Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan konvensi hukum laut perserikatan bangsa-bangsa (united nations convention on the law of the sea) 1982, indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state), yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau (DKP 2000). Menurut UNESCO (RI 1997an) pulau kecil adalah pulau yang lebih kecil daripada 10.000 km2 penduduk kurang dari 500.000 orang. Namun terminologi pulau kecil tersebut terlalu besar untuk mewakili ke khasan permukiman di gugus pulau mikro, termasuk di Kepulauan Seribu dan pulau-pulau mikro di perbatasan Indonesia. Luas pulau-pulau mikro tersebut banyak yang kurang dari 1 km2 (DKP 2006). Luas total sekitar 110 pulau di Kepulaluan Seribu hanya 8,69 km2 di dalam laut seluas 6.979,50 km2 (Rayaconsult 2001).Nelayan diidentifikasi sebagai termasuk miskin di Indonesia (RI 1997a). Agar turut brperan dalam penyelamatan lingkungan hidup, penataan ruang perlu merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (WCED 1988) untuk peningkatan kualitas hidup komuniti lokal dan lingkungannya (ICPQL 1996), termasuk nelayan yang tinggal di region gugus pulau mikro kepualauan seribu.Dalam kenyataannya sukar untuk mengukur kualitas hidup. Mengikuti paradigma kebersamaan (Fischer-Kowalsky et al. 1992), kualitas hidup pergantung kepada keramahan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebaliknya, daya dukung lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh keefektifan metabolisme industri dan teknologi dapat mengubah limbahnya sehingga metabolisme alam dapat mengkonsumsinya sebagai makanan atau zat hera ( McDonough dan Braungart 1998). Hanya dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memelihara maka kualitas lingkungan mereka dapat meningkat.Suatu region adalah suatu bagian dari lingkungan hidup. Region diidentifikasi untuk keperluan penataan, sedangkan regionisme penataan adalah konsep dasar untuk menentukan batas-batas suatu region.Sepanjang sejarah, esensi suatu region telah diidentifikasi melalui berbagai pendekatan, teori dan paradigma untuk berbagai tujuan dan bidang ilmu. Dalam mengidentifikasi keterkaitan antara ekologi dengan kultur di suatu tempat, Berg dan Dasmann (1977) menganjurkan untuk penggunaan konsep bioregion, region yang mengacu kepada kawasan geografis maupun kawasan kesadaran kultural penghuninya. Regionisme ini berkembang menjadi bioregioalisme, suatu pemahaman mengenai bagaimana untuk hidup di bioregion. Namun penerapan yang berkembang selama ini lebih beriorientasi kepada region daratan dan belum menyentuh masalah pulau-pulau mikro.Paradigma laut sebagai milik umum mengantar nelayan besar untuk mengeksploitasi sumberdaya laut secara berlebihan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan, Friedheim menyatakan perlunya institusi pentadbiran laut agar dapat mengalokasikan pemanfaatan dan pelestariannya secara lebih adil, efektif dan efisien (Friedheim 1999a, Bengen 2003). Namun pentadbiran sumberdaya laut tidak dapat meninggalkan kepentingan pemukim pulau yang kehidupannya berbasisi laut.Fokusdisertasi ini adalah mempelajari keberlanjutan permukiman gugus pulau mikro di bioregion Kepulauan Seribu, serta mengevaluasi fungsi kebijakan penataan permukiman setempat selama ini dalam meningkatkan kualias hidup pemukim dan lingkungan setempat. Disertasi ini akan membuktikan bahwa kelemahan hasil penataan dapat dimulai sejak pemilihan regionisme penataannya. Beberapa temuan akan bermanfaat sebagai acuan penataan gugus pulau mikro lain yang serupa.2. MASALAH PENELITIANBerbagai kebijakan, perencanaan dan penataan telah dilakukan untuk membangun daerah metropolitan jakarta, termasuk untuk Kepulauan Seribu. Walaupun demikian kondisi kehidupan penduduk gugus pulau mikro setempat tidak meningkat secara nyata.Penataan ruang Kepulauan Seribu selama ini tidak mampu meningkatkan kualitas kehidupan pemukim dan lingkungan setempat.3. HIPOTESISDaya dukung terhadap kehidupan di permukiman gugus pulau mikro menyangkut daya dukung manusia selain lingkungan alamnya, yang berinteraksi dan berproses secara berkelanjutan antara metabolisme sistem kehidupan manusia dengan metabolisme sistem alamnya. DI Kepualauan Seribu, metabolisme manusia termasuk penerapan iptek pendukung kehidupan pulau-pulaunya, sedangkan metabolisme alam termasuk kehidupan di pulau maupun di laut sekitarnya. