Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank umum mempunyai kewajiban untuk membiayai UMKM di Indonesia, salah satu caranya melalui linkage program yang dapat berpola executing maupun channeling. Dalam praktek linkage program berpola executing, banyak bank umum meminta jaminan fidusia atas daftar piutang kepada BPR dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi dana pinjamannya. Jaminan fidusia atas daftar piutang itu sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi bank umum selain melakukan perjanjian penjaminan dengan perusahaan penjamin dalam rangka mitigasi resiko. Walaupun terdapat unsur mempertaruhkan dana nasabah yang dihimpun oleh BPR dalam menjaminkan daftar piutang tersebut, namun dikarekan terdapat kepentingan nasional yang lebih besar dibandingan kepentingan nasabah BPR maka hal ini diperbolehkan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer berupa wawancara hanya berupa penunjang.

---

ABSTRACT

Commercial banks have obligation to finance development of small medium scale businesses in Indonesia. Linkage program, either with executing or channeling pattern can be used by commercial banks to accomplish the obligation. In the implementation, many commercial banks demand a receivable list from existing debtors as fiduciary security to rural banks. Beside demanding collateral, commercial banks also make a guaranty agreement with credit guarantee company to mitigate the risk of linkage program credit. Altough, there is a customer fund gambling element, but demanding this kind collateral is allowed, since national interest is more important than rural bank?s customer interest. This thesis is juridicial normative research, which is more focused in secondary sources and primary sources in form of interviews with commercial bank officer and notary are used for supporting and complement the research."

"[Kebijakan yang didasarkan pada hubungan antar sektor (linkage) menjadi semakin populer beberapa tahun terakhir, dan kebijakan ini telah pula diterapkan di berbagai negara berkembang. Di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pelarangan eksor mineral mentah yang didasarkan pada hubungan antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan antara besarnya nilai hubungan antar sektor dengan kontribusi masing-masing sektor terhadap pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor yang memiliki nilai hubungan antar sektor yang besar tidak selalu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian. Oleh sebab itu, kebijakan yg didasarkan pada hubungan antar sektor belum tentu tepat sasaran;Policies based on intersectoral input linkages have been very popular and have been implemented in many developing countries. Recently, the Government of Indonesia introduces a policy to restrict exports of unprocessed material, which is based on forward intersectoral input linkages. This essay examines the relationship ofsectors’ forward linkages to sectors’ contribution to net export earnings, employment generation and value added creation of Indonesia’s manufacturing sectors between 1995 and 2005. This study finds that industrial sector with high forward linkages not always have high contribution to the economy. Therefore, placing emphasis on forward linkage for policy making is unwarranted, Policies based on intersectoral input linkages have been very popular and have beenimplemented in many developing countries. Recently, the Government of Indonesiaintroduces a policy to restrict exports of unprocessed material, which is based onforward intersectoral input linkages. This essay examines the relationship ofsectors’ forward linkages to sectors’ contribution to net export earnings,employment generation and value added creation of Indonesia’s manufacturingsectors between 1995 and 2005. This study finds that industrial sector with highforward linkages not always have high contribution to the economy. Therefore,placing emphasis on forward linkage for policy making is unwarranted]"

"[ABSTRAKPerbankan memiliki beberapa formula, antara lain CAMEL untuk penilaian kesehatan perbankan dan formula 5C dalam menyalurkan kredit perbankan kepada debitur, tetapi untuk penyaluran dana ke lembaga keuangan mikro melalui linkage program, maka formula yang dipakai ada banyak versi. Penelitian ini menganalisis persepsi perbankan terhadap potensi linkage programme sektor perbankan terhadap lembaga keuangan mikro bentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) dengan mengacu pada penelitian Arora dan Meenu (2012) di Punjab, India dengan 8 elemen yaitu welfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risiko, beban kerja dan kompetisi. Hasil penelitian ini memiliki kecenderungan sama dengan hasil penelitian Arora dan Meenu (2012) tentang persepsi potensi linkage programme sektor perbankan terhadap keuangan mikro perbankan di Punjab, India terutama terkait pemberdayaan masyarakat miskin produktif agar masyarakat ekonomi lemah tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai taraf hidup (welfare) yang lebih berkualitas walaupun tetap terdapat beberapa perbedaan terkait faktor risiko, beban kerja serta persaingan usaha dengan sektor informal yang akan dihadapi jika sektor perbankan menerapkan linkage programme terhadap KJK PEMK.

