Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pola Seven S, yaitu Strategy, Structure, System, Style of Leadership, Staff, Skill, Shared Value dalam pengelolaan pajak daerah.Sampel penelitian adalah para pejabat dan staff yang bertugas mengelola pajak daerah sebanyak 55 orang. Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara diperoleh kesimpulan:BPKD belum memiliki strategi, ditandai belum adanya perencanaan strategi (Strategy Plan), belum efektifnya pengambilan kebutuhan akibat kurangnya keterlibatan personil atau pihak-pihak yang terkait.Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pajak daerah, dimana struktur cenderung fungsional mengakibatkan sentralisasinya pendelegasian wewenang, dan sulitnya berkoordinasi.Sistem administrasi pengelolaan pajak daerah belum sepenuhnva mengacu kepada Kepmendagri Nomor 43/1999, ditandai: belum seluruhnya dilakukan perhitungan potensi pajak, adanya keberatan atas penetapan pajak, belum adanya hukum yang tegas (Law Enforcement) dan penegakan sangsi , belum adanya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan kurangnya sarana prasarana.Kepemimpinan masih mengarah pada Middle Road of Leadership artinya kepemimpinan yang menyelaraskan antara tugas dan hubungan kerja dengan bawahan. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pegawai mengakibatkan kurangnya motivasi dalam bekerja diantara kebutuhan fisiologis dan pengembangan diri.Personil secara kualitas dan kuantitas belum memadai terutama berbasis pendidikan perpajakan dan akutansi serta pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerahOrganisasi belum memiliki nilai kebersamaan dalam bekerja, ditandai belum adanya misi organisasi, dan standar pelayanan yang baku.Berdasarkan kondisi tersebut, faktor Sevens S mempengaruhi kinerja BPKD dalam pengelolaan pajak daerah yang mengakibatkan penetapan target dan realisasi pajak daerah belum sesuai dengan potensi pajak.Dari hasil penelitian disarankan agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah: 1. Memiliki perencanaan strategis, Pengambilan keputusan melibatkan 2/3 dari personil.2. Pembenahan struktur, dan badan yang fungsional, menuju kepada organisasi produk atau hibrida sehingga memiliki unit teknis, mudah berkoordinasi, memiliki unit-unit penyuluhan, perencanaan, pengendalian operasional.3. Penerapan sistem komputerisasi data, perhitungan potensi pajak dan peremajaan data pajak maksimal setahun sekali, penyuluhan dua atau tiga bulan sekali , penciptaan hukum dan penegakan sangsi yang tegas, serta pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP ).4. Untuk memiliki kepemimpinan efektif, perlu pembentukan kelompok kerja (teamwork)5. Pemenuhan kebutuhan personil secara sekaligus atau bertahap terutama upah yang diterima upah minimal standar (UMR).6. Perlu keterampilan baik pendidikan maupun pelatihan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah.7. Perlu penciptaan visi, misi organisasi dan pelayanan prima yang memiliki standar.8. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak daerah maka penetapan target pajak daerah harus sesuai dengan potensi pajak."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik parkir pada badan jalan terhadap arus lalu lintas di jalan Jatinegara Barat Jakarta (2 lajur 1 arah). Variabel karakteristik parkir yang digunakan adalah tingkat pergantian, indeks aktifitas, indeks parkir, volume kendaraan masuk dan keluar, sedangkan variabel karakteristik lalu lintas adalah pertambahan waktu tempuh kendaraan. Pengumpulan data waktu tempuh untuk kondisi parkir diperoleh dari pengukuran lapangan, sedangkan untuk kondisi tidak ada parkir diperoleh dengan kalibrasi model Underwood (R2= 0,901). Hasil analisa didapat untuk tiap kelompok volume kendaraan terdapat hubungan yang cukup kuat antara tingkat pergantian parkir dengan pertambahan waktu tempuh. Bentuk hubungan tersebut yaitu untuk volume 400-1000 smp/jam: y=2,802e1,381x (R2= 0,660); volume 1000-1200 smp/jam: y=1,497e2,476x (R2= 0,476); volume 1200-1350 smp/jam: y=3,646e2,519x (R2= 0,559); volume 1350-1600 smp/jam: y=1,760e3,680x(R2= 0,629). Semakin tinggi tingkat pergantian parkir (x) dan semakin besar volume kendaraan maka semakin tinggi pula pertambahan waktu tempuh kendaraan (y).

