Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"I would like to point out through this dissertation that the network established among the institutions have a significant contribution in the firmation and integration occurs through a series of cooperation and competition among actors in the use of scarce resource based on the 'surplus' possessed by each party. The foundation of cooperation and competition is built through patterns of relationship that is developed by three categories of Aceh Besar fisherman economic main actor; i.e. lake boat, pawang, and toke bangku (actors of the base-structure). The relationship system of cooperation and competition that runs parallel to the symmetrical relationship paterns succeed to avoid the symptom of 'patronage' as often in every fisherman community in other parts of Indonesia.I would like to point out the symptom of the above integration by observing the behavior of actors in the fish catching system of Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam Province like toke boat, pawang, and toke bangku, and other actors related to them in the frame of economic purposed such as margee, pengrajin ikan asin (salted-fish maker), aneuk pukat, and becak laut, or others i called as periphery actors. Each of the mentioned actors acts as key actor in the expansion of cooperation networking and competition among fisherman. Outside of the above two actor categories: there are auxiliaries that o called as environmental components such as aoutside capital provider, panglima laot lhok, panglima laot provinsi, and the clement from the government. Such environmental componen possess the functions to facilitate, suppress, limit, and control the actions of actors especially the actions of actors in the 'base structure'. The effect of environment pressure has caused Aceh fisherman to get stuck in the middle of the two main powers. The first is the power came from the land in the form of coastal resource exploitation that significantly affect the traditional fisherman's way of life. Th second is the power came from the sea that the development of global capitalist in the sector of marine resource exploitation has produced large capitalized fish catchers that over exploit marine resource which make the traditional fisherman' yield significantly decrease. Such a power is the result of the cooperatio. between the government's policy and the capitalist. In the mean time, th institution of Lembaga Adat Laor/Pan lima Laot of Nanggroe Aceh Darussalar. Province gives strong pressure to panglima laot lhok, so that the panglima lac llwk then lost his autonomy.In confronting the environmental pressure that occurs in the fish catching sector, the economic actor of Aceh Besar traditional fishermen try to empower the 'surplus' they have and by using the institution and the existing inter-institution network; such as familial network, cooperation network by complementing 'surplus' - toke boat. pawang , and toke bangku, panglima laot institution and state institution; although the las institution is applid limited to only certain actors."

"ABSTRAKTesis ini membahas eksklusi sosial terhadap akses tanah yang melibatkan mantan GAM sebagai aktor pelaku serta korban. Studi kualitatif ini mengangkat studi kasus di Kota Langsa, Aceh Besar dan Aceh Utara. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan peta kekuatan politik GAM. Hasil observasi, studi ini membagi kelompok GAM berdasarkan tiga golongan yaitu; elit, menengah dan marginal. Argumentasi tesis ini adalah eksklusi terhadap kalangan marginal mendorong terjadinya eksklusi lain. Eksklusi adalah bentuk adaptasi dengan cara mengeksklusi pihak lain. Studi ini menggunakan pendekatan power of exclusion yang melihat diekslusinya seseorang disebabkan oleh empat power yaitu regulasi, legitimasi, market dan force yang terjadi melalui proses licensed exclusion dan intimates exclusion. Hasil penelitian menunjukan penggunaan kekuasaan elit GAM pasca konflik berdampak terhambatnya kalangan marginal GAM dari pada program land settlement sehingga mendorong munculnya ragam ekskusi yang lebih kompleks pada beberapa daerah. Realisasi program land settlement menunjukkan potensi eksklusi terhadap marginal GAM. Relasi legitimasi dan market dalam intimate exclusion di Langsa menunjukkan cara marginal GAM mengakses tanah melaluilegitimasi solidaritas sesama GAM. Kasus Aceh Besar, relasi force dan legitimasi dalam land reform menunjukkan cara marginal GAM mengokupasi tanah korporasi. Praktik inklusi yaitu upaya marginal GAM mengikutsertakan masyarakat dalam land reform adalah manifestasi dari berkerjanya modal social bonding. Kekuatan lingkungan jugaberkontribusi terhadap tereksklusinya kalangan GAM dari akses tanah. Sedangkan licensed exclusion di kasus Aceh Utara menunjukkan cara jaringan patronese GAM yaitu elit GAM lokal dengan relasi elit GAM di tingkat Pusat yang mengakses tanah melalui regulasi dalam bentuk konsesi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses social exclusion of land access involving former GAM as actors and victims. This qualitative study raises case studies in Langsa City, Aceh Besar and North Aceh. The location of the study was determined based on a map of GAM's political power. Based on observations, this study divides GAM groups into three groups namely; elite, middle and marginal. The argument of this thesis is the exclusionof marginal groups encourages other exclusions. Exclusion is a form of adaptation by excluding others. This study uses a power of exclusion approach that sees a person's exclusion caused by four powers, namely regulation, legitimacy, market and force that occur through a process of licensed exclusion and intimates exclusion. The results of the study showed that the use of GAM's elite power after the conflict had hampered the marginalization of GAM rather than the land settlement program, which led to the emergence of more complex types of executions in several regions. The realization of the land settlement program shows the potential for exclusion of marginalized GAM. The relation of legitimacy and market in intimate exclusion in Langsa shows how GAM's marginal access to land through legitimacy of solidarity among fellow GAM. The case of Aceh Besar, force relations and legitimacy in land reform shows the marginal ways GAM has occupied corporate land. The practice of inclusion, namely GAM's marginal effort to involve the community in land reform, is a manifestation of the working of social bonding capital. Environmental forces also contribute to the exclusion of GAM from land access. Whereas licensed exclusion in the North Aceh case shows the way GAM's patronese network is the local GAM elite with GAM elite relations at the central level accessing land through regulations in the form of concessions."

