Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article analyzes the literary data of the empowerment efforts of small enterprises women in Indonesia, in the context of women movements. There are two kinds of problems encountered by women of small enterprises, i.e.: technical and strategic problems. Through the ASSPUK case, the writer discloses that the strategy of empowering small enterprises women is now in the position between two approaches, i.e.: the approach of overcoming enterprises technical problems and the approach of overcoming the problems in power relation, in the context of politics-economics and social-kinship. The concept of economic democracy tends to be taken as an approach of empowerment as it is hypothetically enables the solution to both technical and strategic problems."

"Tesis ini mengkaji kebijakan pengembangan BUM Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode tahun 2015-2018. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama yaitu (1) Bagaimana konten kebijakan pengembangan BUM Desa, (2) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan BUM Desa, (3) Bagaimana dampak kebijakan pengembangan BUM Desa. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori konten Fischer, teori implementasi Van Mater & Van Horn, dan teori dampak Anderson, serta menggunakan kerangka evaluasi Dale sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, data sekunder dan dianalisis dengan teknik analisis komparatif konstan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) isi kebijakan pengembangan BUM Desa telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah, RENSTRA dan RENJA Kementerian, namun program pengembangan BUM Desa belum bermuara pada grand design pola pengembangan keberlanjutan BUM Desa. (2) proses implementasi kebijakan pengembangan BUM Desa didukung oleh badan pelaksana dan regulasi, namun masih membutuhkan perbaikan sinergi unit kerja dan kolaborasi program dalam penentuan standart dan tujuan, politik kebijakan, komunikasi antar unit kerja, sikap pelaksana (unit kerja) dan dukungan sumber daya. (3) terdapat dampak positif kepada kelompok sasaran maupun non sasaran yaitu munculnya produk-produk unggulan Desa, tumbuhnya geliat ekonomi Desa serta bertambahnya aset BUM Desa. Namun disisi lain perkembangan beberapa BUM Desa cenderung mengalami stagnasi akibat ketergantungan pada bantuan pemerintah. Adapun saran peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan rancangan grand design/masterplan nasional pengembangan dan penguatan BUM Desa sebagai upaya untuk menyempurnakan konten kebijakan yang ada saat ini. Kedua, memperkuat sinergi antar unit kerja dan kolaborasi program agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal. Ketiga, diperlukan pendampingan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan agar dapat mendorong manfaat positif dari program. 

---

This thesis examined the BUM Desa development policy in the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration for the period of 2015-2018. This study raised three main problems, namely (1) How was the content of BUM Desa development policy, (2) How was the implementation of BUM Desa development policy, (3) How was the impact of BUM Desa development policy. The theory used as an analysis knife, namely Fischer's content theory, implementation theory of Van Mater & Van Horn, and Andersons impact theory, and used Dale evaluation framework as a method to explore the three problems above. While data collection used in-depth interview techniques, observations, secondary data and analyzed by constant comparative analysis techniques. The results of this study indicated that (1) the contents of the BUM Desa development policy are contained in the Government Work Plan, RENSTRA and RENJA of the Ministry, but the BUM Desa development program has not yet led to the grand design of BUM Desas sustainable development pattern. (2) the process of implementing the BUM Desa development policy was supported by implementing agencies and regulations, but still requires the improvement of synergy from working unit and program collaboration in setting standards and objectives, policy politics, communication between working units, implementing attitudes (working units) and resource support . (3) there was a positive impact on the target and non-target groups, namely the emergence of superior Village products, the growth of the stretching economy of the village and the increase in assets of BUM Desa. However, on the other hand the development of several BUM Desa tends to stagnate due to dependence on government assistance. As for researchers recommendations. First, it is necessary to design a national grand design/master plan for the development and strengthening BUM Desa as an effort to improve the content of existing policies. Second, strengthen synergy between work units and program collaboration so that program implementation can run more optimally. Third, regular and continuous assistance and supervision are needed to encourage positive benefits from the program."

"Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka yang di kombinasikan dengan pengamatan dilapangan yang mengkaji ten tang proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana di ketahui jika pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu issu sentral yang ramai di wacanakan dari berbagai kalangan yang tentu saja tujuan utamanya untuk pembangunan masyarakat. Pasalnya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat dapat di tingkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya dengan cara memberi mereka penyuluhan, pelatihan dan bentuk kegiatan lainnya yang semuanya itu di maksudkan untuk melepaskan mereka dari ketidakberdayaan, keterasingan dan keterbelakangan. Selain itu, lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat maka para klien di harapkan bisa bekerja secara mandiri agar supaya kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi."

"Kota Bogor dikenal sebagai "Kota Sejuta Angkutan Kota", ini terjadi karena banyaknya angkutan kota yang memadati jalan-jalan di Kota Bogor dan selalu menimbulkan kemacetan. Kapasitas jalan yang ada di Kota Bogor telah mendekati batas ambang sehingga tidak memadai lagi. Seperti batas ambang pada ruas-ruas jalan (VCR) di daerah Jalan Raya Pajajaran dengan nilai VCR berkisar antara 0,40 hingga 0,74. Sedangkan batas ambang yang laik dibawah 0,5. Pada tahun anggaran 2004 penataan transportasi menyerap biaya sebesar Rp 19.294.947.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 10.166.947.000,00 yang terdiri dari belanja operasional Rp 4.916.335.000,00 dan belanja modal Rp 5.250.612.000,00 dan dari APBD provinsi sebesar Rp6.730.000.000,00 serta dari APBN sebesar Rp 2.398.000.000,00.Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bogor dan menemukan kebijakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan AHP (Analitic Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji kebijakan mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor. Narasumber berasal dari BAPEDA, Dinas Lalu Lintas dan ]alas Raya, DPRD, LSM, polisi, masyarakat, supir dan Ahli Pengembangan Wilayah dan Transportasi di Kota Bogor. Masing-masing satu orang.Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, kemudian sumber kemacetan, pelaku penyebab kemacetan, kendalanya dan alternatif kebijakan. Sumber kemacetan lalu lintas adalah keterbatasan prasarana lalu lintas, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, tingginya perkembangan dan aktivitas penduduk. Para pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah pemerintah Kota Bogor, pengusaha, pedagang kaki lima, supir angkutan kota, petugas lalu lintas dan pengguna jalan. Dengan kendala: koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, tataruang, keuangan dan penegakkan hukum. Sedangkan alternatif kebijakannya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penataan kawasan penting, meningkatkan prasarana lalu lintas, pengaturan trayek, penegakkan disiplin, dan mengurangi angkutan kota atau/dan penggantian moda.Hasil penggalian opini ahli, kemudian diolah menggunakan Expert Choice 2000 menyimpulkan bahwa sumber utama dari kemacetan di Kota Bogor adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Kota Bogor selalu meningkat, baik itu kendaraan roda dua, kendaraan umum maupun kendaraan penumpang umum. Pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor, adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya Pemerintah Kota Bogor dalam penegakkan aturan, seperti membatasi perizinan jumlah kendaraan yang ada di Kota Bogor, karena setiap tahun jumlah kendaraan meningkat. Hal lainnya adalah pemberian izin untuk kawasan perdagangan, yaitu terpusatnya fasilitas perdagangan di tengah kota.Kendala utama kemacetan di Kota Bogor adalah penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang, pekerja informal/kaki lima yang tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, konsistensi penegakkan hukum, tidak jelasnya sanksi bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum, aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu dipertegas dan petugas penegak hukum dilapangan kurang.Prioritas utama untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda. Hal ini karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Kebijakan berikutnya dengan nilai yang relatif dekat yaitu kebijakan pengaturan trayek, artinya kebijakan utama tersebut dapat dilaksanakan dengan di-back up kebijakan pengaturan trayek, jika tidak maka kebijakan utama tidak akan optimal. Karena ada beberapa daerah yang dilewati oleh lebih dari satu trayek. Kebijakan berikutnya adalah memperbaiki prasarana lalu lintas, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penegakkan disiplin dan penataan kawasan penting. Berdasarkan analisis sensitivitas dari jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, urutan prioritas kebijakan tidak berubah, yaitu prioritas utama adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda."

