Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelf Assasment system yang diterapkan di Indonesia merupakan hak dari wajib pajak, untuk menguji kebenaran sistem tersebut fiskus memiliki hak untuk memeriksa wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang diperiksa adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN menggunakan sistem kredit pajak dengan sarana Faktur Pajak. Fenomena adanya indikasi faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang merupakan antisipasi awal fiskus terhadap adanya faktur pajak tidak sah membuat fiskus cenderung mengkoreksi faktur pajak, atas pemeriksaan keluar surat ketetapan pajak. Bagaimana upaya mengurangi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan bagaimana upaya wajib pajak untuk membuktikan Faktur Pajaknya berdasarkan transaksi sebenarnya. Hasil penelitian adalah pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dengan adanya registrasi ulang pengusaha kena pajak, kenaikan batas pengusaha kena pajak, program faktur pajak elektronik, pembentukan satgas penanganan faktur pajak, keluarnya SE-132/PJ./2010. Upaya wajib pajak untuk membuktikan bahwa Faktur Pajaknya berdasarkan transaksi sebenarnya diawali pemberian data dan keterangan lainnya kepada fiskus serta menolak hasil pemeriksaan, saat telah keluar surat ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan, jika keberatan ditolak fiskus, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak, jika upaya hukum banding ditolak wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum peninju kembali ke Mahkamah Agung.

---

ABSTRACT

Self Assesment sytem which is applied in Indonesia is the right of taxpayer for testing its verity system fiscus has the right to investigate the taxpayer. one of tax types which is investigated is Value-added Tax (PPN). PPN uses credit system tax with invoice tax tool. The phenomenon of the existance of invoice tax is not based on the real transaction which is the first anticipation fiscus to the existance of invalid invoice tax makes fiscus tends to correct the invoice tax which is indicated not based on the real transaction. Based of that inverstigation, there is tax assessment. It is one kind of effort to decrease the circulation of invoice tax which is not baded on the real transaction and also the way to the taxpayer to show that their tax invoice is based on the real transaction. The result of the reseach showed that the goverment has done several actions to decrease the invoice tax which is not based on the real transaction. Goverment provides repeated registration to taxable bussinessman, the increasing of the limit of taxable bussinessman, electronic invoice tax program, the establisment of task force of fake invoice tax, the release of SE-132/PJ./2010. The effort of taxpayer to prove that their invoce tax is based on the real transaction begins with giving the data and the other evidences to fiscus and also decline the investigation result, when the "surat ketetapan pajak" has been released which is the law product of investigation the taxpater can submit law appeal to a higher courtto tax court, if the tax appeal declined, the taxpayer can do judicial review to supreme court."

"Pengembangan dan peremajaan sistem e-faktur melalui e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga sebagai alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelebihan dan kekurangan implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dibandingkan dengan versi sebelumnya. Penelitian ini juga menganalisis implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dari asas ease of adminsitration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-faktur 3.0 dan e-faktur web based yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun, implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dinilai sudah membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan guna mengatasi permasalahan faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang berpontensi merugikan keuangan negara. Oleh karena masih terdapat kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak, membuat implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based ditinjau dari asas ease of adminsitration masih belum sepenuhnya terpenuhi.

---

The development and rejuvenation of the e-invoicing system through e-faktur 3.0 and e-faktur web based is intended to provide convenience for Taxable Persons in terms of fulfilling their tax rights and obligations and also as a means of supervision for the Directorate General of Taxes against violations of the law. The research approach used is quantitative approach with postpositivist paradigm and uses qualitative data collection techniques and qualitative data analysis techniques. This study aims to analyzes the advantages and disadvantages implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based compared to the previous version. This study also analyzes the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based from ease of administration. The results of the study indicate that there are several advantages and disadvantages of e-faktur 3.0 and e-faktur web based that are felt by Taxable Persons. However, the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based is considered to have helped the Directorate General of Taxes in conducting supervision to overcome the problem of fictitious tax invoices or tax invoices not based on actual transactions that have the potential to harm state finances. Because there are still advantages and disadvantages that are felt by Taxable Persons, making the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based in terms of theprinciple is ease of administration still not fully fulfilled."

"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."

