Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKPR Griya Monas merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank DKI untuk pembelian hunian baru maupun bekas, pembelian ruko atau rukan, dan refinancing. Strategi kampanye komunikasi pemasaran terpadu KPR Griya Monas Bank DKI ?Rumah Sendiri? menekankan daya tarik emosional dan daya tarik rasional untuk meningkatkan kesadaran khalayak sasaran terhadap KPR Griya Monas Bank DKI. Dengan mengumpulkan data di pasar yang ada maka diharapkan terhimpun sebagai dasar pertimbangan untuk membuat suatu program perencanaan komunikasi terpadu untuk KPR Griya Monas Bank DKI. Di tengah pasar KPR yang persaingannya semakin ketat, hingga saat ini KPR Griya Monas belum menjadi Top of Mind di benak konsumen. Maka tujuan komunikasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran khalayak sasaran terhadap produk ini. Dengan biaya kampanye sebesar Rp11,736,322,400,00,!selama 5 bulan kampanye yang dimulai dari Januari hingga Mei 2016. Untuk itu kelancaran kampanye ini juga akan diawasi serta dievalusi untuk melihat bagaimana efektivitas kampanye ini.

---

ABSTRACT

Griya Monas housing loan is one of the credit facility that offered by Bank DKI whether for purchasing new or second residence, shophouse or home office and refinancing. Integrated marketing communication campaign strategy of Bank DKI Griya Monas housing loan "Rumah Sendiri" emphasizes on emotional and rational enticement to raise awareness of the target audience for the housing loan. By collecting the data in existing market, it is expected that the collected data becomes the basis to create an integrated marketing communication planning program for Bank DKI Griya Monas housing loan. In the midst housing loan's market which is getting strict, the Griya Monas housing loan hasn't became the top of mind on consumer's mind. So the purpose of this communication is to improve consumer's awareness about the product. With the amount of Rp 11,736,322,400 as the campaign cost, during 5 months of the campaign which is started from January to May 2016. Therefore, the campaign successful will also be monitored and evaluated to see the effectiveness of this campaign."

"Sudah 50 tahun lebih Perencanaan Penataan Ruang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini belum dapat dinyatakan telah berhasil diterapkan secara efektif dan optimal, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini termasuk kawasan pembangunan strategis nasional seperti Kawasan Jabodetabekjur. Masalah ini diteliti dalam perspektif kelembagaan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis penataan kelembagaan (institutional arrangment) untuk memahami kemampuan merealisasi kebijakan perencanaan penataan ruang terkait dan pilihan publik (public choice) untuk memahami dinamika pembangunan satu kawasan. Selain itu juga mekanisme perwujudan aspirasi masyarakat serta pemahaman teoritis penataan ruang menggunakan basis teori ruang dan organisasi ruang. Untuk memahami secara mendalam (eksploratif) kompleksitas dan dinamisnya permasalahan pembangunan ini maka digunakan penelitan kualitatif dengan menggunakan Kawasan Metropolis Jabodetabekjur sebagai studi kasus. Pilihan metode ini didasari oleh orientasi pemikiran penelitian pada interpretivisme atau konstruksivisme sebagai bagian kerangka pemikiran post-positivisme. Orientasi pemikiran ini mengarahkan pada proses penelitian berturut-turut melakukan konstruksi teoritis, dekonstruksi melalui kajian kondisi eksisting, dan rekonstruksi konsep alternatif sistem kelembagaan penataan ruang.Dari hasil dekonstruksi terhadap kondisi eksisting Kawasan Jabodetabekjur dan eksplorasi kondisi kapasitas kelembagaan serta mengkaji dari prinsip-prinsip Good Governance menunjukkan bahwa rencana penataan ruang tidak terrancang dengan tepat fungsi dan dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya ditandai dengan munculnya urban sprawl. Demikian pula dengan peran dan fungsi BKSP Jabodetabekjur yang sudah tidak lagi efektif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai koordinator. Untuk itu dalam mengelola kawasan Metropolis Jabodetabekjur ini diperlukan peningkatan kekuatan otorita dengan membentuk lembaga semacam Dewan Metropolis yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat termasuk kategori Badan Ekstra Struktural. Dewan ini pada dasarnya terbagi atas dua unit yakni urusan yang mendasar yaitu unit yang mengatur terdiri dari para pemangku kepentingan dari pihak wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangkukepentingan utama lainnya. Sementara itu unit kedua adalah satuan kerja pelaksana pembangunan. Dewan Metropolis Jabodetabekjur ini dikepalai oleh seorang gubernur dan memiliki otoritas mengelola wilayahnya, diantaranya yang prinsipiil adalah menetapkan dan mengangkat walikota atau bupati seperti yang diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Dewan Metropolis memiliki ruang lingkup kerja utamanya adalah merumuskan rencana pembangunan penataan ruang dan sektor pembangunan strategis yang terkait dengan urusan lintas batas antar daerah. Dewan Metropolis ini merupakan kombinasi dari konsep lembaga otoritas Metropolis (Metropolitan) tingkat tinggi dan place bounded institution.