---

The objective of study is to determine the effect of on-street parking characteristics on the traffic flow characteristics on West Jatinegara Street Jakarta (2 lanes 1 way). Parking variables that are used in the analysis are parking turnover, parking activity index, parking index, flow in and flow out, while the traffic flow variable isthe additional link travel time. Collecting the travel time data for parking conditions derived from field measurements, whereas without parking conditions are obtained using calibration of Underwood model (R2=0,901).

The results show of there is a quit eeffect parking turnover with additional link travel time. Their relationship are as follows: for volume 400-1000 pcu/h: y = 2,802e1,381x(R2 = 0,660); volume 1000-1200 pcu/h: y=1,497e2,476x (R2= 0,476); volume 1200-1350 pcu/h:y=3,646e2,519x (R2= 0,559); volume 1350-1600 pcu/h: y= 1,760e3,680x(R2 = 0,629). The higher parking turnover (x) and the greater volume of vehicles, the higher the additional link travel time(y)."

"The consequence of the implementation of the Law Number 22 Year 1999 on the Local Government is to apply the fiscal decentralization in giving an adequate fund for the autonomous local government in order to finance its authority. One of evidences of the implementation of the fiscal decentralization is the birth of the Law Number 34 Year 2000, which is the modification of the Law Number 18 Year 1997, on Local Taxes and Tariffs, furthermore, to support this Law, Government Regulation Number 65 Year 2001 on Local Tax was also launched. In addition to the authority that is written in the Law Number 34, This Government Regulation Number 65 year 2001 authorizes local government to tax.

In applying the Law and Government Regulation on Local Tax and Tariff, central government has an important role to ensure that the implementation of the local's authority in taxing does not have negative effect to the local and national economic growth. Without ignoring the fairness aspect and local community burden, this somehow" overlapping taxing between Central and Local Government should be done through Controlling. The Central control on the Local Regulation on local tax is administrated by the State Minister and Finance Minister. This control is written in the Law Number 3412000, Government Regulation Number 6512000, Government Regulation 20/2001 on Supervising and Controlling the Local Government Arrangement, and the Presidential Decree Number 7412001 on the Local Government Arrangement Management Control.

In the implementation, the local regulation on the local tax is considered troublesome because is contradict the article 2 : 4 Law Number 34/2000 and also it disobey the Law and Regulation that orders the Local Government has to submit its Local Regulation on tax to the Home Affairs Minister and the Finance Minister in the latest of 15 (fifteen) days since it is declared. Some points that could be stressed from this problem are: Firstly, How is the role of the Home Affairs Minister and the Finance Minister in the implementation of tax decentralization that is given to the Local Government as written in article 2 : 4 Law 34/2000? Secondly, how is the control of the both ministers in the implementation of the tax decentralization in the Local Government?

Reviewing these problems, in the general the theory of Central-Local can be discussed 3 approaches as follows: local-government centered approach, service centered approach, and the mix democratic-administrative value approach. In the implementation of the fiscal decentralization, theories that be could used in the Central-Local relationship in financial aspect are partnership model and agency model. Fiscal decentralization is based on 2 perspectives, bottom-up and top-down. To review the role and control of Home Affairs Minister and Finance Minister, there are 4 central roles in the Central-Local relationship which affect the controlling, they are : promote role, preventive role, punitive role, and reformative role. The review on the controlling is also using theory that relates the base of controlling in the local autonomy, the condition that needed to avoid the control transforms to limiting Local Government autonomy, and the major bases of the controlling mechanism.

This research is using a qualitative approach explaining the social trend or social reality, stressing in the role and control of Home Affairs Minister and Finance Minister on Local Tax Regulation. The discussion is described descriptively that focused in 2 major fields. The first is the illustration of the role of the Home Affairs Minister and Finance Minister in the implementation of tax decentralization which is conducted by the local governments, and the second is the illustration of the implementation of control conducted by both Ministers.

Based on the research that has been done, there are some conclusions that can be taken. (1) The fiscal decentralization in Indonesia is using the partnership model and the bottom up which is based on local-government centered approach. (2) Troubled Local tax regulation is the negative product of the local-government centered approach. (3) Both Home Affairs and Finance Ministers are tend to imply promotive and preventive role, however, they are ignoring the proportional balance in implying punitive and reformative tole. (4) The effect of the both Ministers' role is the less effective control from both Ministers that caused conflict between both institutions in. (5) The coordination between both Ministers have not settled yet.