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:Hipotesis 1:Penataan ruang selama ini masih didominasi oleh regionisme daratan, sehingga tida memperhatikan bioregion gugus pulau mikro yang ada di dominasi laut.Hipotesis 2:Peningkatan kualitas hidup pemukim dan lingkungan gugus pulau mikro di Kepualauan Seribu selama ini tidak dapat berkelanjutan karena penataan ruang selama ini tidak terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam suatu pentadbiran bioregion gugus pulau mikro.4. TUJUAN PENELITIAN1. Mengungkapkan kelemahan penataan permukiman di Keluapauan Seribu.2. Mengkaji secara kritis kelemahan penerapan regionisme penataan yang lama terhadap keberlanjutan permukiman di gugus pulau mikro.3. Mengkonstruksi regionisme penataan yang baru untuk gugus pulau mikro.4. Menawarkan prinsip-prinsip penataan permukiman di gugus pulau mikro yang lebih memiliki kemampuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup pemukim dan lingkungannya.5. Mengindikasikan konsekuensi regionisme penataan yang baru terhadap pentadbiran gugus puau mikro di Kepulauan Seribu.5. METODE PENELITIANPenelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif dan penelitian penjajagan (Neuman 1997:19-21, 31-34). Sebagai penelitian deskriptif, gejala setempat akan diperlakukan sebagai gejala umum, dalam kasus ini kekhasan permukiman dibgugus pulau mikro. Penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian awal karena, dari hasil penelusuran peneliti, hingga kini penelitian mengenai regionisme penataan permukiman di gugus pulau mikro serta kaitannya dengan pentadbiran bioregion gugus pulau mikro belum pernah dilakukan.Sesuai dengan esensi studi dan keterbatasan data pada awal studi, penelitian ini menggunakan kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif dan metode kritik-eideografis (positive social science, interperlatif social science dan critical social science, Neuman 1997:60-80). Walaupun metode kuantitatif digunakan dalam pengolahan data awal, pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian longitudinal yang bersifat kualitatif, yang dilakukan dari tahun 2002 hingga 2004. Relevansi dengan perkembangan hingga tahun 2006 ditelusuri melalui informasi tambahan dari data sekunder dari pemerintah kabupaten Kepualauan Seribu maupun Departemen Kelautan dan Perikanan.Kritik-ideografis dilakukan terhadap regionisme produk penataan ruang yang lama. Identifikasi siapa yang termasuk komuniti pulau, serta pengungkapan regionisme yang digunakan pakar penataan ruang selama ini, melalui pengungkapan korelasi antara profil responden dengan persepsinya, dengan menggunakan metode uji korelasi variabel non-parametrik spearman.Temuan ini kemudian dapat mengungkapkan peluang dan keterbatasan regionisme penataan uang digunakan dalam produk perencanaan tata ruang selama ini, hubungannya dengan pentadbiran gugus pulau mikro serta kondisi komuniti lokal dan lingkungan kehidupannya.6. HASIL PENELITIAN1. Kelemahan penataan ruang selama iniSebagai suatu ekoregion gugus pulau mikro, Kepualauan Seribu adalah suatu kesatuan lingkungan hidup terdiri dari pulau-pulau yang sangat kecil, relatif berdekatan, dengan total daratan tidak lebih dari 10km2, terpisah dari pulau besar atau