Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hubungan penerapan kebijakan unbundling terhadap profit margin per unit dan konsentrasi pasar pada badan usaha (perusahaan) niaga gas bumi yang memasok ke sektor industri. Dilakukan regresi data panel unbalance pada 26 perusahaan selama periode tahun 2008 sampai 2014 dengan menggunakan random effect model. Pada model pertama, ditemukan bahwa kebijakan unbundling berhubungan negatif dan signifikan dengan profit margin per unit sebesar 21,6 persen. Variabel penjualan, kontrak pasokan, badan usaha swasta, dan interaksi antara unbundling dan wilayah Papua juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan profit. Sementara konsentrasi pasar, usia perusahaan, PDB, serta interaksi unbundling dengan wilayah JBB (Jawa Barat dan Banten) berkorelasi positif dan signifikan dengan profit. Hasil estimasi model kedua menunjukkan kebijakan unbundling memiliki korelasi negatif, namun tidak signifikan terhadap konsentrasi pasar. Variabel kontrak pasokan, PDB, perusahaan swasta, dan wilayah Sumsel berkorelasi negatif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Sedangkan, variabel wilayah Jatim, serta interaksi unbundling dengan wilayah Sumut dan Riau berkorelasi positif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Penelitian ini merekomendasikan untuk mendorong masuknya pemain baru, khususnya perusahaan swasta, pada bisnis niaga gas bumi, serta menambah pasokan gas bumi yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

---

ABSTRAK

This research analyzes correlations between implementation of unbundling policy with profit margin per mile mile british thermal unit (mmbtu) and market concentration ratio at gas trading companies supplying gas to manufacturing industry. By using unbalanced panel data from 26 companies in the period of 2008 to 2014, the research runs regression analysis with random effect model. In the first model, the research result shows that the unbundling policy has significant negative correlation with the profit margin per mmbtu by 21,6 percent. The analysis also shows that ?sales?, ?supply?, ?private companies?, and interaction between ?unbundling? with ?Papua? region have significant negative relationship with the profit, while ?market concentration ratio?, ?years of operation", "gross domestic product (GDP)", and interaction between ?unbundling? with ?West Java and Banten? region have significant positive relationship. Based on the second model, the result shows that unbundling have negative correlation, but not significant with the market concentration ratio. The analysis also shows that ?supply?, ?GDP?, ?private companies?, and ?South Sumatera? region have significant negative relationship with the market concentration, while ?East Java? region and interaction between ?unbundling? with ?North Sumatera? and ?Riau? region have significant positive relationship. The research recommends to encourage new players, especially private companies, to enter natural gas trading business, and to increase the suplly as well as the development of sufficient infrastructure."

"Pengelolaan gas bumi di Indonesia telah memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini telah membuka persaingan usaha dan investasi yang seluas-luasnya kepada swasta dan koperasi untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengusahaan di sektor minyak dan gas bumi nasional. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah telah mendorong pengelolaan gas bumi di Indonesia menuju persaingan usaha pada pasar bebas, Pemerintah tetap berkuasa untuk menjalankan kebijakan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut dibuat dalam rangka efisiensi pengelolaan gas bumi di Indonesia dengan menyusun kebijakan pemisahan rangkaian usaha unbundling pada pengelolaan gas bumi. Tujuan dilakukan unbundling tersebut adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penyediaan gas bumi nasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan dan pendistribusian gas bumi kepada masyarakat yang membutuhkan. Efisiensi dapat dilakukan tidak hanya melalui kompetisi yang sehat, tetapi juga berdasarkan kegiatan monopoli yang diawasi pemerintah, khususnya terhadap kegiatan pengangkutan transmisi dan/atau distribusi gas bumi melalui pipa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif berdasarkan pengumpulan data sekunder, dibuat dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan unbundling berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya dengan mengambil studi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Trasnportasi Gas Indonesia TGI. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa unbundling pengelolaan gas bumi di Indonesia dilakukan berdasarkan pemisahan entitas hukum antara pelaku i Kegiatan Usaha Hulu dengan Kegiatan Usaha Hilir dan ii Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Jaringan Distribusi dengan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. Namun tidak diatur batasan untuk penguasaan vertikal terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan penguasaan monopoli antara kegiatan penyediaan dan pengangkutan gas bumi. Untuk itu Pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan dengan ketat agar pengusahaan pengangkutan gas bumi dapat berjalan seefisien mungkin dengan prinsip pemanfaatan bersama yang berkeadilan sosial.