"ABSTRAKCut Zulia Djohan, Konflik Uleebalang dan Ulama dalam Revolusi Sosial di Aceh Besar, Desember 1945-Maret 1946. Tulisan ini mengungkapkan konflik di antara dua kelompok terhormat di Aceh, yaitu kelompok uleebalang sebagai pemuka adat dan ulama selaku pemuka agama. Peristiwa sejarah, yaitu masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang serta awal kemerdekaan berpengaruh terhadap kedudukan mereka. Kadar kecurigaan bahwa masing-masing pihak lebih pantas menjalankan roda pemerintahan menjadikan keduanya semakin terpisah. Konflik akhirnya muncul kepermukaan, mengakibatkan pecahnya perang saudara yang disebut sebagai Peristiwa Cumbok. Dampak dari Peristiwa Cumbok tersebut akhirnya meluas. Kadar kecurigaan masing-masing pihak semakin tinggi, timbul isyu-isyu yang saling menjelekkan untuk mengambil simpati massa. Tulisan ini menguraikan bahwa konflik yang ada di antara kedua kelompok di Aceh tersebut, bukan sekedar persoalan agama atau adat, karena hal yang utama dari konflik tersebut adalah faktor kedudukan, pengaruh dan kekuasaan.

---

"

"Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan.Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kondisi sumber daya air dan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sumber daya air berupa sungai dan danau mengalami kerusakan pasca bencana tsunami. Salah satu parameter penting kualitas air adalah kondisi mikrobiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Coliform di semua titik pengambilan air sungai. Jumlah populasi bakteri Coliform yang paling tinggi terdapat pada Sungai Krueng Raya Muara sebanyak 3100 koloni/100mL. Bakteri fekal Coliform tertinggi terdapat pada Sungai Simpang Surabaya sebanyak 1600 koloni/ 100mL dan bakteri fekal Streptococcus tertinggi terdapat pada Sungai Krueng Raya I sebanyak 420 koloni/100mL. Pipa distribusi daerah Lampaseh tercemar oleh total Coliform sebanyak 140 koloni/100 mLdan fekal Streptococcus sebanyak 80 koloni/100 mL. Sumur dangkal daerah Lampaseh tercemar bakteri total Coliform sebanyak 850 koloni/100 mLdan fekal Streptococcus sebanyak 190 koloni/100 mL. Kondisi perairan sungai di Banda Aceh hampir seluruhnya perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih, termasuk pipa distribusi dan sumber air sumur daerah Lampaseh."

