Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonflik Laut Cina Selatan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Pembahasan hal itu membutuhkan pendekatan berbagai aspek, yakni hukum, politik, ekonomi, hingga keamanan (security). Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam perkembangan terakhir, konflik tersebut semakin memanas di antara claimant states. Intensitas konflik tersebut semakin terlihat dengan adanya berbagai macam klaim dari para claimant states, khususnya Cina melalui konsep nine dashed line yang dimilikinya. Konsep tersebut memang dinilai banyak pihak, bahkan oleh non claimant states, sebagai konsep dan tindakan illegal dari Cina karena hal tersebut mengakibatkan Cina menguasai hampir sebagian besar dari perairan Laut Cina Selatan. Tindakan ini juga melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Asal muasal Nine Dashe Line ini sendiri tidak jelas dan penuh akan nuansa politik yang diciptakan pemerintah Cina. Nine dashed line tersebut tentunya semakin meningkatkan kompleksitas konflik Laut Cina Selatan. Konsekuensi yang terjadi saat ini, khususnya akibat nine dashed line tersebut, ialah secara geografis timbul apa yang disebut ?overlapping EEZ? di perairan tersebut. Filipina sebagai claimant states mengajukan sengketa ini ke Permanent Court of Arbitration (PCA) sebagai upaya untuk melawan tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan. Meskipun forum ini dilangsungkan tanpa persetujuan dan kehadiran Cina. Karena negara ini menolak berpatisipasi dari awal hingga akhir. Hal tersebut mengakibatkan proses peradilan di PCA hingga putusan akhir yang akan dikeluarkan tidak akan berpengaruh sedikitpun pada Cina untuk menghentikan tindakan agresifnya di Laut Cina Selatan. Artinya apa yang berjalan di PCA tidak akan menyelesaikan konflik tersebut seutuhnya. Meskipun bagi claimant states lainnya maupun non claimant states, seperti Indonesia, hal itu masih memberikan dampak cukup positif. Ketidakjelasan solusi konflik itu maupun kompleksitasnya, mengundang perhatian dari pihak lainnya seperti ASEAN dan EU. Kedua entitas ini memiliki kepentingan signifikan di Laut Cina Selatan, terutama ASEAN. Akibat faktor hukum, politik, dan eknomi, EU dan ASEAN tidak bisa secara institusi dan unilateral mengintervensi langsung sebagai pihak ketiga dalam membantu claimant states mencapai solusi damai terkait konflik Laut Cina Selatan. Sehingga peran kedua entitas ini terbatas. Agar ASEAN dan EU berperan lebih signifikan, perlu ada upaya community dan confidence building secara tidak langsung melalui kerjasama ASEAN-EU demi tercipta stabilitas regional di Laut Cina Selatan.

---

ABSTRACT

The Conflict in South China Sea is a multidimensional problem. The explanation of this issue requires a multidimensional approach, which consists of legal, political, economic, and security aspects. In recent years, the intensity of this conflict has considerably increased among claimant states. The intensity of the conflict is particularly visible through numerous of claims stated by the claimant states, especially China through its concept known as nine dashed line. Such concept is often regared even by the non claimants states as an illegal act by China since such act entitles Cina to dominate almost all territory of South China Sea. Such act also violates UNCLOS 1982. The origin of Nine Dash Line remains unclear and politically fabricated made by the chinese government. The Nine Dashe Line increases the complexity of the conflict in South China Sea. Geographically, the consequence, particularly due to the nine dash line, which is commonly visible today is what we know as the term ?overlapping? in South China Sea. Particularly, this also refers to ?EEZ overlapping. Phillipines as a claimant state, submitted this case before the Permanent Court of Arbitration in an attempt to counter China?s aggresiveness in South China Sea. Despite the fact that China rejects to participate in it from the beginning until the end of the legal proceeding. Consequently, both the legal proceeding and the final verdict of PCA would have no effect at all in deterring China from refraining its aggresiveness in South China Sea. In other words, it will not entirely resolve the conflict. Although, for the other claimant states and non claimant states, including Indonesia, the legal proceeding and the final verdict exercised by PCA would at least bring about a positive impact. The complexity and the inability by claimants states to reach a solution with regard to South China Sea issue, has attracted the attention of ASEAN and EU. These two international bodies have both significant interest in South China Sea, especially ASEAN. Due to numerous legal, political, and economic consideration, EU and ASEAN are not institutionally and unilaterally able to carry out direct intervention as a third party in assisting the claimant states to reach peaceful settlement concerning the conflict in South China Sea. Therefore the roles of these two entities are limited. In order for ASEAN-EU to play significant role, there has to be a community and confidence building exercised indirectly through ASEAN-EU Joint Cooperation in an attempt to bolster regional stability in South East Asia."

