perlu meningkatkan hubungan baik antara auditor internal dan eksternal, meningkatkan dukungan manajemen terhadap Inspektorat BPKP serta untuk selalu menjaga teguh independensi seorang auditor dalam pelaksanaan tugasnya.

---

The purpose of this study is to determine the factors that influence the effectiveness of the internal audit within the Inspectorate Agency for Financial Supervision and Development using the variables used by Alzeban and Gwilliam (2014) which consists of the relationships internal and external auditors, support audited management, and internal audit independence. The assessment of effectiveness is measured from the perception of 29 auditors and audited Inspectorate 104 BPKP through questionnaires distributed.

The research proves that the relationship of internal and external auditors, the audited management support, and the independence of the internal audit positive influence on the effectiveness of the internal audit. This implies that the Inspectorate BPKP need to promote good relationship between internal and external auditors, improve management support to the Inspectorate of BPKP and to always keep firmly the independence of the auditor in the performance of its duties."

"ABSTRAKTesis ini membahas usulan penerapan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko pada Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Tujuan penelitian adalah evaluasi atas program kerja pengawasan tahunan PKPT Inspektorat dan usulan penerapan PKPT berbasis risiko dalam rangka peningkatan level Internal Audit Capability Model IACM pada Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen disimpulkan bahwa PKPT Inspektorat belum disusun berdasarkan analisis risiko. Usulan perbaikan adalah menyusun PKPT berbasis risiko dalam rangka peningkatan level IACM.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the proposed implementation of risk based annual supervisory work program at the Inspectorate of Ministry of State Secretariat. The objective of the research is to evaluate the annual supervisory work program of Inspectorate and propose implementation of risk based annual supervisory work program to increase Internal Audit Capability Model IACM level. This research is descriptive qualitative research. Based on observations, interviews, and document analysis concluded that annual supervisory work program at the Inspectorate are not prepared based on risk analysis. Proposed improvement is to prepare risk based annual supervisory work program in order to increase IACM level."

"Koperasi merupakan badan usaha yang dijadikan sokoguru perekenomian bangsa Indonesia memiliki banyak masalah yang dihadapi seperti kasus investasi bodong Koperasi Cipaganti, penipuan oleh Koperasi Pandawa yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal yang terjadi di dalam badan koperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pengaturan peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi dengan menganalisis pengaturan mengenai peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi, serta mengusulkan pengaturan ideal peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi dalam hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan metode analisa data kualitatif, penelitian ini akan menjajaki pengaturanpengaturan mengenai peran dan kedudukan pengawas internal yang dijalankan oleh organ pengawas dalam badan usaha koperasi. Untuk memenuhi keperluan data untuk meneliti, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, salah satu cara untuk meningkatkan fungsi pengawasan adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia anggota-anggota koperasi serta menerapkan prinsip koperasi dalam bidang pengawasan koperasi.

---

The cooperative is a business entity as a pillar of the Indonesian nation economies has many problems such as invesment case is bulging Koperasi Cipaganti, fraud by Koperasi Pandawa caused by weak internal supervisory that occur in the body of the cooperative. Therefore, it is necessary to do a research on the regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of a cooperative business entity by analyzing the regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of the cooperative business entity and proposes an ideal regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of the cooperative business entity under Indonesian law.

This research is a normative juridical research, the nature of the research is analytical descriptive, with qualitative data analysis method, this study will explore the regulation regarding the role and position of internal oversight which is run by the supervisory organ in the body of a cooperative business entity. To meet the need to examine the data, the writer uses literature research methods. Literature research is a research literature that comes from material library or secondary data. In addition, one way to improve the function of oversight is to improve the human resources of their members as well as apply the principle of cooperation in the field of supervision of the cooperative."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian intern pengelolaan keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Masjid Ar Raqiib Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut serta menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan dan memberi saran untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Masjid Ar Raqiib BPKP merupakan salah satu masjid perkantoran yang terletak di Jl. Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur. Pengendalian intern pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf belum dilaksanakan secara efektif dan memadai serta pelaporan keuangan tidak dilakukan secara tertib dan transparan dan belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109 serta hanya melaporkan keuangannya sebesar penerimaan dan pengeluaran dana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini telah menghasilkan simpulan bahwa pengendalian intern belum efektif dan SOP untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut. Masjid Ar Raqiib BPKP belum sepenuhnya berakuntabilitas, amanah telah ditunaikan, namun pelaporan keuangan belum memadai.

---

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of internal control of financial management Zakat, Infaq, Shadaqah, and wakaf and provide advice to improve the effectiveness and analyze financial statements accountability and provide advice to improve them. Ar Raqiib Mosque of The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) located on Jalan Pramuka Number 33, East Jakarta. Internal control over the management of zakat, infaq, shadaqah, and wakaf has not been implemented effectively and adequately. Financial statement has not been report in an orderly and transparently and has not based on PSAK 45 and PSAK 109. Its only reports its funds in the amount of funds received and disbursed. This research is a qualitative descriptive study with a case study approach. This research has concluded that internal control is not effective enough and Standard Operating Procedure is needed to improve the effectiveness of internal control. Trustworthy has been fulfilled, but financial reporting is inadequate and not fully accountable."

"[ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah melakukan perancangan Sistem Informasi Telaahuntuk memantau proses telaah laporan hasil audit yang diterbitkan olehPerwakilan BPKP pada Deputi Bidang Investigasi BPKP. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perludirancang dan diterapkan Sistem Informasi Telaah (review) yang dapatmelaksanakan fungsi pemantauan atas proses telaah laporan hasil auditinvestigasi, laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, laporanhasil audit klaim, dan laporan hasil audit penyesuaian harga secara cepat danakurat.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to design Review Information System to monitorthe process of review of audit reports issued by the BPKP representative in DeputiBidang Investigasi BPKP. This research is descriptive qualitative research. Theresearch concludes that need to be designed and implemented Review InformationSystems that can carry out the monitoring function on the review process of auditreport of investigative, audit report of the calculation of financial state losses,audit report of claims, and audit report of price adjustments quickly andaccurately, The purpose of this research is to design Review Information System to monitorthe process of review of audit reports issued by the BPKP representative in DeputiBidang Investigasi BPKP. This research is descriptive qualitative research. Theresearch concludes that need to be designed and implemented Review InformationSystems that can carry out the monitoring function on the review process of auditreport of investigative, audit report of the calculation of financial state losses,audit report of claims, and audit report of price adjustments quickly andaccurately]"