pulau induknya, serta unsur lautan di sekitarnya yang jauh; lebih luas daripada daratannya. Kondisi ini menyebabkan pengaruh ekosistem laut dan perubahan iklim setempat lebih dominan daripada daya dukung ekosistem daratannya.Tidak semua pulau mikro berpenduduk. Bagian terbesar pemukim gugus pulau mikro adalah nelayan atau bekerja mendukung kehidupan berbasis sumberdaya lingkungan laut. Di masa lalu tidak semua pulau dipilih sevagai pulau perumahan. Mereka tinggal terutama di satu atau lebih pulau yang berada di tengah ekoregionnya. Beberapa pulau dan karang di sekitarnya merupakan pelindung alami, penyedia air bersih, dan lainnya dapat menjadi pulau penyedia cadangan sumberdaya alam.Setiap komuniti pulau laut pada awalnya memilih tempat tinggal di kesatuan gugus pulau mikro yang berbeda. Kesatuan gugus pulau permukiman ini dapat disebut sebagai suatu antroporegion gugus pulau ikro. Antroporegion yang menyatu dengan ekoregion gugus pulau mikro dapat disebut sebagai bioregion gugus pulau mikro. Bioregion pulau mikro pertama di kepualauan Seribu adalah bioregion gugus pulau Kelapa dan gugus pulau Panggang yang dihuni oleh komuniti turunan Mandar-Banten. Kemudian berkembang pula bioregion gugus pulau Genteng dihuni oleh komuniti Bugis. Kemudian komuniti lain datang dan tinggal di bioregion gugus pulau mikro lama dan baru. Ini membuat bioregion gugus.Demi mewujudkan suatu Cagar Alam Laut, yang kemudian menjadi Taman Nasional Laut, sekitar tahun 1980-an pemukim di bioregion gugus pulau mikro Pulau Genteng di pindahkan ke Pulau Sebira dan Pulau Kelapa Dua. Setelah lebih dari 20 tahun, nelayan Bugis di Pulau Kelapa Dua tetap miskin (TCP 2004). Disisi lain, Pulau Sebira sangat terpencil di bagian Utara Kepulauan Seribu. Ini membuat tindakan penyelamatan kegiatan mereka di laut dari pembajakan seolah-olah di luar tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Penataan ruang selama ini, termasuk pemindahan permukim daerah setemat. Penataan ruang selama ini, termasuk pemindahan permukim pulau Genteng ke kedua pulau baru tersebut, terbukti tidak meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas hidup mereka.2. Kelemahan regionisme penataan ruang selama iniBerdasarkan undang-undang penataan ruang No. 24/1992 (RI 1992), penataan ruang yang lama mengacu kepada regionisme administrasi dan fungsional. Penataan ruang DKI Jakarta, termasuk kepualauan Seribu, cenderung didominasi regionisme daratan. Hasil kajian peta, studi lapangan, wawancara mendalam, dan kajian kritis terhadap londisi setempat dan produk penataan ruang sejak 1964-1999 menunjukkan rencana yang dibuat tidak konsisten, banyak kontradiksi dan potensi konflik antara rencana tata ruang yang ada.Region administrasi lama tidak saja mengabaikan kondisi ekoregion laut namun juga antroporegion setempat. Tanpa referensi mengenai daya dukung laut setempat, rencana zonasi Taman Nasional Laut mengurangu era oenghidupan nelayan tradisional. Area eksploitasi minyak dan gas bumi tidak termasuk area tanggung jawab terhadap dampak tumpahan minyak ke laut sekitarnya. Penataan berdasarkan region fungsional sangat sektoral dan tidak terintegrasi dengan penataan ruang lain di region yang sama (Dephut 1986, 1995, 2002). Tidak ada penjelasan mengenai waktu-ruang pekerjaan komuniti lokal yang mempengaruhi masa pemanfaatan suatu bagian pulau dan laut sekitar pulau.Persepsi pakar tata ruang juga menunjukkan bahwa regionisme penataan selama ini cenderung berbasis daratan. Regionisme daratan tidak mampu mengantisipasi perubahan lingkungan akibat aktifitas pembangunan berbasis laut.Asumsi dasar dan aplikasi bioregionisme selama ini berbeda dengan kondisi permukiman di gugus puau mikro. Cakupan penerapannya masih terbatas kepada bioregion sebagai daratan luas dan sebelumnya dihuni oleh komuniti