"Untuk mencapai reputasi yang baik, perusahaan melakukan berbagai kegiatan strategis. Salah satunya melalui program community relations. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), program community relations yang dapat dilakukan adalah program corporate social responsibility (CSR) dan community development (Comdev).Prinsip yang terkandung dalam CSR adalah charity dan stewardship. CSR adalah kewajiban perusahaan untuk melindungi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Comdev Iebih menitikberatkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.Reputasi perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain visi, kebijakan formal perusahaan, budaya organisasi, komunikasi, identitas perusahaan dan citra negara atau industri. Faktor-faktor ini harus dapat dikon;unikasikan dengan baik melalui strategi komunikasi korporasi. Dalam kaitan dengan perubahan lingkungan yaitu implementasi otonomi daerah, BUMN dapat menerapkan strategi untuk mengharmoniskan tujuan perusahaan dengan perubahan dan tujuan perusahaan dengan harapan publik. Strategi respon sosial ini relevan dalam strategi komunikasi dan implementasi program CSR dan Comdev dan bisa dikaitkan dengan strategi buffering dan bridging ketika perusahaan berhubungan dengan lingkungan.Melalui penelitian kualitatif, peneliti mencoba mengkaji strategi komunikasi dan implementasi program CSR dan Comdev BUMN dikaitkan dengan adanya implementasi otonomi daerah. Penelitian evaluatif ini dilakukan di PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Data didapat melalui kajian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang telah ditentukan. Data tersebut dianalisis dengan mengikuti prooposisi teoritis atau kerangka konsep yang membawa pada studi evaluasi dan dengan mengembangkan kerangka kerja deskripitif untuk mengorganisasikan studi evaluasi.Dari analisis data ditemukan bahwa perubahan lingkungan dengan adanya implementasi otonomi daerah membawa perubahan kebijakan dan konsep bagi BUMN dalam strategi komunikasi dan implementasi program CSR dan Comdev. Strategi komunikasi yang awalnya low profile dibenahi menjadi lebih proaktif dengan penguatan aspek-aspek kualitatif komunikasi formal dan memperbaiki komunikasi informal dengan .stakeholder. Sedangkan implementasi program Comdev mengalami perubahan, balk fokus daerah binaan maupun alokasi dana.Keberhasilan BUMN, khususnya dalam melaksanakan program Comdev tidak serta merta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program Comdev yang lebih komprehensif untuk diterapkan di sebuah daerah. Perbedaan kepentingan antara pe-nerintah, perusahaan dan stakeholder keduanya bisa menjadikan program ini kurang berjalan dengan baik. Salah satu perubahan lingkungan yang membawa dampak dalam strategi komunikasi program ini adalah dengan diterapkannya otonomi daerah.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi BUMN dan perusahaan lainnya dalam menata dan membenahi program CSR dan Comdev. Perubahan yang dapat dilakukan adalah menempatkan program CSR yang mengandung prinsip charity dan stewardship sebagal investasi sosial perusahaan (corporate social investment) sehingga dapat menumbuhkan kemandirian bagi masyarakat. Dengan demikian, program CSR akan sinergi dengan program Comdev sebagal upaya perusahaan untuk mencapai reputasi yang balk. Dari sisi akademis, bidang kajian Comdev yang relatif lebih banyak dibahas dalam perspektif ilmu kesejahteraan sosial atau social welfare dengan menitikberatkan pada pendekatan kemasyarakatan. Karena BUMN juga melakukan program ini, maka diharapkan Comdev juga bisa dikembangkan dalam perspektif ilmu komunikasi sehingga menjadi bidang yang menarik dalam kajian corporate communications."

