Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah dimana objek rumahnya masih belum ada atau masih dalam proses pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap perumahan dan adanya keterbatasan dari Developer/pengembang dalam membangun proyek perumahan secara cepat. Oleh karena itu transaksi jual beli rumah dapat dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu (indent) dimana rumahnya belum jadi dan masih berupa tanah kavling matang. Para pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan pemilikan rumah (KPR iB) ini adalah Pembeli (konsumen/nasabah), Developer (pengembang) dan Bank (dalam hal ini Bank Syariah). Tahapan penjualan rumah yang masih dalam proses pembangunan memerlukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yaitu pengikatan awal yang dapat dibuat dengan akta notariil atau pun di bawah tangan, dan memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tesis ini akan menganalisis mengenai hakikat bentuk PPJB menurut Hukum Perikatan Islam dan penerapannya dalam pembiayaan pemilikan rumah (KPR iB) di Bank Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa dalam PPJB yang dibuat para pihak sebagai perjanjian pendahuluan ditinjau dari Hukum Perikatan Islam adalah lebih dekat kepada Janji (wa?d), dan kebijakan penerapan proses pembiayaan kepemilikan rumah (PKR iB) yang menggunakan akad murabahah atas objek rumah yang sedang dibangun, yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah perlu ada pengkajian ulang ditinjau dari segi Hukum Perikatan Islam.

---

One of the products the distribution of funds offered by Islamic Bank is financing house (mortgage iB) where the object of house is still under construction. This is possible because along with increasing consumer demand for housing and the limitations of Developer / developers in building housing projects quickly. Therefore, buying or selling a home can be done by ordering in advance (indent) where his house is not been finished and still form mature land plots. The parties involved in the transaction financing (mortgage iB) is the buyer (consumer / customer), Developer and the Bank (in this case the Islamic Bank). Stages of home sales is still in the development process requires a Sale and Purchase Agreement (SPA) with fixation start can be made with a notary deed or under the hand, and has a function to provide legal certainty and legal protection for the parties. This thesis will analyze the nature PPJB form according to Commitments of Islamic law and its application in the financing (mortgage iB) at Bank Syariah. The method used is a normative juridical or legal research literature. The research result is that in PPJB made by the parties as a preliminary agreement in terms of Islam Law, is closer to Promise (wa'd), and the policy implementation process of financing house (mortgage) that uses a murabaha contract on a house under construction objects , conducted by Bank Syariah BRI there needs to be a review of the terms of the Islamic law."

"[Studi dalam penelitian ini mengenai Janin sebagai objek perjanjian asuransi ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxx menurut Peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. (2) Bagaimana hukum asuransi janin dalam kandungan menurut hukum Islam. (3) Bagaimana perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan analisis destriktif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxxmenurut peraturan Perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. Mengetahui hukum asuransi janin dalam kandungan bagi kaum muslim. Mengetahui perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Hasil analisis deskriptif ini bahwa, dalam perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur tentang asuransi janin. Akan tetapi, pembahasan tentang janin, objek perjanjian dan asuransi diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan lainnya.Menurut hukum Islam dalam jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar maka akan berakibat batalnya transaksi tersebut. Sehingga tujuan dari terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia atau maqashidu syariah yang dicita-citakan tidak tercapai. Produk asuransi yang telah beredar sejak 2012 ini juga memiliki nasabah yang beragama Islam, oleh karena itu kaitannya dengan perlindungankonsumen muslim yang memakai jasa produk asuransi janin ini cukup erat, akan tetapi belum juga ada peraturan yang mengatur tentang hal ini.;Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement is reviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1) How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislation governing insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance, according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia? In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule of legislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim. Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia. Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetus insurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set in statute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purpose benefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insurance products that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore to do with muslim customer protection who use the service of an insurance product is quite closely fetus., Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement isreviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1)How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislationgoverning insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance,according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insuranceproducts in Indonesia?In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule oflegislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim.Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products inIndonesia.Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetusinsurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set instatute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purposebenefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insuranceproducts that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore todo with muslim customer protection who use the service of an insurance productis quite closely fetus.]"

"Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum perikatan Islam dalam Akad Wakalah wal Murabahah No. 001/OGV/VI/2008/WWM. Pokok permasalahan yang menjadi fokus adalah menentukan konstruksi hukum kontrak kerjasama di bidang properti dengan akad wakalah wal murabahah dan mencari akad yang lebih tepat untuk diterapkan berdasarkan konstruksi yang ada ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari?ah dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif, guna mengatasi masalah pada akad yang dikaji. Pengolahan, analisis serta penyajian hasil penelitian didasarkan pada metode penelitian kualitatif sehingga diperoleh penyajian penelitian secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang dicapai adalah bahwa konstruksi hukum akad tersebut tidak sesuai dengan penamaannya karena tidak memenuhi rukun dan syarat seluruh akad yang seharusnya terkandung di dalamnya sesuai dengan hukum perikatan Islam. Seharusnya di dalam akad tersebut terkandung akad wakalah dan murabahah, akan tetapi akad yang dapat ditemukan konstruksi dan memenuhi rukun dan syarat akad berdasarkan pedoman ketentuan yang ada, hanya akad wakalah saja. Adapun bentuk akad yang lebih tepat untuk diterapkan berdasarkan konstruksi yang ada adalah akad mudharabah agar peran masing-masing pihak lebih sesuai dengan rukun dan syarat akad sebagaimana konstruksi yang ada.

---

The thesis focuses on the application of Islamic contract law in Akad Wakalah wal Murabahah No. 001/OGV/VI/2008/WWM. The main issues are to see the construction of the business and to find the correct form of cooperation contract between the parties from the perspective of Islamic contract law. This research uses normative juridical in form of prescriptive method with literature approach. The data processing, analysis and presentation are based on the qualitative methode to gain a descriptive analytical output. As the conclusions the contract does not apply the correct form of contract hence its lack fullfilment on the requirements of aqad murabahah according to Islamic contract law. The contract is supposed to contain aqad wakalah and also aqad murabahah. Instead there can only be found the form and the requirements for aqad wakalah. The correct form for the contract is aqad mudharabah. It is applied so that the available form can meet the requirements of the particular aqad at its best."

"Bank BNI Syariah adalah Unit Usaha dari Bank BNI yang beroperasi dengan sistem syariah (non bunga/bagi hasil). Salah satu produk bank BNI syariah adalah pembiayaan murabahah. Hampir semua akad yang digunakan oleh bank BNI syariah berbentuk perjanjian baku yang telah disusun dan dirancang isinya terlebih dahulu oleh pihak Bank BNI Syariah sebelum akad terjadi. Pada kenyataannya sebagian besar perjanjian baku yang beredar di masyarakat cenderung merugikan nasabah. Pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perjanjian baku dalam jasa pembiayaan dengan sistem murabahah pada bank BNI syariah, apakah perjanjian baku yang terdapat dalam jasa pembiayaan secara murabahah yang dilakukan oleh BNI Syariah cenderung merugikan nasabah, dan apakah perjanjian baku yang terdapat dalam jasa pembiayaan dengan sistem murabahah yang dilakukan oleh bank syariah menyimpang dari Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak BNI Syariah. Kesimpulanya adalah akad murabahah BNI Syariah sesuai dengan asas, unsur, dan rukun, serta syarat perikatan Islam walaupun ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akad murabahah Bank BNI Syariah cenderung merugikan nasabah karena banyaknya kewajiban yang menjadi beban nasabah yang tercantum dalam akad tersebut, sementara hak nasabah sangat sedikit yang tercantum dalam akad murabahah tersebut. Terdapat dua pasal yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK yaitu Pasal 6 (2) tentang tidak berhaknya nasabah mengajukan tuntutan kepada pihak bank atas adanya cacat pada barang yang nasabah beli, pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1a) UUPK, dan Pasal 12 mengenai tindakan sepihak yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah atas rekening nasabah jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tercamtum dalam akad murabahah tersebut, pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (ld) UUPK. Penuiis menyarankan agar BI segera menstandarisasikan rancangan akad murabahah secara lebih rinci guna memberikan perlindungan kepada nasabah. Karena PBI No.7/46/PBI/2005 yang menjadi pedoman penyusunan akad murabahah isinya kurang memberi perlindungan kepada nasabah."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Umat Islam pada khususnya telah lama mendambakan suatu sistem perbankan yang berlandaskan pada Syariah Islam. Keinginan ini dapat terwujud semenjak dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang membuka jalan bagi berdirinya Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian tak lama kemudian berdirilah Bank Umum Syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada Tahun 1992. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 telah dengan cepat mengakibatkan terpuruknya ekonomi, sehingga dalam waktu singkat, dari bulan Juli 1997 sampai dengan Maret 1999, pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank, di samping mengambil alih 11 Bank (BTO) dan 9 Bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Di sini Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam menunjukan ketangguhannya dalam bertahan di tengah krisis yang berkepanjangan ini karena dalam menjalankan usahanya Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga. Bank Syariah Mandiri yang berdiri pada tanggal 2 November 1999 memiliki beberapa produk pembiayaan yang dikelola secara syariah. Salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah, yaitu akad jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan ini memiliki keunggulan tersendiri karena berdasarkan prinsip, jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan secara mencicil (ba'i bi thaman ajil) dan bebas dari bunga (riba). Dalam pembuatan Akad Pembiayaan al-Murabahah, Bank Syariah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam, dalam hal ini menggunakan Hukum Perikatan Islam. Suatu akad agar sah dan mengikat para pihak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: dua aqid (subyek perikatan), mahallul aqdi (obyek perikatan), Maudhu'ul Aqdi (prestasi), dan rukun-rukun akad. Dalam Skripsi ini akan dijelaskan analisa Akad Pernbiayaan Hurabahah berdasarkan Hukum Perikatan Islam."