---

Over the last 50 years, the Government of Indonesia have applied spatial planning. Almost all spatial planning have not successful implemented effectively yet, either at, either at national or local level development. A similar situation also occurred in Strategic Regional Development, such as Kawasan Jabodetabekjur. This problem is scrutinized through policies and institutional arrangement perspectives of spatial planning implementation. Basically it use institutional, public choice, and spatial organization theory for understanding its dynamic problems of regional development. Moreover, a spatial theory and its spatial organization approach were applied to have better understanding of decision making on how the spatial planning policy being formulated and implemented in fulfilling public and development demand. In order to overcome the complexity and dynamic of regional development then this research apply a qualitative approach and Jabodetabekjur Metropolis area as its case study. As a post positivism research, it is applied on interpretivism and constructivism perspectives which has research steps as follows: constructing , deconstructing, and reconstructing. The restructuring of an alternative concept or theory of mainly spatial development institutional arrangement. By having the decontruction process it is found that spatial plan is not well constructed and implemented.It is shown by the emerging of urban sprawl phenomena within the Jabodetabekjur area. While by using good governance principles for understanding organization capabilities, it is also found that BKSP jabodetabekjur (Development Collborative Board for Jabodetabek Area) is unsuccessfully implemented its role and function as development coordinator board. Therefore, an alternative stronger powerfull institution and capacity such Metropolis (Metropolitan) Council. The Metropolis Council should be established under a higher and stronger Law. In terms of Indonesia?s institutional government system, the Metropolis Council is categorized as an Extra Structural Institution (at national level) and lead by governor similar to DKI Jakarta government structure. There are two main units under the Metropolis Council. First, unit for regulating which is consist of main stakeholders including central government, local governments as well as their legislative representation, and other major stakeholders. While the second unit is Implementing Body which is consist of a combinations of professionals and government employees. The Metropolis Council scope of works mainly on making Jabodetabekjur spatial plan and implementing Jabodetabekjur strategic development scheme which bounding with local cross border affairs. The Jabodetabek Metropolis Council is basically refer to a combination of High Level Metropolitan Authority and Place Bounded Institution concepts."