yang relatif homogen. Bioregionisme selama ini belum cukup mengidentifikasi regionisme penataan bagi permukiman yang berbais laut di gugus pulau mikro, semacam di Kepulauan Seribu.3. Regionisme penataan untuk peningkatan gugus pulau mikroWaktu-ruang unsur ekoregion suatu gugus pulau mikro selalu berubah. Oleh karena itu kehidupan di lingkungan Kepulauan Seribu selalu berubah sehubungan dengan perubahan kondisi dan perilaku ekoregion setempat. Antroporegion setempat juga berubah bersama dengan perubahan kondisi dan perilaku penduduk untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekoregion, perkembangan ilmu dan teknologi kepulauan, serta perubahan kultur pemukim gugus pulau mikronya.Dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekoregionnya, setiap kelompok pemukim memiliki waktu-ruang dan strategi mempertahankan kehidupan masing-masing yang tidak selalu ramah lingkungan dan tidak semua berkelanjutan.Upaya pemulihan atau peningkatan kearifan lingkungan dan kapasitas pemukim setempat hanya dapat bermanfaat bila pemukim sendiri terlibat dalam proses peningkatan kualitas kehidupannya dalam jangka panjang. Pendekatan ramah lingkungan dan kegiatan peningkatan kualitas hidup hanya dapat efektif bila komuniti pulau-laut setempat menjadi pelaku kunci dalam mengembangkan region gugus pulau mikronya sendiri, termasuk dalam proses penataannya.Pengertian bioregion sebagai acuan dasar regionisme penataan gugus pulau mikro dapat digunakan, namum berbeda dengan fungsi awal bioregionalisme. Dalam bentuk baru, bioregion gugus pulau mikro dapat berfungsi secara operasional sebagai regionisme penataan gugus pulau mikro secara berkelanjutan. Bioregionisme gugus pulau mikro bukan sekadar untuk memahami ekoregion dan antroporegion setempat, namun juga sebagai dasar upaya bagaimana agar prosespenalaan betul-betul untuk meningkatkan kualitas hidup pemukim dan lingkungangugus pulau mikro setempat. Oleh karena itu bioregionisme gugus pulau mikrosebagai regionisme penataan merupakan acuan utama proses pentadbiran bioregiongugus pulau mikro yang dapat mendorong l-ceterlibatan pemukim setempat.4). Prinsip-prinsip penataan dan pentadbiran gugus pulau mikroBeberapa prinsip yang perlu diperhatilcan dalam penataan dan pentadbiranbioregion gugus pualu mikro, adalah sebagai berikut:1. Region penataan harus berbasis bioregion gugus pulau mikro,2. Tujuan utama penataannya adalah meningkatkan kualitas hidup setempat,3. Penataan perlu mengacu kepada waktu-ruang metabolisme unsur-unsurbioregionnya4. Pelaksanaannya perlu melaiui proses yang ramah lingkungan,5. Penataan permukiman merupakan bagian dari proses berlanjut pentadbiranbioregion gugus pulau mikro,6. Komuniti pulau-laut setempat berperan dalam menentukan hari depanregion permukimannya sendiri.7. Hasilnya harus merupakan peningkatan kualitas permukiman di guguspulau mikro secara berkelanjutan.5). Konsekuensi bioregionisme gugus pulau mikroMengacu kepada kondisi dan potensi setempat, paling kurang ada tiga strategipotensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup pemukim danlingkungan gugus pulau mikro.1. Dasar Konsepruai : Mengubah regionisme penataan yang semula berbasisdaratan menjadi berbasis bioregion gugus pulau mikro yang meliputiekoregion dan antroporegion pulau-laut setempat.2. Pendekatan Penatrmn: Mengubah pendekatan penataan yang semulaberorientasi produk menjadi berorientasi proses sebagai bagian dari prusespentadbiran bioregion gugus pulau mikro; proses belajar bersamaberkelanjutan untuk mewujudkan peluang untuk meningkatkan kualitashidup setempat3. Kelembagaan: Pengembangan institusi untuk memfasilitasi prosesperubahan dari berbasis regioisrne daratan menjadi bioregionisme guguspulau mikro, melalui peningkatan keberdayaan dan peran komuniti pulau-laut setempat."