---

Indonesian gas market has entered a new era with the enactment of Law No. 22 of 2001 regarding Oil and Natural Gas. This law has create competition and opportunities for direct or indirect investment of private own company or cooperatives in oil and gas sector. But, that doesn't mean the government has promoted competition in oil and gas sector based on a free market competition, the government still has the power to execute a policy for achieving state's purpose, which is to bring prosperity and promoting welfare among the people of Indonesia.One of the policy to create an efficient natural gas market is by stipulating unbundling policy in natural gas industry.

The purpose of unbundling is to create a healthy competition, so it will promote competitiveness and enhances quality services for distribution of natural gas to the people. Efficiency can be made not only from creating a competition in the market, but it could also be made by regulated monopoly, especially in transportation activity transmission and or distribution of natural gas through pipelines.

This research will be carried out using the methodology of Juridical Normative approach based on collected secondary data, the purpose is to describe the implementation of unbundling policy based on Law No. 22 of 2001 and the derivative regulations in the study of PT. Transportasi Gas Indonesia TGI's Transmission Pipelines.

From this research, we shall know there are legal unbundling between i upstream oil and gas activity and downstream oil and gas activity, and also between ii trading and transporting activities of natural gas through transmission and or distribution pipelines. But there are no limitation to vertically control a gas transportation company, so there are plenty of opportunities to monopolize the supply and distribution of natural gas market through pipelines. Therefore the government have to regulate the market tightly so the natural gas industry can be managed in the most efficient way and shared by the principal of social justice."

"Gas bumi adalah sumber daya alam tak terbarukan yang sangat penting bagi hajat hidup banyak orang. Oleh karena itu, eksploitasi dan pemanfaatan gas bumi harus dilakukan secara bijak dan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi unbundling dan open acces dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 gagal untuk mencapai tujuannya apabila dilihat dari perspektif menciptakan efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur nasional gas bumi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 untuk merekonstruksi banyak ketentuan yang terkandung dalam peraturan sebelumnya, terutama mengenai hak eksklusif di Wilayah Jaringan Distribusi Tertentu yang kemudian diikuti oleh perubahan prinsip pemisahan badan usaha menjadi hanya pemisahan akuntansi juga mengenai ketentuan open access menjadi third party access. Penelitian ini akan menganalisis apakah ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip persaingan yang sehat.

---

Natural gas is a very important non-renewable natural resource that controls the livelihood of many people. Therefore, the exploitation and utilization of natural gas must be carried out wisely and for the greatest prosperity of the people. This is mandated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of unbundling and open access under ESDM Ministerial Regulation Number 19 of 2009 fails to achieve the expectation from the perspective of creating efficiency and improving national infrastructure of natural gas. Therefore the government issued ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 to reconstruct many of the provisions contained in the previous regulation, mainly regarding the exclusive rights in Certain Distribution Areas which then followed by the alteration of separation principle (Legal unbundling) into accounting unbundling as well as the alteration of open access into third party access. This thesis will analyse whether the provisions contained in the ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 is in line with the 1945 constitution and the principle of fair competition."

"Sebagai negara maritim terbesar di dunia, transportasi laut memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan juga dalam nilai tambah perekonomian Indonesia. Dalam transportasi angkutan laut domestik, Indonesia hanya menguasai proporsi sebesar 55,5 persen, sedangkan perusahaan asing mengangkut 45,5 persen sisanya. Sesuai dengan INPRES tahun 2005, pemerintah menerapkan azas cabotage yang melarang kapal asing untuk melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan cabotage pada pelayaran di Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun di sisi lain, kebijakan cabotage yang diterapkan pemerintah dalam pelayaran minyak dan gas tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, industri perkapalan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari adanya kebijakan cabotage terhadap industri pelayaran minyak dan gas di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode input-output untuk melihat pengaruh dalam perekonomian apabila kebijakan Cabotage diterapkan sepenuhnya, serta analisis dilengkapi wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan yang terkait.