"Tujuan penelitian ini ialah mempelajari kegiatan masyarakat nelayan Marunda Besar di laut dan di darat dalam mempertahankan kelangsungan hidup diri dan keluarganya, dan kaitannya dengan ketahanan nasional. Kegiatan masyarakat nelayan Marunda Besar banyak dipengaruhi oleh kearifan lingkungan teknologi yang diterapkan nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rusaknya sistem lingkungan pantai Marunda mengakibatkan populasi ikan di dekat pantai Marunda semakin berkurang dan ikan menjauh dari pantai. Hal ini menuntut upaya yang lebih keras untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Adanya pembangunan kota Jakarta dan Proyek Perkayuan Marunda menambah rusaknya lingkungan pantai. Di samping itu akibat pembebasan tanah yang dibangun Proyek Perkayuan Marunda, banyak fasilitas yang hilang, seperti gedung sekolah SLTP, sumur bor, pasar dan sarana transpoitasi. Hal ini merupakan kerugian bagi masyarakat Marunda, karena air minum harus beli. Juga anak-anak tidak dapat bersekolah lagi karena sekolah SLTP makin jauh di Cilincing. Di Marunda kini tinggal ada satu gedung sekolah SD yang ada di dekat Mesjid Alam, dan kondisinya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Akibatnya tidak banyak anak-anak yang sekolah lanjutan, tidak mampu membiayai. Dengan bekal pendidikan rendah dan ketrampilan yang didapat dari orangtuanya, maka pekerjaan sebagai nelayan tetap menjadi andalan utama. Dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan itu masyarakat nelayan Marunda Besar menghadapi berbagai kendala internal (budaya) maupun kendala eksternal (lingkungan hidup) tempat mereka bermukim. Akibatnya kehidupan mereka semakin terpuruk, kalau tidak terperangkap dalam kemiskinan structural. Mereka harus bekerja lebih keras, menggunakan waktu untuk mencari nafkah dengan penghasilan yang tidak menentu dan semakin menyusut. Akibatnya waktu yang digunakan untuk bermasyarakat, membina keluarga dan mendidik anak-anak semakin berkurang dalam jumlah maupun intensitasnya. Kenyataan ini menyebabkan kerentanan dalam pergaulan sosial masyarakat nelayan, ketahanan keluarga dan komunitas dalam gangguan keamanan. Mereka dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar yang memberikan ataupun menjanjikan berbagai kemudahan ataupun uang tanpa banyak pertimbangan. Akibatnya menjadi lahan subur bagi pencetus masalah sosial yang dapat mengancam ketahanan nasional."

"ABSTRAKUntuk mewujudkan pengelolaan hutan herkelanjutan dan transformasi sosial dalam pembangurum perckonmian, diperlukan sistem sosial yang adaptif. Kenyataanyaa, upaya peningkatan kapasitas adaptasi harus berhadapan dengan sejumlah realita sosial yang mempengaruhinya khususnya relasi kekuasaan antar pemangku kepentingan. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba untuk: (!) Memahami dinamika kekuasaan alas sumberdaya hutan di Aceh Besar, (2) Menemukanali makua di OOlik fenomena illegal dan oksi kuntrn illegal loging yang terjadi di dalam pengelolaan hutan Aceh Besar, (3) memahami implikasi bekerjanya relasi kekuasaan terterhadap kapasitas adaptasi sistem sosial, ? ( 4) Merumuskan alternative langkah peningkatan kepasitas adaptasi Penellitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada tahun 2010 mengunakan pendekatan kualitatif engan metode studi kasus. Kesimpulan yang didapatkan adalah: (1} Kekuasaan atas sumberdaya hutan berslfat episodik. Konftgm-asi pcmangku kepentingan saat ini terbentuk dari interaksi antar komponen sistcm sosial dan juga interaksi dengan sistem di luar Aceh Besar, (2) Fenomena illegal logging dan gerakan kontra illegal logging menegaskan bahwa relasi kekuasaan bersifat dinamis. Bagi masyarakat kemukiman~ gerakan tersebut juga menjadi ajang perlawanan terselubung alas bentuk relasi kekuasaan se1ama ini. (3) Relasi kekuasaan yang bekelja di Aceh Besar membawa implikasi logis munculnya humbatan utama peningkatan kapasitas adaptasi berupa erosi rasa percaya (trust) nntara pemangku kepentingan hutnn, (4) Langkah peningkatan kapasitas adaptasi perlu diawali pemulihan rasa percaya antara pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan pendekatan "satu model yang seragam untuk seluruh Indonesia" di dalam pengelolaan hutan, serta perbaikan aliran informasi, panegakan hukum, dan redefinlsi delegasi kevrenangan dalam pengelolaan hutan sebagai upaya peningkatan rasa percaya.