"The writer argues, from the ne-instutionalist perspective, that cooperation in the Asia-Pacific should be harnessed towards the attaiment of a negotiated regime...."

"Setelah berlalunya krisis moneter, regionalisme tidak lagi ditujukan untuk penguatan "ke dafam" akan tetapi sudah melebar ke luar kawasan seperti China. India, Australia. Selandia Baru dan Jepang. Sehingga memunculkan pertanyaan mengenai arab regionalisme dan pilihan stralegi apa yang tersedia untuk mengbadapi perubaban regionalisme tersebut. Selanjutnya melalui analisis terhadap proses regionalisme dari sebelum pambentukan ASEAN sampai sekarang, ditemukan beberapa faktor yang rnempengaruhi perubahan regionalisrne di antaranya non-state actor yaitu multi national corporation. Pilihan strategi dibuat berdasarkan TOWS matrix, yang merupakan kombinasi dari peluang dan ancaman yang berasal dari proses regionalisme serta kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki Indonesia.

---

After the monetary crisis, regionalism is no longer aimed at inward strengthening but bad spread to outside the region such as China, India, Australia, New Zealand and Japan. There are questions about the pattern of regionalism and what the strategic options that available to deal with such changes in regionalism. Furthermore, through analysis of the process from the establishment of ASEAN regionalism up to present, researcher has identified several factors that affect the change in regionalism such as non-state actor (multinational corporation). The strategy options are based on TOWS matrix; which is a combination of opportunities and threats arising from regionalism process and Indonesia's internal strength and weakness."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan upah antara kelompok pekerja metropolitan dan kelompok pekerja non metropolitan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis dekomposisi perbedaan upah tersebut ke dalam dua faktor yaitu faktor yang dapat dijelaskan (endowment) dan faktor tak-terjelaskan (unexplained). Dari data Sakernas Agustus 2019 ditemukan kesenjangan upah pekerja metropolitan dengan pekerja non metropolitan di Indonesia. Pekerja di kota metropolitan memiliki probabilitas upah yang lebih tinggi daripada pekerja di kota non metropolitan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, kontribusi faktor unexplained menjelaskan disparitas upah lebih besar dibandingkan karakteristik pekerja (endowment).

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan upah antara kelompok pekerja metropolitan dan kelompok pekerja non metropolitan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis dekomposisi perbedaan upah tersebut ke dalam dua faktor yaitu faktor yang dapat dijelaskan (endowment) dan faktor tak-terjelaskan (unexplained). Dari data Sakernas Agustus 2019 ditemukan kesenjangan upah pekerja metropolitan dengan pekerja non metropolitan di Indonesia. Pekerja di kota metropolitan memiliki probabilitas upah yang lebih tinggi daripada pekerja di kota non metropolitan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, kontribusi faktor unexplained menjelaskan disparitas upah lebih besar dibandingkan karakteristik pekerja (endowment)."

"ABSTRAKPemekaran daerah yang menghasilkan daerah-daerah otonom barumenjadi fenomena yang menarik di Indonesia saat ini. Dalam 10 tahundesentralisasi, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2009, daerah otonom diIndonesia sudah bertambah mencapai 205, yang terdiri dari 7 provinsi, 164kabupaten, dan 34 kota. Kini, hingga akhir tahun 2013 tercatat jumlah daerahyang ada di Indonesia sebanyak 539 daerah otonom, terdiri dari 34 provinsi, 412kabupaten, dan 93 kota. Demokrasi pasca reformasi memang memberi ruang yangbesar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabangsampai Merauke melalui munculnya daerah-daerah otonom baru. Tapi di sisi lain,kinerja daerah hasil pemekaran tersebut tidak berjalan secara maksimal. Sejumlahevaluasi yang dilakukan pemerintah maupun lembaga kredibel lainnyamembuktikan bahwa pemerintahan daerah otonom baru tidak berjalan secaraefektif dan efisien. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang mengalamipenambahan daerah otonom baru yang jumlahnya cukup siginifikan juga layakuntuk dievaluasi. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahdaerah otonom baru menggunakan skala indeks dan ketimpangan denganmenyertakan daerah otonom lama sebagai pembanding. Hasilnya, kinerjapemerintah daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008-2012 masih berada di bawah kinerja pemerintah daerah otonom lama. Namundemikian, pembangunan di daerah otonom baru sudah berjalan cukup baik yangdibuktikan dengan sejumlah indeks kinerja yang selisih angkanya tidak begitujauh berbeda dengan daerah otonom lama.