"ABSTRAKKepulauan Spratly adalah sebuah wilayah di Laut Cina Selatan dimana terdapat terumbu karang dan pulau-pulau kecil. Wilayah Kepulauan Spratly bersama-sama dengan Laut China Selatan telah menjadi wilayah sengketa negara-negara tersebut yang mengelilingi Laut Cina Selatan. China adalah salah satu negara yang disengketakan, dengan mengklaim Laut Cina Selatan dan pulau-pulaunya, termasuk Nusantara Spratlys, sebagai bagian dari kedaulatannya. Pada akhir 2013, Cina melakukannya konstruksi pada 7 fitur karang di wilayah Kepulauan Spratly, yaitu Cuarteron Terumbu Karang, Terumbu Fiery Cross, Terumbu Gaven, Terumbu Hughes, Terumbu Johnson, Terumbu Mischief, dan Subi Reef, dan membuat pulau buatan baru. Status ketujuh fitur ini juga dipertanyakan dan apakah pembangunan pulau buatan ini bisa membuat China memperoleh kedaulatan atas Laut Cina Selatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis status pulau buatan yang dibangun di atas tujuh fitur di wilayah tersebut Kepulauan Spratly dan apakah di pulau-pulau ini Cina bisa mendapatkan zona maritim untuk memperluas wilayah kedaulatannya di atas Laut Cina Selatan. DiTulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan laut internasional tentang pulau dan pulau buatan, latar belakang klaim China terhadapLaut Cina Selatan tiba di pembangunan tujuh fitur, serta putusanPermanen Pengadilan Arbitrase pada perselisihan antara Cina dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tujuh fitur ditentukan dengan melihat kondisi aslinya sebelum dibangun oleh China, dan dengan status itu, China tidak dapat memperoleh zona ekonomi eksklusif di atas Kepulauan Spratly secara langsung secara keseluruhan, sehingga pembangunan tidak memberi Cina perluasankedaulatannya.ABSTRACTThe Spratly Islands are an area in the South China Sea where there are coral reefs and small islands. The area of ​​the Spratly Islands together with the South China Sea has become a disputed territory of these countries which surrounds the South China Sea. China is one of the disputed countries, claiming the South China Sea and its islands, including the Spratlys Archipelago, as part of its sovereignty. In late 2013, China carried out construction on 7 coral features in the Spratly Islands region, namely Cuarteron Coral Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Johnson Reef, Mischief Reef, and Subi Reef, and created a new artificial island. The status of these seven features is also questioned and whether the construction of these artificial islands can allow China to gain sovereignty over the South China Sea. This article aims to analyze the status of artificial islands built on seven features in the Spratly Islands region and whether in these islands China can get a maritime zone to expand its sovereign territory over the South China Sea. In This paper uses normative juridical research by analyzing international maritime laws and regulations regarding artificial islands and islands, the background of China's claims to The South China Sea arrived at the construction of the seven features, as well as the verdictPermanent Court of Arbitration on disputes between China and the Philippines. The results show that the status of the seven features is determined by looking at their original condition before being built by China, and with that status, China cannot obtain an exclusive economic zone over the Spratly Islands directly in its entirety, so development does not give China an expansion.his sovereignty."