---

ABSTRACTTo achieve sustainable forest management and social transformation in economic development social system needs to be adaptive. In fact, the adaptive capacity development effort is strongly influenced by the various social reality particularly power relations among stakeholders. Departing from these understanding, the study sought to! (I) Understand the dynamics of power over forest resources in Aceh Besar, (2) Recognize the meaning behind illegal logging and counter illlegal logging phenomenon that occurred in Aceh Besar, (3) Understand the implication of power relations to the adaptive capacity of social system, (3) formulate alternative measures of adaptation capacity. The study was conducted in Aceh Besar district, Aceh province, irr 2010 using e qualitative approach and case study method. Conclusion the study are: (1) Power over forest resources in Aceh Besar seem to be episodic. The current stakeholder configuration formed from integration between component of social systems as well interaction the system outside of Aceh Besar, (2) The illegal logging and counter illegal logging phenomenon asserts that power relations are dynamic. For the Kemuldman community~ the counter illegal logging move also means veiled opposition against current power relations forms. (4) Power relations that work in Aceh Besar have implications to the emergence of the main barriers of adaptive capacity in the form of erosion of trust between forest stakeholders, ( 4) Adaptive capacity development efforts needs to be initiated. by trust building between stakeholders. The study recommends changes in the approach of one uniform model for all of Indonesia" in forest management, as well as improving the flow of information, law enforcement, and the redefinition of the delegation of authority in forest management as an effort to increase the trust among stakeholders. "

"Penelitian membahas mengenai penerapan program alternative development dalam menangani kultivasi ganja di Mukim Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Alternaive development adalah suatu proses untuk mencegah dan membasmi kultivasi ilegal tanaman yang mengandung narkotika dan psikotropika melalui upaya pengembangan pedesaan yang dirancang khusus dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan upaya-upaya pengembangan berkelanjutan di negara-negara yang berjuang melawan narkotika ilegal. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Program alternative development di Mukim Lamteuba telah dilakukan sejak tahun 2006. Program yang dilakukan adalah alih fungsi lahan ganja dengan tanaman lain yang memiliki ekonomi tinggi seperti nilam, jabon dan kunyit. Sasaran strategis alternative development yaitu Menurunnya Produksi Ganja dan Kawasan Rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui konsep alternative development di Provinsi Aceh dengan upaya pengembangan pedesaan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Program alih fungsi lahan ganja telah berhasil menurunkan jumlah lahan ganja dan mengurangi jumlah petani ganja, dilihat dari eradikasi ganja di Aceh mengalami penurunan yaitu dari 178,4 hektar pada tahun 2010 menjadi 96 hektar pada tahun 2015. Program AD belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, karena hasil kultivasi ganja mencapai harga tertinggi yaitu Rp. 560.000.000/hektar sedangkan harga tanaman pengganti yang dilakukan dalam program AD sebagai komoditi yaitu hanya Rp. 110.700.000/hektar untuk nilam, Rp. 300.000.000/hektar untuk jabon, dan Rp. 175.000.000/hektar untuk kunyit.

---

The research discuss about the implementation of the alternative development in countering cannabis cultivation in Mukim Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Alternative developmentis a process to prevent and eliminate the illicit cultivation of plants containing narcotics and psychotropic substances through specifically designed rural development measures in the context of sustained national growth and sustainable development efforts in countries taking action against drugs, recognizing the particular socio economic characteristics of the target communities and groups, within the framework of a comprehensive and permanent solution to the problem of illicit drugs. The research used analitical descriptive methode and qualitative approach. Indonesia has implemented the alternative development in countering cannabis cultivation in Aceh since 2006. One of the program which is implemented is land conversion of cannabis land with other crops which has high economic value such as nilam, jabon, and turmeric. The strategic target of the alternative development is reducing the production of cannabis and high risks area ensp of ensp illicit drug trafficking and abuse through the alternative development concept in the Province of Aceh with rural development efforts in the context of economic growth. The program has succeeded in reducing the cannabis cultivation and reducing the amount of the cannabis farmers, as shown that the eradication of cannabis land in Aceh decrease from 178,4 hectare in 2010 become 96 hectare in 2015.The AD program is still not able to increase the economy of the community, since cannabis has reached the highest price than the other substitution plants i.e. Rp. 560.000.000 hectare, where the price of other commodity is Rp. 110.700.000 hectare of nilam, Rp. 300.000.000 hectare of jabon, and Rp. 175.000.000 hectare of curcuma. "