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"Penelitian ini berfokus pada tnggapan pemohon (penerima pelayanan) terhadap tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaris pada Sub Direktorat Notarial, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Periode Tahun 2004 - 2006 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini termasuk peneiitian deskriptif dengan menggunakan survey.Model operasional penelitian menggunakan SERVQUAL yang bersumber dari Zethaml, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. Model ini mcncakup perhitungan perbedaan antara harapan dan persepsi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 74 notaris yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telab diangkat menjadi notaris pada tahun 2004 .-2006. Variabel yang diukur adalah variabel kualitas pelayanan pengangkatan notaris. Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan pengangkatan notaris adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS for windows versi 13. Metode analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penerapan data.Dari analisis terhadap hasil penelitian, disirnpulkan bahwa tingkat harapan pemohon (penerima pelayanan) lebih tinggi daripada tingkat persepsi mereka, artinya tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaries masih tergolong buruk. Tanggapan mayoritas pemohon (penerima pelayanan) menaruh harapan yang tinggi terhadap dimensi responsiveness dan assurance. Mayoritas pemohon memilih 3 masalah utama dalam pelayanan pengangkatan notaris, yaitu waktu pengurusan yang terlalu lama, prosedur yang berbelit-belit dan informasi yang kurang jelas. Mayoritas pemohon juga menentukan bahwa dasar penentuan formasi jabatan notaris yang ideal adalah faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendalaman materi mengenai tugas pelayanan yang prima kepada petugas perlu dilakukan; prosedur operasional standar (pos) harus dibenahi; forum koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu dibentuk; dan faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah harus menjadi dasar utama pembentukan formasi jabatan notaris yang ideal.

---

This research focuses on applicants responds (customers) to level of service quality at Sub Directorate of Notary, Directorate of Civil Administrative Affairs, Directorate General Legal Administrative Affairs (Case Study: Notary Service Period 2004 - 2006 In DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). This research is descriptive using data survey.The model of research operational uses SERVQUAL from Zethanrl, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. This Model consists of a calculation of the gap between expectation and perception. The Respondents in this research are 74 notaries in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi who have been inaugurated as notaries in 2004 ? 2006. The Variable measured is variable of notary service quality_ The indicators to measure notary service quality are reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. Technique of data processing uses program SPSS for windows version 13. Method of data analysis are done through validity and reliability tests. Data analysis consists of three steps which are preparation, tabulation and data application.From data analysis, there are some conclusions that the level of applicants expectation (customer expectation) is higher than the level of their perception, which means that the level of notary service quality is in poor category. The majority applicants respond (customers) show high expectations to responsiveness and assurance dimensions. Majority of applicants point out that 3 main problems in notary service, which are service time is longer than expected, the complicated procedures and unclear information. Majority of applicants also identify that the ideal notary formation should be based on economic growth per area factor. The results suggest that material deepening on excellent service for officials needs to be applied; standard operational procedures (sop) should be improved; the coordination forum with Indonesian Notary Association (INA) should be formed; and factor of economic growth per area should be main consideration in formulating ideal notary formation."

"Mangongkal Holi merupakan ritual Batak Toba yang hanya bisa dilakukan di kampung halaman marga suku Batak Toba yang terletak di sekitar wilayah Danau Toba. Syarat khusus pelaksanaan Mangongkal Holi menyebabkan popularitas pelaksanaannya menurun di kalangan suku Batak Toba diaspora di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Berkaitan dengan hal itu penelitian ini berupaya untuk menemukan artikulasi Mangongkal Holi sebagai wahana identitas Batak Toba Jabodetabek. Dengan memanfaatkan teori ritual Catherine Bell dan konsep artikulasi identitas kultural Stuart Hall, artikulasi suatu ritual oleh masyarakat pemilik ritual dapat dipahami sebagai sarana konstruksi identitas. Lebih lanjut, dapat diketahui pula bahwa Mangongkal Holi memberikan representasi identitas bagi suku Batak Toba. Dengan kata lain Mangongkal Holi tampak memiliki relasi sebagai sarana resistensi perubahan identitas Batak Toba yang berada di diaspora. Ritualisasi Mangongkal Holi menunjukkan adanya rekontekstualisasi nilai-nilai budaya yang dipengaruhi oleh keyakinan dominan Batak Toba. Rekontekstualisasi dilakukan dengan cara pengubahan narasi utama pelaksanaan ritual dari hal yang berbau mitos menjadi narasi alkitabiah. Rekontekstualiasi Mangongkal Holi dapat dinyatakan tidak sempurna sebab masih ada ritualisasi yang didasarkan pada keyakinan Batak Toba sebelumnya yakni hasipelebeguan. ketidaksempurnaan rekontekstualisasi disebabkan masih adanya penganut keyakinan Batak Toba masa lalu dan tahapan ritualisasi yang tidak jauh berbeda. Dalam skala yang lebih luas, dampak ketidaksempurnaan rekontekstualisasi berdampak pada artikulasi Batak Toba Jabodetabek yang mengalami kontingensi atas pelaksanaan Mangongkal Holi. Kontingensi dalam artikulasi individu Batak Toba Jabodetabek melahirkan dikotomi-dikotomi yang kemudian menjadi stereotip dalam masyarakat Batak Toba Jabodetabek seperti kota-desa, hasipelebeguan-kristen, dan bona pasogit-perantauan. Meskipun demikian, pada akhirnya Mangongkal Holi menjadi sarana resistensi yang digunakan oleh suku Batak Toba untuk menjaga konstruksi identitas esensial. Berdasarkan rekontekstualisasi dan kontingensi Mangongkal Holi maka ritual dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari wacana dominan dan mengandung catatan historis dan dinamika sosial serta pergulatan wacana yang ada dalam masyarakat tertentu khususnya wacana identitas. Sementara itu, bangunan tugu yang menjadi sarana pelaksanaan ritual menunjukkan kecenderungan menghadirkan tiga corak arsitektur: i) Penggunaan corak nasional tugu yang merupakan simbol lingga dan yoni dengan simbol lain pada bangunan tugu yang mengandung falsafah Batak; ii) Penggunaan simbol dalam bangunan untuk mengisahkan sejarah marga atau klan; dan iii) Penggabungan unsur arsitektur khas suku Batak Toba dengan corak nasional tugu. Selain itu, tugu Batak Toba merupakan lanskap sakral sekaligus lanskap pragmatik bagi marga suku Batak Toba.