"Perkembangan model bisnis e-commerce yang pesat menciptakan potensi penerimaan pajak, namun dalam meregulasi ketentuannya merupakan tantangan tersendiri karena harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dalam desain kebijakan pajak pertambahan nilai atas transaksi pada social commerce dan strategi pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi pada social commerce. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu perlu mengatasi kendala pengelolaan data pelaku usaha beserta transaksinya pada social commerce, perlu mempertimbangkan efisiensi biaya pemajakan dengan meminimalkan biaya pemajakan, perlu mewujudkan keadilan dengan menyamaratakan ketentuan kewajiban perpajakan tiap bentuk platform social commerce ataupun platform lainnya, serta mempertimbangkan sistem pengawasan yang efisien karena saat ini masih manual melalui internal DJP. Langkah awal strategi pemungutan perlu memfokuskan untuk menciptakan sistem terintegerasi untuk memperoleh data pelaku usaha beserta transaksinya pada social commerce. Dibutuhkan ketentuan penegasan atau pedoman teknis terkait transaksi pada social commerce yang mengacu pada ketentuan existing dalam UU PPN, karena saat ini belum ada. Atas pengklasifikasian model bisnis dalam SE-62/PJ/2013, penyetoran data dalam PMK 210/PMK.010/2018, serta penunjukan pemungut dalam Pasal 32A UU HPP sudah memenuhi kemudahan administrasi tetapi hanya fokus pada marketplace, perlu dipertimbangkan untuk melibatkan social commerce. Dibentuknya aplikasi SONETA merupakan upaya untuk penyediaan data dan membantu pengawasan, namun belum terintegerasi.

---

The rapid development of e-commerce business model creates potential for new tax revenues, but regulating the provisions is a challenge in itself because it has to always go along with current developments. This study aims to analyse the considered factors in the design of value added tax policy on transactions in social commerce and the strategy for collecting value added tax on transactions in social commerce. The approach used in this study is qualitative with a descriptive research type, as well as data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that there are several factors that need to be considered, such as the need to overcome difficulty to capture data of business actors and their transactions on social commerce, the need to consider the efficiency of taxation costs by minimizing taxation costs, the need to consider equity aspect by regulating the tax burden equally for each form of social commerce or other platforms, as well as considering an efficient monitoring system because currently it is still manual through internal DGT. The initial step of the collection strategy needs to focus on creating an integrated system to obtain data on business actors and their transactions on social commerce. Affirmation provisions or technical guidelines are needed regarding transactions on social commerce that refer to the existing provisions in the VAT Law, because currently they do not exist. Regarding the classification of business models in SE-62/PJ/2013, obligation on informing data in PMK 210/PMK.010/2018, and the appointment of a collector in Article 32A of the HPP Law has fulfilled ease of administration but only focuses on the marketplace, it is necessary to consider involving social commerce. The establishment of the SONETA application is an attempt to provide data and assist with supervision, but it has not been integrated."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"Salah satu sumber keuangan negara berasal dari pajak tanah/bangunan. Mengingat pentingnya pajak bagi negara, diperlukan peran serta penegak hukum agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan maksimal. Pemungutan pajak penjualan tanah/bangunan seringkali melibatkan peran serta PPAT. Menarik diteliti mengenai keabsahan peran dan tanggung jawab PPAT yang menerima kuasa pembayaran pajak tanah/bangunan sebagai perantara wajib pajak dengan petugas pajak dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara. Pada prinsipnya pengurusan pajak bukanlah kewenangan pokok PPAT sebagaimana diamanatkan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data-data sekunder, belum ada dasar ketentuan yang secara tegas dan spesifik mengatur tentang keabsahan peran PPAT terkait kuasa pembayaran pajak penjualan tanah/bangunan. Pembayaran pajak oleh PPAT pada dasarnya bentuk dari kesepakatan yang pada praktiknya seringkali terjadi secara diam-diam dimana PPAT menerima permintaan dari wajib pajak untuk mewakili dirinya melakukan pengurusan pajak berdasarkan kuasa. Selanjutnya, dalam hal terjadi peristiwa hukum yang tidak sebenarnya terkait dasar nilai pengenaan pajak yang disetorkan diperlukan batasan tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada PPAT. Hal ini mengingat harga jual beli yang menjadi dasar pengenaan pajak merupakan kesepakatan yang mengikat para pihak. PPAT hanya menkonstantir keinginan para pihak, terkecuali jika PPAT ikut terlibat maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