"ABSTRAKBerdasarkan sejarah, terdapat kecenderungan bahwa suatu negara yang tengah mengalami kebangkitan memiliki kecenderungan untuk bersikap ekspansif terhadap negara-negara lainnya, seperti yang dilakukan oleh Jerman dan Jepang pada masa Perang Dunia. Pada saat ini, China merupakan salah satu simbol kekuatan dunia yang tengah mengalami pertumbuhan pesat. Sejalan dengan perkembangannya dalam bidang ekonomi dan militer, kebangkitan China juga berpengaruh terhadap negara-negara lainnya di Asia, terutama terkait dengan adanya motif ekspansionis dari negara tersebut. Pada saat ini, China terlibat dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan dengan lima negara Asia lainnya. China memiliki klaim kedaulatan terhadap keseluruhan perairan yang memiliki signifikansi geopolitik dan ekonomi tersebut. Namun, meski melakukan peningkatan kapabilitas militernya, China tidak menginisiasi adanya perang teritorial di Laut China Selatan selama hampir dua dekade. Tesis ini berupaya meneliti tentang strategi keamanan China dari tahun 1949 hingga 2012 dengan menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan analisa korelasi variabel power dan strategi keamanan, diketahui bahwasanya China merupakan kekuatan status quo. Seiring dengan peningkatan power negara tersebut, strategi keamanannya memiliki kecenderungan bergerak ke arah yang non-konfrontatif.

---

ABSTRACTBased on history, there is a tendency that a rising state behave expansively toward others, such as that carried out by the Germans and Japanese during the World War. Meanwhile, at the present time, China is one of great powers which has experienced growth very rapidly. As the progress in economic and military sectors, the rise of China also has a great influence to the other Asian countries as well, mainly related to its expansionist motives. At the moment, the Chinese are involved in the territorial disputes in South China Sea with five other Asian Countries. China has sovereignty claims over the entire waters which have economic and geopolitical significance. However, despite upgrading its military capability, it does not initiate a territorial war in the South China Sea for nearly two decades. This thesis seeks to examine China’s security strategy from 1949 to 2012 by using quantitative methods. Based on the correlation analysis of power and strategy, it is known that China is a status quo power. Along with the power increase, its strategy has a tendency to move towards a less confrontational approaches."

"Kajian ini menganalisis mengenai sikap Brunei Darussalam yang lebih memilih bekerja sama dengan RRC dibandingkan meminta bantuan AS, meski RRC adalah musuh Brunei Darussalam dalam konflik laut Cina Selatan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfokus pada desk study. Melalui tiga variabel teori kerangka analisis Small State Foreign Policy Behaviour, yaitu power and weakness, the availability of allies, dan the vulnerability of state, diidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Brunei Darussalam lebih memilih bekerja sama dengan RRC. Pertama, Brunei Darussalam memandang RRC memiliki power yang lebih besar daripada AS terutama dalam bidang ekonomi. Kedua, RRC memiliki potensi yang lebih besar daripada AS untuk dapat membantu Brunei Darussalam memulihkan keadaan ekonominya yang dilanda krisis. Oleh sebab itu, Brunei Darussalam sebagai aktor rasional memandang bahwa pemulihan ekonomi lebih utama dibanding melakukan konfrontasi terhadap RRC di laut Cina Selatan. Ketiga, terdapat ketergantungan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh Brunei Darussalam terhadap RRC sehingga Brunei Darussalam lebih memilih melakukan strategi bandwagoning terhadap RRC.