---

Mangongkal Holi is a Toba Batak ritual that can only be performed in the hometown of the Toba Batak clan located around the Lake Toba region. The special requirements for the implementation of Mangongkal Holi have caused the popularity of its implementation to decline among the Toba Batak diaspora in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek). In this regard, this research seeks to find an articulation of Mangongkal Holi as a vehicle for Batak Toba identity in Jabodetabek. By utilising Catherine Bell's ritual theory and Stuart Hall's concept of cultural identity articulation, the articulation of a ritual by the ritual owner community can be understood as a means of identity construction. Furthermore, it can also be seen that Mangongkal Holi provides a representation of identity for the Toba Batak tribe. In other words, Mangongkal Holi appears to have a relationship as a means of resistance to changes in Toba Batak identity in the diaspora. The ritualisation of Mangongkal Holi shows the recontextualisation of cultural values influenced by the dominant beliefs of Batak Toba. Recontextualisation is done by changing the main narrative of ritual from mythological to biblical narratives. The recontextualisation of Mangongkal Holi can be declared imperfect because there are still ritualisations based on previous Batak Toba beliefs, namely hasipelebeguan. The imperfection of recontextualisation is due to the existence of adherents of past Batak Toba beliefs and ritualisation stages that are not much different. On a broader scale, the impact of the imperfection of recontextualisation has an impact on the articulation of the Jabodetabek Batak Toba who experience contingency over the implementation of Mangongkal Holi. Contingency in the articulation of Jabodetabek Batak Toba individuals gave birth to dichotomies which later became stereotypes in the Jabodetabek Batak Toba community such as city-rural, hasipelebeguan-christian, and bona pasogit-diaspora. Nevertheless, in the end Mangongkal Holi became a means of resistance used by the Toba Batak tribe to maintain essential identity construction. Based on the recontextualisation and contingency of Mangongkal Holi, the ritual can be defined as a manifestation of the dominant discourse and contains historical records as well as social dynamics and discourse struggles that exist in a particular society especially the discourse of identity. Meanwhile, The Tugu that are a means of performing rituals show a tendency to present three architectural styles: i) The use of the national style of the monument which is a phallus and yoni symbol with other symbols on the monument building containing Batak philosophy; ii) The use of symbols in the building to tell the history of the clan or clan; and iii) The combination of typical Toba Batak architectural elements with the national style of the monument. In addition, the Toba Batak monument is a sacred landscape as well as a pragmatic landscape for the Toba Batak clan."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai perencanaan program komunikasi pemasaran terpadu Hemorogard 2012 . Pada Program ini terdapat beberapa masalah dalam mencapai rencana pemasaran diantaranya brand awareness di mata masyarakat sangat rendah bahkan belum ada mengenai produk Hemorogard. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Penulis menggunakan sebuah program yaitu strategi Intergrated Marketing Communication (IMC) dengan memadukan beberapa elemen promosi seperti : Periklanan, Hubungan Masyarakat, Event, dan lainnya. Rencana program ini mulai berjalan dari Januari-Juni 2012 dengan biaya anggaran sebesar Rp 4,538,328,734.

