Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"Usulan Penelitian ini diawali karena adanya liberalisasi pasar ritel melalui Keppres No. 99 tahun 1998 dan SK Menteri Investasi No. 29/SK/1998 serta Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana melalui kedua Undang-Undang ini peritel asing bukan saja boleh membuka gerainya diseluruh wilayah Indonesia, bahkan secara agresif investor asing mulai menggeser peritel-peritel lokal. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika ditetapkannya perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai efektif pada tahun 2015. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM dianggap sektor yang memiliki peran penting. Sebagaian besar jumlah penduduk Indonesia tidaklah memiliki pendidikan tinggi, sehingga kegiatan usaha yang dapat dilakukan merupakan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM khususnya sektor ritel. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi UMKM sektor ritel dan langkah preventif dalam menghadapi MEA serta bagaimana peran Komisi Ppengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi kegiatan usaha disektor ritel. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk membuat peraturan setingkat Undang-Undang di sektor ritel agar pemberian sanksi bisa lebih optimal dan menyarankan pemerintah untuk meningkatkan peran KPPU agar dapat maksimal dalam melakukan pengawasan.

---

This research proposal begins by liberalization of the retail market through Presidential Decree No. 99 of 1998 and Minister of Investment decree No.29/SK/1998 and Investment Act No.25 of 2007 and Limited Company Act No. 40 of 2007 in which through those Act, not only allowed foreign retailers opened outlets across Indonesia but also even aggressive investors began to shift local retailers. It is increacsingly worry while the ASEAN Economic Comunity had been agreed which became effective in 2015. In the economic development of Indonesia SMEs sector is considered to have an important role. Most of the Indonesian population is poorly educated, so that business activities can be done is a good small business sector, traditional and modern. Seeing this condition necessary the role of government through laws which is made to provide legal protection to SMEs especially in retail sector. The problem formulated in this study are how abaout government policy to make protection for SME?s in retail sector in facing AEC and how the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in conducting surveillance in retail sector. This research is a normative method by focusing on secondary data sources are divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result of this thesis is suggest for the government to make the regulation as equal as act in retail sector so that sanction can be optimized and suggest the government to improve the role of KPPU to be more levarage in controlling competition in retail sector."

"Konsep masyarakat Barat yang individualistik dan kapitalistik tidak memungkinkan (preclude) untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli (traditional communities and indigenous people) atas kekayaan intelektual (traditional knowledge/folklore) mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (kolektif). Akibatnya, banyak terjadi peristiwa penyalahgunaan hak (misappropriation) atas karya-karya folklore Indonesia, dan potensi ekonominya lebih banyak dinikmati oleh orang asing daripada masyarakat adat Indonesia sendiri, seperti pada kasus misappropriation ukiran Jepara. Bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan HKI dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi folklore ukiran Jepara yang optimal bagi keuntungan masyarakat lokal/adat Jepara, tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang implementasi UU Hak Cipta sehubungan dengan Hak Terkait (Neighbouring Rights) pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara, apa yang menjadi kendalanya dan bagaimanakah mekanisme perlindungan yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara wawancara, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum cukup merepresentasi Hak Terkait yang dimiliki oleh para pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara sebagai komunitas pemangku asli folklore Jepara. Hal ini disebabkan pengaturan folklore yang masih abstrak dalam UU Hak Cipta, ciri masyarakatnya sendiri yang komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan Hak Cipta atas karya folklore ukiran Jepara, sehingga masyarakat Jepara belum dapat menikmati potensi ekonomi ukiran Jepara dengan semaksimal mungkin. Walaupun demikian ada beberapa mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum perdata, tindakan dokumentasi sebagai sarana defensive protection, serta perlindungan Indikasi Geografis (IG). Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas folklore serta mengkaji ulang pengaturan folklore di dalam UU Hak Cipta.

---

The individualistic and capitalistic concept of the western communities precludes protection to traditional communities and indigenous people over their traditional knowledge/folklores which are generally owned collectively by members of the communities. This has resulted in misappropriation of the Indonesian folklores by foreigners who have enjoyed more benefits from the economic potentials of such folklores than the Indonesian traditional communities themselves, such as, in the case of the Jepara carvings. With a view to analyzing the concept of Intellectual Property Rights protection in the framework of exploiting economic potentials of the Jepara folkloric carvings for the optimum benefits of the local/traditional community in Jepara, this thesis brings forward the issues of implementation of the Copyright Law in relation to the neighboring rights of the carvers and the local/traditional community in Jepara, the obstacles thereof and the protection mechanism having been applied. The method of this study is juridical normative which is done by interviews, statutory approach and case approach.The study shows that the Copyright Law has not sufficiently represented the neighboring rights of the carvers and the local/traditional community in Jepara as the original owners of the Jepara folklore. This is due to the still abstract stipulation of folklore in the Copyright Law, the characteristic of the community itself which is communalistic and religious and unfamiliar with the Intellectual Property Rights and the easy way in which foreigners may obtain copyrights protection over the Jepara folkloric carvings, all of which has prevented the Jepara community from enjoying the economic potentials of the Jepara folkloric carvings in the most beneficial way. However, some protection mechanisms are available, i.e. criminal law and civil law remedies, defensive protection by means of documentation, and geographical indication protection. In line with this, it would be necessary for the Government to socialize the importance of legal protection over folklores and to review the folklore provisions in the Copyright Law."

"Kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Disamping itu kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang juga bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat karena produksinya yang dalam jumlah besar dan membutuhkan tenaga manusia pula, tentunya ini memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat kepada masyarakat terutama di Indonesia. Maka diperlukan aturan hukum yang dapat terus memberikan kenyamanan bagi para produsen mobil yang ingin berindustri di Indonesia agar persaingan kita dengan negara lain tetap terjaga, terutama dibidang pajak pertambahan nilai untuk kendaraan bermotor tergolong mewah yang mencakup hampir semua jenis kendaraan bermotor roda 4 karena produsen mobil sangat bergantung pada aspek ini mengingat Indonesia memiliki aturan PPnBM yang mengkastakan lebih tinggi PPnBM mobil sedan lebih mahal dengan persentase 30% pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tathun 2014 dan menyebabkan pasar mobil sedan di Indonesia menjadi lesu. Hal ini menyebabkan persaingan industri bermotor roda 4 di Indonesia dengan negara lain menjadi ketinggalan jauh terutama dengan negara tetanggan Asia Tenggara yaitu Thailand. Thailand dapat lebih unggul dikarenakan klasifikasi PPnBM mereka juga tidak lagi berdasar bentuk jenis mobil, melainkan dengan berdasarkan spesifikasi suatu mobil, hal ini belum dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan revisi aturan PPnBM yang tergolong cukup mahal agar persaingan usaha dibidang industri kendaraan bermotor ini bisa bersaing dengan negara tetangga dan menjadi pasar mobil yang kuat produksi dalam negeri serta dapat melakukan ekspor ke luar negeri pula dan menjadi lapangan kerja yang baik bagi masyarakat Indonesia.Vehicles are a means that are needed by humans in carrying out daily life in order to achieve the desired goals. Besides that, motorized vehicles are a means that can also provide employment to the community because of their large production and need of manpower as well, of course this provides an opportunity to open employment and provide benefits to the community, especially in Indonesia. So we need a rule of law that can continue to provide comfort for car manufacturers who want to have industry in Indonesia so that our competition with other countries is maintained, especially in the area of value added tax for luxury motorized vehicles that covers almost all types of 4-wheeled motorized vehicles because car manufacturers are very relies on this aspect considering that Indonesia has a PPnBM regulation that casts a higher PPnBM on more expensive sedan cars with a percentage of 30% in Government Regulation No. 22 of 2014 and causes the sedan car market in Indonesia to become sluggish. This has caused competition in the 4-wheeled motor industry in Indonesia with other countries to be far behind, especially with Southeast Asian neighboring countries namely Thailand. Thailand can be superior because their PPNBM classification is no longer based on the type of car, but based on the specifications of a car, this has not been done by Indonesia. Therefore, Indonesia must revise PPNBM rules which are quite expensive so that business competition in the motor vehicle industry can compete with neighboring countries and become a strong domestic car production market and be able to export abroad as well and become good employment for the people of Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACT

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic EntityDoctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannyadengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulismenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrintersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengankasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebutdihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single EconomicEntity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agarmenimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturantersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine onIndonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. Inconducting this research, the writer uses juridicial-normative library researchmethods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency toregulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the relatedcases and its effect of such regulation considering the ASEAN EconomicCommunity. The conclusion is that it is important to include the regulation ofSingle Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single EconomicEntity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN EconomicCommunity."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS.

---

Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS."

"ABSTRAKPenerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkanmelalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagiindustri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasukipasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akanmenghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian inimengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberinama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapanindustri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritasperbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitunganreadiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empatpihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industriperbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengankontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapipasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagikesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnisdan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk danmeningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadiperusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategidan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACTImplementation of financial integration in ASEAN that will be applied throughMEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions toenter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced toface highly competitive industry. This study attempts to measure the level ofreadiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. Themeasurement method used in this research is conducted by creating a compositeindex, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degreeof readiness of the Islamic banking industry, which is composed by fourdeterminants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,and also the researcher views.Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by fourparties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authoritiesand the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcomethe competition within MEA. The largest contribution coming from shari?acompliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantagefor Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to furtherenhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks andimprove their IT quality, innovate in product development and enhance serviceexcellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in theasia should be implemented in the form of strategies and good governance."