---

ABSTRACTThere are several formulas in banking, such as CAMEL rating for financialhealth assessment and 5C formula for credit assessment, but there are anotherversions of formula that is used for banking funds distribution to microfinanceinstitutions through the linkage programme. This study analyzed the bankers?perception about banking linkage programme potentiality for microfinane institutionsthat created by the Government of DKI Jakarta, namely Koperasi Jasa KeuanganPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) with reference toArora and Meenu (2012) research in Punjab, India with 8 elements, includingwelfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risks, workload andbusiness competition. The results of this is equally as the results of Arora and Meenu(2012) research on the bankers? perception about banking linkage programmepotentiality for microfinane institutions in Punjab, India that mainly related to theempowerment the poor that economically productive so they can develop theirpotentiality to achieve a higher quality of living standard (welfare), although there arestill several considerations related to risk factors, workload and business competitionwith the informal sector when implementing the banking linkage programme to KJKPEMK., There are several formulas in banking, such as CAMEL rating for financialhealth assessment and 5C formula for credit assessment, but there are anotherversions of formula that is used for banking funds distribution to microfinanceinstitutions through the linkage programme. This study analyzed the bankers’perception about banking linkage programme potentiality for microfinane institutionsthat created by the Government of DKI Jakarta, namely Koperasi Jasa KeuanganPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) with reference toArora and Meenu (2012) research in Punjab, India with 8 elements, includingwelfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risks, workload andbusiness competition. The results of this is equally as the results of Arora and Meenu(2012) research on the bankers’ perception about banking linkage programmepotentiality for microfinane institutions in Punjab, India that mainly related to theempowerment the poor that economically productive so they can develop theirpotentiality to achieve a higher quality of living standard (welfare), although there arestill several considerations related to risk factors, workload and business competitionwith the informal sector when implementing the banking linkage programme to KJKPEMK.]"

"Perkembangan ekonomi saat ini disertai meningkatnya penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Ukuran bagi kreditor menjaga kepentingannya ketika menyalurkan kredit adalah sejauh mana penguasaan jaminan (hak kebendaan) yang diserahkan debitor. Dalam konteks inilah kita membicarakan jaminan fidusia sebagaimana didefinisikan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 42/1999. Ketentuan dalam UU Nomor 42/1999 yang tadinya diharapkan dapat memberikan perlindungan, dalam implementasi praktisnya dirasakan tidak berbeda dengan lembaga jaminan fidusia sebelum diatur dengan undang-undang. Pembebanan di bawah tangan, tidak dilakukan pendaftaran dan bentuk pembebanan lain yang tidak diatur oleh UU masih dijumpai dalam praktik sehari-hari. Berkaitan pengecualian prinsip droit de suite benda persediaan, dapat dikritisi jika mengingat benda persediaan terdiri yang satuannya tidak dilengkapi bukti kepemilikan dan yang dilengkapi bukti kepemilikan. Dapatkah pengecualian prinsip droit de suite Pasal 20 UU Nomor 42/1999 berlaku untuk semua jenis benda persediaan?, Mengapa terjadi praktik pembebanan tidak sesuai ketentuan UU Nomor 42/1999? Penelitian kepustakaan dilakukan bersifat yuridis normatif.Untuk menjawab pokok permasalahan, penelitian lebih bersifat eksplanatoris dengan bentuk evaluatif mengarah pada problem finding. Pengecualian prinsip droit de suite berlaku bagi semua agunan yang dinyatakan sebagai benda persediaan. UU tidak mendefinisikan benda apa saja termasuk kategori benda persediaan. Bentuk pembebanan fidusia tidak sesuai UU terjadi karena kreditor merasa kepentingannya terlindungi dengan pemblokiran bukti kepemilikan dan tandatangan kuitansi kosong oleh pemilik jaminan. Karena UU tidak mengatur secara tegas dan tidak antisipatif terhadap kebutuhan praktis maka masih ditemukan akta pembebanan tidak didaftar dan bentuk surat kuasa memberikan jaminan fidusia. UU seharusnya memberi definisi benda apa saja termasuk benda persediaan, diatur hubungan antara instansi yang menangani bukti kepemilikan suatu benda (seperti Kepolisian) dengan Kantor Pendaftaran Fidusia, hendaknya UU lebih tegas menentukan batas waktu pendaftaran dan kemungkinan pengaturan bentuk Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia, meniru SKMHT pada lembaga Hak Tanggungan."

"Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa wilayah di Indonesia yang berdampak kepada perekonomian masyarakat yang menurun termasuk dalam bidang Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perubahan atas kualitas aset bank yang diukur dengan NPL dan tingkat profitabilitas bank yang diukur dengan ROA dan NIM. Serta menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari nilai kualitas aset bank (NPL) dan tingkat profitabilitas bank (ROA dan NIM). Faktor-faktor tersebut adalah jenis bank, BOPO, CAR, LDR, NIM, NPL dan SIZE. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang laporan keuangan pada kuartal kedua tahun 2020 telah tersedia di website OJK. Berdasarkan metode Purposive Sampling dengan kriteria tersebut, sampel yang layak digunakan sebanyak 77 bank yaitu 11 Bank Umum Syariah dan 66 Bank Umum Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan cross section. Teknik analisis yang digunakan adalah dependent two variables dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel NPL, ROA dan NIM mengalami perubahan yang signifikan pada periode Covid-19. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor internal bank seperti BOPO, CAR, LDR dan SIZE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perubahan NPL, Perubahan ROA dan Perubahan NIM. NIM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perubahan NPL dan Perubahan ROA. NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perubahan NIM dan Perubahan ROA. Serta Jenis Bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perubahan NPL dan Perubahan ROA, namun berpengaruh terhadap Perubahan NIM.