---

ABSTRACTRapid proliferation of regional administrations has resulted newautonomous regions becomes an interesting phenomena in Indonesia nowadays.In 10 years of decentralization, from 1999 to 2009, the autonomous region inIndonesia has increased to reach 205, which consists of 7 provinces, 164regencies, and 34 cities. Now, until the end of 2013 there are 539 autonomousregions, consists of 34 provinces, 412 regencies, and 93 cities. Democracy in thepost reform does give a large space to improve the welfare of Indonesian peoplefrom Sabang to Merauke through the emergence of new autonomous regions. Buton the other hand, the performances were not running optimally. A number ofevaluations by government or other credible institutions proved that the newautonomous regional governments do not run effectively and efficiently. SouthSumatra province as one of province having new autonomous regions should beevaluated. This study evaluated the government performance of the newautonomous regions using the index scale and imbalance by including oldautonomous regions as a comparison. As a result, the performance of the newautonomous regions in South Sumatra Province in 2008-2012 is still under the oldautonomous regions performance. However, the development of new autonomousregions has been running quite well, as proved by index numbers, is not reallydifferent from the old autonomous regions."

"Dalam menghadapi isu pengungsi, Asia Tenggara tidak memiliki kerangka hukum dalam organisasi kawasan dan persisten dalam menolak norma-norma tentang perlindungan pengungsi. Kondisi ini yang mendorong kemunculan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) sebagai jejaring transnasional yang dapat berperan dalam politik global mewakili kepentingan pengungsi. Banyak literatur yang menggambarkan signifikansi APRRN sebagai champion organisasi yang menangani pengusi di kawasan Asia Pasifik seperti Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Hal senada tergambar dalam APRRN Annual Report dan Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. Sayangnya, dalam literatur dan dokumen resmi tersebut, capaian APRRN di Asia Tenggara bersifat insidental dan hanya ada pada kategori Partnerships for Supportive Operating Environment. Berbeda dengan capaian APRRN di kawasan lain di Asia Pasifik yang berhasil mendorong solusi jangka panjang bagi perlindungan pengungsi (durable solution). Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan “Mengapa APRRN-sebagai sebuah jejaring transnasional-tidak berperan signifikan dalam upaya advokasi perlindungan pengungsi di Asia Tenggara?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitian ini menemukan bahwa tidak signifikannya peranan APRRN tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: kompleksitas rezim, kelemahan tata kelola internal dan perubahan orientasi strategi. Ketiga faktor tersebut berada pada dimensi yang berbeda namun saling mempengaruhi.

---

Facing the issue of refugees, Southeast Asia lacks a regional legal framework and persistently rejects norms regarding refugee protection. This condition has led to the emergence of the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) as a transnational network that can play a role in global politics, representing refugees voice. Many studies describe the significance of APRRN as a champion organization addressing the refugee issue in the Asia Pacific region, such as Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Similar views are reflected in the APRRN Annual Report and Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. However, unfortunately, in the literature and official documents, APRRN's achievements in Southeast Asia are incidental and only fall under the category of Partnerships for Supportive Operating Environment. This is in contrast to other region’s achievement in the Asia Pacific that have succeeded in promoting long-term solutions for refugee protection (durable solutions). Therefore, this research questions, "Why does APRRN, as a transnational network, not play a significant role in advocating for refugee protection in Southeast Asia?" Using a qualitative approach and process tracing analysis method, this study finds that the insignificance of APRRN's role is due to three factors: regime complexity, internal governance weaknesses, and shifting strategies employed. These three factors exist in different dimensions but interconnected influence each other."