---

Final paper discusses the task of Planning an Integrated Marketing Communications Program Hemorogard 2012. In this program there are several problems in achieving the marketing plan including brand awareness in the public is very low even yet exist regarding Hemorogard products.

To resolve this problem, the author uses a program that is strategy of Integrated Marketing Communications (IMC) by combining several promotional elements such as : Advertising, Public Relations, Event and others. The program starts running from January to June 2012 at budget cost Rp 4,538,328,734."

"Pembiayaan Mudharabah adalah salab satu jenis penyaluran dana dari Bank Syariah kepada Nasahah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Pada perkembangannya saat ini porsi penyaluran dana menggunakan skema Mudharabah relatif masih kecil. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pada posisi bulan Juni 2009, porsi pembiayaan Mudharabah dan Mnsyarekah hanya sebesar 13.53% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Jakarta, Begor, Depok, Tengerang dan Bekasi (Jabodetahek).Penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap preferensi pemilihan pembiayaan mudharabah secara best practices. Secara empiris, rendahnya porsi tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh SDM Bank (0,847), Orgenisasi Bank (0,158), Sistem Bank (0,095) dan Karakter Nasabah (0,204). Sedangkan Bisnis Nasabah dan Asosiasi Nasabah tidak berpengaruh secara signifikan

---

Mudharabab is one of the financing modes provided by Islamic Banks based on profit and loss abaring principle dispute its small portion in its portfolio. Statistically Islamic Banking·based on data on the position in June 2009, the portion of Mudharabah aod Mnabaraka only equal to 13:53% of the total financing disbursed by the Bank Rakyat Syariah Financing (BPRS) in the Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Greater Jakarta).

This research examines factors that influence the selection preference of financing is the best practices. Empiriually, the lower portion is signifu:antly affected by the SDM Bank (.847), the Organisation of the Bank (.158), Bank System (.095) and Client Cbaracteristics (.204). While the Business Customers and Associates Customer does not influence significantly."

"Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat perekonomian terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang telah melebihi wilayah administrasinya. Pengaruh ini ditunjukkan dengan tingginya laju konversi lahan dari non urban menjadi urban pada kawasan sekitarnya fenomena urban sprawl . Penelitian terakhir menunjukkan bahwa pengaruh Jakarta telah sampai di Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Konversi lahan yang tinggi dikhawatirkan akan semakin mengganggu kondisi ekologis kawasan yang sudah terindikasi rusak dengan meningkatnya frekuensi banjir dan longsor di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Terancamnya lumbung padi nasional di Kabupaten Karawang dan Purwakarta juga merupakan masalah penting yang harus segera diatasi. Penelitian ini mencoba mengkaitkan timbal balik lahan dengan urban sprawl. Kontribusi penelitian adalah penelitian ini telah mengikutsertakan Karawang dan Purwakarta sebagai observasi penelitian serta telah memasukkan pengaruh spatial dependence kawasan yang merupakan hal yang umum pada studi-studi terkait lahan. Penelitian ini juga menggunakan data panel sehingga diharapkan dapat menghasilkan estimasi yang lebih baik dalam bentuk spatial panel econometrics.