"Current islamic banking in Indonesia is experiencing a significant growth. Up to February, 2013 the number of Islamic banks is as much as 35 banks which consist of 11 islamic banks and 24 islamic business units. This indicates that public interest in islamic banks is quite large and is projected in coming years will continue to increase along with the increasing moslems’ awareness of and need for usury-free banks. In islamic banking activities, any product will not be released from its contract. This study aims to determine the concept of contract in islamic law, principles used in islamic banking operations as well as the implementation of the murabaha contract in Islamic banking."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Dalam hukum Islam, apabila orangtua angkat ingin memberikan harta peninggalannya maka dapat melalui wasiat atau hibah yang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta peninggalannya. Meskipun perkawinan Pewaris dengan istri diselenggarakan dengan perjanjian perkawinan namun tidak menghalangi hak istri untuk berhak mewaris harta peninggalan almarhum suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya landasan hukum atas peralihan kepemilikan harta benda terhadap janda dan anak angkat berdasarkan hukum Islam, dan bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 1776/PDT.G/2019/PA.JS. yang menyatakan bahwa penyerahan harta berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Pewaris dengan anak angkatnya bertentangan dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini yang dapat disimpulkan diantaranya bagian hak janda tanpa anak sebesar 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan Pewaris apabila perjanjian perkawinan tidak berlaku, sementara anak angkat Pewaris berhak atas maksimal 1/3 (sepertiga) bagian selama tidak melanggar hak ahli waris lainnya. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata termasuk syarat objektif maupun syarat subyektif sebagaimana perjanjian pada umumnya. Sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sehingga batal demi hukum. Demikian juga akta kesepakatan yang dibuat oleh Pewaris dengan anak angkatnya mengenai penyerahan harta peninggalan atas harta peninggalan pewaris dengan istri pertamanya kepada anak angkatnya tersebut menyalahi ketentuan hukum islam, yaitu ketentuan Pasal 209 KHI. Sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, kesepakatan, bahkan pembagian harta Notaris perlu memberikan edukasi berlandaskan hukum agar tidak merugikan ahli warisnya maupun pihak ketiga yang terkait.

---

In Islamic law, if the adoptive parents willing to give their heritage to their adopted children shall not more than 1/3 (one-third) of their wealth. Although the Inheritor and his wife marriage was agreed above pre-nuptials agreement, shall not obstructing the wife’s right as the heirs of the inheritor’s. The main issues in this tesis is legal basis on property transition for widow and adopted child; and another one is the analytics based on Judge consideration on verdict No.1776/PDT.G/2019/PA.JS which mentioned shall the inheritors’s wealth will be given to their adopted child if the Inheritors passed away has against the Islamic Law. Using normative juridicial as research method with secondary data. As for tipology research, using explanatory and evaluative method. Based on Islamic law we can conclude this research that widow shall receive her rights on 1/4 (one-fourth) of the Inheritors wealth if there’s no children, as for adoptive child shall receive not more than 1/3 (one-third) of their adoptive father’s wealth. The prenuptials agreement shall follow Article 1320 of Civil Law Code. In this case, both agreement against the Article 209 of Islamic Law Compilation. Consequently, the prenuptials agreement shall no affected on law (void at law). Additionally, Notary as public official shall advocate their clients about legal basis prior to make an agreement."