Refer to those conclusion, advices that can be given in this thesis are as follow: (1) The Partnership Model and the bottom-up should also balance the democratization, efficiency, and administratively economical local government. (2) the local-government centered approach has to be changed with approach that combine the democratic and administrative value. (3) Home Affairs Minister and Finance Minister should imply the balance and proportional promotive, preventive, punitive, and reformative role. (4) There is a need of a clear line separating between the Home Affairs Minister and Finance Minister's authority. (5) The need of clear control coordination should be followed by the modification of the Law 34/2000, Government Regulation 65/2001, and Government Regulation 20/2001."

"[Tesis ini membahas tentang perlunya dilakukan pembatasan kewenangan pemungutan pajak daerah (closed list) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pada sisi lain perlu juga dilakukan penambahan basis pemungutan pajak daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan pembatasan kewenangan atas pajak daerah ini ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan prinsip “open list” dalam UU Perpajakan Daerah sebelumnya,dirasakan memberatkan masyarakat, pada sisi lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota rata-rata hanya mencapai kurang dari 10%, oleh karenanya UU Nomor 28 Tahun 2009 merubah prinsip “open list” menjadi “closed list” dan menambah basis pemungutan pajak daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan, pembatasan kewenangan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari administrasi pemerintahan. Penambahan basispemungutan pajak telah berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Namun dalam perjalanannya beberapa ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan sosial oleh karenanya perlu dilakukanpenyesuaian dalam UU ini.;This thesis discusses about the need to limit the local tax collection authority (closed list) on the Regional Government of Regency/City as the administrator of regional autonomy in the widest meaning. On the other hand it is also necessary to addthe local tax collection base of Regency/City. The policy of limitation of local tax collection established in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Application of the principle of “open list” in the previous law of local taxation is perceived of burdening the public, on the other hand the Regency /City Revenue in average only account for less than 10%, therefore, Law No. 28 of 2009 changed the principle of “open list” to became “closed list” and added the tax collection base of the regency/city. The research results showed that the limitation of authority is necessary to ensure legal certainty that the implementation of tax collection does not cause any abuse of authority of government administration. The addition of the tax collection base has positive impact on the improvement of regional revenue, particularly in Bogor Regency Administration. However, in the course, some provisions of Law No. 28 of 2009 is inconsistent with the development of social change that it is therefore necessary to make adjustments to this Law., This thesis discusses about the need to limit the local tax collection authority(closed list) on the Regional Government of Regency/City as the administrator ofregional autonomy in the widest meaning. On the other hand it is also necessary to addthe local tax collection base of Regency/City. The policy of limitation of local taxcollection established in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies.Application of the principle of “open list” in the previous law of local taxation isperceived of burdening the public, on the other hand the Regency /City Revenue inaverage only account for less than 10%, therefore, Law No. 28 of 2009 changed theprinciple of “open list” to became “closed list” and added the tax collection base of theregency/city.The research results showed that the limitation of authority is necessary toensure legal certainty that the implementation of tax collection does not cause anyabuse of authority of government administration. The addition of the tax collectionbase has positive impact on the improvement of regional revenue, particularly inBogor Regency Administration. However, in the course, some provisions of Law No.28 of 2009 is inconsistent with the development of social change that it is thereforenecessary to make adjustments to this Law.]"

"Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kota Jakarta Timur pada Periode 2019-2022 adalah suatu fenomena yang perlu diketahui baik penyebabnya maupun strategi pemungutan yang dikerahkan dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Dalam pengumpulan data, teknik yang diadopsi adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai studi lapangan. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah gagasan dari Machfud Sidik (2001), yaitu Teori Strategi Optimalisasi yang memiliki dua dimensi, yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal seperti Pandemi Covid-19 dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab penurunan realisasi ini terjadi. Kemudian, dari sisi strategi pemungutan yang dikerahkan, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur telah melakukan strategi optimalisasi berupa Ekstensifikasi Pajak dengan cara memperluas basis penerimaan dan Intensifikasi Pajak dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, seperti melakukan kerjasama dan diskusi yang melibatkan stakeholder terkait, meningkatkan pengawasan, dan melakukan peninjauan ulang atas Objek Pajak Parkir.