---

Jakarta as the nation rsquo s capital and the largest economic centre in Indonesia has impact that beyond its administrative boundary. High rates of land conversions from non urban area to urban area are urban sprawl phenomena caused by Jakarta rsquo s influence. The latest research has shown that this influence has reach Karawang and Purwakarta rsquo s Regency. These conditions will worsen the ecological conditions of Jakarta and its surroundings and also threathen the national paddy production center in Karawang and Purwakarta.The purpose of this research is to explore the effect of land net return on urban sprawl. The contribution of this research are as follows 1 including Karawang and Purwakarta as research observations 2 exploring spatial dependence and 3 using panel data to produce a better estimation result."

"ABSTRAKZakat merupakan salah satu bagian dari lima rukun islam. Zakat memiliki hubungan vertikal dan horizontal dimana hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal yang berfungsi sebagai distribusi kekayaan dan pendapatan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di Dunia sehingga potensi ZIS Indonesia sangat besar. Organisasi Pengelola Zakat OPZ memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini membahas mengenai kinerja organisasi pengelola zakat dengan melakukan analisis berdasarkan Indeks Zakat Nasional IZN dan Data Envelopment Analysis DEA pada BAZIS Kota di DKI Jakarta dan BAZNAS Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja BAZNAS dan BAZIS di Jabodetabek dengan IZN dan DEA serta mengetahui grafik penyebaran kinerja dari kedua metode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja OPZ dengan IZN di Jabodetabek tahun 2017 memiliki nilai 0,761 dengan kategori baik, sedangkan untuk kinerja OPZ dengan DEA memiliki rata-rata nilai 0,642 dan 0,752 pada tahun 2016 dan 2017. Di sisi lain, grafik penyebaran kinerja OPZ menunjukkan bahwa mayoritas OPZ berada pada kuadran 1.

---

ABSTRACTZakat is one of the five pillars of Islam. Zakat has vertical and horizontal relationships where vertical relationship to Allah SWT and horizontal relationship that serves as the distribution of wealth and income. Indonesia is a country with the largest number of muslims in the world so the potential of ZIS Indonesia is very large. Zakat institution has an important role in zakat management. This study discusses the performance of zakat institutions by conducting an analysis based on the National Zakat Index NZI and Data Envelopment Analysis DEA in BAZIS DKI Jakarta and BAZNAS Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi. This study aims to analyze the performance of BAZNAS and BAZIS in Jabodetabek by using NZI and DEA and to know graph of performance deployment of zakat instututions with both methods. Result from this study shows that 0.761 is the average performance of zakat institutions by using NZI with good category on 2017, while the average performance by using DEA is 0.642 and 0.752 on 2016 and 2017. On the other hand, graph of performance deployment of zakat instututions shows that the majority of zakat institutions are in quadrant 1. "

"Universitas di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam mendidik wirausaha wairausahawan dimasa yang akan datang namun tingkat kreasi usaha baru dan inovasi usaha baru masih rendah Skripsi ini menguji apa yang mendorong mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas yang berada di daerah Jakarta Bogor Depok tangerang dan Bekasi untuk menjadi seorang wirausaha Disini di uji empat anteseden yang mendorong minat mahasiswa untuk terlibat dalam tiga jenis minat berwirausaha yaitu umum pertumbuhan tinggi dan gaya hidup Kami menemukan empat anteseden yaitu pendidikan kewirausahaan Pengalaman wirausaha Kepribadian yang proaktif dan Kemampuan diri wirausaha Kata Kunci Wirausaha Minat berwirausaha kewirausahaan.

---

Indonesian Universities play a significant role in educating future entrepreneurs Nonetheless the rate of new venture creation This paper examines what drivers i students at faculty of economic ata region of Jakarta Bogor Tangerang dan Bekasi to want to become entrepreneurs We examined four possible antecedents of students rsquo intent to engage in three different types of entrepreneurship General High Growth and lifestyle entrepreneurship We found that four antecedents namely entrepreneurship education entrepreneurship experience proactive personality and entrepreneurial self efficacy predicted the three of entrepreneurial intent Keyword Entrepreneurs entrepreneurial intention entrepreneurship."