"ABSTRAKPenataan Daerah Otonom Baru di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini Indonesia masih belum mempunyai arah kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan penataan daerah. Terbukanya opsi pemekaran daerah atas dasar usulan dari daerah membuat banyaknya pembentukan Daerah Otonom Baru yang terbentuk dalam kurun waktu 15 tahun. Perubahan konstitusi yang salah satunya mengenai kewenangan legislasi juga memberi pengaruh dalam berkembangnya pemekaran daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dibentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD sebagai pemberi pertimbangan kebijakan kepada Presiden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk salah satunya mengenai Penataan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu berlakunya 4 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia masih mencari konsep yang tepat dalam penataan daerah. Peran DPOD dalam penataan daerah pun belum maksimal karena tidak semua usulan pembentukan daerah melalui kajian dan rekomendasi dari DPOD. Oleh karena itu perlu adanya penguatan peran DPOD dalam memberikan pertimbangan terkait penataan daerah dan diterbitkannya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe arrangement of new autonomous region in Indonesia is a very important and crucial issue. It is caused by up to the moment Indonesia still does not possess the sustainable policy direction related to the regional arrangement. The chance to do the regional expansion based on the proposal from the region drives to the high number of the New Autonomous Region created within the last fifteen years. The Constitutional change related to legislative authority also affects the development of regional expansion. On the other side, The Law of Local Governance delivers a mandate to form Advisory Council of the Regional Autonomy DPOD as a giver of policy consideration to the President regarding the matters related to the implementation of the regional autonomy, including the Regional Arrangement. The research result shows that within four years implementation of The Law of Local Governance, Indonesia remains seek for the right concept in the regional arrangement. The role of DPOP in the regional arrangement has not been maximized yet due to not all of the regional expansion proposals are going through the review and recommendation from the DPOD itself. "

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh institusi regional terhadap konvergensi kebijakan antar negara melalui kesepakatan ASEAN Open Skies, khususnya di Indonesia, Filipina, dan Singapura. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian kualitatif ini menggunakan konsep institusi regional intergovernmentalist-supranationalist dan causal-mechanism yang dapat menyebabkan konvergensi kebijakan antarnegara. Penulis berargumen bahwa karakteristik regionalisme ASEAN sebagai institusi yang intergovernmentalist berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pengimplementasian ASEAN Open Skies di tingkat regional serta memengaruhi pengadopsian kebijakan di lingkup domestik. Adanya proses international harmonization dan transnational communication (transnational problem solving) dalam penyusunan kerangka kesepakatan kerjasama jasa angkutan udara di ASEAN telah mengakibatkan kebijakan domestik di Indonesia, Filipina, dan Singapura menjadi semakin selaras (konvergen)."

"Pelabuhan Pireus. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana dampak ekonomi dan politik dari kerjasama regional kebijakan OBOR di Yunani dalam investasi Pelabuhan Piraues Tahun 2013-2017?” Teori new regionalism and economic development dari Mistry (2003) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian skripsi ini.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa kebijakan OBOR yang dibentuk oleh RRT merupakan bentuk kerjasama regional baru karena merupakan respon dari arus globalisasi dimana RRT berupaya untuk membentuk pembangunan dunia yang lebih inklusif dan produktif. RRT menggunakan kebijakan OBOR untuk memperdalam kerjasama regional dengan Yunani, di pelabuhan Piraeus. Kebijakan OBOR yang diterapkan di pelabuhan Piraeus memberikan dampak ekonomi dan politik. Dampak ekonominya adalah Yunani harus menyampingkan kepentingan nasional jangka pendek demi kepentingan regional jangka panjang, sedangkan dampak politiknya adalah bahwa pemerintah membentuk kompromi terhadap RRT dalam kerjasama regional kebijakan OBOR di Pelabuhan Piraeus.