---

The Covid-19 pandemic caused the government to issue Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policies in several regions in Indonesia that have an impact on the declining economy of the community including in the banking sector. This study aims to test whether there are differences in the bank's asset quality measured by NPL and bank’s level of profitability measured by ROA and NIM. As well as examining the factors that influence changes in the value of bank's asset quality (NPL) and bank’s level of profitability (ROA and NIM). These factors are the type of bank, BOPO, CAR, LDR, NIM, NPL and SIZE. The data used in this study are Sharia Commercial Banks and Conventional Commercial Banks whose financial statements in the second quarter of 2020 are available on the OJK website. Based on Purposive Sampling method with the cryteris, the sample is feasible to use as many as 77 banks, namely 11 Sharia Commercial Banks and 66 Conventional Commercial Banks. The types of data used are secondary and cross section data. The analytical techniques used are dependent two variables and multiple linear regression. The results showed that the NPL, ROA and NIM variables experienced significant differences in the Covid-19 period. This study also found that internal bank factors such as BOPO, CAR, LDR and SIZE did not significantly influence the changes in NPL, changes in ROA and changes in NIM. NIM has no significant effect on changes in NPL and changes in ROA. NPL has no significant effect on changes in NIM and changes in ROA. The type of bank does not have a significant effect on changes in NPL and changes in ROA, but has an effect on changes in NIM."

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority.

This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general."

"Digitalisasi dan inovasi memberikan implikasi yang besar pada berbagai industri, termasuk industri jasa keuangan dengan melahirkan produk baru dan model bisnis baru seperti teknologi finansial (tekfin). Tekfin mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana dalam bentuk produk investasi dan pembiayaan. Menurut OJK tekfin diharapkan dapat menjadi solusi pelayan kebutuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR adalah salah satu jenis bank di Indonesia yang secara spesifik bertujuan untuk melayani kebutuhan UMKM di daerah terpencil atau yang tidak terjangkau bank umum karena standar yang tidak sesuai dengan bank umum. Dilihat terdapat kemiripan dari sisi kegiatan, produk, dan pasar yang disasar, menurut beberapa pendapat, tekfin diprediksi dapat mengurangi profit perbankan khususnya pada pelayanan nasabah UMKM. Untuk melihat apakah tekfin dan BPR dapat dibandingkan dalam persaingan bisnis, dirasa perlu untuk melakukan penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menganalisis komparasi perbandingan dilihat dari model bisnis, manajemen aset dan liabilitas, pricing, dan juga risiko industri di dalamnya.

---

Digitalization and innovation have profound implications for various industries, including the financial services industry by generating new products and new business models such as financial technology (fintech). Fintech provide a platoform to bring together between the excess funds and who need funds in the form of investment products and financing. According to OJK fintech is expected to be a solution for micro, small and medium enterprises (MSMEs). BPR is one type of bank in Indonesia that specifically aims to serve the needs of MSMEs in remote areas or those that are not reachable by commercial banks due to standards that are not in accordance with commercial banks. In view of the similarity in terms of activities, products, and targeted markets, according to some opinions, fintech is predicted to reduce the profitability of banks, especially in the service of MSME customers. To see whether fintech and BPR are comparable in business competition, it is necessary to conduct an exploratory study aimed at analyzing comparison comparisons in terms of business models, assets and liability management, pricing, and industry risks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tingkat persaingan dan karakteristik bank terhadap risiko kredit dan risiko rentabilitas. Objek penelitian adalah 105 bank umum yang beroperasi di Indonesia selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Estimasi model yang digunakan adalah regresi panel data Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persaingan berpengaruh secara negatif terhadap risiko kredit namun berpengaruh secara positif terhadap risiko rentabilitas. Selain itu ukuran bank berpengaruh secara negatif baik terhadap risiko kredit maupun risiko rentabilitas.

---

The aim of this study was to examine the impact of banks competition level and characteristics toward credit risk and earning volatility using regression panel data analysis. Our sample consists of 105 commercial banks in Indonesia from 2010 to 2013. The result shows that competition is significantly and negatively related to credit risk but positively related to earning volatility. In addition, bank size is significantly and negatively related to bank risk and earning volatility."