"Nelayan tradisional di Indonesia merupakan salah satu profesi dengan kecenderungan kemiskinan yang tinggi. Walaupun begitu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki wellbeing yang lebih baik dibandingkan dengan profesi informal lainnya seperti petani dan wiraswasta. Studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa wellbeing yang baik pada nelayan dipengaruhi oleh adanya subjective wellbeing, misalnya aktualisasi dan kepuasan diri seperti kepuasan kerja yang dimilikinya. Untuk memperkaya studi-studi tersebut, peneliti berpendapat bahwa terdapat aspek lain yang mempengaruhi pada baiknya wellbeing nelayan tradisional, yaitu dukungan sosial dan agama. Bentuk dukungan yang diperoleh dari pihak keluarga dan teman yang dimiliki nelayan dinilai dapat meningkatkan wellbeing mereka. Selain itu, agama juga dinilai dapat mempengaruhi wellbeing nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial dan agama dengan wellbeing nelayan. Hubungan relasional yang baik merefleksikan seberapa besar tingkat dukungan sosial dan wellbeing pada nelayan. Selain itu, ritual keagamaan yang dilakukan oleh nelayan turut memengaruhi wellbeing pada nelayan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan studi kasus pada nelayan tradisional di Pesisir, Kec. Besuki, Situbondo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mixed method melalui survei kepada 70 nelayan tradisional, wawancara mendalam dengan 4 informan, serta observasi lingkungan dan kegiatan nelayan tradisional di Pesisir, Kec. Besuki, Situbondo.

---

Traditional fishing in Indonesia is a profession with a high tendency toward poverty. However, several studies have shown that fishermen have better well-being compared to other informal professions such as farmers and self-employed. Previous studies explained that good well-being in fishermen is influenced by subjective wellbeing. For example, actualization and self-satisfaction such as job contentment. To enrich these studies, researchers argue that another influential aspect of the traditional fisherman's well-being is social support and religion. The kind of support obtained from family and friends is considered able to enhance the wellbeing of fishermen. In addition, religion is also considered to be able to influence fishermen's wellbeing. The result of this study indicate there is a relationship between social support and religion with fishermen’s wellbeing. Good relationship reflect the level of sosial support and fisherman’s wellbeing. In addition ritual practices influence fishermen’s wellbeing. The research approach in this study is a quantitative oncoming with the case study on traditional fishermen in Pesisir, Besuki Sub district, Situbondo Regency. Data assemblage will be carried out using a mixed-method technique tough surveys to 70 fishermen’s, depth interviews with 4 informants, and environtmental observations and fishing activities."

"Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki berbagai jenis musik tradisional baik vokal maupun instrumental, diantaranya berbagai jenis lagu daerah, dan musik rebana.Keanekaragaman musik etnis yang hidup dan berkembang di daerah tersebut perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini, agar mereka dapat mengenal dan mencintai musik yang ada di lingkungannya.Pengertian musik vokal adalah sajian musik melalui kegiatan menyanyi 1 seni suara. Lagu-lagu daerah ini dinyanyikan secara tunggal atau kelompok, Sedang musik instrumental adalah sajian musik melalui permainan alat musik tradisional , misalnya : bermain rebana.B. FungsiKegiatan belajar seni musik tradisional Aceh bagi siswa SD mempunyai peranan penting dalam pembinaan dan pendidikan gencrasi muda, yang sangat berpengaruh dalam pembentukan watak serta kepribadian anak. Materi seni musi tradisional bagi siswa SD berfungsi sebagai berikut :Memberikan pengetahuan dasar tentang musik tradisional balk vokal maupun instrumental.Menumbuhkan rasa kebersamaan, meningkatkan rasa percaya diri dan melatih keberanian untuk tampil di depan umum.Menanamkan rasa cirita terhadap budaya daerah.C. TujuanTujuan pembelajaran seni musik tradisional di Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :1. Mengembangkan rasa keindahan pada diri siswa.2. Terbentuknya sikap dan perilaku disiplin, tenggang rasa, dan kerja sarna pada siswa.3. Mencintai dan menghargai karya-karya musik tradisi di daerahnya."