---

This undergraduate thesis analyses the PRC's OBOR policy in Greece through its investment in the Port of Pireus. The research question of this thesis is "How are the economic and political impacts of the OBOR policy regional cooperation in Greece through its investment in Piraeus Port in 2013-2017?" Mistry’s (2003) the new regionalism and economic development theory (2003) is used in this study in finding the answers of this research question. This study employed the qualitative method using literatures studies. The findings of this study show that the OBOR policy established by the PRC is a new form of regionalism: the establishment of OBOR is the response to the globalization, where PRC seeks to shape a more inclusive and productive roles world development. The PRC employed the OBOR policy to deepen regional cooperation with Greece by investing at the port of Piraeus, however, this investment has had economic and political impacts for domestic development as well as for political constellation in Greece. The economic impact is that Greece must de-prioritize its short-term national interests for the sake of its long-term regional interests; while the political impact is that the government has to make various compromises with the PRC government to endure the regional cooperation of OBOR policy at the Port of Piraeus.

"

"Daerah ekuator memiliki curah hujan yang tinggi karena terletak di dekat garis khatulistiwa, dimana matahari menghasilkan energi yang sangat tinggi sepanjang tahun. Ini berdampak pada habitat biologis, siklus air global, dan kehidupan sehari- hari manusia. Informasi curah hujan yang akurat penting untuk mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya udara, dan pemodelan iklim. Pengukuran terhadap curah hujan dalapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya dengan menggunakan metode jarak jauh yaitu radar (Radio Detecting and Ranging). Pada studi ini, dilakukan perhitungan radar cuara dengan menggunakan machine learning untuk mengkaji keakuratan perhitungan data radar cuaca terhadap nilai estimasi curah hujan di Pontianak. Produk dari radar cuaca merupakan data reflektifitas (Z). Penggunaan machine learning ini diterapkan pada data reflektifitas radar cuaca dimana data yang digunakan adalah C-MAX atau Column Maximum. Data curah hujan pada periode Desember 2021 sampai Februari 2022 di Pontianak diolah dengan metode perbandingan menggunakan empat algoritma tree-based machine learning: Decision Tree, Random Forest, Adaptive Boosting, dan Gradient Boosting. Perbandingan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai estimasi curah hujan. Algoritma Decision Tree menghasilkan nilai akurasi RMSE sebesar 0,693 dan korelasi R2 sebesar 0,449; Random Forest menghasilkan RMSE 0,642 dan R2 0,527; Adaptive Boosting menghasilkan RMSE sebesar 0,725 dan R2 sebesar 0,395, serta Gradient Boosting menghasilkan RMSE sebesar 0,561 dan R2 sebesar 0,638. Disimpulkan bahwa algoritma Gradient Boosting dapat memberikan estimasi curah hujan terbaik di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.

---

Equatorial regions have high rainfall because they are located near the equator, where the sun produces very high energy throughout the year. This impacts biological habitats, the global water cycle, and people's daily lives. Accurate rainfall information is vital for disaster mitigation, air resource management, and climate modeling. Rainfall can be measured using various methods, one of which is a long- range method, namely radar (Radio Detecting and Ranging). In this study, weather radar calculations were carried out using machine learning to assess the accuracy of weather radar data calculations on estimated rainfall values in Pontianak. The product of weather radar is reflectivity data (Z). Machine learning is applied to weather radar reflectivity data where the data used is C-MAX or Column Maximum. Rainfall data from December 2021 to February 2022 in Pontianak was processed utilizing a comparative method using four tree-based machine learning algorithms: Decision Tree, Random Forest, Adaptive Boosting, and Gradient Boosting. This comparison aims to obtain estimated rainfall values. The Decision Tree algorithm produces an RMSE accuracy value of 0.693 and an R2 correlation of 0.449; Random Forest produces an RMSE of 0.642 and R2 0.527; Adaptive Boosting produces an RMSE of 0.725 and R2 of 0.395, and Gradient Boosting has an RMSE of 0.561 and an R2 of 0.638. It was concluded that the Gradient Boosting algorithm can provide the best rainfall estimates in Pontianak, West Kalimantan, Indonesia."