---

As the largest maritime country in the world, maritime transport plays an important role in enhancing the connectivity between the island and also the value-added economy of Indonesia. In domestic sea freight transportation, Indonesia only control the proportion of 55.5 percent, while foreign companies transporting the remaining 45.5 percent. In accordance with Presidential Instruction in 2005, the government implemented cabotage principle that prohibits foreign vessels to carry out activities in Indonesian waters. The cabotage shipping policy in Indonesia has been going well, except a policy of cabotage in the oil and gas shipment are not completely worked well. Therefore, the Indonesian shipping industry has lagged far behind from other countries. The purpose of this study is to look at the impact of the cabotage policy against oil and gas shipping industry in Indonesia. Analysis were performed using the input-output method to see the effect in the economy if the cabotage policy is fully implemented, as well as in depth interviews with some of the relevant stakeholders."

"Industri nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dan rendahnya daya saing yang diduga disebabkan oleh harga gas bumi yang tinggi. Pemerintah melakukan intervensi pada harga gas bumi melalui Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagaimana diatur pada Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Kebijakan HGBT pada perekonomian nasional dengan mempertimbangkan penurunan penerimaan negara sebagai kompensasi atas turunnya harga gas bumi pada industri. Dengan menggunakan model CGE, analisis dilakukan pada berbagai indikator perekonomian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan GDP dalam jangka pendek sebesar 0,076% dan kenaikan GDP dalam jangka panjang sebesar 0,004%.

---

National industry is facing slowing growth and low competitiveness, which is thought to be caused by high natural gas prices. Government intervenes in natural gas prices through the Certain Natural Gas Price Policy or “Kebijakan HGBT” as regulated in Presidential Regulation No. 121 of 2020 concerning Natural Gas Price Determination. This study aims to analyze the impact of HGBT Policy on the national economy by considering the decline in state revenues as compensation for the decline in natural gas prices in the industry. Using CGE model, analysis is carried out on various economic indicators. The results of the analysis show that there is a decrease in GDP in the short term by 0.076% and an increase in GDP in the long term by 0.004%."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan perubahan definisi objek pajak bumi dan bangunan terhadap sektor pertambangan untuk eksplorasi pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Perubahan definisi objek pajak tersebut terjadi dari PER-11/PJ/2012 menjadi PER-45/PJ/2013 dimana perubahan objek yang awalnya adalah seluruh wilayah kerja, saat ini hanya menjadi kawasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan perubahan definisi objek pajak bumi dan bangunan terhadap sektor pertambangan untuk eksplorasi pertambangan migas serta alternatif kebijakan penilaian pajak bumi dan bangunannya. Dengan pendekatan post-positivist dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

This study focuses on changes in policy formulation regarding object's definition of property tax for oil and gas exploration level. The change of property tax?s object occurs from PER-11/PJ/2012 to PER-45/PJ/2013 where the object changes from all working areal into working areal which is used only for exploration. This research intends to analyze the formulation process of the changes of property tax's object for oil and gas exploration and alternative policy for the tax base appraisal. With post-positivist approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions proposed."

"Sektor industri memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia. Permasalahan yang dihadapi industri saat ini adalah harga gas sebagai bahan baku yang cenderung mahal di tengah-tengah harga minyak yang turun sejak tahun 2016. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres 40/2016 tentang penetapan harga gas untuk industri tertentu pada floor price USD 6/MMBTU untuk melindungi revenue produsen gas, sedangkan kontrak gas saat ini menggunakan sistem eskalasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nilai netback setiap pabrik dan mereview kebijakan harga gas yang berlaku. Hasil perhitungan netback berdasarkan long run marginal cost bahwa pabrik PKT 04 dan 05, Pusri 1B, 2B, 3, dan 4, PKC 1A dan 1B, dan PKG memiliki nilai netback yang rendah kecuali secara rata-rata PKT memiliki nilai netback paling tinggi. Sehingga kebijakan harga gas saat ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga gas kontrak untuk menjaga operasional pabrik secara ekonomis.