---

The decrease in the realization of parking tax revenue in East Jakarta during the period 2019-2022 is a phenomenon that necessitates an understanding of both its causes and the collection strategies deployed to optimize parking tax revenue. This research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm. For data collection, the techniques adopted include a literature study and in-depth interviews as part of the field study. The theoretical framework is based on Machfud Sidik's (2001) Theory of Optimization Strategy, which encompasses two dimensions: Extensification and Intensification. The findings indicate that factors such as the Covid-19 Pandemic and lack of supervision significantly contributed to the decrease in revenue realization. In terms of collection strategies, the East Jakarta Regional Revenue Agency has implemented optimization strategies through Tax Extensification by expanding the revenue base and Tax Intensification by enhancing the collection process, increasing supervision, improving administrative efficiency, reducing collection costs, and boosting revenue capacity through better planning. However, there are still areas that need improvement and enhancement, such as carrying out collaboration and discussions involving relevant stakeholders, increasing supervision, and conducting a review of Parking Tax Objects."

"ABSTRAK

Abstrak

Seiring pembagian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah, yang membutuhkan sumber pendanaan guna menjalankan roda pemerintahan maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipilih sebagai salah satu jenis pajak yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.Adapun studi kajian dilakukan di Kota Pematangsiantar dimana telah ditetapkan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Pengalihan tersebut dijumpai beberapa masalah yaitu bagaimana pemungutan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagaimana mekanisme dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB P2 di Kota Pematangsiantar yang memenuhi asas kepastian, Bagaimana upaya hukum Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk dapat menagih PBB P2 yang terutang sebelumnya dikelola pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ketika terjadi Pengalihan.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal dan pendekatan yang dilakukan ialah melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research) dan Wawancara pada Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar yang digunakan untuk memperoleh data.

Dengan diterbitkannya Peraturan daerah Kota Pematangsiantar No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka telah beralih pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Nilai Jual Objek Pajak Kota Pematangsiantar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang diperbaharui tiap tahun guna memenuhi asas kepastian hukum dan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam upaya penagihan utang pajak baik sebelum dialihkan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun sesudah dikelola pemungutannya oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar diberikan kewenangan untuk dapat menagih dengan paksa sesuai dengan UU No.19 Tahun 2000, sampai saat ini Pemerintah Kota Pematangsiantar menggunakan upaya dengan cara teguran guna memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Nilai Jual Objek Pajak.

---

ABSTRACT

---

Abstract

As the distribution of power to the Regional Government, which requires funding sources to run the government, the Land and Rural and Urban Building Taxes (PBB P2) are selected as one type of tax that is levied to the Regional Government based on Law No.28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution. The study was carried out in Pematangsiantar City where Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning Regional Taxes was established. In the transition found several problems, namely how to collect PBB P2 from the Central Government to the Regional Government before and after the enactment of Law No.28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, How is the mechanism in determining the Selling Value of PBB P2 Tax Objects in Pematangsiantar City that meets the principle certainty, How is the legal effort of the Pematangsiantar City Government to be able to collect the PBB P2 owed previously managed by the central government to the regional government when the transition occurs.

The research method used is normative or doctrinal juridical research and the approach taken is through the Statute Approach. Data collection techniques in this writing are carried out by means of Research Library (library research) and Interviews at the Regional Office of Revenue, Financial and Asset Management of Pematangsiantar City which are used to obtain data.

With the issuance of Pematangsiantar City Regional Regulation No.6 of 2011 concerning Regional Taxes, it has switched the collection of Land and Rural and Urban Taxes from the Central Government to the Pematangsiantar City Government. The Pematangsiantar City Tax Object Selling Value is determined based on the Mayor's Decree renewed annually to fulfill the principle of legal certainty and the Pematangsiantar City Government in the effort to collect tax debt before being transferred to Pematangsiantar City Government or after being managed by Pematangsiantar City Government is given the authority to be able to collect Forcibly in accordance with Law No.19 of 2000, until now the Pematangsiantar City Government uses efforts by means of reprimand to provide awareness for taxpayers to make payments for Land and Rural and Urban Taxes.

"

"Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, dan regresi linier sederhana. Analisis SWOT adalah untuk mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, dan analisis regersi linier sederhana digunakan untuk menghitung potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan dari masing-masing potensi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mendekati potensi riil. Dari hasil perhitungan potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah dan tingkat efisiensi pajak daerah seperti Pajak Hotel adalah sebesar 52,08 persen, Pajak Restoran 43,56 persen, Pajak Reklame 53,37 persen, dan Pajak Hiburan 53,16 persen tergolong sangat efisien, dengan kriteria efisiensi kineija keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang dari 60 persen sangat efisien. Dari hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel adalah sebesar 4,23 persen Pajak Restoran 7,13 persen Pajak Reklame 18,08 persen Pajak Hiburan 4,45 persen tergolong tidak efektif, dengan kriteria efektifitas kineija keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang 60 persen tidak efektif."