---

This study analizes the behaviour of Brunei Darussalam who took a stand to cooperate with People’s Republic of China (PRC) instead of United States (US), although PRC was the enemy of Brunei Darussalam on South China Sea conflict. This study uses qualitative research method which focused on desk study. There are three variables of Small State Foreign Policy Behaviour, which are power and weakness, the availability of allies, and the vulnerability of state, to identify Brunei Darussalam’s preferency. First, Brunei Darussalam took a stand by bandwagoning towards PRC because for Brunei Darussalam, PRC has bigger power and capability than US, especially economics power. Second, PRC has bigger potential than US to help Brunei Darussalam overcome its economy crisis. As a rational actor, Brunei Darussalam perceives economic recovery was more important than to resolve its dispute with PRC in South China Sea. Third, Brunei Darussalam’s economic and military dependence to PRC. Those three factors are identified as a main reason which cause Brunei Darussalam’s Bandwagoning strategy towards PRC."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"ABSTRAKPenelitian ini mencari korelasi antara kohesi ASEAN dan keterlibatan Cina terkait inisiatif ASEAN dalam menangani isu sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan enam variabel pengukur kohesi institusi regional berdasarkan teori eksternalisasi neo-fungsionalis ala konstruktivis, penelitian ini menemukan bahwa sejak tahun 1992 hingga pertengahan tahun 2017 tren kohesi ASEAN secara umum tergolong sebagai caucus. Semakin rendah kohesi ASEAN, maka ASEAN semakin sulit untuk mencapai posisi bersama dan memengaruhi sikap yang di ambil Cina. ASEAN dalam kondisi yang tidak kohesif juga rentan terhadap pengaruh Cina. Sebaliknya, kohesi ASEAN yang meninggi menunjukkan peningkatan ketahanan institusional ASEAN, sehingga semakin sulit bagi ASEAN untuk terpengaruh oleh pihak ketiga, terutama Cina. Kohesi yang tinggi bahkan memungkinkan ASEAN untuk mengajak Cina agar lebih terlibat secara aktif dalam mekanisme manajemen sengketa wilayah Laut Cina Selatan yang diinisasikan oleh ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa repetisi interaksi ASEAN-Cina telah menjadi mekanisme kausal atas hubungan pengaruh resiprokal antara kohesi ASEAN dan keterlibatan Cina, sebagai bagian dari suatu konfigurasi kausal terkait inisiatif ASEAN untuk menangani sengketa wilayah Laut Cina Selatan.

---

ABSTRACTThis study examines the correlation between ASEANs cohesion and Chinas involvement in the initiatives issued by ASEAN to address the South China Sea disputes. Based on six cohesion variables in the constructivist reinterpretation of the neo functionalist externalization thesis, this study found that from 1992 to mid 2017 ASEANs cohesion trend is generally categorized as caucus. The lower ASEANs cohesion is, the more difficult for ASEAN to reach a common position and to affect China s attitude towards ASEANs initiatives. ASEAN in non cohesive conditions is also more vulnerable to Chinese influence. On the other hand, the heightened ASEANs cohesion shows an increase in ASEANs institutional resilience, making it increasingly difficult for ASEAN to be influenced by third party, including China. High level of cohesion allows ASEAN to influence China to be more actively involved in the mechanisms to address the South China Sea dispute initiated by ASEAN. This study concludes that the repetitive ASEAN China interaction has been the causal mechanism for the reciprocal relationship between ASEANs cohesion and Chinas involvement, which exists in a causal configuration vis vis ASEANs initiatives to address the South China Sea disputes."