---

The industrial sector has an important role for the Indonesian economy. The problem facing the fertilizer industry is the price of gas as a raw material that tends to be expensive for the lower prices of crude oil since 2016. To overcome this problem the government issued Presidential Regulation No. 40/2016 on setting gas price for fertilizer industry but this regulation only sets floor gas prices at USD 6/MMBTU to secure revenues of gas producers. Meanwhile the current sale gas contract for fertilizer apply an escalation. The objectives of this study are to evaluate the netback value each fertilizer plant and assess the current gas price policy. The netback value is calculated based on long run marginal cost of urea production. The result shows that PKT 04 and PKT 05, Pusri 1B, 2B, and 3, PKC 1A and 1B, and PKG have lower netback value than gas price contract, except (mana yang sdh lebih tinggi) . The current gas price policy needs to be adjusted to keep the fertelizer industry profitably."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko di dalam suatu Perusahaan melalui penerapan Three Lines of Defense. Latar belakang penelitian ini dilakukan salah satunya dikarenakan Perusahaan tidak memiliki Fugsi Internal Audit untuk memberikan independent assurance terhadap pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan belum melakukan manajemen risikonya secara maksimal pada masing-masing lini karena Perusahaan hanya memiliki lini pertama dari ketiga lini yang ada, sehingga dapat menimbulkan risiko terjadinya konflik kepentingan antara Prinsipal dan Agen dalam mencapai tujuan Perusahaan. Selain itu, seluruh risiko dan mitigasi yang dilakukan pada lini pertama belum dievaluasi secara maksimal karena Perusahaan hanya berfokus pada pencapaian mitigasi risiko secara penuh pada level President Director saja.

---

This study aims to see how the application of risk management in the company through the application of Three Lines of Defense. One of the reasons is because the Company does not have an Internal Audit to provide independent assurance regarding the implementation of risk management. The data used in this study were obtained from interviews and observations and will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the Company has not carried out risk management optimally on each line because the Company only has the first line of the three existing lines, so that it can pose a risk of conflicts of interest between the Principal and the Agent in achieving the Company's objectives. In addition, all risks and mitigation carried out in the first line have not been fully evaluated because the Company only focuses on achieving full risk mitigation at the President Director level."

"Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM."

"ABSTRAKPenurunan produksi migas di Indonesia dipicu oleh menurunnya investasi migas dikarenakan harga minyak yang rendah, lokasi cadangan minyak yang sulit dan banyaknya tax dipute atas sektor migas. Dalam rangka meningkatkan infestasi perbandingan dengan negara lain diperlukan. Tarif pajak efektif dan beban pajak merupakan pertimbangan awal investor untuk melakukan infestasi. Secara keseluruhan Malaysia dan Thailand dapat dijadikan perbandingan untuk hal ini. Thailand dengan 2 sistem kontrak migas yaitu sistem konsesi dengan kebijakan pajak yang mudah dan sederhan dan PSC serta sistem fiskal dan insentif pajak Malaysia dengan model PSC yang disesuaikan dengan lokasi eksplorasi migas dengan sistem cost recovery yang berdasarkan gross revenue dapat dijadikan masukan bagi kebijakan pajak dan sistem PSC Indonesia dalam rangka meminimalisir dispute dan menarik investor asing. Koordinasi yang intensif antara pembuat kebijakan atas industri migas sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat satu sama lain saling mendukung.

---

ABSTRACTThe declining in oil and gas production in Indonesia triggered by a decline in oil and gas investment due to low oil prices, the location of oil reserves that are difficult and many tax dispute in oil and gas sector. In order to improve investment, comparison with other countries is necessary. The effective tax rate and the tax burden is an initial consideration of investors to do investment. Malaysia and Thailand can be used as a comparison for this case as they are the 1st and 2nd rank in oil and gas to attract investment due to RISCO energy 2013 research . Thailand with 2 systems oil and gas contracts: concession system with an easy and and PSC as well as the fiscal system and tax incentives. Malaysia with PSC model tailored to the location of oil and gas exploration with a system of cost recovery ceiling based on gross revenue can be used as input for tax policy and system PSC in Indonesia in order to minimize disputes and attract foreign investors."