"Tingkat kemacetan di Jakarta saat ini tergolong tinggi dan memiliki tren yang meningkat setiap tahu. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen kemacetan untuk mengurangi kemacetan. Salah satu komponen yang perlu diperhatikan pada perencanaan upaya dalam mengurangi kemacetan adalah penemuan atribut yang memiliki pengaruh kepada tingkat kemacetan. Pendekatan machine learning (ML) pada beberapa tahun terakhir memberi hasil yang baik berdasarkan nilai metrik performa model. Maka, penelitian ini menggunakan algoritma ML, yaitu support vector machine (SVM), k-nearest neighbors (KNN), dan random forest (RF) untuk membangun model dalam memprediksi kemacetan serta menemukan faktor yang memiliki pengaruh terhadap kemacetan di ruas jalan. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah jam, hari kerja, tanggal merah, curah hujan, ada tidaknya event, jam ganjil genap, volume motor, volume mobil, serta volume bus dan truk. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemacetan yang mewakili kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan. Model dijalankan pada dua data, yakni pada data dengan variabel volume kendaraan dan data tanpa variabel kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan model SVM, KNN, dan RF memberikan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score di atas 80% pada kedua data. Adapun faktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat kemacetan terdiri dari jam dan jam ganjil genap pada data tanpa volume kendaraan serta volume motor, volume mobil, volume bus dan truk, jam, dan jam ganjil genap pada data dengan volume kendaraan.

---

The level of congestion in Jakarta is currently high and has an increasing trend every year. There are various efforts made by congestion management to reduce congestion. One component that needs to be considered in planning efforts to reduce congestion is the discovery of attributes that have an influence on the level of congestion. Machine learning (ML) approaches in recent years have provided good results based on the value of model performance metrics. So, this study uses ML algorithms, namely support vector machine (SVM), k-nearest neighbors (KNN), and random forest (RF) to build a model to predict congestion and find factors that have an influence on congestion on road sections. The independent variables used in this study are hours, weekdays, red dates, rainfall, presence or absence of events, even odd hours, motorcycle volume, car volume, and bus and truck volume. The dependent variable used is the level of congestion, which represents the average speed of vehicles on the road. The model was run on two data, namely on data with vehicle volume variables and data without vehicle variables. The results showed that the SVM, KNN, and RF models provided accuracy, precision, recall, and f1 score values above 80% on both data. The factors that have a strong influence on the level of congestion consist of hours and even odd hours on data without vehicle volume and motorcycle volume, car volume, bus and truck volume, hours, and even odd hours on data with vehicle volume."

"Penelitian dilakukan dengan adanya pertimbangan dan pemikiran tentang perlunya meningkatkan perhatian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda yang selama pembangunan sebagai kelompok yang tersisihkan serta berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pemberdayaan pemuda melalui pendekatan "Human Power" Alinsky. Pendekatan Alinsky mengedepankan "Human Power" yaitu kekuatan untuk menggunakan energi manusia, spirit manusia, dan kemampuan untuk merealisasikannya pada yang lain . Jadi upaya-upaya pemuda, spirit pemuda (dan upaya untuk merealisasikannya pada orang lain) untuk mempengaruhi keluaran sosial (social outcomes). Upaya pemberdayaan pemuda melalui pendekatan "Human Power" Alinsky adalah suatu aksi atau reaksi yang bertujuan pergeseran atau pengalihan sumber daya dan relasi kekuasaan, atau perubahan institusi dasar. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya adalah ketidak adilan, kesenjangan sosial, perampasan hak dan populasi yang dirugikan. Strategi perubahan dasarnya adalah kristalisasi dari isu dan pengorganisasian massa untuk menghadapi sasaran. Taktiknya didasarkan pada 8 (delapan) taktik Aturan Minsky yang bercirikan konflik, kontes, konfrontasi, aksi yang bersifaf langsung dan negosiasi. Program diupayakan berfokus pada upaya-upaya pernbangunan pemuda yang dikreasikan oleh pemuda sendiri didalam suatu komunitas perkotaan. Kata pemuda disini mempunyai arti semangat pemuda balk perempuan maupun laki-laki. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) mendefinisikan remaja adalah mereka yang berusia 10 -19 tahun. Sementara PBB menyebut anak muda (youth) untuk usia 15-24 tahun. Ini kemudian disatukan dalam terminologi pemuda (young people) yang mencakup usia 10 -24 tahun. Pemberdayaan yang dipilih adalah melalui pendekatan "Human Power" Alinsky, seorang krimonolog dan organiser komunitas terkemuka di Amerika Serikar dengan misi utamanya pemberdayaan dan ekspansi demokrasi. Program yang disesuaikan dengan pendekatan "Human Power" Alinsky bertujuan menciptakan dan mendukung kondisi-kondisi dimana pemuda berdaya. Berdaya disini memiliki arti pemuda yang mandiri yang dicirikan dengan kemampuan pemuda mengedepankan pandangan dan pendapatnya tentang pemuda sendiri serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap level kehidupan karena hal ini berkaitan dengan upaya mendorong gerak demokratisasi agar sebanyak mungkin rakyat kecil (kategori pemuda) berangsur-angsur naik kelas mejadi bahagian dari anggota kelas menengah. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh evaluasi secara lengkap mengenai pemberdayaan pemuda melalui pendekatan "Human Power" Alinsky yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi partisipasi, kemudian diolah dan diinterpretasikan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini tidak ada tujuan atau justifikasi untuk menggeneralisasikan karakteristik dari sampel terhadap populasi sehingga menggunakan "teknik non probability sample". Hasil dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan pemuda dalam suatu komunitas sehingga wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai instrumen utama penelitian dalam mengoleksi informasi mendalam. Pertanyaannya berupa pertanyaan terbuka sehingga subjek dapat menggunakan kalimat sendiri disamping memungkinkan peneliti mendapatkan jawaban tidak terduga. Hasil dari penelitian ini memberikan evaluasi mengenai pemberdayaan pemuda melalui pendekatan "Human Power" Alinsky disamping memberikan saran dalam melaksanakan pemberdayaan pemuda dan dalam membangun model perencanaan sosial melalui pendekatan "Human Power" Alinsky. Model perencanaan sosial tersebut merspakan suatu proses pembelajaran sosial dimana pada tahap awal organiser perlu diterima oleh pemuda di komunitasnya, dan selanjutnya dilakukan kajian pemuda, persiapan-persiapan sosial dan pembangunan organisasi (perencanaan bottom-up). "

"Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat telah membuat perubahan besar pada karakteristik dunia kerja, di mana tingkat persaingan menjadi semakin ketat dan basis kompetensi tidak lagi bersandar hanya pada kekuatan fisik semata. Untuk itu, dibutuhkan manusia yang mau dan mampu belajar agar memiliki kompetensi individual yang tinggi, sehingga memiliki karakter sikap dan prilaku yang relatif stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja.Organisasi pembelajar diartikan sebagai organisasi yang mampu belajar, yaitu organisasi yang memiliki keinampuan untuk selalu memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan, karena adanya transformasi pengetahuan di antara anggota organisasi. Proses transformasi tersebut bertumpu pada 5 disiplin, yaitu : keahlian pribadi (personal mastery), model mental (mental models), visi bersama (shared vision), pembelajaran tim (team learning) dan berpikir sistem (system thinking). Kelima disiplin tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan kualitas belajar suatu organisasi, semakin besar nilai korelasi berarti semakin efektif proses transformasi pengetahuan dan individu menjadi pengetahuan tim dan organisasi. Oleh karena itu, penerapan konsep organisasi belajar diyakini dapat menjadi suatu strategi untuk memberdayakan SDM aparatur.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemberdayaan SDM aparatur, khususnya pada BLKI Pasar Rebo Jakarta dilihat dari pendekatan konsep organisasi pembelajar. Sampel penelitian adalah pegawai di Iingkungan BLKI Pasar Rebo sebanyak 81 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi organisasi pembelajar tidak menjadi pilihan BLKI Pasar Rebo dalam memberdayakan SDM aparaturnya. Hal ini ditunjukkan oleh data statistik deskriptif nilai rata-rata dan nilai korelasi antar disiplin belajar yang relatif rendah.Kondisi ini disebabkan, karena adanya hambatan yang datang dari individu dan kelompok, hambatan infrastruktur dan kurangnya dukungan pimpinan, sehingga belum tersedia media untuk tumbuhnya budaya belajar, Untuk menjadi organisasi pembelajar diperlukan komitmen yang kuat dari unsur pimpinan. Untuk itu, disarankan agar pimpinan BLKI mau menjadi pimpinan yang mau belajar (learning)."