"Setelah diangkat sebagai pemimpin Repulik Rakyat Tiongkok pada tahun 2012, Xi Jinping memperkenalkan konsep “The Chinese Dream”, yaitu cita-citanya untuk menjadikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara adikuasa pada 2049. Untuk mencapainya, Xi mendorong aksi sentralisasi kekuasaan untuk memusatkan kekuasaan dan wewenang pada dirinya sendiri. Fenomena sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Xi Jinping ini tentu memiliki dampak pada proses pembuatan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok, seperti pada konflik wilayah Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok di bawah Xi Jinping tampak lebih agresif dan provokatif di kawasan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kedua variabel di atas — sentralisasi kekuasaan oleh Xi Jinping dan aktivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan — dengan menggunakan teori state assertiveness milik Andrew Chubbs. Dengan merujuk pada tipologi yang diturunkan dari teori, analisis dapat dilakukan dengan mengukur jenis dan frekuensi dari aksi dan pernyataan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan Laut Cina Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2022. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok sejak Xi Jinping menjadi pemimpin. Hal ini mengimplikasikan adanya pengaruh sentralisasi kekuasaan Xi Jinping terhadap tingkat state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan meningkatnya tindakan state assertiveness sejak tahun 2012. Sentralisasi kekuasaan Xi Jinping yang didukung oleh faktor domestik, ekonomi, militer, geopolitik, dan personal telah membuat tingkat state assertiveness menjadi lebih agresif selama masa kepemimpinanya.

---

After being appointed as the leader of the People's Republic of China in 2012, Xi Jinping introduced the concept of "The Chinese Dream," which is his vision to transform China into a powerful nation by 2049. To achieve this goal, Xi advocated for the centralization of power to concentrate authority and decision-making in his own hands. This centralization of power by Xi Jinping has had significant implications for the policymaking process in China, particularly concerning the territorial conflicts in the South China Sea. Under Xi Jinping's leadership, China appears to be more assertive and provocative in the region. This research aims to analyze the relationship between the two variables mentioned above: Xi Jinping's centralization of power and the activities of the People's Republic of China in the South China Sea. The study employs Andrew Chubbs' theory of state assertiveness. By referring to typologies derived from the theory, the analysis measures the types and frequency of actions and statements made by China regarding the South China Sea from 2009 to 2022. The findings of this research indicate an increase in China's state assertiveness since Xi Jinping assumed leadership. This suggests that Xi Jinping's centralization of power has influenced China's level of assertiveness in the South China Sea, leading to a rise in state assertiveness actions since 2012. The centralization of power under Xi Jinping, supported by domestic, economic, military, geopolitical, and personal factors, has made China's state assertiveness more aggressive during his tenure."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."

"Penelitian ini menguji relevansi Teori Balance of Power milik Kenneth Waltz dengan metode studi kasus. Fenomena yang diteliti adalah stabilnya kawasan Laut Cina Selatan yang dikelilingi Negara-negara bersengketa dengan besaran power yang tidak berimbang. Hasil penelitian ini adalah bahwa Teori Balance of Power relevan dalam menjelaskan perilaku Brunei dan Filipina yang melakukan external balancing dengan Britania Raya dan Amerika Serikat, sehingga tercipta bipolaritas ganda. Teori ini irelevan dalam menjelaskan perilaku Malaysia dan Vietnam, dimana keduanya tidak melakukan internal balancing maupun external balancing, namun stabilitas tetap terjaga diantara mereka. Malaysia tidak menganggap Cina sebagai ancaman utama, sedangkan Vietnam memiliki pengalaman memenangi perang melawan negara besar. Menjelaskan perilaku Vietnam, penulis ini menawarkan konsep asymmetric balancing, yang membutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat mengembangkannya sebagai teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional.

---

This research tests the relevance of Kenneth Waltz's Balance of Power Theory using the case study method. It studies the currently stable South China Sea, which is surrounded by claimant states highly diverse in term of power magnitude. The result is that Balance of Power Theory is relevant in explaining Brunei's and Philippines external balancing with United States and United Kingdom, thus creating a dual bipolarity. The theory is irrelevant in explaining Malaysia and Vietnam's behavior where they did not do neither internal nor external balancing, yet the stability has been there. Malaysia did not perceive China as the main threat; meanwhile Vietnam has had an experience of winning asymmetric war against greater power. Explaining the behavior of Vietnam, this research proposes the concept of asymmetric balancing, which need further research in order to make it a theory in the field of International Relations."