One of the financial sources of the state comes from land and building taxes. Given the importance of taxation to the state, it requires a role as well as law enforcement to maximize tax collection. Interestingly, research has been conducted on the validity of the role and responsibility of the PPAT, which accepts the power to pay the land or building tax as an intermediary between the taxpayer and the tax officer in an effort to maximize the income of the state. In principle, tax management is not the substantive authority of the PPAT as prescribed by law. The research method used in this research is doctrinal. Based on the results of the analysis that has been carried out on the secondary data, there is no basis for provisions that explicitly and specifically regulate the validity of the role of PPAT in relation to the power to pay the tax on the sale of land or buildings. The payment of taxes by PPAT is basically a form of agreement that, in practice, often occurs in secret, where PPAT receives a request from a taxpayer to represent itself in carrying out tax management on the basis of authority. Furthermore, in the event of an untrue legal event relating to the basis of the value of taxation deposited, a limitation of liability is required, which can be imposed on PPAT. This is given that the purchase price, which is the basis for the taxation, is a binding agreement between the parties. PPAT only contends with the wishes of the parties, except if PPAT is involved, then it can be claimed liabilitty."

"Dalam menyalurkan kredit, bank dan lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit selalu terkait dengan risiko kredit yang mungkin timbul akibat pemberian kredit. Debitur mungkin mengalami kegagalan bayar dalam melunasi utangnya. Apabila pihak yang meminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik bank maupun lembaga pembiayaan akan melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan kredit tersebut. Salah satunya adalah dengan mengambil alih aset yang dijadikan jaminan oleh peminjam, yang biasa dikenal sebagai Agunan yang Diambil Alih (AYDA). AYDA umumnya dianggap sebagai jaminan aset sesuai dengan undang-undang perbankan. Ketika penjualan AYDA dilakukan untuk melunasi utang debitur, timbul sengketa perpajakan antara Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai kreditur dan Pihak Fiskus.Perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus dapat menimbulkan sengketa pajak. Sengketa perpajakan menimbulkan kerugian yang sama baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa PPN atas AYDA serta memberikan rekomendasi saran untuk mengurangi sengketa perlakuan PPN atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan secara triangulasi metode dengan melakukan analisis konten dan literatur serta wawancara dengan Konsultan, Pemeriksa Pajak dan Hakim Pengadilan Pajak.Hasil peneltian menunjukkan terjadi peningkatan jumlah sengketa dan penyebab sengketa terkait PPN atas AYDA. Hasil analisis diketahui penyebab terjadinya sengketa PPN atas AYDA adalah disebabkan perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak serta regulasi yang diterapkan tidak sejalan dengan sifat dan kondisi usaha Wajib Pajak. Kontribusi penelitian ini adalah membantu mencegah terjadinya sengketa pajak di masa mendatang dan meningkatkan literasi tentang sengketa terkait PPN atas AYDA.

---

In distributing credit, banks and financial institutions as credit providers are always associated with credit risks that may arise as a result of providing credit. Debtors may experience failure to pay off their debts. If the borrowing party is unable to fulfill its obligations, both the bank and financing institution will take various steps to resolve the credit. One way is to take over the assets used as collateral by the borrower, which is commonly known as Foreclosed Collateral (AYDA). AYDA is generally considered as collateral for assets in accordance with banking laws. When the sale of AYDA is carried out to pay off the debtor's debt, a tax settlement arises between the Bank/Consumer Financing Institution as the creditor and the Fiscus.

Differences in perception between taxpayers and the tax authorities can give rise to tax dispute. Tax disputes cause the same losses for both taxpayers and tax authorities. The aim of this research is to analyze the causes of VAT disputes on AYDA and provide recommendations for reducing VAT treatment disputes on Foreclosed Collateral (AYDA) in Indonesia. The research method used was a case study approach. The analysis was carried out using a triangulation method by conducting content and literature analysis as well as interviews with Consultants, Tax Auditors and Tax Court Judges.

The research results show that there is an increase in the number of disputes and causes of disputes related to VAT on AYDA. The results of the analysis show that the cause of VAT dispute on AYDA is due to differences in interpretation between the tax authorities and taxpayers and the regulations applied are not in line with the nature and conditions of the Taxpayer's business. The contribution of this research is to help prevent tax disputes and increase literacy about VAT-related collection on AYDA."

