Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMerger dan akuisisi banyak dilakukan perusahaan perusahaan di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan termasuk industri Fast Moving Consumer Goods FMCG yang menjadi top deal value pada masa deal decade. Di Indonesia salah satu perusahaan FMCG yang melakukan merger dan akuisisi adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Pemilihan Unilever Indonesia sebagai objek penelitian karena Unilever Indonesia telah melakukan berbagai strategi merger dan akuisisi. Pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada merger dan akuisisi yang terjadi di antara 2005 2014 yaitu ketika pengambilalihan Buavita dan Gogo serta Sara Lee Body Care Indonesia. Reaksi pasar pada pengumuman kedua akuisisi tersebut merespon negatif. Akan tetapi pada pelaksanaannya Unilever Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan profitabilitas bahkan dapat memberikan dividen. Tingkat kegagalan yang dihadapi dapat diminimalisir dengan penggunaan metode dan strategi merger dan akuisisi yang berbeda.

---

ABSTRACT

Mergers and acquisitions were conducted by many companies in the world to increase the company growth including Fast Moving Consumer Goods FMCG industry which became a top deal value during the deal decade. In Indonesia one of the FMCG companies that conducted mergers and acquisitions is PT Unilever Indonesia Tbk. Selection of Unilever Indonesia as the object of research because Unilever Indonesia has conducted various merger and acquisition strategies. In this study the discussion focused on mergers and acquisitions that occurred between 2005 2014 when the Buavita and Gogo and Sara Lee Body Care Indonesia takeover Market reaction to the announcement both of the acquisition respond negatively. However in practice Unilever Indonesia could improve the growth and profitability even distributed dividends. The risk of failure of those mergers and acqusition can be minimized with the use of different methods and strategies of mergers and acquisitions."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk aksi korporasi yaitu akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perseroan terbuka yaitu PT Bumi Resources, Tbk (BUMI) terhadap 2 (dua) perusahaan tertutup dan 1(satu) perusahaan terbuka dalam rentang waktu yang berdekatan. Akuisisi ini dianggap bermasalah oleh Badan Pengawas yaitu Bapepam-LK yang mengindikasikan akuisisi tersebut merupakan Transaksi Material berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam penjelasannya BUMI menyatakan sebaliknya bahwa akuisisi tersebut bukanlah Transaksi Material dengan melakukan penafsiran yang berbeda tentang aturan dalam Undang-undang tersebut. Terdapat celah hukum dalam aturan tersebut yang dimanfaatkan oleh BUMI untuk dapat terus melaksanakan akuisisi tersebut yang mana celah hukum tersebut oleh Bapepam-LK dapat dikatakan diakui sebagai kelemahan dengan dikeluarkan peraturan yang baru tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

---

This thesis discusses about one form of corporate action which is an Acquisition made by the listed Company in an adjacent span. The acquisition was considered problematic by the supervising board of Bapepam-LK who indicates that the acquisition is a material transaction by virtue of The Chairman of Bapepam-LK regarding material transaction and changes of the main business activity. In explanation, BUMI stating instead that the acquisition was not a material transaction by making a different interpretation of the rules utilized by BUMI to be able to continue to implement the acquisition and the legal loopholes by the Bapepam-LK can be said to be recognized as a weakness by the making of the new regulation about it. Notary as one of supporting professions on capital market plays an important role under the act that are involved in corporate actions. The roles of notaries in general and spesifically in the acquisition of this case study will be elaborated as well in this thesis."

"Tesis ini membahas tentang praktek dari penerapan strategi pada pengumuman Merjer dan Akuisisi dengan objek Industri keuangan di Indonesia pada tahun 2008-2013. Perusahaan pembeli ("pembeli" atau "yang melakukan penawaran" atau "objek perusahaan") di artikan disini sebagai perusahaan terdaftar pada BEI (yang merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri) yang terlibat dengan transaksi merjer dan akuisisi dengan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di Indonesia selama periode tahun 2008-2013. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi strategi apakah yang diterapkan oleh para perusahaan pembeli tersebut dalam melakukan pengumuman merjer dan akuisisi dan apakah strategi tersebut berperan dalam perubahan harga saham perusahaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Adanya hubungan antara quantitative-future oriented disclosure strategy dengan kenaikan harga saham; (2) tidak ada hubungan antara kenaikan harga saham yang lebih tinggi dengan mengimplementasikan future-oriented disclosure strategy dibandingkan dengan retrospective disclosure strategy; (3) Credibility disclosure strategy suatu perusahaan tidak memiliki efek yang jelas dalam kenaikan harga saham perusahaan; (4) tidak ada hubungan antara kenaikan dividen yang dibagikan dengan kenaikan harga saham (5) stock repurchase disclosure strategy dapat berperan dalam kenaikan harga saham.

---

This thesis discussed the practice of Mergers and Acquisitions ("M&A") announcements strategy particularly in the financial services industry in Indonesia, with the case study of Bank BRI and Bank Niaga. The acquirers ("the acquirers" or "the bidders" or the "object companies") are defined here as publicly listed companies (Indonesian company or overseas company) who are involved in M&A transaction with Indonesian financial services company during the period of 2008-2013. The aim of the study is to identify what are the strategies acquirers implement towards the announcement of their M&A deals and does the strategy have the effect on their share price movement. This study has found that(1) there is a relationship between quantitative-future oriented disclosure strategy with the increase in share price; (2) implementing a future-oriented disclosure strategy rather than retrospective disclosure strategy not always result in higher increase in share price; (3) there is not enough evidence to conclude that credibility disclosure strategy has effect on the increase of share price of the acquirer; (4) implementing an increase in dividend payment not always result in increase of an acquirer's share price (5) stock repurchase disclosure strategy might have an effect on increase in acquirer's share price."

"Penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan Pendapat KPPU sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPU atas dasar kewenangannya untuk memberikan penilaian terhadap post-notification MKA yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengaturan pada Perkom No. 2 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 57 Tahun 2010 tidak memberikan kesempatan terhadap pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Tidak diberikannya kesempatan pengajuan keberatan terhadap Pendapat KPPU menunjukkan bahwa tidak adanya sarana kontrol terhadap Pendapat KPPU.Sistem notifikasi yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 yaitu merupakan sistem post-notification memiliki potensi merugikan pelaku usaha apabila tidak terdapat upaya yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan yang memperlihatkan bahwa Pendapat KPPU sebagai suatu pendapat hukum memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan Fatwa MA, Pendapat Hukum KPI serta Pendapat Komnas HAM namun memiliki kemiripan dengan pendapat mengikat lembaga arbitrase. Dalam segi hukum persaingan usaha, Pendapat KPPU merupakan produk hukum KPPU yang memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010 dan tidak terdapat kesempatan pengajuan keberatan terhadapnya. Apabila dibandingkan dengan hukum persaingan usaha yang dianut oleh negara negara Rusia dan Korea Selatan memperlihatkan kedudukan Pendapat KPPU yang tidak memiliki sarana kontrol seperti yang terdapat pada hasil penilaian notifikasi MKA di negara Rusia dan juga Korea Selatan yang menyediakan kesempatan pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian notifikasi tersebut.

---

This study focuses on the position of Legal Opinion issued by the Business Competition Supervisory Commision based on their authority to assess postnotification of merger, consolidation or acquisition of shares. Regulations stated on Perkom No. 2 of 2013 as the implementing regulations of PP No. 57 of 2010 does not give an opportunity to the parties connected to the merger, consolidation or acquisition to raise objections to the Commission's Opinion . Not given the opportunity of filing objections to the Commission's opinion suggests that the absence of a means of control over the Commission's Opinion.Notification system adopted by Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010 is a postnotification system that has the potential to disadvantage entrepreneurs if there are no effort that can be taken to object to the Commission's Opinion. In this study, the comparison shows that the Commission's opinion as a legal opinion is more powerful than Fatwa MA, KPI Legal Opinion and Komnas HAM Legal Opinion but has similarities with binding opinion of arbitration institution. In terms of competition law, the Commission’s Opinion is a product of the Business Competition Supervisory Commision that has binding force under Article 28 and 29 of Law No. 5 Year 1999 jo. PP No. 57 in 2010 and there are no chance of filing an objection to it. When compared to the competition law adopted by the Federation of Russia and the Republic of South Korea show the position of the Commission's opinion does not have the means of control as well as on the results of the assessment of merger notification in Russia and South Korea that provides the opportunity for filing an objection to the output of assessment of the notification."

"Penelitian ini memberikan gambaran apakah kegiatan merger dapat meningkatkan kinerja keuangan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) setelah merger dengan anak perusahaannya, yaitu PT Ciputra Property Tbk. (CTRP) dan PT Ciputra Surya Tbk. (CTRS) serta apakah aktivitas merger ini dapat meningkatkan nilai pasar wajar PT Ciputra Development Tbk. (CTRA).Penelitian ini menggunakan data primer yang diberikan oleh perusahaan dan wawancara dengan perusahaan serta data sekunder yang diperoleh dari buku teks, literatur, laporan keuangan, dan situs web. Berdasarkan analisis Laporan Keuangan dan penilaian nilai wajar dengan metode Discounted Cash Flow (DCF), penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai pasar wajar perusahaan setelah merger dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan setelah merger walaupun masih terdapat beberapa angka keuangan yang belum meningkat, namun motif keuangan perusahaan dalam melakukan merger berdasarkan wawancara penulis kepada Perseroan telah tercapai.

---

Merger is one way to increase the value of the company. This paper discusses how mergers can improve the finance performance of the PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) after the merger with its subsidiaries, i.e., PT Ciputra Property Tbk. (CTRP) and PT Ciputra Surya Tbk. (CTRS) as well as these merger activities may increase the fair market value of PT Ciputra Development Tbk. (CTRA).

This research uses the primary data provided by the company and interviews with companies as well as secondary data obtained from textbooks, literature, financial reports, and websites. Based on the analysis of the Financial Statement and the valuation of fair value using the Discounted Cash Flow (DCF) method, the authors conclude that there is an increase in the fair value of the company after the merger and improvement of the company's financial performance after the merger although there are some financial figures that have not increased, the company's financial motive in conducting the merger has been achieved."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai perusahaan dalam transaksi Merger & Acquisition dengan studi kasus akuisisi PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk. atas PT Mitra Komunikasi Nusantara. Sebagai perusahaan publik, aspek kewajaran sifat transaksi menjadi krusial untuk menentukan nilai wajar perusahaan. Sedangkan, untuk pendekatan penilaian sendiri, Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam melakukan penilaian usaha: pendekatan pendapatan, pendekatan aset, dan pendekatan pasar. Berdasarkan data yang tersedia, penelitian ini menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode Discounted Cash Flow ?Free Cash Flow to Firm dan pendekatan pasar dengan metode Relative Valuation. Sebagai pembanding tersedia informasi data KJPP dalam perhitungan nilai wajar dengan Discounted Cash Flow ?Free Cash Flow to Firm dan Adjusted Book Value. Dari analisis ini, disimpulkan bahwa sifat transaksi akuisisi adalah wajar. Sedangkan, pendekatan penilaian usaha yang paling sesuai untuk MKN adalah pendekatan pendapatan dengan metode penilaian Discounted Cash Flow.

---

This research is intended to analyze the value of target company in the context of Merger & Acquisition transaction, by scrutinizing case study of acquistion PT Mitra Komunikasi Nusantara by PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk. As a publicly traded company, fairness aspect of the nature of transaction is matter to legitimate the calculation of fair value. There are 3 (three) approach to calculate fair value of a company, income-based approach, market-based approach, and asset-based approach. This study applied the income-based approach with Discounted Cash Flow ?Free Cash Flow to Firm method and market-based approach with Relative Valuation method. Meanwhile for comparison, information from established appraisal was used with different measurement, Discounted Cash Flow ?Free Cash Flow to Firm and Adjusted Book Value. It is found that the nature of transaction comply with fairness aspect, therefore it legitimates the calculation of fair value. In conclusion, the most suitable valuation method for this case is income-based approach with Discounted Cash Flow method."

"Penelitian ini membahas mengenai dampak prinsip ekstrateritorial terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai dampak dari adanya kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala intenasional terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan membandingkan ketentuan di Indonesia dengan ketentuan di Amerika Serikat, Uni Eropa dan India, sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat ditelaah kelebihan dan kekurangan dari regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi yang ada dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, serta dapat mengetahui batasan-batasan yang muncul akibat penggunaan kedua prinsip tersebut terhadap kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala Internasional dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa adanya prinsip wilayah (prinsip teritorial) pada Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Indonesia mengakibatkan hukum antimonopoli Indonesia tidak berlaku terhadap badan usaha asing yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia tanpa memiliki anak perusahaan di Indonesia, sehingga pada akhir penelitian ini disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan pada regulasi utama hukum persaingan usaha Indonesia, yaitu Undang-Undang no. 5 tahun 1999, dengan mengubah ketentuan mengenai penerapan prinsip teritorial menjadi prinsip ekstrateritorial.

---

This study focuses on the effect of the implementation of extrateritorial principles to the Indonesian competition law regulations regarding merger, consolidation and acquisition. The purposes of this study is to conduct analysis and deep understanding on the effects of International scale merger, consolidation and acquisition activities to the Indonesian competition law regulations regarding merger, consolidation and acquisition, with comparing the Indonesian regulations to the regulations of the United States of America, European Union and Republic of India, resulting in the analysis of the advantages and deficiency of merger, consolidation and acquisition regulations in Indonesian competition law, as to establish the boundaries incurred as the effect of the implementation of both principles to the International scale merger, consolidation and acquisition activities from the competition law point of view. This study is conducted with descriptive analytical method.

The results of this study shows that the existance of territoriality principles in Law Number 5 of 1999 of the Republic of Indonesia has the effect to the invalidity of this regulation to the foreign business entity located outside the territory of Indonesia that conducts their business activities inside Indonesian territory without having any subsidiaries in Indonesia, therefore at the end of this study the writer suggest that Indonesian government should amend the main regulation of Indonesian competition law, which is Law Number 5 of 1999, with amending the provisions regarding the implementation of territoriality principles to extraterritorial principals."