"Ekonomi digital semakin mendominasi sistem ekonomi di era ini, perdagangan aset kripto timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi aset kripto, terdapat pihak yang memperdagangkan aset kripto baik dari sisi komersial, tukar menukar, maupun jasa pertambangan. Pengenaan PPN atas perdagangan aset kripto dilihat dari adanya objek PPN aset kripto yang termasuk dalam komoditi. Sedangkan aset kripto dikategorikan sebagai penghasilan karena adanya penambahan kekayaan pada transaksi perdagangannya. Penelitian ini membahas tentang kebijakan PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang diatur di dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan serta membandingkan bagaimana kebijakan pajak kripto, dengan negara anggota forum G20. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut pajak aset kripto sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan bersifat netral, serta sesuai dengan asas keadilan dan didasari oleh asas revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi untuk memberi kepastian bagi Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

---

Digital economy increasingly dominating the economic system in this era, crypto assets trading arises due to technological developments. In a trade of crypto assets transaction, the crypto is subject to VAT payable because of it’s categorization as Commodities. The other subject is Income Tax because of how crypto assets is additional income to those who owned crypto assets. This research discusses about taxation of Crypto Assets policy in Indonesia, which regulated in PMK No. 68/PMK.03/2022. This study aims to analyze the policy’s formulation and analyzing the strategy of implementation, also to compare the policy and implementation of VAT dan Income Tax, along with countries in the G20 Forum. The method of this research is descriptive method with qualitative approach. The result of this research indicates that the policies is based by the Government’s attempt to collect a Tax on crypto assets trading as accordant with the principle of tax collections which are equality and neutral, and based by the revenue productivity. Government chose the option giving certainty to Taxpayers who engages in taxation obligations. The strategy of implementation which Government prepares is to hold socialization, and to organize a system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint."

"Transaksi e-commerce menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut memunculkan peluang untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada transaksi tersebut. Namun berbagai tantangan muncul karena kebijakan yang ada belum dapat mengakomodasi keunikan dari transaksi e- commerce. Penelitian ini membahas mengenai tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia. Berdasarkan penelitian, tantangan yang dihadapi petugas pajak dalam mengenakan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia adalah identifikasi wajib pajak yang terlibat dalam e-commerce, menentukan yurisdiksi wajib pajak, ketidaklengkapan data yang disampaikan wajib pajak, identifikasi produk elektronik dan non-elektronik, minimnya jejak audit dan kurangnya sistem kontrol. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan yang spesifik terkait e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce.

---

E-commerce transactions show significant improvements from year to year. This raises the opportunity to impose Value Added Tax VAT on the transactions. However, various challenges arise because the existing policy has not been able to accommodate the uniqueness of e commerce transactions. This research discusses the challenges in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia.

Based on the research, the challenges faced by tax officers in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia are identifying taxpayers engaged in e commerce, determining taxpayers jurisdiction, incompleteness of records, identifying electronic and physical products, lack of audit trails, and lack of system controls. It is expected that the Directorate General of Tax can make specific rules related to e commerce especially in creating the system and procedures for the imposition of VAT on e commerce transactions."

"Dalam karya akhir ini dilakukan penelitian terhadap suatu kasus pemeriksaan atas dugaan penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak secara tidak sah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu badan usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi penerimaan negara di bidang perpajakan justru mencari keuntungan dengan mengambil pajak dari masyarakat dengan cara melakukan kegiatan usaha fiktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT. Mutia Andalan Putra, suatu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar, diperoleh sinyalemen bahwa kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dunia usaha untuk mendafarkan diri menjadi Wajib Pajak serta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan memanfaatkan kemudahan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dengan identitas palsu untuk mencari keuntungan sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan diberikannya kemudahan tersebut dan memberikan dorongan kepada aparat perpajakan untuk lebih tegas dan lebih tertib dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menghilangkan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering disalahgunakan. Unsur utama yang menyebabkan PPN lebih mudah disalahgunakan karena dalam sistem self assessment setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan kewenangan untuk memungut, menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPNnya sendiri. Dengan sistem self assessment tersebut sangat dimungkinkan bahwa tidak terjadi sinkronisasi antara kebenaran formal dengan kebenaran material dalam transaksi, titik inilah yang sering menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dengan menerbitkan faktur pajak sebagai instrument pemungutan PPN tanpa adanya penyerahan bagang/jasa kena pajak.Sampai karya akhir ini ditulis, keberadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya dan para pemegang saham maupun pimpinannya belum diketemukan sehingga tidak ada pihak yang dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan penerbitan faktur pajak yang diterbitkan secara tidak sah dan telah beredar luas di masyarakat usaha. Dengan kejadian itu, sambil menunggu adanya "single identity number" disarankan agar untuk mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, identitas para pengurus tidak hanya didasarkan KTP saja tetapi perlu pas foto dan contoh sidik jari dari kepolisan.Nama dan identitas Wajib Pajak dalam karya finis ini dengan sengaja tidak dirahasiakan dengan harapan agar apabila masyarakat mengetahui keberadaan Wajib Pajak tersebut dapat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nama PT Mutia Andalan Putra juga telah disebutkan sebagai salah satu Wajib Pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah."